JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap presiden dan wakil presiden terpilih RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Kami berharap di mana Mas Gibran termasuk tentu juga Pak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan perppu yang mencabut UU Cipta Kerja khusus klaster ketenagakerjaan,” ujar Said Iqbal dalam aksi di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Menurut Said, UU Cipta Kerja sudah sepatutnya dihapus. Pasalnya, aturan yang tertuang dalam UU tersebut hanya berpihak pada pengusaha.

Buruh juga sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembuatan UU kontroversial tersebut.

Bersamaan dengan itu, kata Said, DPR tutup telinga atas tuntutan para buruh yang sejak awal menolak UU Cipta Kerja.

“Pemerintah dan DPR itu tutup telinga terhadap UU Cipta Kerja. Tunjukkan pada saya satu serikat buruh saja atau elemen masyarakat yang setuju dengan UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan,” ujarnya.

Selain Perppu Cipta Kerja, Said juga berharap Prabowo dan Gibran membuat aturan soal larangan impor saat masa panen. Aturan ini dinilai penting untuk melindungi petani dalam negeri.

Pada masa pemerintahan mendatang, bank tanah juga diharapkan tak mengokupasi tanah-tanah milik rakyat dan menjualnya ke korporasi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menaruh harapan besar pada Prabowo-Gibran.

“Pada beberapa pidato bapak presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto mengarah pada itu. Yang tidak setuju dengan outsourcing, tidak setuju dengan upah murah, tapi upah produktivitas. Itu kan antitesis terhadap UU Cipta Kerja,” imbuh Said.

Adapun dalam aksi demonstrasi hari ini, massa menyuarakan sembilan tuntutan. Selain menolak UU Cipta Kerja, massa juga menyuarakan penolakan terhadap upah murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah, pesangon murah, hingga mudahnya tenaga asing masuk ke Indonesia.

Aksi ini digelar bersamaan dengan sidang uji materi terhadap UU Cipta Kerja yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dan saksi fakta.

Uji materi UU Cipta Kerja tersebut dimohonkan oleh Partai Buruh bersama KSPI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Buruh mengancam akan melakukan mogok nasional jika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan judicial review UU Cipta Kerja yang mereka ajukan.

“Lebih dari 5 juta buruh akan ikut, terlibat dalam mogok nasional, tapi bentuknya stop produksi. Jadi, dia tidak produksi, keluar dari pabrik,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal saat konferensi pers di samping Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Said mengatakan, pihaknya mengajukan 9 tuntutan dalam gugatan judicial review yang diajukan ke MK. Gugatan ini membahas mulai dari upah murah yang mencekik kehidupan buruh, status kerja outsourcing, hingga perihal jam kerja, cuti haid bagi buruh perempuan.

“Kita akan persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi,” lanjut Said.

Dengan menghentikan produksi di pabrik, Said mengatakan, hal ini akan lebih efektif untuk memaksa pemerintah mendengarkan gugatan mereka. Dirinya memastikan, demo sengaja dilakukan untuk membuktikan kalau tidak ada buruh, ekonomi akan lumpuh.

“Memang mogok itu melumpuhkan ekonomi karena secara ekonomi kita (buruh) terancam. Kita nih yang siapapun, kamu, rakyat Indonesia yang bekerja, terancam masa depannya dengan outsourcing, upahnya murah,” imbuh dia.

Said mengatakan, kurang lebih 5 juta buruh yang tergabung dalam aksi mogok nasional ini. Lamanya mogok masih diperhitungkan mengingat massa juga masih menanti putusan dari MK.

Untuk saat ini, proses persidangan di MK masih dalam agenda pemeriksaan saksi ahli. Sementara, Said Iqbal sendiri dijadwalkan untuk memberikan kesaksian sebagai saksi fakta di MK pada minggu depan.

Sementara itu, massa buruh tengah melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Saat ini, rekayasa lalu lintas sekitar Monas dan Gambir bersifat situasional. Tapi, Jalan Medan Merdeka Barat di depan gedung Kemenparekraf sudah ditutup dan tidak bisa dilalui kendaraan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Buruh (KSPI) akan berunjuk rasa menuntut pemerintah untuk mencabut omnibus lawUndang-undang Cipta Kerja di depan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara, Senin (8/7/2024) hari ini.

“Kami menuntut pemerintah untuk mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan resminya pada Senin (8/7/2024).

Selain UU Cipta Kerja, massa juga akan menyuarakan penolakan terhadap kontrak kerja outsourcing dan menolak upah murah terhadap buruh.

Said menyebut, ribuan buruh akan berkumpul di depan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada pukul 10.00 WIB sebelum bergerak ke depan Gedung MK dan Istana Negara.

"Aksi ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal bersama pimpinan serikat pekerja/serikat buruh yang lainnya," ujarnya.

Sementara, Polres Jakarta Pusat mengerahkan 1.304 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa hari ini.

Polisi menyatakan, rekayasa lalu lintas sekitar Monas dan Gambir bersifat situasional. Jika terjadi eskalasi situasi, polisi akan melakukan penutupan jalan dan mengalihkan lalu lintas di sekitar Istana dan MK atau Jalan Merdeka Barat.