Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyebutkan, industrialisasi akan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, industrialisasi akan menjadi prioritas dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya industrialisasi menjadi tulang punggung bagi perekonomian nasional dalam jangka menengah Panjang.

"20 tahun ke depan kita harus tumbuh tinggi, rata-rata 6% artinya kita harus bisa mendorong produktivitas, peningkatan pertumbuhan onomi potensial dan yang berpeluang untuk meningkat tu adalah industrialisasi," jelasnya dalam Seminar Nasional, Rabu (16/10).

Amalia bilang, industrialisasi memiliki dampak besar bagi sektor-sektor ekonomi lainnya. Selain itu juga mendorong penciptanaan lapangan kerja lebih luas dan berkualitas. Hal itu karena lapangan kerja yang tercipta merupakan kategori tenaga kerja sektor formal.

"59% dari tenaga kerja kita bekerja sebagai pekerja informal, ini menyebabkan produktivitas di perekonomian kita yang rendah. Kita harus bisa mengalihkan, dari mana sektor yang informal ini bekerja ke sektor formal, sehingga lebih produktif dan berkualitas," ujarnya.

Menurut Amalia, hingga lima tahun ke depan Indonesia harus memiliki prioritas industrialisasi. Pertama hilirisasi SDA unggulan terdiri dari agro yaitu sawit dan kelapa, tambang yaitu nikel, tembaga, bauksit, timah serta sumber daya laut yaitu rumput laut.

Kedua, industri padat karya yang terdiri dari makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki. Ketiga pengembangan industri dasar berupa kimia dan logam dasar.

Keempat industri padat teknologi inovasi yang terdiri dari kosmetik dan farmasi, semikonduktor, mesih, KLBB dan dirgantara. Terakhir adalah jasa indsutri.

"Mengapa kita harus menempuh hilirisasi? Karena kalau kita harus masuk langsung bersaing dengan industri yang sudah settle di pasar global, berat bagi kita," ungkapnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) menyampaikan sejumlah lokasi pengembangan industri prioritas dalam lima tahun ke depan atau di era pemerintahan Prabowo Subianto. Rencana tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti melihat Indonesia perlu memprioritaskan sektor-sektor apa saja yang perlu dikembangkan. Langkah ini sebagai jalan untuk membuat Indonesia menjadi negara industri sehingga dapat mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pada saat itu, mari kita lakukan kebijakan yang lebih terfokus, selecting priorities. Untuk, kita bisa tahu dan menghasilkan intervensi-intervensi pemerintah itu jadi lebih targeted," kata Amalia dalam acara Seminar Nasional di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Selain hilirisasi, ada beberapa industri yang akan dikembangkan dalam lima tahun ke depan, yakni jasa industri, industri padat karya, industri dasar, dan industri padat teknologi inovasi.

Amalia menjelaskan untuk menjadi negara yang berhasil melakukan industriliasiasi, perlu mendorong dua sektor industri dasar, yakni industri kimia dan industri logam. Menurutnya, kedua industri inilah yang menjadi pondasi untuk menciptakan struktur industri yang kokoh.

"Berikutnya adalah industri padat karya. Ini nggak boleh kita tinggalkan, karena makanan minuman kita punya pasar yang besar, dan juga sekarang share dari industri makanan minuman cukup besar. Tekstil dan produk tekstil, kita lebih ke arah yang lebih sustainable. Jadi, dan supaya agak lebih beradaptasi dengan permintaan global," jelasnya.

Sementara, untuk industri teknologi ada tiga hal yang perlu didorong, yakni sektor dirgantara, semi konduktor, dan mesin perlengkapan.

"Ini lokasi pengembangan industri prioritas di dalam rancangan awal RPJPN 2025-2029. Karena kita juga harus tahu di mana itu bisa dikembangkan. Kita ingin menciptakan domestic chain yang ada di dalam negeri kita. Bukan lagi hanya global climate. Indonesia negara pulau-pulau begini harus menjadi ekonomi yang ter-integrasi bukan yang ter-dis-integrasi," imbuh dia.

Berdasarkan data yang dipaparkan ada beberapa koridor ekonomi yang tersebar di wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Misalnya, di Koridor Ekonomi Papua yang berbasis industri kimia dasar dan agro dengan produk tembaga.

Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara difokuskan untuk pintu gerbang kawasan ekonomi kreatif Nusantara. Di Pulau Sulawesi akan berbasis sumber daya alam dengan produk yang difokuskan kelapa, kakao, rumput laut, dan nikel.

Sementara untuk di Pulau Kalimantan akan menjadi Superhub Ekonomi Nusantara dengan industri sawit, bauksit, nikel, hingga teknologi berbasis inovasi. Kemudian di Pulau Jawa akan menjadi industri jasa bernilai tinggi dan industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi. Sementara di Pulau Sumatera difokuskan industri berbasis sumber daya alam dan ekonomi biru dengan industri logam dasar, karet, industri barang konsumen, kelapa hingga kimia dasar.

"Ekonomi yang ada wilayah Kalimantan Sumatera dan Jawa ini harus ada konektif atau keterikatan ekonomi satu sama lain sehingga kita bisa menciptakan domestic value chain. Makanya kalau kita bisa mencari menjadikan domestic value chain, itu yang diharapkan di dalam RPJPN adalah bangsa Indonesia akan punya kekuatan ekonomi yang baik, yang besar. Nanti cita-cita kita ke depan, 20 tahun ke depan, kita bisa menjadi ekonomi powerhouse dari kekuatan bangsa domestik dan keterkaitan ekonomi antar wilayah kita dengan karakteristik dan keunikan masing-masing yang punya potensi yang berbeda-beda," imbuhnya.

Simak Video: Memanfaatkan AI Generatif untuk Industri Periklanan dan Bisnis

[Gambas:Video 20detik]

Presiden terpilih Prabowo Subianto mempunyai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) mengungkapkan sejumlah rencana Prabowo untuk mencapai target tersebut.

Mulanya, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya telah menyusun rencana target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam RPJPN tersebut, pihaknya juga rencana pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Dia menyebut untuk mencapai Indonesia Emas, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata minimal harus 6%. Pihaknya telah menyampaikan hal ini ke tim transisi Prabowo. Dia bilang, Prabowo ingin melakukan percepatan di tahun ketiga dan keempat pemerintahannya.

"Ya ini, ini kemudian kita tambahkan, untuk membuat transisi. Kemudian ada skenario kedua, di mana ini masukkan dari timnya Pak Prabowo mengatakan, ingin ada percepatan di tahun ketiga dan keempat. Skenario kedua, ingin percepatan 8-8,3%, kemudian di tahun keempat sebesar 7,8%, sehingga rata-rata, selama 5 tahun itu, beliau (Prabowo) mengharapkan ada sekitar 7,7%," kata Amalia dalam acara Seminar Nasional di Hotel Morrisey, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Dia menyebut untuk mencapai hal tersebut pihaknya telah menyiapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, dia menjelaskan program makan bergizi gratis (MBG) yang masif nantinya dapat mengerek pertumbuhan ekonomi. Sebab, dia menilai MBG dapat menyerap produk-produk masyarakat setempat sehingga memicu permintaan agregat.

Sementara jangka panjangnya, dia menekankan pentingnya mendorong sektor potensial yang memicu peningkatan produktivitas hingga menciptakan multiplier efek, salah satunya dengan industrialisasi. Meski begitu, dia juga menyebut sektor ekonomi biru dan ekonomi kreatif juga berpotensi mengerek pertumbuhan ekonomi. Namun, dia melihat sektor industriliasiasi mempunyai potensi yang besar.

"Jadi ini cerita-ceritanya, kenapa industrialization itu penting? Karena kita mau industri itu menjadi anchor dan backbone untuk pertumbuhan ekonomi kita dalam jangka pendek dan panjang. Meningkatkan produktivitas, satu. Karena kedua, menciptakan multiplier effect. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Karena kita tidak mau informality ini, terus berlangsung di dalam ekonomi kita," terangnya.

Namun, kontribusi sektor industri terus menurun. Untuk itu, salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan industrialisasi dengan berfokus pada sektor prioritas. Dengan begitu, pemerintah dapat mengintervensi lebih fokus dan jelas. Dia menyebut langkah ini telah berhasil diterapkan di negara-negara lain.

"Oleh sebab itu, apa prioritas kita industri yang kedepan? Kita pilihkan di prioritas untuk 5 tahun ke depan. Artinya, sebagai kebijakan 5 tahun ke depan, kita inginkan hilirisasi, kemudian industri padat karya, pengembangan industri dasar, industri padat teknologi inovasi," imbuh dia.

Simak: BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

[Gambas:Video 20detik]

Jumlah komisi di DPR RI dikabarkan bakal bertambah dari sebelumnya 11 menjadi 13. Masing-masing komisi bakal bekerja dengan mitra Kementerian/Lembaga yang ditentukan.

Dalam dokumen formulir pilihan komisi salah satu fraksi kepada anggotanya seperti dilansir dari detikNews, Kamis (10/10/2024), ada t13 komisi di DPR periode 2019-2024. Beberapa mitra komisi masih sama seperti periode lalu, tapi ada juga mitra kerja yang digeser ke komisi baru.

Misalnya, Kementerian ESDM yang sebelumnya bermitra dengan Komisi VII DPR RI lalu digeser ke Komisi XII DPR RI. Dalam formulir tersebut juga tercantum beberapa nomenklatur kementerian baru.

Misalnya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Perumahan Rakyat.

Meski demikian, bocoran ini bersifat sementara. DPR RI menyatakan susunan komisi serta AKD mereka belum rampung dan baru akan diumumkan 14 Oktober.

Berikut ini bocoran sementara mitra kerja 13 komisi di DPR:

Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP_
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. ANRI
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Komisi III
Penegakan Hukum
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV
Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V
Infrastruktur dan Perhubungan
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI
Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi (DEKOPIN)

Komisi VII
Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi
1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Keneterian Ekonomi Kreatif/Barekraf
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik RRI
7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII
Agama, sosial, dan Perempuan dan Anak
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX
Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BPNP2TKI
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PBJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

Komisi X
Pendidikan, Olahraga, dan Riset
1. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
2. Kementerian Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI
Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Menoter, Sektor Jasa Keuangan
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPIE)
10. BUMN (PMN, Privatisasi)

Komisi XII
Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup
3. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapetan)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII
Hukum dan HAM
1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPR
10. Sekretariat Jenderal DPD
11. Sekretariat Jenderal MPR
12. Sekretariat Kabinet
13. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan