JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil enggan banyak berkomentar soal nama Heru Budi Hartono yang tak lagi diusulkan sebagai penjabat (pj) gubernur Jakarta.

Ridwan Kamil mengaku tidak ingin ikut campur dengan persoalan tersebut karena hal itu merupakan dinamika politik internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta.

"Saya tidak hafal, tidak ikut di politik lokalnya. Saya tidak bisa menjawab, saya cuma baca berita dan yang saya tahu Pak Heru tidak diusulkan oleh DPRD," ujar Ridwan Kamil di Hutan Kota GBK, Plataran Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2024).

Namun, Ridwan Kamil menyebut, usulan nama pj gubernur tidak hanya melalui DPRD saja, tetapi juga bisa diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tapi mungkin dari pintu usulan Kementerian karena yang saya tahu ya usulan pj itu bisa dari bawah dan bisa dari pusat," kata dia.

Oleh karenanya, mantan Gubernur Jawa Barat itu akan mendoakan yang terbaik untuk Heru Budi. Ridwan Kamil mengaku dekat dengan sosok Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI tersebut.

"Saya doakan yang terbaik buat beliau karena beliau sahabat saya juga," imbuh dia.

Sebelumnya, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus di DPRD Jakarta kompak tidak mengusulkan Heru Budi sebagai Pj Gubernur Jakarta.

Anggota Fraksi PAN DPRD Jakarta, Husen menilai, Jakarta butuh penyegaran dalam pemilihan Pj Gubernur karena Heru Budi sudah cukup mengemban tugasnya selama dua tahun.

"Faktornya, kan Pak Heru sudah dua kali menjabat Pj. Kedua, perlu penyegaran. Kita kan akan menghadapi pilkada, kalau ada penyegaran kan jadi pilkada yang damai, adem," kata Husen saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024).

Sepekan lalu, partai KIM Plus menunjukkan dukungan kepada Heru Budi. Namun kini keputusannya berubah.

Terkait hal itu, Husen tidak menjelaskan penyebab berubahnya arah KIM Plus secara eksplisit. Ia menuturkan, dinamika politik dapat berubah sewaktu-waktu.

"Persoalan perpecahan politik itu hitungan menit, hitungan detik. Berubahnya itu jelang shalat tahajud, menjelang subuh," ujar Husen.

Husen pun mengeklaim, kekompakan fraksi KIM Plus untuk tidak mengusulkan Heru Budi ini terjadi tanpa arahan dari pusat.

"Enggak ada (arahan dari KIM). Saya rasa untuk kebersamaan kenapa tidak, kan gitu," ucap dia.

Sebagai informasi, KIM Plus terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Lalu, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).