JAKARTA, ID – Kalangan ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2024 tetap stabil di tengah ketidakpastian global, yakni pada kisaran 4,9% hingga 5% yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sementara itu, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini mencapai 5,2%.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,02% pada triwulan III-2024 akan disokong oleh konsumsi rumah tangga. Komponen konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh 5,03%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menurunkan batas maksimal defisit kumulatif dan pembiayaan utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2024.

Berdasarkan PMK tersebut, batas maksimal defisit APBD tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,20% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan batas tahun 2024 yang mencapai 0,24% dari PDB.

Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia (Core), Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa penurunan batas defisit tersebut mencerminkan sikap pemerintah yang lebih berhati-hati dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2025.

Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

“Risiko resesi di beberapa negara maju, ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, serta fluktuasi harga komoditas menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menurunkan batas defisit dan pinjaman,” ujar Yusuf, Senin (4/11).

Pemerintah bertujuan menjaga stabilitas fiskal dengan tetap mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kebijakan ini diharapkan sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat meskipun ketidakpastian global masih berlanjut.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah diimbau untuk berhati-hati dalam mengelola pembiayaan dan tidak terlalu bergantung pada utang. Yusuf menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja sebagai alternatif pembiayaan dengan batas defisit yang lebih rendah.

“Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman sambil tetap menjaga kualitas pembangunan daerah,” tambahnya.

Yusuf juga menilai kebijakan ini realistis, mengingat kapasitas fiskal di sejumlah daerah telah membaik pasca pandemi. Pengalaman dalam mengelola keuangan selama krisis diharapkan menjadi bekal bagi pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran secara lebih hati-hati.

Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi dan mengembangkan inovasi pembiayaan alternatif.

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disebut sebagai strategi yang dapat membantu menjaga kesinambungan pembangunan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Perubahan batas defisit dan pinjaman ini diharapkan sejalan dengan kondisi ekonomi pada 2025, serta memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas fiskal yang lebih baik.

JAKARTA, investor.id – Neraca perdagangan diperkirakan melanjutkan tren surplus pada September 2024. Kondisi tersebut tidak terlepas dari perbaikan harga komoditas. Pada saat yang sama, kinerja impor diperkirakan melambat.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, faktor-faktor yang mendorong terjadinya surplus di bulan Agustus masih menjadi faktor utama yang akan mendorong kembali terjadinya surplus di bulan September. “Surplus neraca perdagangan September 2024 diperkirakan berada di kisaran US$ 2,6 sampai 2,9 miliar,” jelas Yusuf kepada Investor Daily pada Minggu (13/10/2024).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Susunan kabinet Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto dikabarkan akan bertambah menjadi 46 Kementerian. Jumlah ini lebih besar dari susunan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) 36 kementerian.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai gemuknya jumlah kementerian di Periode Kepemimpinan Prabowo bisa berdampak pada bengkaknya belanja negara. Yang paling terlihat, untuk penambahan biaya operasional seperti gaji pegawai.

"Saat ini saja komposisi belanja pegawai dan belanja barang pada APBN pemerintah pusat itu relatif besar dan konteks yang sama perdebatan terkait efisiensi belanja ini kerap kali muncul," kata Rendy pada Kontan.co.id, Jum'at (11/10).

Rendy menilai penambahan jumlah kementerian dan lembaga ini bertolak belakang juga dengan wacana pemerintah yang ingin melakukan efisiensi belanja pegawai dan barang.

Di saat yang bersamaan penambahan beban belanja pegawai dan juga barang sudah pasti akan menambah komponen belanja pemerintah pusat di tengah ruang belanja yang semakin terbatas.

"Tentu penambahan Kementerian lembaga menjadi isu tersendiri yang perlu dikritisi," urainya.

Walau begitu, Rendy menegaskan saat ini belum ada hitungan khusus terkait berapa persen kenaikan biaya yang akan ditanggung negara untuk ini.

"Tapi secara umum konsep penambahan Kementerian lembaga itu bertolak belakang dengan semangat efisiensi belanja yang dilakukan sebenarnya oleh pemerintahan sebelumnya," jelasnya.

Sebelumnya, Beredar surat yang menyebutkan akan ada 13 komisi yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Dalam surat itu, turut dijabarkan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra dari masing-masing komisi.

Surat itu menjadi bocoran bahwa akan ada 46 kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bertambah 12 dari era Jokowi.

Jika ditotal dengan lembaga negara lain, maka ada 123 kementerian/lembaga di era Prabowo-Gibran.

Dalam surat yang beredar pada Kamis (10/10) itu, banyak mitra komisi yang merupakan kementerian baru atau pecahan dari kementerian yang ada saat ini.

Beberapa kementerian yang diduga pecahan yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi.

Kemudian, ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerja Migran Indonesia, dan Badan Gizi Nasional.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Susunan kabinet Prabowo-Gibran masih dinanti, khususnya barisan tim ekonomi yang akan membantu kerja kabinet ke depan.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy Manilet mengatakan ada banyak pekerjaan rumah bidang ekonomi yang menanti calon pembantu presiden.

Menurutnya Menteri Keuangan kedepan mempunyai pekerjaan rumah dalam mendorong rasio pajak agar lebih meningkat selaras dengan peningkatan belanja negara.

"Hal ini masih yang paling sulit dilakukan terutama dalam satu dekade kepemimpinan Menteri Keuangan," jelas Yusuf pada Kontan.co.id, Rabu (9/10).

Sementara Kementerian Investasi perlu meningkatkan pemodal diluar program hilirisasi yang saat ini gencar didorong.

Menurutnya, kedepan investasi yang perlu didorong adalah di sektor manufaktur yang sifatnya padat karya. Bukan tanpa alasan, sebab sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja namun kinerja investasi disektor ini kurang membanggakan.

Sebelumnya, tersirat kabar bahwa menteri menteri bidang ekonomi Prabowo nanti masih akan mempertahankan beberapa pembatu presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini.

Beberapa nama yang santer di media diantaranya adalah Sri Mulyani, Erick Thohir, Agus Gumiwang, Bahlil Lahadia, Rosan Roeslani dan Thomas Djiwandono.

Menilai hal ini, Yusuf menilai keberlanjutan akan memudahkan proses awal kerja kepemimpinan Prabowo-Gibran.

"Secara umum sosok-sosok yang disebutkan bisa memerlukan proses adaptasi dalam waktu lama, dan pengamalan birokasi penting terutama dalam meilihat permasalah lebih mendalam," ujar Yusuf.

Diketahui, Prabowo-Gibran bakal dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo saat ini belum ada nama pasti yang akan membantu kepemimpinan Prabowo dalam 5 tahun mendatang.

Menurutnya, jumlah nomenklatur kementerian sampai saat ini masih dinamis.

"Ditanya berapa saya belum bisa jawab dengan pasti berapa. Nanti mungkin H-5 bisa kita tahu dengan pasti nomenklaturnya berapa dan kemudian calon menterinya itu baru akan diumumkan tanggal 20 Oktober,” jelas Dasco ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (30/9).

Dasco menambahkan, apa yang telah bagus di pemerintahan Jokowi akan dilanjutkan di pemerintahan Prabowo. Lalu, ada beberapa yang belum sempurna akan diperbaiki.

Selain itu, sejumlah terobosan disebut akan dilakukan pada pemerintahan Prabowo. Meski tak merinci terobosan dimaksud, sejumlah hal mengemuka di publik. Misalnya, yang pernah disebutkan Dewan Penasihat Prabowo, Burhanuddin Abdullah tentang transformasi Kementerian BUMN menjadi semacam superholding BUMN.

“Dan juga kemudian beberapa terobosan yang ditunggu oleh rakyat,” kata Dasco.

JAKARTA, ID – Nilai cadangan devisa (cadev) turun menjadi US$ 149,9 miliar pada September 2024 dari posisi Agustus 2024 yang sebesar US$ 150,2 miliar. Adapun penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (Fed Funds Rate/FFR) belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan cadangan devisa Indonesia.

Pada September lalu, Bank Sentral AS memutuskan FFR di kisaran 4,75-5,00%, menurun dari bulan sebelumnya di kisaran 5,2% sampai 5,5%.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan menerapkan skema pajak minimum global (global minimum tax/GMT) sebesar 15% pada tahun depan. Penerapan skema tersebut diyakini akan mempersempit ruang penghindaran pajak dan berdampak positif terhadap negara berkembang seperti Indonesia.

Pajak minimum global 15% merupakan hasil kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE), di mana negara-negara sepakat menerapkan tarif minimum pajak untuk perusahaan multinasional. Melalui penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi praktik perusahaan yang memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan pajak rendah.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menargetkan pendapatan pajak tahun 2025 mencapai Rp 2.189,3 triliun. Tingginya target pendapatan tersebut tidak terlepas dari langkah pemerintah yang harus membiayai sejumlah program pembangunan negara. Oleh karena itu, reformasi perpajakan harus dijalankan secara berkelanjutan.

Bila dirinci, target pendapatan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun terbagi dalam pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 1.209,3 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 945,1 triliun, pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 27,1 triliun, dan pajak lainnya senilai Rp 7,8 triliun.

JAKARTA,investor.id – Dualisme pemimpin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dinilai membingungkan masyarakat dan investor. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, kepemimpinan Kadin yang saat ini oleh Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie dapat membingungkan calon investor yang akan memberikan pendanaan di Indonesia.

"Perlu melihat sebuah kasus Kadin ini dalam perspektif yang lebih luas. Artinya, kalau kita perhatikan, dualisme dari sebuah kepemimpinan organisasi itu akhirnya bisa membingungkan masyarakat ataupun calon investor yang kemudian ingin berinvestasi nanti di Indonesia," tutur Yusuf kepada B Universe, Senin (16/9/2024).

Ia melanjutkan, dualisme kepemimpinan dalam suatu organisasi besar bisa membawa kekacauan. Khususnya Kadin Indonesia yang berperan penting menjaga ekosistem bisnis dan investasi di Tanah Air.

"Apapun konteksnya, dualisme kepemimpinan itu menjadi buruk menurut saya, terkait bagaimana ekosistem investasi itu yang dibangun pemerintah. Artinya kan ini beberapa hal sudah dilakukan, tetapi ketika muncul dualisme terkait organisasi, apalagi kita berbicara organisasi yang besar, itu tidak terlalu baik," tegas Yusuf Rendy Manilet.

Apabila Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie sama-sama menduduki jabatan sebagai Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia, lanjut Yusuf, akan menganggu ekosistem investasi dan kepastian hukum di Indonesia.

"Itu tidak terlalu baik, terutama kalau kita berbicara kepastian hukum, kemudian dalam ekosistem investasi," tandasnya.

Sebagai informasi, di tengah kepemimpinan Arsjad Rasjid, sebagian pihak Kadin Indonesia menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 yang melantik Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan pada Sabtu (15/9/2024).

Merespons itu, Arsjad Rasjid yang masih mengemban tugas sebagai Ketum Kadin Indonesia hingga 2026 memprotes gelaran Munaslub tersebut.

Arsjad dan pihaknya menilai, Munaslub tersebut tidak sah karena ditentang oleh 21 dari 35 Ketua Umum Kadin Provinsi dan dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Kadin Indonesia.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) melaporkan neraca pembayaran Indonesia (NPI) defisit US$ 600 juta pada triwulan II-2024, lebih rendah dari triwulan I. Penurunan defisit karena peningkatan kinerja transaksi modal dan finansial yang mencatat surplus serta defisit transaksi berjalan yang tetap terjaga. Di sisi lain, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan melebar tetapi relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata sebelum pandemi.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, neraca pembayaran Indonesia pada triwulan II-2024 menunjukkan perbaikan dengan mencatat defisit US$ 600 juta, lebih rendah dibandingkan dengan defisit US$ 6 miliar pada triwulan I-2024. “Kinerja transaksi modal dan finansial membaik di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global,” jelas Erwin dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, investor.id – Kinerja belanja pemerintah kurang menggembirakan pada kuartal II-2024. Kondisi ini tidak terlepas dari penyaluran belanja untuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah dilakukan sejak kuartal I-2024. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana jenis belanja tersebut dilakukan pada kuartal II.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan belanja pemerintah mencapai 1,42% pada kuartal II-2024. Angka ini jauh lebih rendah dari belanja pemerintah pada kuartal I-2024 yang sebesar 19,9%. Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada semester I-2024 realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 997,9 triliun atau 40,4% dari pagu APBN 2024.

JAKARTA, investor.id – Langkah pemerintah menjalankan ekstensifikasi cukai diharapkan dapat dijalankan secara tepat sasaran. Dalam hal ini, objek yang dapat menjadi barang kena cukai idealnya sudah diperhitungkan masak-masak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain saat kebijakan tersebut diterapkan.

Hal ini berkaitan dengan pengenaan cukai untuk makanan olahan khususnya makanan olahan siap saji. Dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 194 Ayat 4 disebutkan bahwa pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.