Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan disertasinya ialah terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua sidang disertasi I Ketut Surajaya, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasi itu, Bahlil membahas empat masalah utama, di antaranya ketidakadilan dana bagi hasil (DBH), keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Penemuan itu ia dapatkan dari hasil kajiannya di Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku. Salah satu masalah yang paling disorotinya ialah menyangkut dampak hilirisasi itu sendiri terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya beban tanggungan besar mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.

Namun demikian, DBH yang didapatkan terbilang minim, hanya 1/6 dari nilai dari total penerimaan industri tersebut. Padahal, jumlah penerimaan dari industri hilirisasi sendiri terbilang cukup besar. Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun.

"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," kata Bahlil, dalam paparannya.

Karena itulah, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," ujar dia.

Selain itu, Bahlil juga turut menyampaikan rekomendasi lainnya, seperti penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil juga menekankan, dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. "Insyaallah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan disertasinya ialah terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua sidang disertasi I Ketut Surajaya, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasi itu, Bahlil membahas empat masalah utama, di antaranya ketidakadilan dana bagi hasil (DBH), keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Penemuan itu ia dapatkan dari hasil kajiannya di Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku. Salah satu masalah yang paling disorotinya ialah menyangkut dampak hilirisasi itu sendiri terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya beban tanggungan besar mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.

Namun demikian, DBH yang didapatkan terbilang minim, hanya 1/6 dari nilai dari total penerimaan industri tersebut. Padahal, jumlah penerimaan dari industri hilirisasi sendiri terbilang cukup besar. Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun.

"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," kata Bahlil, dalam paparannya.

Karena itulah, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," ujar dia.

Selain itu, Bahlil juga turut menyampaikan rekomendasi lainnya, seperti penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil juga menekankan, dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. "Insyaallah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hilirisasi dapat mendukung pertumbuhan industri pengolahan, khususnya manufaktur nasional yang dalam satu dekade terakhir mengalami penyusutan kontribusi sektoral terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Guru Besar Pakar Ekonomi Universitas Diponegoro Firmansyah mengatakan industri pengolahan memang masih menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan PDB sektoral, kendati demikian porsinya semakin menurun dari tahun ke tahun.

"Industri pengolahan itu kalau kita berharap ini kita mau industrialisasi, ini adalah tantangan, karena tahun 2011 itu 22% [kontribusi terhadap PDB], kemudian tahun 2023 itu hanya 20%," kata Firmansyah, Minggu (22/9/2024).

Berdasarkan catatannya, industri pengolahan masih menyumbang 22,06% (year on year/YoY), kemudian turun menjadi 21,97% (YoY) pada 2012, dan tren pelemahan terus berlanjut hingga tahun 2023 ke angka 20,39%. Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi industri pengolahan sebesar 21,18% dalam 10 tahun terakhir.

Dalam hal ini, dia menyoroti potensi sumber daya Indonesia yang dapat diolah atau dilakukan hilirisasi sebelum diperdagangkan, mulai dari komoditas mineral, kehutanan, kelautan, perkebunan, energi terbarukan, hingga pertanian.

Misalnya, program hilirisasi di sektor pertanian yang potensial untuk digenjot seperti padi dan jagung sebagai basis pangan uama Indonesia dengan potensi peningkatan produksi dan efisiensi.

Kendati demikian, sumber daya mineral seperti batu bara dengan cadangan 24 miliar ton, bauksit 3.286 juta ton, nikel 9.422 juta ton, emas 2.600 juta ton, tembaha dan timah, serta migas masih menjadi sumber utama hilirisasi.

"Tantangan yang terjadi infrastruktur jalan, pelabuhan dan lain-lain dalam memfasilitasi proyek-proyek hilirisasi di berbagai daerah tersebut, karena kita tahu persis bahwa permasalahan logistik, transportasi, infrastruktur di Indonesia ini masih menjadi permasalahan utama apalagi bentuk negara kita kepulauan," ujarnya.

Di sisi lain, tantangan yang harus diselesaikan yaitu terkait kepastian volume atau skala cadangan sumber daya untuk mengetahui seberapa besar potensi ekonomi dari sumber daya tersebut.

Tidak hanya itu, dia juga belum melihat informasi tentang kelayakan ekonomi tentang kelayakan ekonomi atau tantangan lingkungan yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam tersebut.

"Tantangan secara umum ada ketergantungan pada komoditas, ini terkait dengan struktur ekonomi kita juga karena kita mungkin masih mendominasi ya bahan-bahan primer, yaitu pertanian dan tambang itu, hampir menyamai industri yang hampir sama tahun-tahun terakhir ini. Nah ini adalah problem di struktur," terangnya.

Lebih lanjut, Firmansyah juga menyoroti kurangnya tenaga kerja terampil di sektor teknis dan manufaktur yang menjadi tantangan serius. Terlebih mengingat banyak tenaga kerja yang berasal dari sektor industri yang memerlukan keterampilan berbeda.

Selanjutnya, regulasi dan birokrasi yang belum mendukung juga masih menjadi kendala nyata, di mana proses perizinan yang berbelit-belit dan kebijakan yang sering berubah membuat iklim investasi kurang kondusif dan menghambat pertumbuhan industri baru dan ekspansi bisnis.

"Persaingan di pasar global tentu saja, kemudian dapat lingkungan, tentu saja hambatan ekspor, terjadi proteksi semua dari negara-negara tujuan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyoroti strategi hilirisasi yang disebut telah berbuah positif pada perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan upaya pemerintahan Jokowi yang menggenjot hilirsasi dan pengembangan sumber daya manusia telah sejalan dengan cita-cita Indonesia.

"Strategi hilirisasi industri sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengolahan mineral yang meningkat pesat," kata Bambang dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR RI 2024, Jumat (16/8/2024).

Bamsoet menyebutkan bahwa nilai ekspor nikel juga tumbuh sangat tinggi. Tak heran, program hilirisasi komoditas membuat Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar nomor satu di dunia.

Merujuk pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi di bidang hilirisasi semester I/2024 mencapai Rp181,4 triliun atau 21,9% dari total realisasi investasi periode tersebut sebesar Rp829,9 triliun.

Investasi sektor mineral berupa smelter nikel, tembaga, bauksit, dan timah mencapai Rp114,1 triliun pada semester I/2024. Perinciannya, investasi dari nikel Rp80,9 triliun, tembaga Rp28 triliun, bauksit Rp5,1 triliun, timah Rp0,1 triliun.

Potensi sektor mineral juga dinilai sangat besar dan penting untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Tak hanya sektor mineral, BKPM mencatat realisasi investasi di sektor kehutanan senilai Rp24,5 triliun, sektor pertanian Rp23 triliun yang berasal dari CPO/oleochemical, minyak dan gas Rp13,2 triliun dari petrokimia, dan ekosistem kendaraan listrik Rp6 triliun.

Secara khusus, pada periode kuartal II/2024 total investasi hilirisasi sebesar 105,6 triliun atau 24,6% dari total realisasi investasi di kuartal kedua senilai Rp428,4 triliun.