Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeklaim tidak menemukan adanya indikasi kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada sistem informasi DJP.

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, dilansir Antara, Jumat, 20 September 2024.

Dwi menegaskan, struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Kendati begitu, DJP tetap berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data ini.

DJP menyatakan akan terus menjaga kerahasiaan data wajib pajak dan meningkatkan keamanan pada sistem informasi dan infrastruktur milik instansi.

DJP juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga keamanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari akses terhadap tautan atau dokumen mencurigakan.

Adapun bagi masyarakat yang menemukan dugaan kasus kebocoran data terkait DJP, dapat melapor ke kanal pengajuan Kring Pajak 1500200, surel pengaduan@pajak.go.id, situs pengaduan.pajak.go.id, atau situs wise.kemenkeu.go.id.

Baca juga: 6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Milik Jokowi dan Sri Mulyani, Ini Tanggapan Ditjen Pajak

Sri Mulyani minta DJP evaluasi sistem

Kemarin, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan evaluasi terkait adanya dugaan data NPWP yang bocor.

Ia menyebutkan nantinya setelah evaluasi rampung, akan segera dilaksanakan konferensi pers untuk mengumumkan hasil pemeriksaan kepada awak media.

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, e-mail, dan data-data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.

Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan data yang bocor juga termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Selain mereka, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar, seperti Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, hingga Menteti BUMN Erick Thohir.

Informasi mengenai kebocoran data NPWP itu juga diunggah oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds di platform X. Namun, dalam pernyataannya, mereka menyebut keaslian informasi itu belum terverifikasi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Dulu prosesnya dalam hitungan hari. Misalnya, kita buka rekening hari ini, baru bisa dipakai keesokan harinya

Jakarta (ANTARA) - Vice President Digital Retail Banking PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Harry Sofri Putranda mengungkapkan bahwa setiap harinya terdapat satu juta kali percobaan serangan siber terhadap infrastruktur digital perseroan.

Sehingga, perseroan berinisiatif membentuk tim khusus yang menjadi 'satpam digital' terdiri dari 200 orang sejak tahun 2021.

"Tugas mereka day to day memonitor dan mengantisipasi cyber attack. Ibarat sebuah rumah, kami menyiapkan lapisan keamanan dari satpam, anjing penjaga, pagar, CCTV, alarm, hingga sniper juga ada serangan yang masuk. Biaya 15 persen kita alokasikan untuk memastikan keamanan siber melalui investasi di bidang TI,” ujar Harry dalam Media Briefing bertajuk “Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas” di Sarinah Jakarta, Kamis.

Di sisi lain, Harry menjelaskan bahwa proses digitalisasi telah mempermudah nasabah untuk mengakses layanan perbankan dari mana dan kapan saja, misalnya, proses pembukaan rekening.

"Dulu prosesnya dalam hitungan hari. Misalnya, kita buka rekening hari ini, baru bisa dipakai keesokan harinya. Tapi, melalui aplikasi Livin by Mandiri, cukup 15 menit dan rekening bisa langsung dipakai hari itu juga," ujar Harry.

Dalam kesempatan sama, Ekonom Senior Samuel Sekuritas Fithra Faisal Hastiadi menyebut digitalisasi perbankan telah berdampak terhadap meningkatnya produktivitas, dimana saat ini kontribusi sektor digital perbankan mencapai Rp1.000 triliun, dan pada 2030 diharapkan akan meningkat mencapai Rp4.500 triliun.

Fithra mewanti-wanti bahwa saat ini paling penting yaitu membuat masyarakat melek literasi keuangan di tengah terus berkembangnya perbankan digital di tanah air.

"Banyak masyarakat terjerat pinjol. Utang mereka dibayar pakai utang. Habis penghasilan mereka untuk membayar utang. Risiko kurangnya literasi keuangan ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Kita harus menciptakan manusia yang paham digital teknologi," ujar Fithra.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Serangan ransomware yang baru-baru ini melumpuhkan sistem layanan pemerintah di Pusat Data Nasional (PDN) menjadi tamparan keras bagi dunia digital Indonesia. iCIO Community, komunitas pemimpin TI di Indonesia, angkat suara menyatakan keprihatinan dan menyerukan langkah-langkah proaktif untuk melawan ancaman ini.

"Serangan ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman ransomware," tegas Harry Surjanto, Advisor iCIO Community, Jumat (5/7). "Kasus ini bukan yang pertama, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir. Kita perlu meningkatkan kesadaran dan mengambil langkah nyata untuk melindungi diri."

Ransomware bukan hanya menyerang data, tapi juga reputasi dan operasional organisasi. Gangguan sistem dapat menyebabkan kerugian finansial dan hilangnya kepercayaan publik. iCIO Community menekankan pentingnya beberapa langkah mitigasi, seperti:

• Disiplin Operasional: Memperkuat infrastruktur data center, menerapkan patching rutin, dan melakukan backup data secara berkala.
• Monitoring Ketat: Memantau kesehatan dan keamanan sistem 24/7 melalui command center dan security operation center.
• Unit Reaksi Cepat: Memiliki tim khusus untuk menangani serangan siber dan pemulihan data.
• Disaster Recovery Center (DRC): Memiliki DRC dan rutin melakukan latihan pemulihan bencana.
• Keamanan Siber yang Komprehensif: Mengembangkan strategi keamanan siber yang proaktif dan berkolaborasi dengan organisasi lain.
• Pemerintah juga harus mengambil peran aktif," ujar Iskak Hendrawan, Wakil Ketua iCIO Community. "Diperlukan rencana darurat yang komprehensif dan kolaborasi lintas sektor untuk memerangi ransomware dan ancaman siber lainnya."

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan segera berlaku semakin mempertegas pentingnya keamanan data. "Perusahaan dan layanan publik harus lebih serius dalam melindungi data pribadi pengguna," kata Harry. "Adopsi teknologi yang tepat dan tata kelola data yang baik adalah kuncinya."

Bersama-sama, kita dapat membangun pertahanan digital yang lebih kuat dan melindungi masa depan digital Indonesia. iCIO Community mengajak semua pihak untuk bersatu, berbagi pengalaman, dan meningkatkan standar keamanan siber demi masa depan yang lebih aman.