Bisnis.com, JAKARTA — Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) melaporkan bahwa perubahan iklim dapat menurunkan produk domestik bruto atau PDB di negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik sebesar 17% pada 2070.

Penurunan ini bahkan dapat meningkat menjadi 41% pada tahun 2100 dalam skenario emisi gas rumah kaca yang tinggi.

Dalam laporan Asia Pacific Climate Report, ADB menyebut kenaikan permukaan air laut dan turunnya produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan kerugian terbesar, dengan pendapatan yang lebih rendah dan perekonomian yang rentan akan terkena dampak paling parah.

Selain itu, ADB juga merinci serangkaian dampak buruk yang mengancam kawasan ini. Jika krisis iklim terus meningkat, maka 300 juta orang di kawasan ini akan terancam oleh banjir di wilayah pesisir, dan triliunan dolar aset pesisir akan rusak setiap tahunnya pada tahun 2070.

"Perubahan iklim telah memperburuk kerusakan akibat badai tropis, gelombang panas, dan banjir di kawasan ini, sehingga berkontribusi terhadap tantangan ekonomi dan penderitaan manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam keterangan resminya, Kamis (31/10/2024).

Asakawa menuturkan, aksi iklim yang mendesak dan terkoordinasi untuk mengatasi dampak-dampak ini diperlukan sebelum terlambat.

Laporan tersebut menemukan bahwa sentimen masyarakat regional mendukung aksi iklim. Dalam studi persepsi perubahan iklim ADB tahun ini, 91% responden di 14 negara regional mengatakan mereka memandang pemanasan global sebagai masalah serius, sehingga banyak yang menginginkan tindakan pemerintah yang lebih ambisius.

Respons adaptasi perlu dipercepat untuk mengatasi meningkatnya risiko iklim, dan juga perlunya meningkatkan pendanaan iklim yang berfokus pada adaptasi. Laporan ini menilai kebutuhan investasi tahunan bagi negara-negara di kawasan untuk beradaptasi terhadap pemanasan global berkisar antara US$102 miliar hingga US$431 miliar—jauh melebihi US$34 miliar pendanaan adaptasi yang terlacak di kawasan ini pada kurun 2021—2022.

Selain itu, reformasi peraturan pemerintah dan peningkatan kesadaran akan risiko iklim membantu menarik sumber-sumber baru modal iklim swasta, namun diperlukan aliran investasi swasta yang jauh lebih besar.

Dalam hal mitigasi, laporan ini menunjukkan bahwa kawasan ini berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan energi terbarukan dalam mendorong transisi menuju net zero, dan bahwa memajukan pasar karbon domestik dan internasional dapat membantu mencapai tujuan aksi iklim dengan biaya yang efektif.

Jakarta -

Penelitian terbaru Bank Pembangunan Asia (ADB) mengungkapkan dampak perubahan iklim (climate change) bisa mengurangi produk domestik bruto (PDB) di negara-negara berkembang Asia-Pasifik sebesar 17% pada 2070. Hal itu berdasarkan skenario emisi gas rumah kaca tingkat tinggi yang diperkirakan meningkat menjadi 41% pada 2100.

Penelitian baru tersebut disajikan dalam edisi perdana Laporan Iklim Asia-Pasifik ADB, yang merinci serangkaian dampak yang mengancam kawasan tersebut. Naiknya permukaan air laut dan turunnya produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan kerugian terbesar, dengan pendapatan lebih rendah dan ekonomi yang terpukul.

"Perubahan iklim telah memperparah kehancuran akibat badai tropis, gelombang panas dan banjir di wilayah tersebut, yang berkontribusi terhadap penderitaan manusia dan tantangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Jika krisis iklim terus meningkat, diperkirakan hingga 300 juta orang di wilayah tersebut terancam oleh banjir pesisir. Tidak hanya itu, aset yang ada di wilayah pesisir senilai triliunan dolar disebut dapat rusak setiap tahunnya pada tahun 2070.

"Tindakan yang mendesak dan terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi dampak ini diperlukan sebelum terlambat," tutur Asakawa.

Laporan ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang menjanjikan kepada pemerintah di negara-negara berkembang anggota ADB, tentang cara mengurangi emisi gas rumah kaca dengan biaya rendah.

Dalam studi persepsi perubahan iklim ADB tahun ini, 91% responden di 14 ekonomi regional memandang bahwa pemanasan global sebagai masalah serius. Banyak yang menginginkan agar tindakan pemerintah lebih ambisius.

Respons adaptasi dinilai perlu dipercepat untuk mengatasi risiko iklim yang terus meningkat, bersamaan dengan keharusan untuk meningkatkan pendanaan iklim yang berfokus pada adaptasi.

Laporan tersebut menilai kebutuhan investasi tahunan bagi negara-negara di kawasan untuk beradaptasi dengan pemanasan global antara US$ 102 miliar sampai US$ 431 miliar, melebihi US$ 34 miliar pendanaan yang diperhitungkan pada 2021-2022.

"Reformasi regulasi pemerintah dan peningkatan pengakuan risiko iklim membantu menarik sumber baru modal iklim swasta, tetapi arus investasi swasta yang jauh lebih besar diperlukan," ucapnya.

ADB berkomitmen untuk mencapai kawasan Asia-Pasifik yang sejahtera, inklusif, tangguh dan berkelanjutan, sambil mempertahankan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrim. Didirikan pada tahun 1966, ADB memiliki 69 anggota di mana 49 di antaranya dari kawasan tersebut.

(aid/eds)

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan (SKP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengajak anak muda Indonesia berinovasi dalam transisi energi. Mengingat, saat ini krisis iklim kian nyata.

"Perubahan iklim nyata, bukan mitos. Awareness harus dibangun mulai sekarang. Saya melihat semangat generasi muda yang mau terlibat dan mencari inovasi untuk transisi energi," kata Moeldoko melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 16 Oktober 2024.

Indonesia Future Network (IFN) mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas rekomendasi aksi kolaborasi dalam iklim dan energi. Pertemuan dilakukan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam paparannya, Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, menekankan pentingnya mendukung transisi energi. Menurut dia, transisi energi menuju net zero emission harus dilakukan untuk menjamin ketahanan energi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan memitigasi perubahan iklim.

"Ini adalah sebuah keniscayaan jika kita ingin sukses dan tumbuh di masa depan," ujar Rachmat.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Prof Eniya Listiani Dewi, menjelaskan pengembangan energi terbarukan adalah prioritas utama bagi masa depan energi Indonesia.

"Kami berupaya menciptakan sistem yang lebih efisien untuk mendukung investasi energi terbarukan, termasuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan biaya. Ini akan membuka jalan bagi energi yang lebih terjangkau dan berkelanjutan di Indonesia," ujar Eniya.

Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga, Hasintya Saraswati, menyampaikan bahwa pemuda harus menjadi bagian aktif dalam proses penanganan krisis iklim.

"Pemuda merupakah subjek penting dalam proses penanganan krisis iklim. Mereka juga merupakan generasi yang akan terdampak. Kami berharap melalui IFN ini pemuda dapat berperan aktif di dalam proses tersebut," ujar Hasintya.

Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil, menyampaikan krisis iklim adalah isu kompleks yang memerlukan sinergi antara inovasi dan regulasi. Dia berharap IFN menjadi jembatan dialog dan aksi nyata antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat.

Apa itu IFN?

IFN merupakan kolaborasi antara Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) dengan Pijar Foundation dan Perkumpulan Warga Muda.

IFN berupaya merespon berbagai tantangan nasional dan global. IFN hadir sebagai forum kolaboratif bulanan yang mempertemukan pemerintah, pemimpin muda, dan sektor swasta untuk merumuskan aksi-aksi solusi nyata.

Sebagai bagian dari forum, para peserta IFN menyusun Rencana Aksi Kolaborasi yang berfokus pada dekarbonisasi transportasi, akselerasi energi terbarukan, serta tata kelola maritim dan
karbon. IFN Future Energy and Climate diharapkan dapat menjadi titik awal bagi aksi-aksi iklim
dan energi yang lebih progresif dan inklusif.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Jakarta: Generasi Melek Politik (GMP) ingin memperkuat partisipasi generasi muda pada isu krisis iklim. Hal itu dilakukan dengan membuat Council of Gen Z (COGZ).

“Ini (COGZ) adalah inisiatif yang bertujuan menciptakan ruang partisipasi politik yang aman dan inklusif bagi anak muda," kata Executive Director GMP, Neildeva Despendya, melalui keterangan tertulis, Jumat, 4 Oktober 2024.

Neildeva mengatakan COGZ mengusung topik Kebijakan Krisis Iklim di Pemerintahan Baru: Indonesia Emas Atau Indonesia Cemas?. Sehingga, suara anak muda terhadap krisis iklim bisa diperhitungkan pembuat kebijakan.
"Memastikan bahwa suara mereka turut diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan, terutama krisis iklim," ungkap dia.

Baca juga: Mau Jadi Bagian dari Solusi Perubahan Iklim? Pilih 5 Jurusan Kuliah Ini!

Neildeva menyampaikan ruang beraspirasi Gen Z belum tersedia saat ini. Padahal, kelompok tersebut
menjadi bonus demografi dan terus memegang peram penting untuk masa depan bangsa.

“Padahal Gen Z adalah generasi yang akan menghadapi dampak langsung dari keputusan hari ini, termasuk di daerah kecil yang sering luput dari perhatian,”

COGZ mengusung topik Kebijakan Krisis Iklim di Pemerintahan Baru: Indonesia Emas Atau Indonesia Cemas?. COGZ mempertemukan 10 perwakilan Gen Z peserta terbaik Academia Politica, yang berasal dari berbagai daerah yakni Kalimantan, Bandung, Yogyakarta, Jabodetabek, dan Sulawesi.

Mereka secara langsung menyampaikan isu-isu daerah kepada tiga orang perwakilan pemerintah Prabowo-Gibran. Para perwakilan tersebut adalah Triana Krisandini Tandjung,
Gemintang Kejora Mallarangeng dan Faiz Arsyad.

Sementara itu, Triana Krisandini menanggapi soal kota berkelanjutan. Dia mengatakan,
masyarakat, NGO, perusahaan, dan pemerintah memiliki peran yang sama pentingnya dalam membangun kota yang ramah lingkungan.

“Misalnya dari segi perusahaan, diperlukan transparansi kegiatan industri seperti pencatatan dan pelaporan dampak iklim yang dikeluarkan untuk publik. Dengan demikian, pemerintah dapat membuat regulasi agar kegiatan industri dilakukan secara ramah lingkungan,” kata Triana.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

IDXChannel - Krisis iklim menciptakan ancaman bagi ketahanan pangan global. Director of Transformations and Institutional Relations of Bulog, Sonya Mamoriska, mengatakan krisis iklim sangat berdampak bagi pasokan beras dunia.

"Saat ini, produksi beras dihadapkan pada konferensi isu-isu yang berdampak luas pada masyarakat lokal dan sistem pangan global. Salah satu tantangan yang paling mendesak adalah perubahan iklim, pola cuaca yang tidak dapat diprediksi,” kata Sonya dalam acara Indonesia International Rice Conference di Nusa Dua, Bali, Kamis (19/9/2024).

Dia melanjutkan, meningkatnya suhu dan cuaca ekstrem memengaruhi hasil panen beras di seluruh dunia.

“Perubahan ini tidak hanya mengganggu sistem pertumbuhan, tetapi juga memperburuk kelangkaan air yang merupakan sumber daya penting untuk budi daya beras," kata dia.

Selain karena krisis iklim, industri beras juga disebut Sonya tengah bergulat dengan perangkap biologis, hama, penyakit, dan spesies invasif yang semakin masif dan sulit ditangani. Hal ini jelas menambah beban bagi petani yang sudah kewalahan menghadapi tekanan ekonomi.

Lebih jauh lagi, gangguan rantai pasokan global dalam beberapa tahun terakhir juga telah sukses menciptakan kerapuhan pada sistem pangan. Ini tidak lepas dari adanya ketegangan dan konflik geopolitik yang marak terjadi di sejumlah belahan dunia.

Sonya pun menyoroti akan pentingnya pendekatan yang tangguh dan adaptif terhadap produksi beras. Menurutnya, adaptasi dan inovasi adalah landasan untuk membangun ketahanan pangan di tengah situasi yang penuh dengan tantangan seperti sekarang ini.

"Adaptasi adalah tentang menjadi produktif. Kita harus mempersiapkannya dengan pandangan ke depan agar sistem kita menjadi lebih mudah. Misalnya, dengan pengelolaan air yang baik. Inovasi di sisi lain adalah kekuatan yang mendorong batas-batas dari apa yang mungkin. Ada tentang memanfaatkan teknologi mutakhir untuk produktivitas lebih baik," kata dia.

Di sisi lain, Sonya menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak dalam meningkatkan produksi beras. Dengan kolaborasi baik dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat yang kuat, dunia bisa berbagi pengetahuan dalam mencari solusi dari adanya krisis pangan.

(NIA DEVIYANA)

Lebih dari 200 perwakilan pemerintah, perusahaan swasta, organisasi masyarakat sipil, pemuda, serta lembaga filantropi iklim global dan regional di Asia Tenggara berkumpul di Forum Filantropi Iklim Asia Tenggara. Acara yang diselenggarakan oleh Bloomberg Philanthropies dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi ini merupakan bertujuan mempercepat solusi krisis iklim.

Acara yang merupakan kegiatan pendahuluan (pre-event) dari Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2024 ini membahas percepatan transisi Asia Tenggara menuju masa depan yang bersih, sehat, dan sejahtera. Forum ini juga mendorong aksi kolaboratif dan solusi inovatif yang berpusat pada masyarakat.

Ada beberapa lembaga yang terlibat sebagai mitra dalam penyelenggaraan forum ini, antara lain Asia Philanthropy Circle, Clean Air Asia, ClimateWorks Foundation, International Energy Agency (IEA), Rare, Tara Climate Foundation, dan ViriyaENB. Forum yang diselenggarakan selama satu hari ini menampilkan berbagai sesi dan diskusi yang difokuskan pada tiga isu iklim penting yang dihadapi Asia Tenggara, yakni transisi energi bersih, udara bersih, dan konservasi kelautan.

"Masa depan bumi ini seringkali digambarkan secara suram akibat dampak negatif dari krisis iklim. Namun, kita masih memiliki kesempatan emas untuk mencegah terjadinya situasi yang suram tersebut, dengan membangun kolaborasi di bidang pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan filantropi iklim," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam sambutannya, Rabu (4/9).

Menurutnya, Indonesia siap berada di garis depan dari upaya kolaboratif ini karena Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah untuk energi terbarukan guna mencapai target nol emisi bersih global.

Penasihat Khusus dan Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Perubahan Iklim Selwin Hart mengatakan kebutuhan terhadap aksi iklim tidak dapat dibesar-besarkan, terutama untuk kawasan yang dinamis dan memiliki kerentanan seperti Asia Tenggara.

"Tantangan yang dihadapi kawasan ini sudah cukup teridentifikasi dengan baik, yakni memerlukan kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta akses ke pembiayaan dan investasi yang terjangkau," ujar Hart.

Di sisi lain, peluang transisi energi, pembangunan masyarakat, serta ekonomi yang tahan iklim telah diketahui masyarakat. Peluang ini mencakup penciptaan lapangan kerja baru yang layak, udara bersih, serta keamanan dan kedaulatan energi. Hart menilai forum inovatif ini akan menjadi platform penting untuk memperkuat kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah dan non-pemerintah.

"Forum ini menjadi bukti komitmen dan tekad kolektif Asia Tenggara untuk menghadapi perubahan iklim secara langsung, dan Bloomberg Philanthropies bangga mendukung upaya-upaya ini," ujar Ailun Yang dari Bloomberg Philanthropies.

Dengan mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan, forum ini bukan hanya mendorong kolaborasi tetapi juga memicu inovasi untuk mengembangkan solusi iklim yang berkelanjutan dan berfokus pada komunitas.

Deputi Koordinator Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin, mengatakan kerja sama serta kolaboratif antarnegara merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim yang terjadi di dunia.

"Untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi di dunia, kita memerlukan pendekatan kolaboratif antara negara maju dan negara berkembang, tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. Kolaborasi bukanlah pilihan, melainkan keharusan,” ujar Rachmat dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, Jakarta, Jumat (06/09).

Rachmat mengatakan, Indonesia tidak dapat mencapai skala perubahan yang dibutuhkan dalam mengatasi perubahan iklim tanpa kolaborasi dan investasi dari negara-negara maju, riset dan teknologi yang dapat diakses, dan pendanaan yang menguntungkan negara-negara berkembang sekalipun.

Ia menilai pentingnya membawa narasi negara-negara berkembang. Pasalnya, semua pihak harus saling memahami untuk menciptakan kolaborasi,

"Jelas negara-negara berkembang lebih memahami isu ini, mereka memiliki lebih banyak akses ke teknologi, tetapi mungkin kurang memahami apa yang terjadi di tempat-tempat seperti Indonesia. Itulah sebabnya kami membawa diskusi penting ini lebih dekat ke rumah, di sini, di ISF di Jakarta,” ujarnya.

Rachmat mengatakan, telah dilaksanakan 5 (lima) plenary sections, 6 (enam) thematics, 3 (tiga) high level dialogues, 3 interactive mini-sessions serta 14 MOUs and partnerships pada pelaksanaan hari pertama ISF 2024. Dalam pelaksanaan ISF 2024 juga terjalin beberapa kolaborasi.

Menurutnya, transisi energi itu rumit dan membutuhkan waktu—tidak ada jalan pintas, oleh sebab itu Indonesia harus mengatasinya dari berbagai sudut pandang. Meskipun sains, teknologi, dan solusi yang Indonesia miliki saat ini mungkin tidak sempurna, semuanya sudah membuat perbedaan, dan akan terus berkembang.

Untuk menjaga momentum tersebut, Indonesia perlu berinvestasi lebih banyak dalam teknologi, penelitian dan pengembangan, infrastruktur energi, proyek hijau, dan yang terpenting, pada sumber daya manusia.

Selain itu, ia menekankan bahwa transisi ini bukan sekadar peluang untuk mengurangi perubahan iklim, namun juga merupakan kesempatan untuk mengamankan energi yang terjangkau dan mendorong pertumbuhan ekonomi—tanpa mengorbankan salah satunya.

Pasalnya, Setiap orang dan segala hal harus beradaptasi dengan kebijakan, struktur pembiayaan, praktik industri, dan perilaku konsumen semuanya perlu berkembang. Tantangan ini melampaui politik, dimana pemerintah perlu bekerja dengan masyarakat untuk menyebarkan pemahaman dan mendorong tindakan kolektif.

"Berkali-kali saya merasakan semangat kolaborasi terbuka, dan saya tetap berharap, bahkan optimis, bahwa bersama-sama kita dapat membangun dunia yang berkelanjutan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa krisis iklim merupakan masalah bersama sehingga perlu kerja sama dari semua pihak untuk mengatasinya.

Sri Mulyani menyampaikan, CO2 atau karbon dioksida merupakan benda tak berwujud dan tidak ada yurisdiksi sehingga hal ini menjadi tantangan global untuk mengurangi emisi karbon.

“Ini menyangkut sebuah tantangan global karena CO2 itu tidak punya KTP. Dia tidak ada KTP-nya, dia tidak ada jurisdiction-nya, tidak ada batasnya,” kata Sri Mulyani dalam agenda Indonesia Net-Zero Summit di Djakarta Theater, Sabtu (23/8/2024).

Menyadari hal itu, Sri Mulyani menyebut bahwa sejumlah negara mulai dan telah melakukan perdagangan karbon dalam rangka pemenuhan target emisi.

Dalam pembuatan pasar karbon, diakuinya tidak mudah mengingat CO2 tidak berwujud hingga tidak dapat dipegang. Menurutnya, perlu adanya kesepakatan antarnegara untuk membuat taksonomi karbon dan peraturan untuk membangun pertukaran karbon, di luar masalah pengukuran karbon itu sendiri.

“Nanti saya bilang kalau sudah bisa membuat market karbon Anda bisa jualan tuyul juga yang tidak berwujud,” kelakarnya.

Di sisi lain, dia mengajak generasi muda untuk bersama-sama memerangi emisi karbon dengan berbagai cara. Misalnya, dengan menyelesaikan masalah CO2 dari transportasi, melaksanakan pertanian yang rendah CO2 hingga memecahkan masalah emisi dengan energi terbarukan.

Selain itu, generasi muda juga dapat terlibat dalam perdagangan karbon, baik melalui market maupun non-market. Indonesia saat ini mulai menggunakan pasar karbon di Bursa Karbon.

Sementara untuk non-market, kata dia, Indonesia memiliki Badan Lingkungan Hidup dari sisi pembiayaan yang mengelola klaim pengurangan karbon.

“Jadi opsinya banyak sekali,” pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal, mengutip Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyebut bahwa umat manusia tengah dalam kondisi darurat iklim.

Dino menyampaikan, ada kemungkinan bahwa dunia dapat kalah dari ‘perang’ tersebut jika seluruh dunia lengah, lemah, atau malas bertarung dengan ancaman perubahan iklim.

“Ini bukan menakut-nakuti. Warning signs-nya sudah banyak,” kata Dino dalam Indonesia Net Zero Summit di Djakarta Theater, Sabtu (24/8/2024).

Dia mengungkapkan, krisis iklim telah menyebabkan bencana alam di sejumlah negara. Di Pakistan misalnya, telah terjadi banjir yang luar biasa sehingga hampir membuat negaranya bangkrut. Bencana banjir, kata Dino, bahkan tidak pernah disangka-sangka oleh masyarakat Pakistan.

Jerman dan Belgia juga mengalami bencana serupa di mana banjir telah menyengsarakan jutaan rakyat mereka. Kemudian Kanada, mengalami extreme heatwave, dan menelan korban jiwa.

Di Asia Tenggara sendiri baru-baru ini mengalami heatwave, terutama di Thailand dan Kamboja. Rakyat Australia juga dihadapkan dengan kebakaran hutan yang memporakporandakan ekonomi negara.

Yang lebih tidak terduga lagi, lanjutnya, adalah banjir di Arab Saudi. “Siapa yang pernah mikir bahwa di Arab Saudi, hujannya deras, apalagi banjir,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, rakyat di negara-negara Pasifik Selatan saat ini tidak dapat tidur nyenyak. Pasalnya, masyarakat di kawasan ini tahu jika suhu bumi naik hingga dua derajat ceclius, mereka adalah negara yang pertama yang akan tenggelam jika air laut naik.

“Jadi ini adalah malapetaka iklim yang real dan suatu proyeksi ke depan yang sangat ilmiah,” pungkasnya.

Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) akan mengadakan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) pada Sabtu, 24 Agustus 2024 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat. INZS merupakan sebuah konferensi iklim yang menjadi ruang pertemuan bersama bagi menteri, pejabat, diplomat, aktivis, selebriti, pemuda, masyarakat sipil, dan berbagai kalangan lainnya untuk membicarakan isu iklim, khususnya di Indonesia.

Pendiri FPCI Dino Patti Djalal mengatakan, inisiatif ini juga dimaksudkan untuk menghimpun dan mengukuhkan komitmen Indonesia dalam menyelamatkan masa depan bangsa dari krisis iklim.

Menurut Dino, tema dari acara INZS 2024 adalah “S.O.S. Neraka Bocor: Climate Avengers Assemble!”, dimana bertujuan untuk menyerukan darurat kondisi bumi yang suhunya semakin mendekati neraka (melewati titik kritis 1,5°C) dan menekankan pentingnya aksi nyata serta gotong royong dari para “Climate Avengers” untuk mencegah bencana dan kehancuran.

"Tema ini juga bertujuan untuk membuka mata bahwa solusi-solusi iklim, yang diibaratkan sebagai para Avengers, sebenarnya sudah ada di sekitar masyarakat dan hanya perlu diaktifkan untuk menyelamatkan umat manusia," kata Dino, Jumat (23/8/24).

INZS adalah program tahunan FPCI yang bekerja sama dengan lebih dari 100 organisasi dan komunitas yang fokus pada gerakan perubahan iklim. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2021, konferensi ini telah menjadi wadah untuk diskusi mendalam tentang berbagai tantangan perubahan iklim dan lingkungan di Indonesia.

Tahun ini, sejumlah topik menarik akan dibahas dalam konferensi sehari penuh ini, termasuk:
1. Dari Ambisi Jadi Aksi: Strategi Iklim Menuju Indonesia Emas 2045!
2. Can We Get Serious Now? Percepat Transisi Energi Terbarukan Sekarang!
3. Mampukah Indonesia Mendanai Jalan Keluar dari Krisis Iklim?
4. Surga yang Terancam atau Terlindungi?: Kekayaan Alam Indonesia sebagai Solusi Iklim
5. Walking the Talk: Siapa Negara-Negara yang Paling Juara Melakukan Aksi Melawan Perubahan Iklim?
6. Pricing Carbon Right: Mau Dibawa ke Mana Kebijakan Emisi Karbon Kita?
7. Malapetaka Dimana-mana: Memahami Dampak Krisis Iklim Bagi Kita Semua
8. Teknologi Hijau yang Dapat Menyelamatkan Umat Manusia
9. Indonesia di Tengah Pertarungan Geopolitik Perubahan Iklim
10. People, Planet, Profit: Mengubah Mindset Pengusaha Indonesia untuk Sukses Bersaing dalam Era Ekonomi Hijau

INZS juga merupakan acara puncak yang mengumpulkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk berdiskusi dan membangun komitmen bersama dalam mencapai target net-zero emissions di Indonesia pada tahun 2050.

Sesi-sesi diskusi akan diisi oleh deretan pembicara terkemuka, antara lain:
● Prof. Mari Elka Pangestu
● Alue Dohong, Ph.D.
● Pahala Nugraha Mansury
● Budisatrio Djiwandono
● Ridwan Kamil
● Arcandra Tahar
● Dr. Dino Patti Djalal
● Mikha Tambayong Mahenra
● Abigail Limuria
● Nadine Chandrawinata
● Fabby Tumiwa
● Tiza Mafira
● Gita Syahrani
● Agus Sari
● Anindya N. Bakrie
● Dr. Ridha Wirakusumah
● Shinta W. Kamdani
● Rachmat Kaimuddin
● Dr. Nani Hendiarti
● Prof. Eniya Listiani Dewi
● Innandya Kusumawardhani
● Nadia Hadad
● Laetania Belai Djandam

Bersamaan dengan kegiatan INZS 2024, FPCI bersama dengan komunitas dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perubahan iklim dan lingkungan menganugerahkan penghargaan “Climate Hero Award” kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI).

Penghargaan ini diberikan setiap tahun kepada individu yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperjuangkan agenda iklim Indonesia. Tahun lalu, “Climate Hero Award” dianugerahkan kepada Prof. Emil Salim.

FPCI dan komunitas iklim mengapresiasi kepemimpinan Ibu Sri Mulyani dalam mendorong isu dekarbonisasi dan pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Ibu Sri Mulyani tokoh pemerintah pertama yang mengangkat ancaman perubahan iklim sebagai tantangan yang lebih besar daripada pandemi COVID-19 dan berperan besar membentuk kebijakan yang telah memperkuat tata kelola finansial Indonesia dalam transisi menuju net-zero.

Hal ini termasuk upayanya dalam menerbitkan pajak karbon, membangun pasar karbon, serta mewujudkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform di Indonesia, dan partisipasi aktif beliau dalam berbagai platform internasional, termasuk pada Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (Coalition of Finance Ministers for Climate Action), untuk menggalang dukungan pendanaan transisi iklim nasional.

Untuk dapat menghadiri acara INZS 2024 ini, bisa langsung mendaftar melalui link berikut https://www.fpciclimate.org/.

KOMPAS.com - World Meteorological Organization (WMO) mengonfirmasi bahwa pada 2023 adalah tahun terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah dengan suhu rata-rata global mencapai 1,45 derajat Celsius di atas tingkat sebelum revolusi industri.

Menanggapi krisis iklim mendesak itu, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 2022 Indonesia dan Jepang telah mengambil langkah maju dengan memprakarsai Asia Zero Emission Community (AZEC).

AZEC merupakan hasil inisiatif bersama dari negara-negara mitra yang berkolaborasi dalam mencari solusi untuk mengatasi krisis iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembentukan AZEC bertujuan mencapai netralitas karbon melalui transisi energi praktis yang disesuaikan dengan keadaan unik masing-masing negara.

“Kami mendorong kerja sama berdasarkan konsep ‘satu tujuan, berbagai jalur’ dengan mengakui beragamnya struktur industri, konteks sosial, geografi, dan tahapan pembangunan di antara negara-negara mitra,” jelasnya dalam 2nd Ministerial Meeting AZEC, di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Adapun kawasan Asia Tenggara (ASEAN) diproyeksikan akan tetap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi global dengan kebutuhan energi yang terus tumbuh.

Pada 2019, permintaan energi akhir di ASEAN mencapai 448 juta ton dan 47 persen dari suplai energi tersebut berasal dari minyak bumi.

Sementara itu, pada 2050, di bawah skenario bisnis seperti biasa, kontribusi minyak bumi diperkirakan akan mencapai sekitar 32 persen dari total pasokan energi primer, diikuti batu bara sebesar 29 persen.

Akan tetapi, hal tersebut dapat diantisipasi dengan diimplementasikannya proyek-proyek transisi energi rendah karbon yang diproyeksikan dapat mengurangi penggunaan bahan bakar berbasis fosil secara drastis hingga 21,6 persen pada konsumsi energi final pada 2050.

Menko Airlangga mengatakan, untuk membantu mewujudkan hal itu, AZEC sebagai platform kolaboratif berperan signifikan untuk mempercepat proses transisi energi di Indonesia.

“Transisi energi dilakukan sembari mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan ketahanan energi, dengan memfasilitasi investasi swasta pada proyek-proyek transisi energi rendah karbon,” tuturnya melansir ekon.go.id.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan tiga usulan inisiatif untuk mencapai nol emisi karbon pada masa depan.

Pertama, mengembangkan sistem energi bersih terpadu dengan meningkatkan konektivitas jaringan listrik regional untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan.

Kedua, mentransformasikan sektor transportasi dengan tujuan merevolusi mobilitas melalui pengembangan kendaraan generasi mendatang dan bahan bakar berkelanjutan.

Ketiga, mempromosikan efisiensi energi di semua sektor dengan mendorong pengurangan konsumsi energi yang signifikan dengan berfokus pada proses industri, sistem bangunan, dan produk konsumen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dampak perubahan iklim semakin nyata dan menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia serta planet bumi. Kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, dan semakin intensnya bencana hidrometeorologi, menjadi beberapa dampak dari perubahan iklim yang dirasakan manusia di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia.

Memerangi perubahan iklim tak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan aksi bersama untuk memitigasi serta beradaptasi terhadap perubahan iklim. Di sinilah lembaga filantropi memegang peranan krusial. Filantropi dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bersama-sama merawat bumi demi mengatasi perubahan iklim.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang pengamatan instrumental. Anomali suhu rata-rata global mencapai 1,40 derajat Celsius di atas zaman pra industri. Angka ini nyaris menyentuh batas yang disepakati dalam Paris Agreement tahun 2015 bahwa dunia harus menahan laju pemanasan global pada angka 1,5 derajat Celsius.

Tahun ini, berbagai lembaga iklim di dunia telah merilis laporan bahwa dunia terus mencatatkan rekor suhu panas. Tahun 2024 bahkan diprediksi akan menjadi tahun terpanas, melampaui kondisi tahun lalu.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati belum lama ini menegaskan, rekor iklim yang terjadi bukanlah kejadian acak atau kebetulan. "Melainkan tanda-tanda jelas dari pola yang lebih besar dan lebih mengkhawatirkan, yaitu perubahan iklim yang semakin nyata. Perlu langkah atau gerak bersama dari seluruh komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah, untuk bersama-sama melakukan aksi mitigasi perubahan iklim," kata Dwikorita.

Kontribusi masyarakat dalam memerangi perubahan iklim memang sangat dibutuhkan. Apalagi, kemampuan pemerintah dalam mendanai program perubahan iklim masih terbatas.

Dalam kurun waktu 2020-2022, rata-rata alokasi anggaran dalam APBN untuk program perubahan iklim sekitar Rp 37,9 triliun. Menurut Bank Dunia, jumlah itu masih sangat kecil. Indonesia membutuhkan anggaran setidaknya sebesar Rp 266,3 triliun dalam setahun hingga 2030 untuk mencapai target-target iklim.

Meski keberadaan filantropi belum bisa menutup celah pendanaan yang begitu besar tersebut, tapi setidaknya filantropi dapat membantu pemerintah dalam merawat lingkungan.

Organisasi Wahana Lingkungan (Walhi) mengatakan, peran filantropi sangat penting bagi Indonesia dalam menekan dampak perubahan iklim. Walhi mengungkapkan, krisis iklim telah menenggelamkan desa-desa pesisir di Indonesia. Setiap tahun, 1 hektare tanah hilang di sepanjang kawasan pesisir Demak, Jawa Tengah, akibat meningkatnya permukaan air laut.

Desa pesisir tenggelam...(halaman berikutnya)

Pada masa yang akan datang, Walhi memperkirakan lebih dari 12 ribu desa pesisir di Indonesia akan terancam tenggelam akibat kenaikan air laut yang disebabkan oleh krisis iklim. Sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, WALHI mencatat sebanyak 5.416 desa pesisir yang tenggelam karena banjir rob.

Dalam jangka panjang, dampak buruk krisis iklim akan memaksa lebih dari 23 juta orang masyarakat pesisir harus mengungsi dari kampung halamannya pada tahun 2050 mereka dinamakan pengungsi iklim.

Dampak mengerikan perubahan iklim yang semakin terasa memperkuat upaya lembaga-lembaga filantropi untuk menanggulangi krisis iklim. Perhimpunan Filantropi Indonesia mengatakan terdapat empat tema yang menjadi prioritas lembaga filantropi di Indonesia, salah satunya adalah iklim atau lingkungan.

Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia Rizal Algamar mengatakan saat ini semakin banyak lembaga Filantropi yang berfokus pada lingkungan. Rizal mengatakan Perhimpunan Filantropi Indonesia juga memiliki klaster perubahan iklim.

"Anggota kami ada yang bergerak di isu perubahan iklim. kami punya klaster terkait perubahan iklim," kata Riza di sela peluncuran Indonesia Philanthropy Outlook 2024 pada awal Juli.

Ia mengatakan fokus isu perubahan iklim di lembaga-lembaga filantropi yang bergabung dengan Filantropi Indonesia bermacam-macam. Ada yang bergerak di bidang konservasi, restorasi, plastik, pemberdayaan dan lain-lain. "Di Indonesia Philanthropy Outlook 2024 isu perubahan iklim menjadi isu paling banyak (dijadikan prioritas), di urutan keempat," katanya.

Menurutnya, kesadaran masyarakat pada isu-isu perubahan iklim semakin kuat. "Sekarang kita tinggal bagaimana menyelaraskan dengan strategi pemerintah, sehingga filantropi dapat turut serta mendorong isu-isu strategis," katanya.

Menurutnya, dampak perubahan iklim yang mendorong banyak lembaga filantropi mulai bergerak ke isu tersebut. "Saya rasa kita semua merasakan dampak perubahan iklim, dari segi intensitas cuaca, kalau panas semakin panas kalau hujan semakin singkat intensitasnya juga semakin kuat," katanya.

Anggota Perhimpunan Filantropi Indonesia dan sebagai lembaga yang turut dalam pembangunan bangsa, Dompet Dhuafa, terlibat dalam banyak hal yang salah satunya mengenai penanganan bencana iklim. Deputi Direktur 1 Program Sosial Budaya Dompet Dhuafa, Juperta Panji Utama mengatakan hal yang bisa dilakukan Dompet Dhuafa sebagai lembaga filantropi adalah mengajak seluruh stakeholder menyadari bencana perubahan iklim.

"Itu yang paling awal, mengedukasi masyarakat bahwa perubahan iklim bukan semata-mata teori atau apa, memang ada bencana ini, poin pokoknya adalah perubahan iklim disebabkan karena alam, bahwa manusia sebagai penghuni alam semesta ini berkontribusi dalam peristiwa bencana alam," kata Panji.

Selama ini, kata Panji, Dompet Dhuafa sudah melakukan penetrasi melalui edukasi tentang bahaya perubahan iklim dan bagaimana cara mencegahnya. Dompet Dhuafa mencoba memberi contoh, meski belum dalam skala sebesar yang dibayangkan masyarakat.

Panji mengungkapkan, ada beberapa program lingkungan yang dijalankan Disaster Management Center Dompet Dhuafa, antara lain, Brand Audit Plastic Waste 11 Provinsi - Voluntrip Waste Summit 2023, Kampanye Aktivasi Edukasi Mengenai Lingkungan di Sosial Media, Sekolah, Kampus (DMC Goes to Campus, Waste Management Ternate, Maluku Utara, Green Office DMC Dompet Dhuafa, dan Kurban Tanpa Plastik.

Dompet Dhuafa juga bekerja sama dengan Wahana Lingkungan (Walhi) dalam program Intervensi di wilayah pesisir utara pulau Jawa. Panji mengatakan pesisir utara Jawa merupakan tahapan awal dan bergeser pelan-pelan ke wilayah pesisir lainnya.

Kerja sama ini mencakup Advokasi Lingkungan Hidup, mendapatkan dukungan publik (donasi, bibit, dan yang bersifat barang), penguatan informasi dan edukasi mengenai krisis iklim, deforestasi, konservasi alam dan mitigasi bencana, mitigasi dan adaptasi krisis iklim.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional Zenzi Suhadi mengatakan sebelum membahas dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi perubahan iklim, harus ada kepastian status dana bantuan negara-negara maju pada negara-negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim. Menurutnya, dana perubahan iklim itu seharusnya dana tanggung jawab negara-negara industri yang menjadi pemicu pelepasan emisi di era emisi menjadi signifikan.

"Mereka harus bertanggung jawab untuk itu, mendukung negara-negara selatan untuk mengatasi kerugian dan kerusakan perubahan iklim, membantu negara-negara selatan untuk memitigasi dan membantu manusia negara selatan untuk beradaptasi pada perubahan iklim," katanya.

Ia mengatakan bila tidak ada kepastian status bantuan tersebut maka dana yang dikeluarkan negara-negara industri atau maju, justru akan meningkatkan krisis iklim karena akan didorong untuk membiayai solusi-solusi palsu dan menyembunyikan penyebab perubahan iklim yang sesungguhnya.