IDXChannel - Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan saat ini para produsen mobil listrik dunia menuntut setiap negara, termasuk Indonesia, untuk memproduksi energi bersih. Hal itu sejalan dengan rencana investasi untuk membangun pabrik-pabrik kendaraan listrik.

"Kita juga perlu melihat dari tren ke depan yang lebih banyak mendorong pertumbuhan dari clean energy, contohnya untuk membangun industri kendaraan listrik," kata Rosan dalam konferensi pers realisasi investasi kuartal III 2024, Selasa (15/10/2024).

Rosan mengatakan saat ini telah ada pembahasan dengan salah satu produsen kendaraan listrik yang hendak berinvestasi ke Indonesia. Akan tetapi permintaan dari calon investor tersebut, Pemerintah harus bisa memberikan energi yang ramah lingkungan.

"Kita sudah bicara dengan beberapa perusahaan yang mau berinvestasi di EV car, mereka requestnya, karena mereka ingin membuat electric car, maka energi yang mereka dapat juga dari renewable energy," kata dia.

Rosan pun mengatakan ke depannya pemerintah memprioritaskan investasi yang masuk adalah investasi yang berbasis energi bersih.

"Kalau kita lihat itu yang akan kita dorong, bagaimana kita mengarahkan investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah yang clean energy dan ekspor oriented," kata Rosan.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA,investor.id – Dualisme pemimpin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dinilai membingungkan masyarakat dan investor. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, kepemimpinan Kadin yang saat ini oleh Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie dapat membingungkan calon investor yang akan memberikan pendanaan di Indonesia.

"Perlu melihat sebuah kasus Kadin ini dalam perspektif yang lebih luas. Artinya, kalau kita perhatikan, dualisme dari sebuah kepemimpinan organisasi itu akhirnya bisa membingungkan masyarakat ataupun calon investor yang kemudian ingin berinvestasi nanti di Indonesia," tutur Yusuf kepada B Universe, Senin (16/9/2024).

Ia melanjutkan, dualisme kepemimpinan dalam suatu organisasi besar bisa membawa kekacauan. Khususnya Kadin Indonesia yang berperan penting menjaga ekosistem bisnis dan investasi di Tanah Air.

"Apapun konteksnya, dualisme kepemimpinan itu menjadi buruk menurut saya, terkait bagaimana ekosistem investasi itu yang dibangun pemerintah. Artinya kan ini beberapa hal sudah dilakukan, tetapi ketika muncul dualisme terkait organisasi, apalagi kita berbicara organisasi yang besar, itu tidak terlalu baik," tegas Yusuf Rendy Manilet.

Apabila Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie sama-sama menduduki jabatan sebagai Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia, lanjut Yusuf, akan menganggu ekosistem investasi dan kepastian hukum di Indonesia.

"Itu tidak terlalu baik, terutama kalau kita berbicara kepastian hukum, kemudian dalam ekosistem investasi," tandasnya.

Sebagai informasi, di tengah kepemimpinan Arsjad Rasjid, sebagian pihak Kadin Indonesia menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 yang melantik Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan pada Sabtu (15/9/2024).

Merespons itu, Arsjad Rasjid yang masih mengemban tugas sebagai Ketum Kadin Indonesia hingga 2026 memprotes gelaran Munaslub tersebut.

Arsjad dan pihaknya menilai, Munaslub tersebut tidak sah karena ditentang oleh 21 dari 35 Ketua Umum Kadin Provinsi dan dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Kadin Indonesia.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Lewat Perpres tersebut, diatur juga terkait pemberian insentif untuk calon investor IKN.

Adapun insentif yang diberikan misalnya pembebasan tarif pengelolaan lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) oleh Badan Otorita IKN yang diberikan kepada pelaku usaha pelopor. Hal itu seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Perpres tersebut.

"Kontribusi atas pengelolaan ADP oleh Otorita lbu Kota Nusantara kepada Pelaku Usaha pelopor dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah); atau pembayaran secara angsuran," demikian isi Perpres tersebut, dikutip Jumat (12/7/2024).

Adapun pelaku usaha pelopor yang dimaksud pasal tersebut ditetapkan dengan kriteria pelaku usaha yang telah menyatakan minat dan menandatangani Letter of Intent (LOI) dengan OIKN, dan pelaku usaha yang bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di IKN, paling lama 5 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara.

Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres 75/2024.

Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan kehadiran Perpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat investasi dari para pelaku usaha. Mengingat, target pembiayaan investasi yang dipatok untuk IKN sepanjang 2024 sekitar Rp100 triliun.

"Intinya (isi Perpres) mempermudah investasi masuk ke IKN. Terus kita kerjakan mencapai target itu (Rp100 triliun). Kita jalankan seperti itu," kata dia.

Pada kesempatan yang berbeda, Plt. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu penyebab investor masih enggan ke IKN adalah soal kepemilikan lahan. Skema sebelumnya investor hanya diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) sehingga dinilai kurang bankable.

Akan tetapi, skema kepemilikan lahan itu telah diganti menjadi pemberian HGB murni. HGB murni itulah yang diberikan kepada calon investor dari ADP yang dimiliki oleh Badan Otorita IKN.

"Untuk investor (akan diberikan) HGB murni, tapi bukan di atas HPL, kalau di atas HPL dia pasti nilai nya jika di Bank-kan akan jauh lebih kecil atau mungkin tidak bankable, itu yang tidak menarik," kata Basuki.

(NIA)