Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri selidiki kasus dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan peretas atau hacker Bjorka di situs Breach Forums.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan penyelidikan itu dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Kita juga sedang melakukan penyelidikan [kasus kebocoran data NPWP]," ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Dia menambahkan, salah satu kolaborasi untuk membuat terang kasus dugaan kebocoran data itu dengan menunggu hasil digital forensik bersama BSSN.

"Kami juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa sih tipikal dan topologinya, itu menjadi suatu hal penting untuk nanti arah penyelidikan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Bjorka diduga memperjualbelikan data NPWP dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums.

Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08. Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terkait dugaan kebocoran data NPWP yang dilakukan oleh Bjorka. Proses penyelidikan dilakukan dengan melibatkan instansi terkait yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Keterlibatan BSSN dinilai penting untuk memperkuat bukti dalam proses penyelidikan.

"Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, di Mabes Polri pada Selasa (24/9).

Himawan tak menyebut secara rinci sudah ada atau belum pihak yang dimintai keterangan terkait kasus itu. Dia hanya menekankan pentingnya kerja sama dengan instansi terkait dalam menyelidiki kasus kebocoran data tersebut.

"Jadi itu (menjadi kerja sama) suatu hal yang penting dan menjadi suatu ekosistem untuk pengungkapan kasus. Jadi kerja sama itu menjadi suatu hal yang penting," ujar dia.

Sebelumnya, kebocoran data diduga kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, terjadi kebocoran 6,6 juta data NPWP, termasuk data Presiden Jokowi, anak-anaknya, dan para menteri.

Data itu dijual oleh entitas bernama Bjorka di darkweb dengan harga murah saja, 10 ribu dolar AS atau setara Rp 153,1 juta (kurs Rp 15.323). Di dalam sampel data yang dia bocorkan, terdapat nama-nama orang VVIP Indonesia. Bjorka juga memberikan pesan dalam bahasa Inggris yang artinya:

"Dalam sampel tersebut Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan anak-anaknya yang bodoh, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri-menteri lainnya yang juga tidak berguna".

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dinilai bisa dibawa ke ranah hukum jika dalam proses penyelidikan ditemukan unsur-unsur perbuatan yang memenuhi syarat tindak pidana.

"Apabila dari proses investigasi ditemukan adanya dugaan unsur tindak pidana pelindungan data pribadi, sebagaimana diatur UU PDP, maka dapat segera diteruskan kepada penyidik untuk proses penegakan hukum pidana," kata peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Annisa Noor Hayati saat dihubungi pada Senin (23/9/2024).

Annisa mengatakan, walaupun penerapan standar kepatuhan pelindungan data pribadi baru akan diimplementasikan 2 tahun setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), tetapi aturan pidananya langsung dapat ditegakkan sejak undang-undang ini berlaku, pada saat diundangkan.

Menurut dia, hal itu mengacu kepada Pasal 76 UU PDP. Annisa menyampaikan, dari rentetan insiden kebocoran data pada sejumlah institusi pemerintahan memperlihatkan mereka belum siap mengelola data pribadi masyarakat.

"Maka dari itu pihak-pihak terkait sebaiknya memastikan adanya proses investigasi dan penyelesaian yang tuntas dari setiap insiden kegagalan pelindungan data pribadi," ucap Annisa.

Akan tetapi, kata Annisa, sampai saat ini hampir seluruh insiden kebocoran data atau data breach yang diduga melibatkan institusi pemerintah, tidak pernah sekalipun dilakukan upaya penegakan hukum yang tuntas.

"Situasi ini tentu mengkhawatirkan, khususnya terkait dengan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi, yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yang juga merupakan bagian dari institusi pemerintah," papar Annisa.

Sebelumnya diberitakan, kabar kebocoran data ini diungkapkan oleh akun X pegiat keamanan siber Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/2024).

Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP.

Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300 per dollar AS).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran 6 juta data NIK dan NPWP, yang di antaranya termasuk data pribadi dirinya.

Jokowi mengatakan, sudah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi secepatnya.

"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) buka suara terkait dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan oleh peretas (hacker) Bjorka di Breach Forums.

Sejumlah data pajak petinggi negara mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bocor di situs Breach Forums.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menyampaikan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti terkait adanya dugaan kebocoran data NPWP.

“⁠⁠Saat ini, Kementerian Kominfo sedang menindaklanjuti dan terus berkoordinasi secara intensif bersama BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara], DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian RI,” kata Prabu melalui keterangan di laman resmi Kemenkominfo, dikutip pada Senin (23/9/2024).

Prabu menyampaikan bahwa Kemenkominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi. Hal ini mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Dalam keterangan resminya, Kemenkominfo menegaskan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, salah satunya apabila mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Selain itu, lanjut dia, ⁠menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

Adapun, Prabu menyampaikan bahwa proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diketahui, UU PDP telah diundangkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 pada 17 Oktober 2022 dan berlaku paling lama dua tahun sejak diundangkan, yakni 17 Oktober 2024. Artinya, UU PDP akan berlaku pada Oktober tahun ini.

Berdasarkan catatanBisnis, Kemenkominfo menargetkan aturan turunan UU PDP dalam Peraturan Pemerintah (PP) akan rampung pada awal Oktober 2024, dengan Badan Pengawas PDP akan langsung berada di bawah Presiden Republik Indonesia.

Dengan kata lain, turunan UU PDP bakal meluncur sebelum masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, masa jabatan Presiden Jokowi sebagai Presiden RI akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa aturan turunan UU PDP sudah hampir selesai dengan persentase mencapai 90%.

“Undang-undang PDP, peraturan pemerintahnya lagi kami susun, sudah 90% bisa dibilang, proses masih terus berjalan, terutama konsultasi-konsultasi akhir sebelum itu nanti disahkan,” ujar Nezar saat ditemui seusai acara Vida bertajuk ‘Where's The Fraud?: How Indonesian Businesses Can Safeguard Digital Transactions’ di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Nezar mengungkap bahwa salah satu hal yang paling krusial adalah Badan Pengawas PDP. Namun, keberadaan Badan Pengawas ini masih dalam tahap diskusi.

Sebelumnya, akun media sosial X (dahulu Twitter) @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024) mengunggah tangkapan layar akun Bjorka yang memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums.

Bjorka memperjualbelikan data dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, mulai dari Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Data yang bocor dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir,” tulis akun tersebut, dikutip pada Senin (23/9/2024).

Dalam forum itu, Bjorka menjual data NPWP seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta, yang totalnya berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika akhirnya buka suara mengenai hacker alias peretas Bjorka diduga membobol data enam juta data pajak. Data-data ini dijual di forum jual beli data BreachForums US$ 10 ribu atau Rp 150 juta.

“Semuanya on progress. Kami akan sampaikan hasilnya sebentar lagi,” kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika atau Dirjen Aptika Kominfo Hokky Situngkir di kantornya, Jakarta, Jumat (20/9).

Sementara itu, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria enggan berkomentar banyak mengenai kabar terbaru penanganan dugaan enam juta data pajak bocor dan dijual di BreachForums.

“Kami tunggu dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak, karena servernya di sana,” kata Nezar.

Sebanyak enam juta data pajak tersebut dijual US$ 10 ribu atau Rp 150 juta di forum jual beli data BreachForums. Hacker yang diduga Bjorka ini menyertakan 10 ribu sampel.

Berdasarkan sampel tersebut, data pajak yang disebar oleh hacker diduga Bjorka itu di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode Klasifikasi Lapangan Usaha atau KLU, KLU, nama Kantor Pelayanan Pajak alias KPP, nama Kantor Wilayah atau Kanwil Pajak, telepon, faksimile, email, tempat tanggal lahir, tanggal daftar, status Pengusaha Kena Pajak alias PKP, tanggal pengukuhan PKP, jenis wajib pajak, dan badan hukum.

“Kami menduga data pajak bocor berasal dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak, karena memuat data NPWP, Kanwil, KLU hingga tanggal daftar pajak,” kata Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya.

Ia juga sudah mengecek validitas enam juta data pajak yang dijual oleh hacker diduga Bjorka di BreachForums berdasarkan sampel. Hasilnya valid.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tidak menemukan adanya indikasi kebocoran data terhadap enam juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada sistem informasi Ditjen Pajak.

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti di Jakarta, Jumat (20/9).

Dwi menegaskan bahwa struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Kendati begitu, Ditjen Pajak tetap berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data ini.

Selain itu, Ditjen Pajak juga menyatakan akan terus menjaga kerahasiaan data wajib pajak dan meningkatkan keamanan pada sistem informasi dan infrastruktur milik instansi.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga keamanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari akses terhadap tautan atau dokumen mencurigakan.

"Bagi masyarakat yang menemukan dugaan kasus kebocoran data terkait DJP, dapat melapor ke kanal pengajuan Kring Pajak 1500200, surel pengaduan@pajak.go.id, situs pengaduan.pajak.go.id, atau situs wise.kemenkeu.go.id," ujar Dwi.

Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Lakukan Evaluasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah meminta jajaran Ditjen Pajak untuk mengambil langkah evaluasi. “Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (19/9).

Meskipun begitu, Sri Mulyani belum mau menjelaskan secara detil mengenai bocornya data tersebut. Dia hanya mengatakan penjelasan akan disampaikan langsung oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan tim information technology atau IT.

Sebelumnya, dugaan kebocoran data tersebut disampaikan oleh Konsultan Keamanan Siber Teguh Aprianto melalui akun X pribadinya @secgron. Teguh menyebut sebanyak enam juta data NPWP dijual dengan harga Rp 150 juta.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan pelaku," tulis Teguh.

Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya juga mengecek berkaitan dengan validasi data yang bocor tersebut. Alfons mengimbau masyarakat hati-hati atas aksi penipuan yang memanfaatkan kebocoran data tersebut.

“Penipu akan memiliki data NPWP dari wajib pajak yang nantinya akan sangat berpotensi dijadikan sebagai sarana untuk memalsukan diri sebagai petugas kantor pajak dan melakukan pemerasan,” kata Alfons kepada Katadata.co.id.

HackerBjorka kembali muncul dengan menjual enam juta data pajak US$ 10 ribu atau Rp 150 juta di forum jual beli data BreachForums. Berikut daftar data yang dibobol oleh peretas ini sejak empat tahun kehadiran di Indonesia.

Berdasarkan sampel tersebut, data pajak yang disebar oleh hacker diduga Bjorka itu di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode Klasifikasi Lapangan Usaha atau KLU, KLU, nama Kantor Pelayanan Pajak alias KPP, nama Kantor Wilayah atau Kanwil Pajak, telepon, faksimile, email, tempat tanggal lahir, tanggal daftar, status Pengusaha Kena Pajak alias PKP, tanggal pengukuhan PKP, jenis wajib pajak, dan badan hukum.

Katadata.co.id mengonfirmasi kepada Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai dugaan kebocoran data pajak tersebut dan progres pencarian Bjorka. Akan tetapi, belum ada tanggapan hingga berita ini dirilis.

Hacker Bjorka pertama kali muncul ketika menjual data pelanggan Tokopedia di Breached.to pada April 2020. Data yang diperdagangkan termasuk user ID, password hash, email hingga nomor telepon.

Berikut daftar data yang diduga dibobol oleh Bjorka:

1. September 2024: hacker Bjorka menjual enam juta data pajak
2. Juli 2023: 35 juta data pengguna IndiHome diduga diretas oleh hacker Bjorka. SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom Ahmad Reza saat Press Conference Digiland membantah hal ini.
3. Juli 2023: 34,9 juta data pemilik paspor diduga bocor dan diperjualbelikan secara daring di situs bjork.ai US$ 10.000 atau sekitar Rp 150 juta. Akan tetapi, belum ada kepastian apakah situs ini dikelola oleh Bjorka.
4. Maret 2023: Hacker Bjorka mengunggah file 5GB berisi 19.564.922 data anggota BPJS Ketenagakerjaan di Breached.vc. Data yang diklaim milik anggota BPJS Ketenagakerjaan itu dibanderol US$ 10 ribu atau sekitar Rp 154 juta.
5. Maret 2023: mengunggah data yang diduga milik Rafael Alun Trisambodo
6. November 2022: Dugaan peretasan sebanyak 3,2 miliar data pengguna PeduliLindungi.
7. November 2022: Dugaan peretasan sebanyak 44,2 juta data pengguna MyPertamina. Ukuran data diklaim mencapai 30 GB yang terdiri dari keterangan berupa nama, email, NIK, NPWP, nomor telepon, dan pengeluaran pengguna. Data ini dijual seharga US$ 25 ribu atau Rp 392 juta.
8. September 2022: Dugaan peretasan 1,3 miliar data registrasi SIM Card milik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Data sebesar 87 GB ini berisi NIK, nomor ponsel, operator telekomunikasi, dan tanggal registrasi. Data dilego senilai US$ 500 ribu atau Rp 745 juta.
9. September 2022: Dugaan peretasan 105 juta data masyarakat yang terkait pemilihan umum. Data berupa NIK, Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, hingga umur.
10. September 2022: Dugaan peretasan data pribadi beberapa pejabat, di antaranya: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Puan Maharani.
11. September 2022: Hacker Bjorka mengaku dirinya meretas sistem surat menyurat milik Presiden Jokowi selama 2019 - 2021, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN). Jumlahnya diklaim 679.180 dokumen berukuran 40 MB setelah diperkecil kapasitasnya dan 189 MB sebelum dikompres. Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang bocor di internet.
12. Agustus 2022: Dugaan peretasan data 26 juta riwayat penelusuran pelanggan IndiHome. Data meliputi kata kunci, email, nama, jenis kelamin, dan NIK. Namun dugaan ini dibantah oleh SVP Corporate Communication and Investor Relation Telkom Ahmad Reza.
13. April 2020: Hacker Bjorka menjual data pelanggan Tokopedia di Breached.to. Data yang diperdagangkan termasuk user ID, password hash, email hingga nomor telepon.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menyinggung tentang progres pencarian Bjorka meski sudah membentuk tim khusus pada September 2022. Ia hanya meminta mitigasi terkait dugaan kebocoran data pajak.

“Saya sudah memerintahkan Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo - Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9).

Ia mengatakan peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga beberapa negara lain. “Semua data mungkin karena keteledoran password atau penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda,” katanya.

Sudah dua tahun sejak Presiden Jokowi atau Joko Widodo membentuk tim khusus untuk menyelidiki peretas alias hackerBjorka pada September 2022. Bjorka kini muncul lagi dengan menjual enam juta data pajak.

Sebanyak enam juta data pajak tersebut dijual US$ 10 ribu atau Rp 150 juta di forum jual beli data BreachForums. Hacker yang diduga Bjorka ini menyertakan 10 ribu sampel.

Berdasarkan sampel tersebut, data pajak yang disebar oleh hacker diduga Bjorka itu di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode Klasifikasi Lapangan Usaha atau KLU, KLU, nama Kantor Pelayanan Pajak alias KPP, nama Kantor Wilayah atau Kanwil Pajak, telepon, faksimile, email, tempat tanggal lahir, tanggal daftar, status Pengusaha Kena Pajak alias PKP, tanggal pengukuhan PKP, jenis wajib pajak, dan badan hukum.

“Kami menduga data pajak bocor berasal dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak, karena memuat data NPWP, Kanwil, KLU hingga tanggal daftar pajak,” kata Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya.

Ia juga sudah mengecek validitas enam juta data pajak yang dijual oleh hacker diduga Bjorka di BreachForums berdasarkan sampel. Hasilnya valid.

Katadata.co.id mengonfirmasi kepada Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai dugaan kebocoran data pajak tersebut dan progres pencarian Bjorka. Akan tetapi, belum ada tanggapan hingga berita ini dirilis.

Sementara itu, Presiden Jokowi tidak menyinggung tentang progres pencarian Bjorka. Ia hanya meminta mitigasi terkait dugaan kebocoran data pajak.

“Saya sudah memerintahkan Kominfo, Kementerian Keuangan, dan BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9).

Ia mengatakan peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga beberapa negara lain. “Semua data mungkin karena keteledoran password atau penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda,” katanya.

Terakhir kali, Katadata.co.id mengonfirmasi mengenai pencarian Bjorka kepada Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Ariandi Putra usai menghadiri acara Security Day 2023: Cybershield 360, Safeguarding Your Business in the Digital Age, di Hotel Shangri-La Jakarta, pada 24 Oktober 2023.

Saat ditanya apakah hacker Bjorka sudah ditemukan, ia menegaskan hal tersebut bisa dijawab oleh Polri.

Ia menyampaikan bahwa pencarian Bjorka berada di bawah kewenangan Polri. BSSN tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan hukum di lapangan.

Ariandi mengatakan bahwa BSSN telah menyerahkan semua dokumen dan bahan pembelajaran lainnya terkait pencarian Bjorka kepada Polri. “BSSN mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan institusi,” ujar dia.

Pada September 2022, Presiden Jokowi membentuk tim darurat untuk mencari hacker Bjorka. Tim darurat ini terdiri Kominfo, BSSN, Badan Intelijen Negara alias BIN, dan Polri.

Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Irjen Pol. Dono Indarto mengatakan, penelusuran Bjorka diserahkan ke penegak hukum. "Jadi apa yang muncul, isu, dan lainnya, sudah diserahkan kepada penegak hukum," katanya di kantor Google Indonesia, pada Oktober 2022.

Ia hanya menyampaikan bahwa instansi yang berhak melihat data yang diunggah oleh hacker Bjorka adalah kepolisian.

Dia juga menegaskan bahwa BSSN bertugas memonitor serangan siber selama 24 jam. “Banyak sekali anomali traffic setiap hari. Dalam satu tahun lebih kurang satu miliar,” kata dia.

Hacker atau peretas diduga Bjorka menjual enam juta data pajak yang bocor, termasuk milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta kedua putranya dan sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ahli IT atau teknologi informasi menilai, kebocoran ini bisa menjadi alat untuk modus penipuan APK.

Sebanyak enam juta data pajak tersebut dijual US$ 10 ribu atau Rp 150 juta di forum jual beli data BreachForums. Hacker yang diduga Bjorka ini menyertakan 10 ribu sampel.

Berdasarkan sampel tersebut, data pajak yang disebar oleh hacker diduga Bjorka itu di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode Klasifikasi Lapangan Usaha atau KLU, KLU, nama Kantor Pelayanan Pajak alias KPP, nama Kantor Wilayah atau Kanwil Pajak, telepon, faksimile, email, tempat tanggal lahir, tanggal daftar, status Pengusaha Kena Pajak alias PKP, tanggal pengukuhan PKP, jenis wajib pajak, dan badan hukum.

“Kami menduga data pajak bocor berasal dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak, karena memuat data NPWP, Kanwil, KLU hingga tanggal daftar pajak,” kata Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya.

Ia juga sudah mengecek validitas enam juta data pajak yang dijual oleh hacker diduga Bjorka di BreachForums berdasarkan sampel. Hasilnya valid.

Alfons mengatakan kebocoran enam juta data pajak itu berbahaya bagi korban, karena memuat informasi penting. Pemilik bisa mengetahui penghasilan wajib pajak baik individu maupun bisnis.

Ia bahkan mengecek ada tiga wajib pajak kategori besar dalam sampel yang diunggah oleh hacker diduga Bjorka. Alfons tidak menyebutkan nama, melainkan ciri-cirinya, yakni:

1. Menteri yang baru saja mundur dari posisi ketua partai politik besar
2. Menteri yang juga menjabat sebagai ketua Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia atau PSSI
3. Menteri perempuan yang berulang tahun pada Agustus dan memimpin Ditjen Pajak

“Dalam waktu tidak lama, data ini akan dieksploitasi dan digunakan untuk rekayasa sosial, aktivitas penipuan yang memalsukan diri sebagai petugas pajak,” kata Alfons.

Alfons pernah membagikan modus penipuan mengatasnamakan Ditjen Pajak. “Hal yang menarik untuk dikupas yakni data yang dimiliki oleh penipu ini cukup akurat dan penting yang seharusnya dijaga dengan baik oleh lembaga terkait seperti Dukcapil dan Dirjen Pajak,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Katadata.co.id, awal September (2/9).

Modus penipuan mengatasnamakan Ditjen Pajak tersebut sebagai berikut:

• Penipu awalnya mengganti gambar profil menjadi Ditjen Pajak
• Penipu mengirim pesan melalui WhatsApp
• Penipu mengirim pesan dengan detail informasi data usaha calon korban seperti alamat usaha, nama penanggung jawab, nomor telepon, NIK, NPWP dan email. Data yang dipegang penipu ini membuat sasaran mudah percaya, karena valid.
• Penipu menerapkan metode phishing dengan menyiapkan aplikasi mirip Google Play agar korban menginstal APK pencuri SMS
• Korban diarahkan ke situs http://djp-****mh.cc dan mengunduh aplikasi M-Pajak palsu yang nantinya mencuri SMS ponsel korban jika dijalankan
• Penipu menelepon korban yang menggunakan ponsel selain Android, seperti iPhone.
• Penipu akan mengaku sebagai petugas pajak dan memerinci data-data calon korban supaya percaya
• Jika calon korban terjerat, pelaku akan berpura-pura menagih tunggakan pajak atau memberi laporan pajak yang kurang, sehingga didenda dalam jumlah besar
• Korban diminta mengirimkan uang ke rekening penipu bila ingin dibantu penyelesaian masalah
• Penipu langsung menarik uang yang dikirimkan ke rekening tersebut

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran data oleh Bjorka. Peretas tersebut diduga membocorkan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik sejumlah pejabat negara, termasuk milik Jokowi.

Selain itu, Bjorka diduga membocorkan data NPWP dan NIK Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Jokowi mengatakan dirinya telah menginstruksikan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera mengatasi dugaan kebocoran data NPWP dan NIK yang saat ini tengah mendapat atensi.

Pada momen tersebut, Jokowi turut menyampaikan bahwa insiden kebocoran data pribadi pejabat publik semacam ini juga kerap terjadi di sejumlah negara.

"Saya sudah memerintahkan untuk memitigasi secepatnya. Peristiwa seperti ini juga terjadi di negara-negara lain," kata Jokowi kepada wartawan di depan gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis (19/9).

Jokowi menyoroti dua kemungkinan penyebab kebocoran data akibat keteledoran dalam penggunaan kata sandi. Selain itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga pun menduga pembobolan data beririsan dengan lokasi penyimpanan data di berbagai tempat yang terlalu banyak.

"Penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," ujar Jokowi.

Kabar kebocoran data ini disampaikan Konsultan Keamanan Siber Teguh Aprianto lewat Twitter/X-nya. Ia mencuit enam juta data NPWP ini dijual dengan harga Rp 150 juta.

Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak alias DJP Kementerian Keuangan masih belum mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, pihaknya masih mengecek hal tersebut.

“Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Dwi lewat pesan singkat pada Katadata.co.id, Rabu (18/9).

Respon sama juga diberikan oleh Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya. Ia sedang mengecek apakah data ini valid atau tidak. Namun, ia mengimbau masyarakat hati-hati dengan aksi penipuan yang memanfaatkan kebocoran data ini.

“Penipu akan memiliki data NPWP dari wajib pajak yang nantinya akan sangat berpotensi dijadikan sebagai sarana untuk memalsukan diri sebagai petugas kantor pajak dan melakukan pemerasan,” katanya pada Katadata.co.id Rabu (18/9).

TEMPO.CO, Jakarta - Hackeratau peretas Bjorka diduga membocorkan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) warga negara Indonesia (WNI). Tidak hanya data milik masyarakat umum, Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, dan sejumlah pejabat publik juga disebut menjadi korban.

Dugaan pembobolan data itu disampaikan oleh pemilik Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, dalam unggahannya di akun X (Twitter) @secgron, Rabu, 18 September 2024. Dia menyebut data yang diduga dibocorkan Bjorka tidak hanya NPWP, tetapi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel, alamat surel (email), hingga alamat rumah.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika), Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” cuit @secgron.

Teguh menjelaskan bahwa 6.663.379 data NPWP tersebut diperjualbelikan dengan harga US$ 10.000 atau sekitar Rp 150 juta (kurs Rp 15 ribu per dolar AS). Dia juga menyertakan tangkapan layar unggahan Bjorka di Breach Forums yang memberikan 10 ribu data sampel dengan total ukuranfilesebesar 2 GB.

“Field di dalam sampel, NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode_klu (klasifikasi lapangan usaha), klu, nama_kpp (kantor pelayanan pajak), nama_kanwil (kantor wilayah), telepon, faksimile, email, tempat dan tanggal lahir, tanggal_daftar, status_pkp (pengusaha kena pajak), tanggal_pengukuhan_ pkp, jenis_wp (wajib pajak), badan_hukum,” kata Teguh.

Berdasarkan pantauan, dari 25 data sampel teratas, terdapat nama-nama pejabat, seperti Presiden Jokowi, wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus (Stafsus) Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Selanjutnya, ada Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas; Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto; serta Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menanggapi dugaan kebocoran data yang kembali terjadi, seperti dikutip dari https://x.com/secgron/status/1836296102011941348, para warganet di media sosial X pun memberikan komentar. Salah satu di antaranya menyentil nama Budi Arie. “Budi Arie: ‘santai dulu gak sih?’,” cuit @dede******.

“Sedang kami ini kan, part 2,” tulis @ohno*****.

“Budi liat nih Budi, kerja napa dah,” kata @sides******.

“Menteri giveaway panik gak ya sekarang?” ucap @masir*****.

Beberapa warganet lainnya juga menyinggung kinerja Kominfo. “@kemkominfo, kerjamu apa?” tanya @sari******.

Seorang di antaranya juga menilai dugaan kebocoran data NPWP hanya untuk pengalihan isu akun Kaskus fufufafa yang disebut milik Gibran dan dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang. “Jangan bilang ini pengalihan isu tentang Si Fufufafa dan Si Pisang,” ujar @doryo*****.

TEMPO.CO, Jakarta - Hackeratau peretas Bjorka diduga membocorkan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) warga negara Indonesia (WNI). Tidak hanya data milik masyarakat umum, Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, dan sejumlah pejabat publik juga disebut menjadi korban.

Dugaan pembobolan data itu disampaikan oleh pemilik Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, dalam unggahannya di akun X (Twitter) @secgron, Rabu, 18 September 2024. Dia menyebut data yang diduga dibocorkan Bjorka tidak hanya NPWP, tetapi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel, alamat surel (email), hingga alamat rumah.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika), Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” cuit @secgron.

Teguh menjelaskan bahwa 6.663.379 data NPWP tersebut diperjualbelikan dengan harga US$ 10.000 atau sekitar Rp 150 juta (kurs Rp 15 ribu per dolar AS). Dia juga menyertakan tangkapan layar unggahan Bjorka di Breach Forums yang memberikan 10 ribu data sampel dengan total ukuranfilesebesar 2 GB.

“Field di dalam sampel, NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode_klu (klasifikasi lapangan usaha), klu, nama_kpp (kantor pelayanan pajak), nama_kanwil (kantor wilayah), telepon, faksimile, email, tempat dan tanggal lahir, tanggal_daftar, status_pkp (pengusaha kena pajak), tanggal_pengukuhan_ pkp, jenis_wp (wajib pajak), badan_hukum,” kata Teguh.

Berdasarkan pantauan, dari 25 data sampel teratas, terdapat nama-nama pejabat, seperti Presiden Jokowi, wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus (Stafsus) Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Selanjutnya, ada Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas; Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto; serta Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menanggapi dugaan kebocoran data yang kembali terjadi, seperti dikutip dari https://x.com/secgron/status/1836296102011941348, para warganet di media sosial X pun memberikan komentar. Salah satu di antaranya menyentil nama Budi Arie. “Budi Arie: ‘santai dulu gak sih?’,” cuit @dede******.

“Sedang kami ini kan, part 2,” tulis @ohno*****.

“Budi liat nih Budi, kerja napa dah,” kata @sides******.

“Menteri giveaway panik gak ya sekarang?” ucap @masir*****.

Beberapa warganet lainnya juga menyinggung kinerja Kominfo. “@kemkominfo, kerjamu apa?” tanya @sari******.

Seorang di antaranya juga menilai dugaan kebocoran data NPWP hanya untuk pengalihan isu akun Kaskus fufufafa yang disebut milik Gibran dan dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret Kaesang. “Jangan bilang ini pengalihan isu tentang Si Fufufafa dan Si Pisang,” ujar @doryo*****.