JAKARTA,investor.id - Anggota DPR RI dari Fraksi  Partai Amanat Nasional (PAN), Putri Zulkifli Hasan, resmi menjabat sebaagai Wakil Ketua Komisi XII DPR RI. Sebagai bagian dari kepemimpinan Komisi XII, Putri berkomitmen mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto," ujar Putri Zulkifli Hasan dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (4/11/2024).

Komisi XII DPR RI memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi terkait sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi. Mitra kerja Komisi XII meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Sebagai pimpinan Komisi XII, Putri Zulkifli Hasan berkomitmen untuk mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Khususnya terkait dengan bidang energi. Dengan potensi alam yang ada seharusnya Indonesia sudah bisa memiliki kemandirian energi.

“Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” ujar Prabowo.

Dia menegaskan bahwa  Indonesia kaya akan komoditas sumber daya alam yang bisa  menghasilkan energi. Misalnya kelapa sawit yang bisa diolah menjadi solar dan  bensin. Indonesia juga memiliki energi bawah tanah geothermal yang cukup. Selain itu Indonesia memiliki komoditas batu bara serta memiliki potensi energi dari air.

“Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi.  Kita juga harus mengelola air dengan baik, alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita,” pungkas Prabowo.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Subianto memanggil para jajaran Kabinet Merah Putih siang ini untuk membahas soal kebijakan subsidi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan juga Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

Usai rapat, semua menteri dan pimpinan BUMN bungkam dan tidak memberikan keterangan apapun soal rapat terbatas mengenai subsidi. Keterangan hanya diberikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

Hasan bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

"Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang," sebut Hasan.

Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

"Semua masih dikaji, perintahnya dua minggu diselesaikan," tegas Hasan.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapanprogram mandatori biodiesel B50, yaitu bauran solar dengan 50% bahan bakar nabati (BNN) berbasis minyak sawit atau CPO dinilai olehEkonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Fadhil Hasan idealnya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan penerapan B30, B35 dan B40.
Alasan utama menurut Fadhil adalah melihat stagnannya produksi CPO dalam negeri beberapa tahun belakangan. Ia menambahkan, penerapan kebijakan ini harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan; bukan hanya sebatas kebijakan terkait dengan swasembada energi.
"Kita menyarankan sebenarnya kalau mau dilakukan sampai ke B50, itu harus dipastikan dahulu pasokan CPO-nya itu tersedia. Kalau sekarang ini kan dalam beberapa tahun terakhir, produksi CPO kita itu mengalami penurunan atau stagnasi," kata Fadhil dalam acara diskusi INDEF, Rabu (23/10).
Saat ini selain memenuhi mandatori biodiesel, industri sawit juga harus memenuhi kebutuhan pangan dan ekspor. Jika produksi CPO tak bertambah namun bauran CPO untuk biodiesel terus bertambah seperti B40, B50 dan seterusnya maka kapasitas ekspor akan dialihkan untuk kebutuhan biodiesel dalam negeri.

Inggris menjadi negara G7 pertama yang mengakhiri era produksi listrik dari batu bara. Hal ini seiring penutupan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terakhirnya pada Senin (30/9/2024).

PLTU Ratcliffe-on-Soar di Nottinghamshire akan berhenti beroperasi setelah memberi pasokan listrik ke Inggris selama 57 tahun. Langkah ini akan mengakhiri 142 tahun penggunaan batu bara di Inggris.

Dikutip dari The Guardian, Selasa (1/10/2024), Inggris telah mengumumkan rencana untuk untuk menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara hamper satu dekade lalu.

Langkah penghentian operasi PLTU batu bara ini sebelumnya telah didahului dengan serangkaian pengetatan aturan ramah lingkungan untuk mengurangi jam operasional pembangkit listrik tenaga batu bara.

"Penutupan di Ratcliffe hari ini menandai berakhirnya sebuah era dan para pekerja batubara dapat berbangga atas pekerjaan mereka yang menggerakkan negara kita selama lebih dari 140 tahun," kata Menteri Energi Michael Shanks.

PLTU Ratcliffe-on-Soar pernah mempekerjakan 3.000 insinyur. Namun jumlah tenaga kerjanya telah menurun seiring dengan produksi listrik yang dihasilkan selama beberapa tahun terakhir.

Tenaga batu bara mencakup 80% kebutuhan listrik di Inggris pada awal tahun 1980-an, dan 40% pada tahun 2012. Jumlah kebutuhannya pun terus berkurang dalam beberapa dekade terakhir karena pajak karbon yang mahal dan munculnya energi terbarukan yang lebih murah.

"Ini adalah babak terakhir dari transisi yang sangat cepat dari negara yang memulai revolusi industri," kata Direktur Pelaksana lembaga pemikir energi global Ember, Phil MacDonald.

Berdasarkan laporan Ember, pembangkit listrik tenaga batu bara telah digunakan di antara negara-negara Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sejak mencapai puncaknya pada tahun 2007.

Tenaga batu bara mencakup 17% listrik yang dihasilkan oleh negara-negara OECD pada tahun lalu. Namun 27 dari 38 negara anggota telah berjanji untuk bebas batu bara pada akhir dekade ini.

Penghentian operasi pembangkit listrik ini sebelumnya telah diumumkan pada 2021 silam. Namun pemilik Ratcliffe, perusahaan energi Jerman Uniper, mengatakan akan tetap menjalankan operasinya selama krisis gas Eropa yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina berdasarkan perjanjian dengan pemerintah.

Uniper telah bekerja dengan serikat pekerja untuk membantu banyak insinyur mendapatkan pekerjaan baru di pembangkit listrik lain, serta pelatihan di sektor lainnya. Seiring dengan proses penghentian operasi ini, lebih dari 100 orang insinyur diperkirakan akan tetap berada di pabrik untuk melakukan dekomisioning selama dua tahun ke depan.

"Bagi saya, Ratcliffe lebih dari sekadar pembangkit listrik. Ia telah menjadi pilar keamanan energi Inggris selama beberapa dekade. Dibangun pada masa ketika batu bara menjadi tulang punggung kemajuan industri, Ratcliffe memberi listrik pada lebih dari 2 juta rumah dan bisnis setara dengan seluruh wilayah East Midlands," kata CEO Uniper Michael Lewis.

Pemerintah berencana mengatur pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 agar subsidi menjadi tepat sasaran. Namun, Kementerian ESDM memberi sinyal bahwa rencana tersebut batal terealisasi pada tanggal 1 Oktober 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, pihaknya memang masih mendalami rencana tersebut. Menurutnya mekanisme yang tepat dibutuhkan agar eksekusi di lapangan berjalan rapi.

"Ya, kita masih didalami, sedang didalami, untuk melihat bahwa seperti apa sih tujuan pemerintah. Kan agar BBM ini diterima oleh yang berhak sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana, sedang mencari mekanisme yang pas, biar rapi lah di lapangan," terang Agus di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Saat dikonfirmasi apakah kebijakan itu akan terealisasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto, Agus tak bisa memastikan. Yang jelas, kata dia, pemerintah ingin menjamin bahwa penyaluran BBM sesuai dengan peruntukannya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pengaturan BBM subsidi masih dalam pembahasan. Ia mengatakan, aturan yang dikeluarkan akan mencerminkan keadilan.

"Gini, untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Saat ditanya apakah pengaturan dilakukan 1 Oktober, Bahlil memiliki firasat belum dilakukan. "Feeling saya, feeling saya belum," katanya.

Pada kesempatan itu, Agus juga merespons Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik. Skema subsidi energi akan diubah menjadi subsidi langsung ke orang bukan lagi kepada barang.

Menurut Agus, pada dasarnya rencana tersebut sama dengan apa yang sedang disiapkan pemerintah saat ini.

"Targetnya sama, targetnya adalah idealnya subsidi adalah kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya," imbuhnya.

Meski belum ada pembahasan rinci dengan tim transisi, Agus menegaskan rencana tersebut tetap punya tujuan yang sama. "Belum (diskusi dengan tim transisi), tapi targetnya kan sama. Dibicarain atau nggak dibicarain kan memang targetnya sama, targetnya ke sana," jelasnya.

"Kalau dilihat energi yang berpotensi untuk di Indonesia baru terbarukan nilainya 3.677 gigawatt potensi, kita bicara potensi yang di mana berasal tenaga surya, angin, hydro, arus laut, biomass, panas bumi dan lain-lainnya," kata Rosan dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Potensi itu disebut dapat membantu Indonesia mencapai cita-cita nol emisi pada 2060. Namun, Indonesia baru bisa memanfaatkan 14% dari potensi EBT sebesar itu.

"Kita lihat pada saat ini, energi yang kita gunakan energi baru terbarukan itu 14%, padahal target kita pada tahun 2025 setahun dari sekarang itu sebetulnya adalah 23%. Jadi kita memang ketinggalan dari target-target kita," ungkapnya.

Dari potensi pengembangan EBT sebesar 3.677 GW itu, panas bumi merupakan salah satu sumber energi yang belum dimanfaatkan dengan baik. Hingga saat ini tingkat kontribusi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) baru 3% dari total produksi listrik nasional. Padahal Indonesia memiliki cadangan energi panas bumi terbesar kedua di dunia yang banyak tersimpan khususnya di Pulau Jawa.

"Kalau kita bicara potensi sebetulnya panas bumi atau geothermal kita mungkin nomor dua terbesar reserve-nya di dunia terutama di daerah Jawa. Itu mungkin kurang dari 3% yang (sudah) kita utilisasi (dimanfaatkan)," ucapnya.

Rosan menilai, potensi-potensi sumber EBT itu akan tetap menjadi potensi saja jika tidak ada suatu kebijakan yang sifatnya mendukung, misalkan saja pemberian insentif untuk para pengusaha atau investor.

"Bagaimana kita bisa beralih ke energi hijau dengan lebih cepat, lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, dalam catatan detikcom sebanyak 40% energi panas bumi ada di Indonesia. Secara angka Indonesia memiliki potensi sebesar 24 GW dari geothermal saja.

Sayangnya, dari angka tersebut baru sekitar 10% atau 2,4 GW saja yang dimanfaatkan. Jumlah ini masih sangat jauh dari total kapasitas pembangkit listrik terpasang Indonesia hingga Desember 2023 yang mencapai 72.976 MW.

Apabila utilisasi PLTP Indonesia dapat dimaksimalkan hingga mencapai 100%, maka pemanfaatan sumber energi panas bumi dapat mencapai 32% dari total kapasitas pembangkit listrik nasional ini. (das/das)

Rencana Indonesia untuk mengembangkan pembangkit nuklir semakin dekat. Hal ini ditandai dengan dimulainya pembahasan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kebijakan energi nasional (KEN) sudah disahkan. Oleh karena itu, pembahasan pembentukan NEPIO dilakukan.

"Pada 4 Sep lalu, dikarenakan Kebijakan Energi Nasional KEN sudah disahkan oleh Komisi 7 dan diundangkan. Maka kami membuka pembahasan pembentukan NEPIO dan berbagai konsep mendasar struktur yang akan ditetapkan," tulis Eniya di Instagram dan dibagikan akun Ditjen EBTKE dikutip Senin (16/9/2024).

"Saya menjalankan tugas ini berdasarkan Kepmen ESDM 34/2024 tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO. Untuk melakukan pembahasan pembentukan NEPIO. Mentri ESDM sebagai Pengarah, Dirjen EBTKE sebagai Ketua 1. Dan ketua 2 adalah pak Agus Puji. Wakil ketua adalah pak As Natio. Serta anggota dari berbagai stakeholder dan multi expert," lanjutnya.

Dia menerangkan, setiap negara yang berencana membangun tenaga nuklir tidak wajib memiliki organisasi ini. Namun, kata dia, untuk Indonesia dirasa perlu dikarenakan memerlukan banyak pertimbangan dan periode kabinet yang tidak hanya 5 tahun. Dia bilang, NEPIO Indonesia ini akan diketuai oleh Presiden.

"Kami membahas pembentukan NEPIO ini dengan penjajakan konsep organisasi yang efisien dan tidak gemuk,"ujarnya.

Lanjutnya, pada pertemuan itu menghasilkan alternatif konsep yang akan kemudian dikonsultasikan ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk kemudian dibahas lagi lebih mendalam dalam beberapa waktu kedepan. Jelasnya, dalam KEN disebutkan, bahwa nuklir sebagai energi listrik akan masuk jaringan PLN pada 2032 sebesar 250 MW.

"Dimana lokasinya? Jenis apa? SDM bagaimana? Safety bagaimana? Teknologinya apa? Operasionalnya siapa? Investasinya bagaimana? Persiapan limbahnya bagaimana? Dan bla bla pertanyaan lain yang seabrek itu....akan dibahas di dalam NEPIO sendiri setelah ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk Perpres maupun Kepres," terangnya.

Dia melanjutkan, persiapan masih panjang dan perlu disiapkan secara matang. Pihaknya juga tengah menggodok Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang mendukung energi nuklir.

"Kita tunggu dalam RUKN dan RUPTL yang sedang digodok untuk juga mendukung Nuklir sebagai Energi Listrik ini yang menerjemahkan KEN yang telah ditetapkan," katanya.

Pemerintah akan mengatur pembelian BBM bersubsidi. Hingga saat ini, aturan untuk pengetatan pembelian BBM subsidi itu masih digodok.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pengaturan BBM subsidi masih dalam dibahas. Dia menegaskan, hingga saat ini belum ada aturan untuk membatasi BBM subsidi tersebut.

"Oh iya, untuk menyangkut dengan BBM subsidi, kita sekarang lagi masih dalam pembahasan aturannya. Jadi, belum ada aturan itu dan belum ada yang diterapkan ya. Biar clear, masih dalam pembahasan, dan saya pikir dalam waktu 1-2 minggu ini belum ada," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024) kemarin.

Dia meminta agar tidak berspekulasi apa-apa karena aturannya masih dibahas. "Jadi jangan dulu berspekulasi apa-apa. Jadi aturannya masih dibahas," jelas dia.

Dia mengatakan, pemerintah akan mengumumkan pengaturan pembelian BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. "Semuanya nanti kita umumkan. Yang jelas, BBM ini diberikan kepada yang berhak menerima subsidi, tepat sasaran," ujarnya.

"Jangan orang seperti saya atau Pak Agus (Menteri Perindustrian) dikasih BBM subsidi dong. Nggak fair. Kita harus kasih kepada saudara-saudara kita yang memang layak untuk mendapatkan," ujarnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuat proyek pipa gas yakni Cirebon-Semarang (Cisem) dan Dumai-Sei Mangkei (Dusem) gagal. Sebab, tambahan anggaran untuk Kementerian ESDM ditolak.

Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi VII DPR dan Menteri ESDM pada 5 September disepakati anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 10,88 triliun. Namun, berdasarkan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada 10 September 2024, anggaran Kementerian ESDM tahun depan yang disetujui sebesar Rp 3,90 triliun atau sama dengan alokasi awal RAPBN 2025. Dengan begitu, tidak ada tambahan anggaran untuk Kementerian ESDM.

Terkait hal tersebut Bahlil menjelaskan pada pembahasan awal telah diajukan anggaran Rp 10 triliun lebih, dengan rincian Rp 3,91 triliun untuk belanja operasional dan rutinitas di Kementerian ESDM, kemudian Rp 4,2 triliun untuk membangun jaringan pipa gas, dan lainnya untuk program-program kerakyatan. Dia mengatakan, karena sudah disetujui pihaknya akan menerima. Namun, Bahlil memberikan catatan.

"Karena sudah disetujui maka kami akan menerima Rp 3,91 triliun. Namun, pimpinan harus membuat juga dalam risalah rapat, saya harus menyampaikan kepada publik jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan, terus nggak bisa kerja," katanya di Komisi VII Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dia menerangkan, Indonesia mengalami persoalan gas. Pembangunan Cisem 2 dan pipa di Sumatera tidak akan bisa dilakukan kalau tidak dibiayai negara, kecuali dikerjasamakan dengan swasta murni.

"Untuk urusan ini pemimpin terdahulu sudah melakukan tender dan sudah selesai. Dan kalau tidak dianggarkan artinya, memang kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin sengaja untuk membuat program ini gagal," katanya.

Kemudian, Bahlil mengatakan, hal ini terkait dengan marwah pimpinan dan anggota Komisi VII yang bertanggungjawab mendorong program-program kerakyatan. Dia melanjutkan, jika anggaran tersebut diterima dengan baik, maka pihaknya akan bekerja berdasarkan kewenangan dan keuangan yang diberikan pemerintah dan DPR.

Oleh karena itu, ia pun meminta agar dalam rapat-rapat selanjutnya, proyek pipa gas ini tak lagi dibahas.

"Jadi pimpinan kalau boleh, saran kami segera kita membuat catatan. Tapi andaikan pun tidak ada catatan itu maka kalau boleh rapat-rapat berikutnya jangan tanya kami tentang pipa. Karena apa, parlemen boleh menanyakan apabila diberikan ruang, biaya untuk kami mengerjakan, jadi kalau tidak ada pekerjaan apa yang mau ditanyakan. Kedua, kita jelaskan pada publik bahwa pipa ini nggak bisa berjalan jadi jangan sampai dianggap kita ini yang mandek," jelas dia.

Simak juga Video 'Mentan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 T Buat Cetak Sawah-Program Susu Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Kementerian ESDM menambah titik serah dan suplai serta mengubah penggunaan moda transportasi penyaluran bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel. Hal itu diatur dalam Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 153.K/EK.05/DJE/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

"Keputusan ini mengakomodir penambahan detail titik serah dan titik suplai, serta perubahan penggunaan moda transportasi dalam penyaluran BBN Jenis Biodiesel," bunyi keterangan di Instagram, Rabu (11/9/2024).

Pada Pasal I aturan tersebut dijelaskan, beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 Tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Yang Dicampurkan Ke Dalam Bahan Bakar Minyak diubah.

"Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 Tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Yang Dicampurkan Ke Dalam Bahan Bakar Minyak diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini," bunyi Ayat 1.

Pada Ayat 2 dijelaskan, pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang telah menyalurkan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar sampai dengan Keputusan Menteri ini ditetapkan, namun besaran ongkos angkutnya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 Tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Yang Dicampurkan Ke Dalam Bahan Bakar Minyak, besaran ongkos angkutnya mengacu pada lampiran I Keputusan Menteri ini.

"Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 Tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Bakar Nabati Jenis Biodiesel Yang Dicampurkan Ke Dalam Bahan Bakar Minyak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi Ayat 3.

Pada Pasal 2 disebutkan, Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Aturan ini ditetapkan di Jakarta 4 September 2024 atas nama Menteri ESDM Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi.

Wacana pengaturan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mengemuka belakangan ini dan disebut-sebut akan berlaku 1 Oktober 2024. Nantinya masyarakat yang bisa membeli BBM subsidi hanya yang memiliki QR Code Subsidi Tepat.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyambut baik rencana tersebut dan mendukung untuk segera diberlakukan. Ia melihat penyaluran subsidi BBM yang ada sekarang ini tidak tepat sasaran alias lebih banyak dinikmati oleh kalangan yang mampu.

"Kami sudah mengusulkan (pembatasan subsidi BBM) sejak 2 tahun lalu. Kita melihat pembagian subsidi BBM itu tidak tepat sasaran, sekitar 70% itu penggunanya adalah mereka yang mampu, itu kan artinya pemborosan anggaran," kata Eddy kepada detikcom, Selasa (3/9/2024).

Oleh karena itu, Eddy menyambut baik adanya peraturan menteri yang akan dikeluarkan untuk bisa membatasi pemberian BBM subsidi kepada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Di sisi lain, ia berpesan agar persiapan di lapangan dimatangkan supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Harus ada sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat, jangan sampai nanti pesan yang disampaikan salah. Dalam artian bahwa pembatasan itu hanya bagi mereka yang mampu. Sementara mereka yang kelas ekonomi bawah termasuk UMKM, ojol online masih berhak untuk membeli BBM subsidi," ucapnya.

Senada, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto juga mendukung rencana tersebut. Intinya agar pemberian subsidi BBM itu harus tepat sasaran, yakni kepada orang-orang yang memang teridentifikasi tidak mempunyai kemampuan ekonomi sebagaimana rata-rata yang lain.

"Persoalannya sekarang ini kan tidak tepat sasaran. Berbagai survei menyatakan bahwa ketidaktepatsasaran itu di atas 30%, maka kita sekarang mengidentifikasi sebetulnya siapa yang layak mendapat subsidi itu dalam konteks misalnya kendaraan," tuturnya.

Sugeng mengusulkan agar BBM bersubsidi hanya diperuntukkan untuk motor dan transportasi umum saja. Tujuannya agar lebih mudah diidentifikasi pelaksanaannya.

"Nanti motornya dibarcode bahwa sehari hanya bisa mengisi satu kali, misalnya supaya menghindari diperdagangkan. Tapi kan pemerintah punya pertimbangan sendiri, pemerintah mengambil jalan dengan sistem barcode dengan tetap mengacu pada kendaraan cc," tuturnya.

Sebelumnya, rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelum diterapkan, akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

"Ya memang ada rencana begitu karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pembatasan BBM subsidi hanya berlaku untuk kendaraan roda empat (mobil). Untuk yang berbahan bakar bensin, kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi maksimal 1.400 CC dan untuk berbahan bakar diesel maksimal 2.000 CC.

Wacana Pengaturan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 1 Oktober 2024 mengemuka belakangan ini. Nantinya, bagi masyarakat yang bisa membeli BBM subsidi hanya yang memiliki QR Code Subsidi Tepat.

Wacana pembatasan BBM subsidi diungkapkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan, sebelum pembatasan BBM subsidi dilakukan, pemerintah akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) lalu.

Bahlil menjelaskan, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Sementara, sebelumnya pemerintah menyatakan akan melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak untuk memperketat penyaluran BBM subsidi.

Pemerintah sendiri memberikan subsidi pada BBM jenis solar dan Pertalite. Kabar yang beredar, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan untuk kendaraan roda empat.

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, belum ada rapat khusus membahas mengenai pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober 2024. Namun begitu, Jokowi mengatakan, ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi.

Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar utamanya di Jakarta. Perlu diketahui BBM bersubsidi memiliki oktan rendah. Hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna, yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

Kedua, Jokowi ingin agar ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," papar Jokowi.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga terus mendorong masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya dan mendapat QR Code. Pendaftaran untuk mendapat QR Code ini berlaku untuk kendaraan roda empat. Hingga 3 September 2024, sebanyak 4.122.358 nomor polisi (nopol) telah terverifikasi dan bertransaksi di SPBU menggunakan QR Code.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, pendaftaran ini untuk mewujudkan subsidi tepat dan mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatur pengguna BBM subsidi ke depan.

"Upaya ini dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam rangkaian mewujudkan subsidi tepat dan dukungan pada kebijakan pemerintah untuk pengaturan pengguna BBM subsidi ke depannya," terangnya dalam keterangan tertulis.

Adapun dokumen yang yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar adalah foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR. Untuk seluruh dokumen agar dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto (jpg). Selain itu, pastikan foto yang diunggah jelas tidak pecah dengan resolusi tinggi agar memudahkan proses verifikasi.

"Bagi masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran," kata Heppy.

Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut terkait program subsidi tepat masyarakat dapat mengunjungi website https://subsiditepat.mypertamina.id dan menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.