Bisnis.com, JAKARTA — Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) melaporkan bahwa perubahan iklim dapat menurunkan produk domestik bruto atau PDB di negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik sebesar 17% pada 2070.

Penurunan ini bahkan dapat meningkat menjadi 41% pada tahun 2100 dalam skenario emisi gas rumah kaca yang tinggi.

Dalam laporan Asia Pacific Climate Report, ADB menyebut kenaikan permukaan air laut dan turunnya produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan kerugian terbesar, dengan pendapatan yang lebih rendah dan perekonomian yang rentan akan terkena dampak paling parah.

Selain itu, ADB juga merinci serangkaian dampak buruk yang mengancam kawasan ini. Jika krisis iklim terus meningkat, maka 300 juta orang di kawasan ini akan terancam oleh banjir di wilayah pesisir, dan triliunan dolar aset pesisir akan rusak setiap tahunnya pada tahun 2070.

"Perubahan iklim telah memperburuk kerusakan akibat badai tropis, gelombang panas, dan banjir di kawasan ini, sehingga berkontribusi terhadap tantangan ekonomi dan penderitaan manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam keterangan resminya, Kamis (31/10/2024).

Asakawa menuturkan, aksi iklim yang mendesak dan terkoordinasi untuk mengatasi dampak-dampak ini diperlukan sebelum terlambat.

Laporan tersebut menemukan bahwa sentimen masyarakat regional mendukung aksi iklim. Dalam studi persepsi perubahan iklim ADB tahun ini, 91% responden di 14 negara regional mengatakan mereka memandang pemanasan global sebagai masalah serius, sehingga banyak yang menginginkan tindakan pemerintah yang lebih ambisius.

Respons adaptasi perlu dipercepat untuk mengatasi meningkatnya risiko iklim, dan juga perlunya meningkatkan pendanaan iklim yang berfokus pada adaptasi. Laporan ini menilai kebutuhan investasi tahunan bagi negara-negara di kawasan untuk beradaptasi terhadap pemanasan global berkisar antara US$102 miliar hingga US$431 miliar—jauh melebihi US$34 miliar pendanaan adaptasi yang terlacak di kawasan ini pada kurun 2021—2022.

Selain itu, reformasi peraturan pemerintah dan peningkatan kesadaran akan risiko iklim membantu menarik sumber-sumber baru modal iklim swasta, namun diperlukan aliran investasi swasta yang jauh lebih besar.

Dalam hal mitigasi, laporan ini menunjukkan bahwa kawasan ini berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan energi terbarukan dalam mendorong transisi menuju net zero, dan bahwa memajukan pasar karbon domestik dan internasional dapat membantu mencapai tujuan aksi iklim dengan biaya yang efektif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, ekonomi hijau harus memperhatikan kesejahteraan yang berkelanjutan untuk rakyat.

Sehingga, menurutnya ekonomi hijau tak berhenti sebatas perlindungan untuk lingkungan.

"Ekonomi hijau bukan hanya tentang perlindungan lingkungan, bukan hanya itu. Tapi juga tentang bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, kesejahteraan yang berkelanjutan bagi rakyat," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

SHUTTERSTOCK/SEPP PHOTOGRAPHY Ilustrasi perubahan iklim.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyinggung soal ekonomi hijau untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Menurutnya, bahaya perubahan iklim mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan transisi energi.

Di sisi lain, Jokowi menyebut persoalan perubahan iklim tidak akan bisa selesai selama dunia masih menggunakan pendekatan ekonomi.

"Yang justru ingin saya tekankan adalah permasalahan perubahan iklim ini tidak akan pernah bisa terselesaikan, selama dunia menggunakan pendekatan ekonomi, selama dunia hanya menghitung keuntungannya sendiri, dan selama dunia hanya mementingkan egosentris masing-masing," ungkapnya.

"Karena untuk menyelesaikannya butuh pendekatan yang kolaboratif, butuh pendekatan yang berperikemanusiaan, dan kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang, dan juga kemanusiaan agar prosesnya tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil," tambah Jokowi.

Adapun menurut program lingkungan PBB, United Nations Environment Programme (UNEP), ekonomi hijau merupakan ekonomi yang rendah karbon, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan inklusif secara sosial.

Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi pemerintah dan swasta pada kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon serta polusi.

Yayasan Warga Berdaya untuk Kemanusiaan (Warga Berdaya) meluncurkan inisiatif LaporIklim, platform yang bertujuan untuk membuka akses dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam melaporkan dampak perubahan iklim di Indonesia.

LaporIklim dilengkapi dengan chatbot yang membantu masyarakat melaporkan langsung berbagai fenomena perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, kenaikan air laut, dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Laporan yang masuk akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berharga bagi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

Siswanto, Ketua Tim Pengelolaan Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), menyoroti urgensi permasalahan perubahan iklim secara global maupun di Indonesia. Ia mengatakan kegagalan dalam memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim yang sedang berlangsung akan berdampak serius di masa depan, sehingga aksi nyata sangat diperlukan.

Menurut Siswanto, LaporIklim merupakan salah satu contoh aksi nyata yang digagas oleh generasi muda, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk jurnalis. Platform ini diharapkan dapat membantu Indonesia menuju masa depan yang lebih aman dari risiko perubahan iklim yang semakin meningkat.

Selain itu, LaporIklim juga dapat membantu meningkatkan literasi masyarakat tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Bahkan, platform ini dapat berkontribusi dalam upaya menahan laju krisis iklim.

Hermanu Triwidodo, Kepala Tani dan Nelayan Center (TNC) IPB University, mengatakan pengetahuan global dengan kearifan lokal untuk melakukan adaptasi dan mitigasi sangat penting bagi penanggulangan perubahan iklim. Ia mengatakan saat ini petani telah berinisiatif melakukan langkah-langkah strategis dalam menghadapi perubahan iklim. Salah satunya, pendataan fenologi tumbuhan atau siklus hidup hewan dan tumbuhan yang terkait dengan periodisasi iklim.

Hermanu juga menyoroti ketidakadilan peran antara kelompok rentan dengan aktor penyebab perubahan iklim. Ia meminta petani dan pemuda diminta untuk memitigasi hal ini dengan mengurangi aktivitasnya. Sementara itu, pelaku utama penyebab perubahan iklim cukup memberikan carbon tip sebagai ganti rugi.

Ia juga menyoroti persoalan lain di mana para petani sering dilibatkan dalam agenda-agenda politik yang justru menyebabkan maladaptasi, sehingga berujung kegagalan panen.

Hermanu juga menekankan pada integrasi data global dengan praktik di lapangan. Data yang dikumpulkan bisa dihubungkan dengan tren dunia dan menghasilkan banyak kajian sehingga mampu memprediksi kejadian-kejadian mendatang.

Tarsono, petani muda dari Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim Indramayu, mengatakan komunitasnya selama kurang lebih 14 tahun mendalami agrometeorologi. "Kemampuan kami adalah menganalisis dengan mengaitkan data curah hujan dengan data ekosistem untuk mengetahui dampak dari pola hujan tertentu pada lahan dan tanaman," kata Tarsono.

Dari hasil analisis itu, petani terbantu untuk mengetahui masalah yang terjadi di lahannya dan dapat mencari solusinya. Agrometeorologi membantu petani mengantisipasi dan menentukan strategi budidaya tanaman yang didiskusikan bersama dalam rembug desa.

Perubahan Iklim Mengakibatkan Ketidakadilan

Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, mengatakan perubahan iklim mengakibatkan banyak ketidakadilan. Menurutnya ada empat dimensi ketidakadilan iklim:
1. Rekognisi: setiap kelompok masyarakat dari level manapun harus mendapatkan pengakuan atau rekognisi yang sama
2. Keadilan distributif: mitigasi dan adaptasi yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim harus terdistribusi secara merata
3. Keadilan prosedural: upaya untuk mengatasi perubahan iklim dengan seperangkat hukum, tata cara, etika, dan semacamnya harus melalui prosedur yang menghargai aspek rekognisi dan distribusi
4. Keadilan restorasi: bagaimana dalam pola mengembalikan segala dampak yang sudah terjadi bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masing-masing

Lewat platform LaporIklim, ia mendorong supaya ada lebih banyak pertukaran informasi untuk bisa saling membantu, belajar, dan berbagi. "Ini membutuhkan kerja sama dari semua pihak, tidak bisa hanya dari pemerintah, atau hanya petani, dan akademisi," ujarnya. Di sisi lain, lembaga swadaya masyarakat (LSM) menghadapi tantangan keterbatasan akses ke berbagai daerah.

Oleh karena itu, LaporIklim diharapkan bisa membantu masyarakat untuk saling belajar dan menggunakan platform ini untuk tanggap cepat. Platform ini juga akan menghubungkan ke pihak-pihak yang bisa membantu mengatasi solusi di lapangan.

Yoesep Budianto, relawan LaporIklim, mengungkapkan platform LaporIklim ke depan akan dikembangkan agar terintegrasi dengan data-data sekunder, seperti data iklim dari BMKG. Integrasi ini akan memungkinkan LaporIklim memberikan saran yang lebih spesifik dan relevan kepada petani terkait masa tanam dan panen di bulan-bulan mendatang. Misalnya, prediksi curah hujan dan suhu udara tiga bulan ke depan, saran masa tanam dan masa panen berdasarkan iklim, dan prediksi kekeringan.

"LaporIklim mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif melaporkan dampak perubahan iklim melalui chatbot," ujarnya. Dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, akademisi, dan media akan mendorong perubahan positif dan mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dampak perubahan iklim semakin nyata dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia serta planet bumi. Kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, dan semakin intensnya bencana hidrometeorologi, menjadi beberapa dampak dari perubahan iklim yang dirasakan manusia di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia.

Memerangi perubahan iklim tak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan aksi bersama untuk memitigasi serta beradaptasi terhadap perubahan iklim. Di sinilah lembaga filantropi memegang peranan krusial. Filantropi dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bersama-sama merawat bumi demi mengatasi perubahan iklim.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang pengamatan instrumental. Anomali suhu rata-rata global mencapai 1,40 derajat Celsius di atas zaman pra industri. Angka ini nyaris menyentuh batas yang disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015 bahwa dunia harus menahan laju pemanasan global pada angka 1,5 derajat Celsius.

Tahun ini, berbagai lembaga iklim di dunia telah merilis laporan bahwa dunia terus mencatatkan rekor suhu panas. Tahun 2024 bahkan diprediksi akan menjadi tahun terpanas, melampaui kondisi tahun lalu.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati belum lama ini menegaskan, rekor iklim yang terjadi bukanlah kejadian acak atau kebetulan. "Melainkan tanda-tanda jelas dari pola yang lebih besar dan lebih mengkhawatirkan, yaitu perubahan iklim yang semakin nyata. Perlu langkah atau gerak bersama dari seluruh komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah, untuk bersama-sama melakukan aksi mitigasi perubahan iklim," kata Dwikorita.

Kontribusi masyarakat dalam memerangi perubahan iklim memang sangat dibutuhkan. Apalagi, kemampuan pemerintah dalam mendanai program perubahan iklim masih terbatas.

Dalam kurun waktu 2020-2022, rata-rata alokasi anggaran dalam APBN untuk program perubahan iklim sekitar Rp 37,9 triliun. Menurut Bank Dunia, jumlah itu masih sangat kecil. Indonesia membutuhkan anggaran setidaknya sebesar Rp 266,3 triliun dalam setahun hingga 2030 untuk mencapai target-target iklim.

Meski keberadaan filantropi belum bisa menutup celah pendanaan yang begitu besar tersebut, tapi setidaknya filantropi dapat membantu pemerintah dalam merawat lingkungan.

Organisasi Wahana Lingkungan (Walhi) mengatakan, peran filantropi sangat penting bagi Indonesia dalam menekan dampak perubahan iklim. Walhi mengungkapkan, krisis iklim telah menenggelamkan desa-desa pesisir di Indonesia. Setiap tahun, 1 hektare tanah hilang di sepanjang kawasan pesisir Demak, Jawa Tengah, akibat meningkatnya permukaan air laut.

Desa pesisir tenggelam...(halaman berikutnya)

Pada masa yang akan datang, Walhi memperkirakan lebih dari 12 ribu desa pesisir di Indonesia akan terancam tenggelam akibat kenaikan air laut yang disebabkan oleh krisis iklim. Sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, WALHI mencatat sebanyak 5.416 desa pesisir yang tenggelam karena banjir rob.

Dalam jangka panjang, dampak buruk krisis iklim akan memaksa lebih dari 23 juta orang masyarakat pesisir harus mengungsi dari kampung halamannya pada tahun 2050 mereka dinamakan pengungsi iklim.

Dampak mengerikan perubahan iklim yang semakin terasa memperkuat upaya lembaga-lembaga filantropi untuk menanggulangi krisis iklim. Perhimpunan Filantropi Indonesia mengatakan terdapat empat tema yang menjadi prioritas lembaga filantropi di Indonesia, salah satunya adalah iklim atau lingkungan.

Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia Rizal Algamar mengatakan saat ini semakin banyak lembaga Filantropi yang berfokus pada lingkungan. Rizal mengatakan Perhimpunan Filantropi Indonesia juga memiliki klaster perubahan iklim.

"Anggota kami ada yang bergerak di isu perubahan iklim. kami punya klaster terkait perubahan iklim," kata Riza di sela peluncuran Indonesia Philanthropy Outlook 2024 pada awal Juli.

Ia mengatakan fokus isu perubahan iklim di lembaga-lembaga filantropi yang bergabung dengan Filantropi Indonesia bermacam-macam. Ada yang bergerak di bidang konservasi, restorasi, plastik, pemberdayaan dan lain-lain. "Di Indonesia Philanthropy Outlook 2024 isu perubahan iklim menjadi isu paling banyak (dijadikan prioritas), di urutan keempat," katanya.

Menurutnya, kesadaran masyarakat pada isu-isu perubahan iklim semakin kuat. "Sekarang kita tinggal bagaimana menyelaraskan dengan strategi pemerintah, sehingga filantropi dapat turut serta mendorong isu-isu strategis," katanya.

Menurutnya, dampak perubahan iklim yang mendorong banyak lembaga filantropi mulai bergerak ke isu tersebut. "Saya rasa kita semua merasakan dampak perubahan iklim, dari segi intensitas cuaca, kalau panas semakin panas kalau hujan semakin singkat intensitasnya juga semakin kuat," katanya.

Anggota Perhimpunan Filantropi Indonesia dan sebagai lembaga yang turut dalam pembangunan bangsa, Dompet Dhuafa, terlibat dalam banyak hal yang salah satunya mengenai penanganan bencana iklim. Deputi Direktur 1 Program Sosial Budaya Dompet Dhuafa, Juperta Panji Utama mengatakan hal yang bisa dilakukan Dompet Dhuafa sebagai lembaga filantropi adalah mengajak seluruh stakeholder menyadari bencana perubahan iklim.

"Itu yang paling awal, mengedukasi masyarakat bahwa perubahan iklim bukan semata-mata teori atau apa, memang ada bencana ini, poin pokoknya adalah perubahan iklim disebabkan karena alam, bahwa manusia sebagai penghuni alam semesta ini berkontribusi dalam peristiwa bencana alam," kata Panji.

Selama ini, kata Panji, Dompet Dhuafa sudah melakukan penetrasi melalui edukasi tentang bahaya perubahan iklim dan bagaimana cara mencegahnya. Dompet Dhuafa mencoba memberi contoh, meski belum dalam skala sebesar yang dibayangkan masyarakat.

Panji mengungkapkan, ada beberapa program lingkungan yang dijalankan Disaster Management Center Dompet Dhuafa, antara lain, Brand Audit Plastic Waste 11 Provinsi - Voluntrip Waste Summit 2023, Kampanye Aktivasi Edukasi Mengenai Lingkungan di Sosial Media, Sekolah, Kampus (DMC Goes to Campus, Waste Management Ternate, Maluku Utara, Green Office DMC Dompet Dhuafa, dan Kurban Tanpa Plastik.

Dompet Dhuafa juga bekerja sama dengan Wahana Lingkungan (Walhi) dalam program Intervensi di wilayah pesisir utara pulau Jawa. Panji mengatakan pesisir utara Jawa merupakan tahapan awal dan bergeser pelan-pelan ke wilayah pesisir lainnya.

Kerja sama ini mencakup Advokasi Lingkungan Hidup, mendapatkan dukungan publik (donasi, bibit, dan yang bersifat barang), penguatan informasi dan edukasi mengenai krisis iklim, deforestasi, konservasi alam dan mitigasi bencana, mitigasi dan adaptasi krisis iklim.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional Zenzi Suhadi mengatakan sebelum membahas dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi perubahan iklim, harus ada kepastian status dana bantuan negara-negara maju pada negara-negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim. Menurutnya, dana perubahan iklim itu seharusnya dana tanggung jawab negara-negara industri yang menjadi pemicu pelepasan emisi di era emisi menjadi signifikan.

"Mereka harus bertanggung jawab untuk itu, mendukung negara-negara selatan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan perubahan iklim, membantu negara-negara selatan untuk memitigasi dan membantu manusia negara selatan untuk beradaptasi pada perubahan iklim," katanya.

Ia mengatakan bila tidak ada kepastian status bantuan tersebut maka dana yang dikeluarkan negara-negara industri atau maju, justru akan meningkatkan krisis iklim karena akan didorong untuk membiayai solusi-solusi palsu dan menyembunyikan penyebab perubahan iklim yang sesungguhnya.

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, memastikan bisa memitigasi dampak perubahan iklim lewat sejumlah program. Hal itu pun mampu meningkatkan produktivitas pertanian dengan baik.

Mentan mengatakan sektor pangan telah diakselerasi dan dilakukan solusi cepat. Ia optimis masalah produktivitas yang diakibatkan perubahan iklim bisa dihadapi.

"Insyaallah mudah-mudahan bisa kita atasi dan mitigasi segala dampak yang ditimbulkan akibat iklim yang ekstrem. Perubahan iklim El Nino dan kekeringan, overlapping keduanya tahun ini insyaallah bisa kita hadapi," katanya saat dijumpai awak media di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (5/8/2024).

Mentan menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) telah menjalankan solusi pompanisasi dan optimasi lahan. Selain itu, pemberian benih unggul dan serta alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada para petani.

Lebih lanjut, ia menyebut program-program yang digagas Kementan mendukung produktivitas pertanian tanah air telah selama dua bulan terakhir.

"Alhamdulilah di BPS data kelihatan dua bulan ini produksi naik dibandingkan tahun sebelumnya," tuturnya.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Perubahan iklim sangat dirasakan oleh negara-negara berkembang dan negara miskin. Dampak yang paling dirasakan adalah banjir dan musim kering yang panjang, termasuk di Indonesia.

Ketidakmampuan pemerintah dalam membuat kebijakan perubahan iklim memperparah keadaan suatu negara. Lebih buruk lagi, dampak tersebut rata-rata lebih terasa oleh warga miskin.

Dilansir dari Iberdrola dan rescue.org, Senin (29/7/2024), International Rescue Committee (IRC) membuat daftar negara yang terkena dampak dari perubahan iklim di dunia. Dampak perubahan iklim yang dialami mulai dari kekeringan, banjir, bencana alam, dan kemiskinan.

Simak 8 negara yang paling terdampak perubahan iklim, termasuk Indonesia:

1. Chad

Menurut Universitas Notre-Dame, Chad merupakan negara yang paling rentan terpapar perubahan iklim. Statistik ini mengukur kemampuan negara untuk beradaptasi dengan efek perubahan iklim, serta tingkat paparan perubahan iklim itu sendiri.

Kerentanan negara Chad meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa yang terjadi yakni banjir besar, krisis ekonomi, dan kerawanan pangan. Selain itu, konflik dalam bidang militer membuat pemerintah setempat sulit menangani masalah perubahan iklim ini.

2. Somalia

Perubahan iklim membawa kerusakan besar di Somalia. Salah satunya banjir bandang yang terjadi pada tahun 2023. Puluhan ribu masyarakat kehilangan tempat tinggal mereka.

Terjadi juga kekeringan dan kerawanan pangan yang ekstrim. Hal ini diperparah oleh keadaan politik yang tidak pasti. IRC berkata, terdapat potensi 8 juta masyarakat Somalia akan merasakan kelaparan.

3. Suriah

Suriah mengalami perang selama bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan krisis ekonomi intens dan kekeringan ekstrim. Suriah juga mengalami gempa besar pada Februari 2023, yang berdampak pada ratusan ribu jiwa.

Dikabarkan bahwa kini, hanya terdapat 10% warga Suriah yang berada di atas garis kemiskinan.

4. Republik Kongo

Pada 2023, Kongo mengalami konflik kekuasaan dari 100 kelompok bersenjata, wabah penyakit, dan krisis ekonomi. Pada titik ini, yang paling terdampak adalah masyarakat sipil.

Tingkat hujan deras di Kongo meningkat selama satu dekade terakhir. Malangnya, Konga sempat mengalami longsor dan banjir besar, hingga membunuh lebih dari 500 orang. Faktor-faktor ini mempersulit negara untuk mengambil keputusan terbaik untuk melawan perubahan iklim.

5. Afghanistan

Negara ini mengalami kekeringan dan kebanjiran terparah selama 27 tahun terakhir, tanpa bantuan dari organisasi internasional. Masalah ini diperburuk oleh kudeta Taliban sejak 2021.

Perubahan iklim membuat Afganistan mengalami kesulitan produksi pangan, membuat masyarakat harus mengungsi, dan memperparah keuangan negara. Sebanyak 29 juta warga Afghanistan berada dalam krisis yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

6. Sudan Selatan

Sudan Selatan masih mengalami konflik regional yang tidak kunjung selesai. Hal ini memperburuk kesiapan negara dalam menghadapi situasi perubahan iklim.

Contohnya adalah banjir bandang yang terjadi pada 2022. Lebih dari 900.000 jiwa terdampak karena situasi perubahan iklim ini.

7. Republik Afrika Tengah

Afrika Tengah mengalami konflik kekuasaan dan sumber daya alam. Hal ini membuat ketidakstabilan situasi negara. Ditambah lagi, terjadi peristiwa-peristiwa banjir dan munculnya wabah dalam kamp warga pengungsi.

Terdapat wabah penyakit kolera yang ditemukan di dalam air minum pengungsi. Wabah malaria dan mpox juga memperlemah kesejahteraan negara.

Nasib Indonesia dalam Perubahan Iklim

Indonesia berada pada peringkat 97 dari 181 negara rentan terdampak perubahan iklim. Angka ini dilaporkan oleh World Bank pada 2021. Indonesia dinilai cukup rentan terhadap perubahan iklim.

Dampak perubahan iklim terhadap Indonesia yakni banyak terjadi peristiwa bencana seperti kekeringan, banjir bandang, hingga badai. Ada pula peningkatan pola hujan deras yang intens dan peningkatan suhu udara secara umum di Indonesia, pada daerah-daerah tertentu. Selain itu, masalah kenaikan permukaan laut termasuk hal yang perlu diwaspadai dalam jangka panjang.

Indonesia memiliki kepadatan penduduk tinggi dan ketergantungan sumber daya alam yang besar. Karena faktor-faktor tersebut, ada kemungkinan bahwa dampak perubahan iklim akan dirasakan pada banyak sektor.

Menurut World Bank, 2.5–7% GDP Indonesia berpotensi dihabiskan hanya untuk menghadapi perubahan iklim. Seperti daftar negara rentan di atas, sangat mungkin bagi warga miskin untuk menjadi pihak yang paling dirugikan. (Ilma Rayhana)

REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Dampak perubahan iklim telah dirasakan kalangan petani di Kampung Cibeureum, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kemarau panjang pada 2023 telah menyulitkan petani memperoleh air untuk pertanian.

Ditambah gencarnya penyemprotan dengan pestisida oleh petani disebabkan serangan hama penyakit terhadap sayuran, seperti cabai merah, buncis, pakcoy, bawang daun, tomat, dan kol. Kondisi itu perlu mendapat perhatian, mengingat desa tersebut termasuk pemasok sayuran untuk wilayah sekitarnya dan DKI Jakarta.

Menghadapi kesulitan yang dirasakan petani, Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) menggandeng Desa Sukanagalih dengan membentuk desa binaan. Surat kesepakatan dan perjanjian kerja sama diteken oleh Rektor UAI Prof Dr Asep Saefuddin dan Kepala Desa Sukanagalih Dudung Djaenuddin di lokasi beberapa waktu lalu. Momen itu juga disaksikan Camat Pacet Yudha Azwar.

Tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) UAI yang diketuai oleh Dr Nita Noriko telah menemukan solusi untuk membantu petani melalui berbagai pendekatan disiplin ilmu, seperti bilogi, ilmu sosial, dan psikologi. Nita pun menggandeng Yunus Effendi, Risa Swandari Wijihastuti, Arief Pambudi, Alma Mandjusri, dan Liana Mailani dari lintas disiplin ilmu UAI.

"Akar permasalahan di samping perubahan iklim adalah pertambahan penduduk yang membutuhkan permukiman sehingga lahan pertanian terpaksa dikonversi. Petani membuka lahan di perbukitan yang semula didominasi tanaman seperti bambu. Dengan sistem perakarannya yang khas tanaman bambu dapat menahan dan menyimpan air," kata Nita dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menurut dia, permasalahan lain adalah kurangnya keinginan petani untuk mengakses informasi perkembangan sistem pertanian terkini. Hal itu dilatarbelakangi mayoritas pendidikan para petani yang dominan lulusan SD, bahkan ada yang tidak mengenyam bangku sekolah.

"Pembukaan lahan di perbukitan menyebabkan erosi yang menggerus lapisan tanah yang kaya nutrisi. Selain itu kandungan air tanah yang semakin berkurang akibat semakin berkurangnya tanaman bambu menyebabkan tanah mengalami penurunan kesuburan. Hal ini yang mendorong petani memerlukan pupuk dengan volume besar, untuk mendukung pertumbuhan tanaman," ujar Nita.

Menurut Nita, UAI sudah memberi solusi sejak 2022 dan pada 2024, pembuatan satu embung dan satu kolam dilanjutkan. Sehingga sampai saat ini, ada 10 hektare lahan pertanian dapat diselamatkan dari kelangkaan air.

"Masyarakat juga ditekankan untuk menerapkan sistem pertanian multicropping untuk mengurangi serangan hama penyakit. Efektivitas penggunaan pupuk dan air dilakukan dengan penggunaan sensor pH, N, P, K dan kelembaban tanah. Ke depan model smart farming mendukung pertanian berkelanjutan akan diterapkan di Kampung Cibeureum," ucap Nita.

Manfaat yang dirasakan oleh petani dengan adanya PKM adalah aktivitas pertanian yang masih dapat dilakukan walaupun pada musim kemarau. Pun terjadi peningkatan produktivitas tanaman tomat, cabai merah, buncis, pakcoy, daun bawang dan jagung hingga 50 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Perubahan iklim yang baru-baru ini terjadi di Asia memiliki berbagai dampak buruk pada setiap negaranya, tak terkecuali Indonesia.

Dilansir dari laman imf.org, negara di kawasan Asia, tidak hanya harus beradaptasi dengan perubahan iklim yang sebagian besar disebabkan oleh gas rumah kaca negara ekonomi maju, tetapi juga harus mengubah strategi pembangunannya guna menanggulangi pemanasan global.

Indonesia sebagai salah satu negara Asia tentu mendapatkan berbagai dampak akibat perubahan tersebut. Berikut adalah dampak-dampak tersebut:

1. Pertanian

Tanpa adanya terobosan teknis, hasil panen padi di Indonesia dapat menurun sebanyak 50 persen pada tahun 2100. Perubahan iklim bisa menyebabkan cuaca yang lebih panas dan mendorong berbagai penyakit dari Indonesia seperti malaria dan demam berdarah ke negara-negara seperti Laos, dimana penyakit tersebut kurang lazim ditemukan.

2. Emisi rumah kaca

Indonesia sebagai produsen batu bara terbesar kelima di dunia dan eksportir neto terbesar kedua juga menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Meskipun emisi gas rumah kaca di kawasan ini rendah dibandingkan dengan negara-negara maju dalam hal per kapita, hal itu mulai berubah.

3. Hilangnya hutan

Di Indonesia, yang merupakan rumah bagi hutan terluas di dunia, pohon-pohon ditebang guna membuka lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang terus bertambah, dan produksi kertas serta minyak kelapa sawit yang merupakan salah satu sumber pendapatan ekspor terbesar.

Deforestasi menyumbang hampir setengah dari emisi Indonesia – lebih banyak daripada bahan bakar fosil, meskipun jumlahnya terus bertambah.

Tak hanya sampai disitu, pembukaan hutan di lahan dan rawa gambut juga dapat menimbulkan masalah tambahan. Pengeringan rawa gambut melepaskan ribuan ton karbon dioksida yang terperangkap di setiap hektar tanah. Masalah bertambah parah ketika petani membakar gambut kering, sehingga melepaskan gas lebih cepat dan menyebabkan asap kebakaran tersebut menelusuri negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

4. Musim Kemarau

Perubahan iklim bisa menyebabkan musim kemarau panjang dan berbagai macam masalah. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia dengan panjang 54.700 kilometer, sehingga naiknya permukaan air laut bersamaan dengan musim kemarau yang panjang, akan menyebabkan intrusi salinitas sekaligus merusak pertanian yang subur.

Tak hanya bagi lingkungan, suhu panas ekstrem juga berdampak buruk bagi masyarakat, khususnya pada aspek kesehatan.

Urbanisasi adalah salah satu fenomena yang berkontribusi terhadap perubahan iklim sekaligus memperbesar dampaknya. Para migran dari daerah pedesaan yang berbondong-bondong ke kota dapat memancarkan lebih banyak panas dibanding sebelumnya.

5. Konflik Kebijakan

Sasaran nasional untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seringkali berbenturan dengan kebijakan untuk menyubsidi biaya produk minyak bumi dan listrik demi kepentingan masyarakat kurang mampu.

Subsidi semacam itu tidak hanya meningkatkan permintaan bahan bakar dan membuat bahan bakar energi terbarukan kurang kompetitif, tetapi juga dapat membebani pemerintah lebih dari yang diperlukan. (Yoga Al Kemal)

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Layanan Perubahan Iklim Copernicus (C3S) milik Uni Eropa baru-baru ini merilis data perubahan iklim untuk tahun 2024. Hasilnya, tahun ini berpeluang jadi tahun terpanas yang pernah tercatat di sejarah.

C3S melaporkan, bulan Juni lalu adalah bulan Juni paling panas yang pernah tercatat.

Mengutip Reuters, laporan C3S menunjukkan bahwa setiap bulan sejak Juni 2023 menduduki peringkat terpanas di Bumi sejak pencatatan dimulai tahun 1800-an.

Data terbaru menunjukkan, tahun 2024 dapat mengungguli tahun 2023 sebagai tahun terpanas sejak pencatatan dimulai.

"Dalam 12 bulan yang berakhir pada bulan Juni, suhu rata-rata dunia merupakan rekor tertinggi pada periode tersebut, yaitu 1,64 derajat Celcius di atas rata-rata pada periode pra-industri tahun 1850-1900," ungkap C3S.

Sejalan dengan itu, sejumlah peneliti menduga perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia dan fenomena cuaca alami El Nino mendorong suhu mencapai rekor tertinggi pada tahun ini.

"Saya sekarang memperkirakan bahwa terdapat sekitar 95% kemungkinan bahwa tahun 2024 mengalahkan tahun 2023 sebagai tahun terpanas sejak pencatatan suhu permukaan global dimulai pada pertengahan tahun 1800-an," kata Zeke Hausfather, seorang ilmuwan peneliti di Berkeley Earth.

Dampak perubahan iklim yang sukses melahirkan gelombang panas terasa di seluruh penjuru dunia dan telah menimbulkan konsekuensi bencana.

Di Arab Saudi, lebih dari 1.000 orang meninggal dunia karena serangan panas ekstrem selama menjalankan ibadah Haji bulan lalu.

Kematian akibat cuaca panas juga tercatat di New Dehli, yang tahun ini mengalami gelombang panas yang sangat panjang.

"El Nino merupakan fenomena alam yang selalu datang dan pergi. Kita tidak bisa menghentikan El Nino, tapi kita bisa menghentikan pembakaran minyak, gas, dan batu bara," kata Friederike Otto, ilmuwan iklim di Institut Grantham Imperial College London.

El Nino yang menghangatkan permukaan perairan di bagian timur Samudera Pasifik cenderung meningkatkan suhu rata-rata global.

Meskipun ada janji untuk mengekang pemanasan global, banyak negara sejauh ini gagal mengurangi emisi tersebut, sehingga suhu terus meningkat selama beberapa dekade.