Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Mantan Menteri Keuangan Indonesia Periode 2014-2016, Bambang Brodjonegoro memiliki jurus mengoptimalkan penerimaan pajak dari kelompok orang kaya di Indonesia.

Bambang menyebut, untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya, maka diperlukan perbaikan kepatuhan Wajib Pajak. Caranya adalah dengan memanfaatkan hasil dari pertukaran data dengan Otoritas Pajak negara tempat Wajib Pajak berinvestasi.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga perlu mengaudit pengeluaran dan investasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang dibebankan sebagai biaya di perusahaan yang dimiliki Wajib Pajak tersebut.

"Perbaikan kepatuhan dalam bentuk income wajib pajak tersebut yang sebenarnya dari dalam dan luar negeri termasuk income dari hasil investasi," ujar Bambang kepada Kontan.co.id, Kamis (10/10).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu yang diterima KONTAN, total setoran pajak penghasilan (PPh) dari 11.268 Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan tarif progresif 35% mencapai Rp 18,5 triliun hingga Agustus 2024.

Realisasi tersebut berasal dari setoran PPh Pasal 21 Masa Januari hingga Agustus 2024 dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 yang disetorkan tahun 2024.

KONTAN menghitung, setoran pajak dari para crazy rach Indonesia tersebut hanya setara 9,8% dari total penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29 yang sebesar Rp 187,58 triliun.

Sementara secara total penerimaan pajak, kelompok tersebut hanya berkontribusi sebesar 1,54% dari penerimaan pajak Hingga Agustus 2024 sebesar Rp 1.196,54 triliun.

Diberitakan sebelumnya, pemerintahan Prabowo Subianto kemungkinan akan mempertimbangkan untuk kembali merevisi tarif PPh dari kelompok tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari para crazy Indonesia.

"Revisi tarif PPh untuk kelompok berpenghasilan tinggi, atau pemberlakuan pajak tambahan (surtax) bagi mereka yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu," ujar Wakil Komandan Tim Kampenye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran Anggawira.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan mengenai prinsip pajak yang harus berkeadilan dan tidak membebani kelompok manapun.

Thomas menyebut, prinsip keadilan dalam keuangan publik Islam menyatakan bahwa sumber daya harus didistribusikan secara adil di antara semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga meminimalkan kesenjangan kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, dirinya mengingatkan, selain diharuskan membayar pajak, masyarakat yang lebih kaya juga didorong untuk berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat melalui mekanisme seperti pengeluaran dan penganggaran.

"Warga negara yang lebih kaya, selain membayar pajak, juga didorong untuk berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat melalui mekanisme seperti pengeluaran dan penganggaran," kata dia dalam Forum Internasional 8th AIFC: Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10).

Thomas menyebut, prinsip-prinsip Islam menyatakan bahwa pengeluaran anggaran harus difokuskan pada upaya mempromosikan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Ini termasuk menyediakan akomodasi dan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau, mulai dari pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan dan jaring pengaman sosial, terutama untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu, mengurangi kemiskinan hingga meningkatkan keadilan sosial secara keseluruhan.

Thomas juga menyebut, prinsip-prinsip Islam juga melarang mengenakan pajak atas bunga dan keuntungan yang berlebihan serta menghindari ketidakpastian dan spekulasi. Hal ini dikarenakan dianggap eksploitatif dan mengarah pada akumulasi kekayaan yang tidak adil.

"Selain itu, menurut perspektif Islam, kebijakan keuangan publik harus mendorong investasi dalam kegiatan-kegiatan produktif yang menciptakan nilai riil bagi masyarakat, daripada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada keuntungan spekulatif dan berlebihan tanpa manfaat riil," kata Thomas.

Berdasarkan catatan KONTAN, Kontribusi pajak penghasilan orang pribadi para crazy rich Indonesia ke setoran pajak tidak terlalu besar. Kaum tajir melintir tersebut hanya berkontribusi sekitar satu per tiga dari total penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, berdasarkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022, terdapat 5.443 wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak dengan lapisan tarif tertinggi sebesar 35%.

Artinya, para crazy rich tersebut hanya setara 0,04% dari jumlah pelapor SPT Tahunan 2022 yang sebanyak 11 juta WP OP.

Nah, sebanyak 5.443 crazy rich Indonesia tersebut telah menyetorkan pajak ke kas negara hingga Rp 3,5 triliun dari total penerimaan PPh OP sebesar Rp 10,6 triliun.

Jika dihitung, kontribusinya hanya sekitar 33% atau satu per tiga dari total penerimaan PPh OP. Dan apabila dihitung secara rata-rata, berarti para crazy rich tersebut menyetorkan pajak sekitar Rp 643 miliar per orangnya.