Cita-cita Indonesia menjadi raja baterai kendaraan listrik dunia didukung oleh sumber daya alam mumpuni. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sekitar 40-45% cadangan nikel dunia tersimpan di Indonesia.

Berdasarkan data tahun 2023, cadangan nikel Indonesia ada di kisaran 25%. Namun data terbaru geologi Amerika Serikat (AS) pada 2024, jumlah cadangan nikel ternyata bertambah menjadi 45%.

"Di tahun 2023, menurut data geologi Amerika, itu mengatakan kita 25% cadangan nikel dunia. Tapi yang 4 bulan lalu data geologi Amerika, itu mengatakan bahwa cadangan nikel kita itu 40-45%," kata Bahlil di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Ia menyebut 60% komponen kendaraan listrik terdiri dari Baterai. Nikel merupakan material utama yang dibutuhkan dalam baterai kendaraan listrik atau mencakup 80%. Selain itu ada juga komponen lainnya seperti kobalt, mangan, hingga lithium.

Menurut Bahlil komponen yang tidak dimiliki Indonesia hanya lithium. Oleh karena itu Bahlil menilai dunia akan membutuhkan SDA Indonesia, mengingat kendaraan listrik merupakan masa depan banyak negara.

"Nah baterainya itu komponennya ada 4. Mangan, kobalt, lithium, dan nikel. Dari 4 itu 80% nikel. Nah, kita punya di Indonesia pnya 3 cadangan. Nikel, mangan, kobalt. Yang nggak kita punya itu lithium. Dunia ini orang akan memakai mobil listrik, pasti tergantung pada bahan baku nikel, kobalt, mangan republik Indonesia," bebernya.

Pada kesempatan itu Bahlil kembali mengungkit keputusan Indonesia melarang ekspor nikel mentah. Keputusan itu dinilai berhasil mendongkrak nilai ekspor produk nikel, dari sebelumnya US$ 3 miliar menjadi US$ 34 miliar, atau dari sekitar Rp 50 triliun menjadi sekitar Rp 500 triliun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan banyak 'setan' yang mengganggu hilirisasi nikel. Hal itu karena penuh rayuan dan tentangan dari negara lain.

"Bukan nggak ada setannya, ini setannya banyak sekali. Jadi waktu kami setop ekspor ore nikel saat saya masih Menteri Investasi, ini rayuannya di mana-mana paling banyak," kata Bahlil dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Salah satu 'setan' yang mengganggu jalannya hilirisasi nikel pada saat Indonesia digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Uni Eropa merayu Indonesia lantaran nikel masuk dalam kategori mineral kritis yang dibutuhkan sebagai bahan baku utama untuk transisi energi, salah satunya baterai kendaraan listrik.

"Saya cek kenapa mereka merayu kita sedemikian rupa. Ternyata nikel ini sekarang sudah masuk dalam kategori kritikal mineral dan dia bagian dari bahan baku untuk menuju kepada green energy, salah satunya mobil listrik," tutur Bahlil.

Dengan Indonesia menghentikan ekspor nikel mentah sejak 2020, Bahlil menyebut telah membawa manfaat besar bagi kemajuan ekonomi nasional.

Hal itu dilihat dari perbandingan nilai ekspor bijih nikel pada 2017-2018 yang hanya US$ 3,3 miliar, melesat jika dibandingkan dengan nilai ekspor produk turunan nikel pada 2023 yang mencapai US$ 34,4 miliar.

"Kita memberikan target untuk ekspor kita 2024 kurang lebih hampir US$ 40 miliar dan untuk komoditas dari turunan hilirisasi nikel, kita sudah menjadi terbesar di pasar dunia. Ini sekarang yang terjadi," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah berikutnya yang dipimpin Prabowo Subianto mulai akhir Oktober mendatang bakal melanjutkan agenda hilirisasi sumber daya mineral di Indonesia.

Sejauh ini Jokowi sudah melakukan beberapa hilirisasi komoditas. Mulai dari nikel, tembaga, hingga bauksit. Komoditas-komoditas itu dilarang untuk diekspor mentah-mentah. Sebagai gantinya, pelaku usaha diwajibkan membuat smelter pengolahan dan memberikan nilai tambah pada nikel hingga bauksit baru bisa melakukan ekspor.

Nah menurutnya sumber daya mineral lain juga harus dihilirisasi semacam itu. Timah hingga batu bara misalnya juga harus memiliki smelter.

"Yang lain lain pasti nanti ada, pemerintah baru pasti akan... timah, batu bara, semuanya ada smelternya," sebut Jokowi usai meresmikan smelter Freeport di Gresik, Senin (23/9/2024).

Ke depannya, sudah seharusnya pemerintah berikutnya menggenjot produksi produk turunan dari berbagai mineral berharga di Indonesia.

"Tembaga, emas, nikel, semuanya, dan memang harus secepatnya diturunkan pada produksi turunan sehingga kita bisa menjadi produsen kabel, alat suntik, alumunium, semuanya bisa diproduksi sendiri. Mandiri," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, industrialisasi pengolahan mineral akan menjadi pondasi baru ekonomi Indonesia. Indonesia yang selama ini hanya bertumpu pada sektor konsumsi domestik menjadi negara industri.

"Ini merupakan pelaksanaan dari gagasan hilirisasi yang merupakan pondasi ekonomi baru kita yang tidak bertumpu pada konsumsi domestik. Kita ingin beralih GDP growth tumbuh dari produktivitas industri perusahaan BUMN atau swasta," beber Jokowi.

Nikel merupakan salah satu mineral penting dalam transisi energi. Sejak kebijakan pembatasan ekspor nikel mentah, produksi nikel bergeser menjadi produk turunannya seperti bahan baku stainless steel, hingga baterai kendaraan listrik.

Aktivitas industri yang mengembangkan produk hulu menjadi hilir tentu memberikan dampak ekonomi yang positif. Misalnya, meningkatkan harga jual, potensi membuka lapangan pekerjaan baru, hingga diversifikasi produk.

Dampak ekonominya sudah terbukti dalam dua tahun terakhir. PDRB wilayah nikel seperti Sulawesi Tengah meningkat hingga mencapai 15% pada 2022.

Dalam paradigma pembangunan, pertumbuhan ekonomi mengindikasikan aktivitas ekonomi yang berkembang. Artinya, pertumbuhan ekonomi tinggi akan memicu dampak positif terhadap suatu wilayah.

Kontribusi Ekonomi Hilirisasi Nikel

Peningkatan investasi yang besar akan berdampak pada penerimaan negara. Data Ditjen Minerba menunjukkan penerimaan pajak yang diterima negara dari sektor ini mencapai Rp2,97 triliun pada 2020.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk royalti yang diterima negara pada 2020 mencapai Rp2,92 triliun. Nilai royalti tersebut meningkat sebesar 4 kali dari royalti yang diterima negara pada 2015 yang tercatat sebesar Rp531 miliar.

Pada 2022, PNBP nikel melesat naik menjadi Rp4,18 triliun atau meningkat sekitar 43,15% dari 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya Harga Mineral Acuan (HMA) nikel pada Mei 2022.

Peningkatan investasi juga berdampak pada pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah yang meningkat signifikan sejak 2021 sebesar 11,7% dan sebesar 15,17% pada tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan tren PMA ke sektor nikel.

Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Sulawesi Tengah mengalami penurunan walau tidak signifikan.

Aliran Pembiayaan dan Rekam Jejak Hilirisasi Nikel

Diversifikasi produk nikel menjadi turunan nikel tentu memerlukan investasi. Riset PRAKARSA (2024) menemukan bahwa mayoritas investasi nikel di Indonesia berasal dari Tiongkok. Akumulasi investasi Tiongkok pada 2012-2022 mencapai US$14,2 miliar. Sedangkan negara lain seperti Australia, Kanada, Korea Selatan dan Amerika Serikat, nilai investasi mencapai US$1,5 miliar dalam periode yang sama.

Bentuk aliran pembiayaan pun beragam. Ada yang merupakan pinjaman korporasi dan berbasis proyek hingga dalam bentuk obligasi. Pada investasi asing yang berasal dari Tiongkok teridentifikasi masuk melalui pinjaman korporasi yang diperoleh perusahaan induk, seperti Tsingshan dan Huayou. Kedua perusahaan ini kemudian menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan di IMIP dan IWIP untuk melakukan proses peleburan (smelting).

Proses peleburan ini memerlukan pembangunan smelter dan smelter memerlukan pembangkit listrik (PLTU Captive). Pada 2023, total PLTU Captive untuk smelter nikel mencapai 7,2 GW. Ini belum termasuk 8 GW yang masih tahap pembangunan dan 2 GW tahap pra-pembangunan.

PLTU Captive ini memberikan banyak dampak lingkungan, seperti pencemaran air dan air laut, pencemaran udara, penurunan produktivitas lahan pertanian, dan dampak kesehatan.

Dalam track transisi, hal ini seharusnya tidak terjadi. Transisi hijau yang dijanjikan adalah upaya untuk memitigasi perubahan iklim, mencapai target net zero emission, dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Pada kasus hilirisasi nikel, hanya memenuhi pembukaan lapangan pekerjaan baru. Artinya belum ada pergeseran paradigma pembangunan. Hal ini bisa membahayakan Indonesia baik dalam hal mencapai target net zero maupun momentum untuk menjadi pemain utama mineral kritis.

Pasalnya, ledakan (booming) ekspor olahan nikel terjadi pada 2023 lalu yang menyebabkan harga nikel turun. Hasil olahan nikel pun masih pada tahap ferronickel atau bahan baku stainless steel. Praktik ini masih Business as Usual dibalut “green” dan membuat potensi ekonomi nikel Indonesia tidak optimal.

Pentingnya Kebijakan dan Peran Sentral Perbankan

Keberhasilan transisi dan hilirisasi tidak bisa dilepaskan dari faktor kebijakan dan aspek pembiayaan. Dalam konteks hilirisasi, Indonesia telah mengatur tentang ekspor mineral mentah, tetapi belum mengatur terkait aktivitas pertambangan dan hilirisasi yang sesuai dengan agenda transisi.

Kebijakan ini membawa investor dan mengubah pola industri, namun tidak mengikat para investor dan perusahaan untuk melakukan praktik bisnis berkelanjutan.

Seharusnya, kebijakan terkait hilirisasi juga mengadopsi prinsip dan tujuan untuk mencapai target net zero. Adanya kebijakan ini dinilai dapat memberikan sinyal kuat bagi investor maupun perbankan yang memiliki standar pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) untuk investasi di Indonesia.

Dengan begitu, Indonesia tidak harus bergantung pada satu investor besar seperti Tiongkok dan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan juga terpenuhi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya lebih dulu di dalam negeri.

"Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tetapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah," ujarnya dalam Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan HUT ke-79 RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Larangan ekspor bahan mentah itu, lanjutnya, dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.

"Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini," kata Jokowi.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membanggakan kisahnya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi Indonesia melalui hilirisasi mineral. Hal ini menjadi salah satu program utama pemerintahannya selama menjabat 1 dekade ke belakang.

Menurutnya keputusan melarang ekspor bahan mentah, khususnya nikel menjadi langkah besar Indonesia yang banyak ditentang berbagai negara. Bahkan, gugatan diberikan kepada Indonesia karena langkah hilirisasi ini.

"Kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan," ungkap Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2024).

Namun menurutnya Indonesia tidak gentar dengan tentangan bahkan gugatan yang diajukan, menurutnya sebagai bangsa yang berdaulat Indonesia maju terus untuk meningkatkan perekonomian nasional.

"Tapi kita sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah," ujar Jokowi.

Kini, langkah larangan ekspor bahan mentah dengan langkah hilirisasi pun sudah dilakukan pada beberapa komoditas, dimulai dari nikel, bauksit, tembaga, hingga timah.

"Langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan," tegas Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai kebijakan hilirisasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Hal itu tercermin dari nilai ekspor komoditas tambang, seperti nikel, yang mengalami peningkatan seiring diterapkannya hilirisasi. Indonesia juga menjadi negara penghasil nikel terbesar di dunia.

"Strategi hilirisasi industri sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengolahan mineral yang meningkat pesat," ujarnya dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

Menurutnya, hilirisasi industri berperan penting dalam mendukung Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi, setara dengan negara-negara maju pada tahun 2045 mendatang.

"Cita-cita besar tersebut memerlukan komitmen kita bersama yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan dua strategi prioritas menuju Indonesia Emas 2045, yakni melalui hilirisasi industri dan pengembangan sumber daya manusia," paparnya.

Selain hilirisasi, Bamsoet juga menyoroti bidang energi, di mana Indonesia berkomitmen untuk menekan menekan emisi gas rumah kaca secara bertahap dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil serta mulai beralih pada energi baru dan terbarukan.

Bamsoet menekankan, transisi energi tersebut menjadi hal besar yang harus dikerjakan pemerintah, sebab membutuhkan investasi yang besar.

"Transisi energi ini merupakan pekerjaan besar, yang membutuhkan investasi sangat besar, dan tidak akan tuntas hanya dalam tiga sampai lima tahun," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyoroti strategi hilirisasi yang disebut telah berbuah positif pada perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan upaya pemerintahan Jokowi yang menggenjot hilirsasi dan pengembangan sumber daya manusia telah sejalan dengan cita-cita Indonesia.

"Strategi hilirisasi industri sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengolahan mineral yang meningkat pesat," kata Bambang dalam pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR RI 2024, Jumat (16/8/2024).

Bamsoet menyebutkan bahwa nilai ekspor nikel juga tumbuh sangat tinggi. Tak heran, program hilirisasi komoditas membuat Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar nomor satu di dunia.

Merujuk pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi di bidang hilirisasi semester I/2024 mencapai Rp181,4 triliun atau 21,9% dari total realisasi investasi periode tersebut sebesar Rp829,9 triliun.

Investasi sektor mineral berupa smelter nikel, tembaga, bauksit, dan timah mencapai Rp114,1 triliun pada semester I/2024. Perinciannya, investasi dari nikel Rp80,9 triliun, tembaga Rp28 triliun, bauksit Rp5,1 triliun, timah Rp0,1 triliun.

Potensi sektor mineral juga dinilai sangat besar dan penting untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Tak hanya sektor mineral, BKPM mencatat realisasi investasi di sektor kehutanan senilai Rp24,5 triliun, sektor pertanian Rp23 triliun yang berasal dari CPO/oleochemical, minyak dan gas Rp13,2 triliun dari petrokimia, dan ekosistem kendaraan listrik Rp6 triliun.

Secara khusus, pada periode kuartal II/2024 total investasi hilirisasi sebesar 105,6 triliun atau 24,6% dari total realisasi investasi di kuartal kedua senilai Rp428,4 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan puja-pujinya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pujian itu diberikan karena pengorbanan dan keberanian Jokowi dalam menelurkan kebijakan larangan ekspor nikel demi melancarkan agenda hilirisasi industri.

Menurut Luhut, Jokowi berani mengambil keputusan di tengah banyaknya tekanan dan potensi kerugian yang dialami Indonesia karena melarang ekspor nikel. Namun, pengorbanan itu disebut Luhut dapat memperkuat Indonesia untuk bersaing dengan negara lain.

Katanya, ada pepatah Jawa yang bicara 'Jer Basuki Mawa Beya,' artinya kesejahteraan butuh pengorbanan. Hal ini lah yang sudah dilakukan oleh Jokowi.

"Ada pepatah Jawa yang mengatakan 'Jer Basuki Mawa Beya,' bahwa kesejahteraan itu butuh pengorbanan. Pun demikian halnya dengan kemandirian bangsa. Lompatan dan percepatan harus dilakukan untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya," beber Luhut saat membagikan ceritanya di Instagram, @luhut.pandjaitan, Jumat (9/8/2024).

Purnawirawan TNI itu bercerita Jokowi banyak bicara kepadanya soal mendapat tekanan dari berbagai pihak setelah melarang ekspor nikel. Bahkan, kebijakan itu juga digugat di World Trade Organization (WTO). Belum lagi potensi kehilangan US$ 1,5 miliar dari hasil ekspor bijih nikel, yang merupakan tantangan tersendiri dari sisi ekonomi.

Namun kini, Indonesia sudah berhasil melakukan hilirisasi nikel untuk menjadi bahan baku baterai listrik setelah ekspor barang mentahnya dilarang Jokowi. Otomatis keuntungan yang didapatkan pun jauh lebih besar daripada nilai ekspor nikel yang dijual mentah.

Keberanian dan pengorbanan Jokowi, menurut Luhut harus diacungi jempol. Dia bilang Indonesia harus bersyukur punya presiden seperti Jokowi.

"Yang patut kita syukuri adalah kita punya pemimpin yang berani mengambil keputusan penting meski banyak potensi resiko datang menghampiri,"

Luhut mengatakan Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa kekayaan alam secara mandiri bisa dikelola. "Ini membuka jalan menuju kemakmuran yang lebih besar bagi bangsa ini," pungkas Luhut.

Cerita Belakang Istana

Luhut juga sempat bercerita soal kisah dirinya membujuk langsung Jokowi untuk melarang ekspor nikel. Kisah ini juga sempat dibagikan Luhut saat memberikan sambutan di peresmian pabrik anoda pada KEK Kendal beberapa hari lalu.

Menurutnya, di penghujung 2019 dia sempat banyak berdiskusi soal rencana pelarangan ekspor nikel ini dengan Jokowi di belakang Istana Negara.

"Saat itu di pintu masuk belakang Istana Negara, saya masih ingat ucapan komandan saya, Presiden Jokowi bahwa apapun risiko yang muncul, beliau tetap pada keputusan untuk melarang ekspor nickel ore," kata Luhut.

Luhut mengaku keputusan Jokowi itu memang cukup berat. Bahkan, Jokowi sempat merasa ragu dengan keputusannya, namun Luhut bilang akhirnya Jokowi dengan tegas melarang ekspor nikel.

"Pak Jokowi bilang pertama iya, gitu, tapi terus kemudian kok saya lihat agak gimana. Baru kemarin beliau cerita, banyak sekali juga tekanan-tekanan," tutur Luhut.

Hari ini, Luhut mengatakan semua orang menyaksikan bagaimana dampak dari keberanian yang Jokowi tunjukkan, satu per satu membuahkan hasil. Selain nilai ekspor nikel yang terus meningkat, negeri ini juga akan menjadi produsen anoda terbesar ke dua di dunia.

Kini, Indonesia juga siap menjadi bagian penting dari rantai pasok industri baterai, sekaligus membangun ekosistem kendaraan listrik (EV) yang terintegrasi. Luhut bilang apa yang dilakukan Jokowi akan diingat selama dekade ke depan, Jokowi akan dikenal sebagai orang yang meletakkan landasan negara industri buat Indonesia.

"Pak Jokowi 2 bulan lagi akan menuju ujung pensiunnya beliau. Inilah kita persembahkan pada beliau. Dan saya kira akan diingat orang Indonesia beberapa dekade ke depan. Beliau yang meletakkan landasan untuk kita jadi negara industri," tegas Luhut.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (MenkoMarves), Luhut Binsar Pandjaitan mengakui ada potensi kehilangan sebesar US$ 1,5 miliar dari keputusan pelarangan ekspor bijih nikel.

Meski begitu, Luhut menegaskan keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tepat untuk menunjukan posisi Indonesia di mata dunia.

"Dan hari ini, kita semua sama-sama menyaksikan bagaimana dampak sebuah teladan kepemimpinan dalam keberanian yang beliau tunjukkan, satu per satu membuahkan hasil," jelas Luhut dalam keterangan resmi, di instagram pribadinya, Jum'at (9/8).

Selain nilai ekspor nikel yang terus meningkat, Indonesia saat ini juga bersiap menjadi produsen anoda terbesar ke dua di dunia.

Selain itu, Indonesia juga siap menjadi bagian penting dari rantai pasok industri baterai, sekaligus membangun ekosistem kendaraan listrik (EV) yang terintegrasi.

Luhut kemudian mengatakan hal ini serupa dengan pepatah Jawa "Jer Basuki Mawa Beya", bahwa kesejahteraan itu butuh pengorbanan.

Dalam kasus ini, ia mengatakan banyak tekanan yang datang saat Kepala Negara memutuskan untuk stop ekspor bijih nikel. Bahkan berbagai gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga terus menghampiri.

Menurutnya, ini menandakan kebijakan larangan ini memberikan efek yang jauh lebih besar dari apa yang dia perkirakan.

"Namun, patut kita syukuri kita punya pemimpin yang berani mengambil keputusan penting meski banyak potensi resiko datang menghampiri. Kita sudah tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola kekayaan alam secara mandiri, dan membuka jalan menuju kemakmuran yang lebih besar bagi bangsa ini." urainya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan segudang pujian dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan pujian itu diberikan karena pengorbanan Jokowi dalam menelurkan kebijakan larangan ekspor nikel untuk melakukan hilirisasi.

Menurut Luhut, Jokowi berani mengambil keputusan di tengah banyaknya tekanan dan potensi kerugian yang dialami Indonesia karena melarang ekspor nikel. Namun, pengorbanan itu disebut Luhut dapat memperkuat Indonesia untuk bersaing dengan negara lain.

Katanya, ada pepatah Jawa yang bicara 'Jer Basuki Mawa Beya,' artinya kesejahteraan butuh pengorbanan. Hal ini lah yang sudah dilakukan oleh Jokowi.

"Ada pepatah Jawa yang mengatakan 'Jer Basuki Mawa Beya,' bahwa kesejahteraan itu butuh pengorbanan. Pun demikian halnya dengan kemandirian bangsa. Lompatan dan percepatan harus dilakukan untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya," beber Luhut saat membagikan ceritanya di Instagram, @luhut.pandjaitan, Jumat (9/8/2024).

Luhut bercerita Jokowi banyak bicara dirinya mendapat tekanan dari berbagai pihak setelah melarang ekspor nikel. Bahkan, kebijakan itu juga digugat di World Trade Organization (WTO). Belum lagi potensi kehilangan US$ 1,5 miliar dari hasil ekspor bijih nikel, yang merupakan tantangan tersendiri dari sisi ekonomi.

Kini, Indonesia sudah berhasil melakukan hilirisasi nikel untuk menjadi bahan baku baterai listrik setelah ekspor barang mentahnya dilarang Jokowi. Otomatis keuntungan yang didapatkan pun jauh lebih besar daripada nilai ekspor nikel yang dijual mentah.

Keberanian dan pengorbanan Jokowi, menurut Luhut harus diacungi jempol. Dia bilang Indonesia harus bersyukur punya presiden seperti Jokowi.

"Yang patut kita syukuri adalah kita punya pemimpin yang berani mengambil keputusan penting meski banyak potensi resiko datang menghampiri,"

Karena kebijakan Jokowi, Luhut mengatakan Indonesia berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa kekayaan alam secara mandiri bisa dikelola.

"Ini membuka jalan menuju kemakmuran yang lebih besar bagi bangsa ini," pungkas Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima banyak tekanan ketika akan menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada awal 2020.

“Baru kemarin beliau cerita, banyak sekali tekanan-tekanan pada Pak Jokowi untuk tidak melarang ekspor. Tapi akhirnya beliau memutuskan untuk melarang,” kata Luhut melalui akun instagram miliknya @luhut.pandjaitan pada Jumat (9/8).

Dia menyampaikan, sebelum keputusan tersebut dibuat, Jokowi sempat menimbang-nimbang. Namun pada akhirnya Jokowi tetap memutuskan untuk melarang ekspor tersebut meskipun harus kehilangan pemasukan negara dari ekspor bijih nikel senilai US$ 1,5 miliar.

“Dan saya senang sekali, melihat Pak Jokowi dan saya akhirnya memutuskan, "ya kita larang",” ujarnya.

Luhut yakin, kehilangan pendapatan ekspor nikel mentah ini dapat ditebus dalam beberapa tahun ke depan. “Tapi sekarang buahnya dapat terlihat. Kita disegani, dihormati, dan teknologi kita tambah bagus, dan ekspor kita akan meningkat,” ucapnya.

Luhut juga bangga akan datangnya gugatan larangan nikel hingga ke WTO. Menurutnya, ini menandakan kebijakan larangan ini memberikan efek yang jauh lebih besar dari apa yang dia perkirakan.

“Saya terharu kemarin dengan Pak Jokowi, dua bulan lagi pensiun. Di ujung pensiun beliau, inilah persembahkan beliau, dan saya kira akan diingat orang Indonesia beberapa dekade ke depan. Beliau menurut akan landasan untuk kita jadi negara industri,” ucapnya.

Sebelumnya, Luhut menyebut dampak dari keputusan larangan ekspor nikel sejak 2020 mampu menciptakan kepercayaan diri bangsa dihormati sebagai negara besar dengan karakter yang kuat dan dapat membuat keputusan tegas.

Menurut Luhut, Indonesia tidak lagi dianggap enteng oleh negara lain karena keberhasilan hilirisasi dan pengembangan ekosistem baterai dan mobil listrik. Dia juga menambahkan bahwa kini Indonesia punya kredibilitas dan kepercayaan sebagai magnet menjaring investor.

"Kita tidak dapat bersaing dengan negara tetangga hanya mengandalkan insentif, tapi kredibilitas dan kepercayaan jadi faktor kunci yang harus dipertahankan," ujarnya dalam acara peresmian pabrik anoda di Kendal, beberapa waktu lalu.

Ia menekankan pentingnya menjaga kredibilitas yang telah dibangun oleh Jokowi selama 10 tahun terakhir. Luhut ingin memastikan bahwa warisan dan pencapaian kepemimpinan Jokowi tetap diteruskan dengan baik setelah masa jabatannya berakhir.

"Tidak ada orang anggap enteng lagi Indonesia, bahwa Indonesia bisa diatur. Indonesia adalah negara besar, negara yang punya karakter," katanya.

Setelah mengakhiri sesi pidato sambutannya, Luhut turun dari podium. Di tengah jalan menuju ke tempat duduk, Luhut menyempatkan diri untuk memberikan hormat sikap sempurna kepada Jokowi.

"Sekali lagi rasa hormat kepada Bapak Presiden karena bapak telah memimpin kami, tidak dari saya sendiri selama 10 tahun," kata Luhut kepada Jokowi.