Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memperluas penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan perpajakan.

Hal ini menyusul dengan implementasi pemanfaatan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Terhitung sejak 1 Juli 2024, Ditjen Pajak memang sudah mengimplementasikan pemanfaatan NIK atau NPWP 16 digit untuk sejumlah kegiatan perpajakan.

Pelaksanaan itu sebagaimana diatur Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024.

Kala itu, NIK baru bisa digunakan untuk mengakses 7 layanan perpajakan. Layanan itu di antaranya ialah pendaftaran wajib pajak (e-Registration), informasi konfirmasi status wajib pajak (info KSWP), hingga pengajuan keberatan (e-Objection).

Namun, kini NIK atau NPWP 16 digit sudah bisa digunakan untuk 21 layanan perpajakan.

Berikut daftar layanan perpajakan yang dimaksud:

1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)

2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)

3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)

4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)

5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)

6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)

7. E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)

8. E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)

9. E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/)

10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)

11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)

12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)

13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)

14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)

15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)

16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)

17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)

18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)

19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)

20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)

21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)

Selain menggunakan NIK dan NPWP 16 digit, 21 layanan tersebut juga bisa diakses dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU).

NITKU adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak pusat maupun cabang, dan berfungsi sebagai identitas perpajakan yang melekat pada NPWP.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, seluruh layanan pajak akan mulai menggunakan NIK atau NPWP 16 digit pada bulan depan.

"Insya Allah mulai bulan Agustus depan, seluruh layanan kepada masyarakat wajib pajak dapat kami lakukan sederhana dengan menggunakan NPWP baru yaitu NPWP 16 digit atau menggunakan NIK sebelum betul-betul kita menggunakan sistem administrasi yang baru," ujarnya, dalam acara "Sectaxcular 2024", di Plaza Tenggara GBK, Jakarta Pusat, Minggu (14/7/2024).

Lebih lanjut Suryo bilang, pemadanan NIK dan NPWP sebenarnya telah mencapai 99 persen dari total 73,58 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Namun, masih terdapat sekitar 400.000 wajib pajak (WP) yang belum melakukan pemadanan.

"Sistem administrasi yang baru pemadanan NIK Dan NPWP sudah mendapat 99 persen sehingga 400.000-an mungkin yang belum selesai kami padankan," ucap Suryo.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "NIK Kini Bisa Digunakan untuk 21 Layanan Pajak"