Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendirikan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) pada 25 November 2014. Adapun dana pensiun (dapen) tersebut dibentuk OJK untuk kepentingan pegawai OJK dan memperoleh pengesahan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-147/D.05/2014.

Mengenai pembentukan Dapen OJK, Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky berpendapat sebagai institusi negara pemberi kerja yang terpisah dari APBN (BUMN, BI, OJK, LPS), maka juga perlu mengelola dana pensiun para pegawai. Dia bilang ada model membentuk institusi dapen sendiri, ada juga yang menjadi peserta dari dapen pihak ketiga. Dalam hal itu, dia bilang BUMN besar, BI, dan OJK memilih membentuk sendiri dapen.

Terkait Dapen OJK, Yanuar berpendapat OJK yang membentuk dapen sendiri tentu berpotensi menimbulkan conflict of interest atau konflik kepentingan.

"Untuk kasus OJK, tentu ada konflik kepentingan. Sebab, pengawas dan regulator dana pensiun juga peserta dari Dapen OJK," ucapnya kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Yanuar menyebut karena anti konflik kepentingan adalah masalah prinsip dasar di industri keuangan, maka seharusnya OJK tidak memiliki dapen. Dia menganggap seharusnya OJK menyalurkan pengelolaan dapen para pegawai ke pihak ketiga.

"Prinsip konflik kepentingan adalah dasar tata kelola industri keuangan dan OJK merupakan pengawas industri keuangan. Kalau dapen BI, BI itu bukan pengawas maupun otoritas dapen," kata Yanuar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno menjelaskan bagaimana cara menilai ketahanan kelolaan dana sebuah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk skema Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Budi menjelaskan untuk DPPK Program Pensiun Manfaat Pasti atau PPMP indikasi ketahanan kelolaan dananya adalah dapat dilihat dari Rasio Kecukupan Dana (RKD). Semakin tinggi rasio, akan menunjukkan semakin tinggi kualitas pendanaan yang dilakukan oleh dana pensiun.

Sementara itu, ketahanan Dapen PPIP dapat diukur melalui kinerja portofolio investasi dan pengelolaan risiko.

"Sebagai PPIP, fokus utama lebih pada pertumbuhan aset dan hasil investasi untuk setiap peserta, di mana risiko investasi ditanggung oleh peserta, bukan oleh pendiri," kata Budi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Merujuk data terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total investasi yang dilakukan DPPK PPMP per Agustus 2024 ini menunjukkan pertumbuhan baik secara year-on-year (yoy) maupun month-to-month (mtm). Nilainya adalah sebesar Rp47,47 triliun, naik 5,9% yoy atau tumbuh 0,8% mtm.

Sejalan dengan pertumbuhan investasi yang dilakukan, nilai aset neto DPPK PPIP per Agustus 2024 juga naik 6,1% yoy atau 1,1% mtm menjadi Rp48,35 triliun.

"Sejauh ini, berdasarkan data dari OJK, Dapen PPIP mampu menjaga pertumbuhan aset dengan melakukan investasi yang terdiversifikasi, seperti di instrumen obligasi pemerintah, deposito, dan ekuitas, yang diatur sesuai dengan kebijakan investasi yang dapat memberikan hasil yang stabil dan menguntungkan," jelasnya.

Untuk menjaga dana kelolaan para peserta tetap aman dan sehat, Budi mengatakan Dapen pengelola PPIP terus beradaptasi dengan instrumen investasi yang dapat memberikan imbal hasil lebih baik tanpa meningkatkan risiko signifikan.

"Dengan tidak terpapar risiko besar dari instrumen berisiko tinggi, Dapen PPIP dapat menjaga stabilitas dana kelolaan peserta dalam jangka panjang," pungkasnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan baru terkait dana pensiun, di mana mulai Oktober 2024, dana pensiun tidak dapat dicairkan sebelum peserta mencapai usia kepesertaan minimal 10 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono menerangkan bahwa peserta wajib memilih perusahaan asuransi jiwa untuk membeli Produk Anuitas, apabila 80% saldo Manfaat Pensiun Peserta lebih dari Rp 500 juta setelah memperhitungkan PPh 21.

Produk anuitas ini, lanjut Ogi, adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, serta kepada janda/duda atau anak, untuk jangka waktu tertentu atau secara berkala.

Produk Anuitas tersebut nantinya akan menjadi sumber pendapatan utama bagi penerima dana pensiun di masa depan.

Ogi juga menyatakan bahwa peserta PPIP yang pensiun harus mengalihkan 80% dari saldo manfaatnya ke program anuitas. Namun, jika pendapatan berada di bawah pertumbuhan yang ditentukan, dana tersebut dapat diambil secara tunai.

Ia menegaskan bahwa mulai Oktober, pencairan atau surrender anuitas tidak boleh dilakukan sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun.

Lebih jauh, Ogi mengungkapkan bahwa pencairan anuitas yang sering dilakukan sebelum waktunya menjadi salah satu alasan mengapa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan 80% dari dana yang ada harus digunakan untuk membeli produk anuitas.

“inilah yang membuat statistik dana pensiun dari DPPK itu tidak pernah naik, karena begitu dananya masuk, keluar dari Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) masuk anuitas, dan dicairkannya hanya kurang dari sebulan. Walaupun kena penalty yang cukup besar,” ujarnya.

Ogi juga menilai bahwa praktik ini tidak sejalan dengan tujuan utama program pensiun. Menurutnya, jika dana pensiun dicairkan terlalu cepat melalui produk anuitas yang bisa dicairkan bertahap, hal ini mengurangi manfaat dari program pensiun itu sendiri.

“Dana pensiun seharusnya memberikan manfaat setelah masa pensiun, bukan diambil sebelumnya. Jika diambil lebih awal, itu hanya menjadi tabungan biasa, bukan program pensiun. Ini perlu dijelaskan dengan baik kepada peserta,” tegas Ogi.

Untuk memastikan tujuan dan manfaat dari program pensiun tercapai, OJK akan menerapkan aturan bahwa pencairan dana pensiun tidak dapat dilakukan sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun.

Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) Pusat meminta kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membayarkan kewajibannya sebesar Rp 371 miliar kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya.

Permintaan ini diadukan langsung oleh Ketua PPJ Pusat, De Yong Adrian dalam audiensi Bersama Komisi VI DPR RI. Adapun jumlah tersebut merupakan kewajiban dana pensiun untuk sekitar 2.300 pensiunan.

"Kami sangat mengharapkan pimpinan rapat dan Komisi VI, kami memohon bantuan agar permasalahan ini mendapat perhatian khusus karena menyangkut kelanjutan hidup 7.000 orang," kata De Yong, di Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Permintaan ini menyusul rencana pembubaran dan likuidasi Jiwasraya pada akhir tahun 2024 ini. De Yong mengatakan, pihaknya belum mendapatkan gambaran pasti atas kelanjutan membayarkan uang pensiun bulanannya jika sampai DPPK Jiwasraya juga ikut dibubarkan.

Menurutnya, saat ini Jiwasraya dalam keadaan defisit pendanaan atau insolven. Defisit pendanaan DPPK Jiwasraya berdasarkan Laporan Aktuaris untuk Valuasi Aktuaria per 31 Desember 2023 mencapai Rp 371 miliar.

Defisit ini terjadi ketika kewajiban aktuaria (manfaat pensiun sekarang dan yang akan datang) melebihi kekayaan dana pensiun. Ketika dana pensiun mengalami defisit pendanaan, sesuai ketentuan perundang-undangan pemberi kerja wajib memberikan iuran tambahan untuk memenuhi pendanaan.

Apabíla sampai dengan akhir tahun 2024 Jiwasraya selaku pendiri DPPK Jiwasraya atau pemberi kerja tidak memberikan iuran tambahan untuk memenuhi defisit pendanaan, sudah dapat dipastikan defisit pendanaan 2024 bisa terjadi perubahan yang signifikan dibandingkan tahun 2023.

Apabila defisit pendanaan DPPK Jiwasraya tidak dibayar Jiwasraya sampai akhir tahun 2024, maka kemampuan likuiditas DPPK Jiwasraya untuk membayar uang pensiun bulanan kepada para pensiunan diperkirakan hanya sampai dengan bulan Mei 2025. Dengan demikian pada bulan Juni 2025 para pensiunan tidak lagi mendapatkan uang pensiun. Karena itulah, ia meminta agar kewajiban itu dilunasi sekaligus.

"Jika DPPK Jiwasraya dilikuidasi dan manfaat pensiun dibayarkan sekaligus, maka manfaat yang diterima pensiunan sebesar nilai tunai rasio solvabilitas 100%. Jadi seandainya tak dibayarkan berupa kelanjutan manfaat bulanan seumur hidup karena perusahaan dilikuidasi. Maka pembayaran sekaligus kami minta 100% dari kewajiban solvabilitas yaitu sebesar Rp 371,7 miliar yang belum dibayarkan pemberi kerja," paparnya.

Lebih lanjut, De Yong pun bercerita, pada halal bi halal tahun 2022 pihaknya pernah dijanjikan oleh perusahaan untuk dibayarkan sebesar Rp 132 miliar dengan skema cicilan. Namun hingga saat ini, rencana tersebut tak ada kelanjutannya. Oleh karena itu, kalau diakumulasikan hingga saat ini, total yang belum dibayarkan mencapai Rp 371 miliar.

"Jadi intinya kami sebenarnya hanya menuntut haknya kita agar manfaat bulanan yang diterima oleh para pensiun itu kan bisa dibayarkan," ujar De Yong, ditemui usai audiensi.

"Yang kedua, kalau seandainya pemberi kerjanya misalnya akan dilikuidasi, yang akan tentunya dana pensiunnya juga terlikuidasi, sebelum dilikuidasi penuhilah dulu kewajibannya. Sehingga para pensiunan itu dia bisa terjamin manfaatnya, atau kalau dia dibayarkan sekaligus sesuai dengan haknya mereka," sambungnya.

De Yong menambahkan, para pensiunan pekerja ini memiliki penghasilan yang tidak besar. Kalau diperhitungkan, rata-ratanya mencapai Rp 1,3 juta per bulan per orang. Bahkan, ada yang pensiunannya hanya sebesar Rp 350 ribu.

"Memang yang paling banyak itu di bawah 500 ribu sih, karena kan gaji pensiun zaman dulu kan nggak besar," katanya.