Bisnis.com, JAKARTA — Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) melaporkan bahwa perubahan iklim dapat menurunkan produk domestik bruto atau PDB di negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik sebesar 17% pada 2070.

Penurunan ini bahkan dapat meningkat menjadi 41% pada tahun 2100 dalam skenario emisi gas rumah kaca yang tinggi.

Dalam laporan Asia Pacific Climate Report, ADB menyebut kenaikan permukaan air laut dan turunnya produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan kerugian terbesar, dengan pendapatan yang lebih rendah dan perekonomian yang rentan akan terkena dampak paling parah.

Selain itu, ADB juga merinci serangkaian dampak buruk yang mengancam kawasan ini. Jika krisis iklim terus meningkat, maka 300 juta orang di kawasan ini akan terancam oleh banjir di wilayah pesisir, dan triliunan dolar aset pesisir akan rusak setiap tahunnya pada tahun 2070.

"Perubahan iklim telah memperburuk kerusakan akibat badai tropis, gelombang panas, dan banjir di kawasan ini, sehingga berkontribusi terhadap tantangan ekonomi dan penderitaan manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam keterangan resminya, Kamis (31/10/2024).

Asakawa menuturkan, aksi iklim yang mendesak dan terkoordinasi untuk mengatasi dampak-dampak ini diperlukan sebelum terlambat.

Laporan tersebut menemukan bahwa sentimen masyarakat regional mendukung aksi iklim. Dalam studi persepsi perubahan iklim ADB tahun ini, 91% responden di 14 negara regional mengatakan mereka memandang pemanasan global sebagai masalah serius, sehingga banyak yang menginginkan tindakan pemerintah yang lebih ambisius.

Respons adaptasi perlu dipercepat untuk mengatasi meningkatnya risiko iklim, dan juga perlunya meningkatkan pendanaan iklim yang berfokus pada adaptasi. Laporan ini menilai kebutuhan investasi tahunan bagi negara-negara di kawasan untuk beradaptasi terhadap pemanasan global berkisar antara US$102 miliar hingga US$431 miliar—jauh melebihi US$34 miliar pendanaan adaptasi yang terlacak di kawasan ini pada kurun 2021—2022.

Selain itu, reformasi peraturan pemerintah dan peningkatan kesadaran akan risiko iklim membantu menarik sumber-sumber baru modal iklim swasta, namun diperlukan aliran investasi swasta yang jauh lebih besar.

Dalam hal mitigasi, laporan ini menunjukkan bahwa kawasan ini berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan energi terbarukan dalam mendorong transisi menuju net zero, dan bahwa memajukan pasar karbon domestik dan internasional dapat membantu mencapai tujuan aksi iklim dengan biaya yang efektif.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan kondisi mengerikan yang harus dunia hadapi dari krisis iklim jika dibiarkan terus menerus.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati menyampaikan bahwa Indonesia dan global sedang menghadapi triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

“Jadi, kita bisa lihat dampaknya beberapa biota laut kita terpengaruh oleh suhu, kemudian juga naiknya suhu permukaan laut ini di beberapa desa sudah terendam secara permanen. Jangka panjang implikasinya kepada aset dan hilangnya penghidupan masyarakat,” Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 di Raffles Hotel, Senin (29/7/2024).

Tecermin sejak tahun lalu, rata-rata suhu global bahkan mencapai level tertinggi pada tahun 1850-1900, di angka 1,45 derajat celcius.

Sementara Indonesia yang memiliki lautan luas, di mana laut menyerap sekitar 90% dari sistem iklim, yang menyebabkan pemanasan paling tinggi pada 2023.

Di samping itu, berbagai isu lingkungan juga belum dapat tertangani dengan baik, seperti polusi dan pencemaran lingkungan yang trennya terus meningkat.

Bappenas mencatat produksi sampah domestik nasional diproyeksikan akan meningkat mencapai 82,2 juta ton per tahun pada 2045 dan kondisi pengelolaan sampah masih akan mengalami darurat sampai tahun 2045.

“Kurang lebih by 2028, kalau TPA [Tempat Pembuangan Akhir] enggak kita handle dengan baik, akan full semuanya dan akan mencemari berbagai badan air, baik sungai maupun juga laut,” ungkapnya.

Dalam jangka panjang, Indonesia akan semakin krisis pangan karena kehilangan sumber utama makanan. Untuk itu, pemerintah melalui Bappenas telah meluncurkan Peta Jalan SDGs. Namun, menghadapi kebutuhan pembiayaan yang mencapai Rp24.000 triliun untuk menutup adanya celah dalam sektor keuangan dalam negeri untuk mengejar target dari SDGs.

“Berbagai bentuk pembiayaan tradisional sudah mulai didorong juga pembiayaan yang inovatif, misalnya melalui sukuk, bond, SDG bond, Blue Bond, kemudian juga sekarang kita sedang menyiapkan Orange Bond itu untuk goal 5, ada lagi yang Coral Bond juga yang non-sovereign,” jelasnya.

Selain persoalan keuangan, Vivi menyoroti untuk menuju ekonomi hijau dan menyelamatkan bumi, dalam praktiknya masih banyak yang belum sesuai atau sejalan dengan kebutuhan dari para pelaku bisnis.