Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mengeluarkan Rp 750 miliar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pengobatan kelainan tiroid sepanjang tahun 2023. Pernyataan ini disampaikan Dante dalam acara Konferensi Pers Peluncuran White Paper Tiroid dan diskusi di Jakarta Selatan.

"Klaim JKN untuk layanan tiroid mencapai Rp 750 miliar di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa kelainan tiroid perlu lebih diidentifikasi," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Dante menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan ultrasonografi (USG), sekitar 70 persen populasi Indonesia memiliki benjolan pada kelenjar tiroid. "Kira-kira 70 persen dari populasi ada benjolan di tiroidnya, jika di-skrining dengan USG," tambahnya.

Pada pemeriksaan cadaver, ditemukan pula sekitar 50 persen kasus dengan benjolan tiroid. Dari temuan tersebut, sekitar 5 persen menunjukkan gejala keganasan atau potensi menjadi kanker.

Namun, masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang kelainan tiroid dan dampaknya. Tidak jarang, gejala tiroid yang dirasakan disalahartikan sebagai penyakit lain, seperti gangguan jantung. Misalnya, pasien dengan gejala deg-degan yang sebenarnya disebabkan oleh hipertiroid kerap mengira mereka mengalami masalah jantung.

Selain itu, Dante juga menambahkan bahwa gejala hipotiroid yang meliputi obesitas, lemas, kurangnya aktivitas fisik, serta gangguan pertumbuhan pada anak sering kali tidak disadari sebagai masalah tiroid. "Literasi masyarakat tentang hipotiroid, hipertiroid, dan benjolan tiroid masih rendah," ujarnya.

Untuk menekan biaya pengobatan, pemerintah berencana meluncurkan program skrining tiroid gratis yang akan diberikan kepada balita setiap tahun saat ulang tahun mereka, mulai 2025. Skrining ini menjadi bagian dari program skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan deteksi dini kelainan tiroid.

Inilah Transformasi Sistem Kesehatan Di Era Jokowi Untuk Layanan Kesehatan Masyarakat

JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memperkuat kesiapan dan kesiagaan sistem kesehatan nasional melalui transformasi sistem kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, Kemenkes tengah menjalankan transformasi sistem kesehatan. "Program transformasi kesehatan merupakan sebuah inisiasi yang dilakukan oleh Kemenkes untuk melakukan kegiatan transformasi kesehatan yang mencakup enam jenis transformasi, seperti: transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan," katanya kepada Tim Jelajah Ekonomi KONTAN, belum lama ini.

Pertama, transformasi layanan primer, mencakup penguatan kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan. Adapun program-program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pendekatan berbasis siklus hidup, penguatan layanan primer melalui integrasi layanan primer.

Kedua, transformasi layanan rujukan, yakni peningkatan infrastruktur kesehatan, pembangunan RS baru, pemenuhan alat kesehatan, inovasi pelayanan seperti pelayanan bedah robotik, jejaring rujukan KJSU-KIA.

Ketiga, transformasi ketahanan kesehatan adalah penguatan sistem deteksi dini dan respon cepat. "Dalam transformasi ini dijalankan sistem pelaporan dan informasi secara digital, mekanisme respon cepat untuk menghadapi wabah atau kejadian luar biasa," papar dante.

Keempat, transformasi pembiayaan kesehatan. Menurut Wamenkes, dalam transformasi ini terkait kolaborasi dan sinergi dengan lembaga lain. Kemudian, sinergi perencanaan program dan anggaran bidang kesehatan dengan berbagai lembaga, baik di tingkat nasional (Rencana Induk Bidang Kesehatan) maupun internasional.

Kelima, transformasi SDM kesehatan guna peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan. Dalam tahap ini, Kemenkes memproyeksikan peningkatan jumlah dan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan, termasuk berbagai kesempatan fellowship dan pemberian beasiswa.

Keenam, transformasi teknologi kesehatan dengan fokus pada pengembangan teknologi kesehatan. Dante menuturkan, transformasi teknologi kesehatan di antaranya penggunaan sistem informasi kesehatan nasional, pengembangan rekam medis elektronik, telemedicine, dan teknologi kesehatan lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan kesehatan.

"Transformasi kesehatan yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat dilanjutkan sehingga menjadi program-program kesehatan berkelanjutan," tandas wamenkes.

Di samping itu, Kemenkes juga melaksanakan transformasikesehatanyang ditujukan untuk percepatan pencapaian target pembangunan nasional demi mewujudkan generasi unggul. Untuk itu, Kemenkes memperkuat transformasi layanan primer yang mana alih fokus dari mengobati penyakit menjadi upaya promotif preventif, melalui:

Pertama, revitalisasi 10.000 Puskesmas, 85.000 Pustu, dan 300.000 posyandu. Kedua, Skrining Antenatal Care (ANC) 6x pada ibu hamil sudah mencapai 62,2%, dimana 7.475 Puskesmas sudah mampu memberikan pelayanan pemeriksaan dengan USG dan ~2,8 juta Ibu Hamil telah diperiksa USG di Puskesmas

Ketiga, pemantauan pertumbuhan balita mencapai 72,9% diikuti dengan ~300 ribu Posyandu sudah dilengkapi Antropometri Kit pada tahun 2023 dan 91% nakes di Puskesmas sudah dilakukan pelatihan penggunaan kit tersebut.

Keempat, memperluas imunisasi rutin dari 11 menjadi 14 antigen. Kelima, program skrining untuk 14 penyakit penyebab kematian tertinggi. Keenam, melatih dan bekerja sama dengan 3 juta kader. Ketujuh, pengembangan Sarana edukasi dan promosi kesehatan sebanyak 152 Perangkat Ajar Kesehatan Untuk Sekolah (Paud s.d. SMA) telah selesai dan 8.260 sekolah telah mengunduhnya

Kemenkes melaksanakan transformasi layanan rujukan melalui, pembangunan infrastruktur & sarpras untuk 8 RSUD Pratama di 6 Provinsi (Bengkulu, Riau, Lampung, Kalteng, NTT, dan Maluku Utara) dan 5 RS UPT Vertikal Kemenkes di 5 provinsi (Jawa Timur, NTT, Sulsel, Kaltim- IKN, dan Papua) untuk peningkatan akses layanan rujukan. Kemudian, menyediakan 234 alat kesehatan bagi 109 RS di seluruh Indonesia melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,4 triliun. Ditargetkan hingga tahun 2027 sudah tersedia alat kesehatan bagi penanganan KJSU di 514 kabupaten/ kota, 34 provinsi dan 24 RS pusat.

Sementara pada transformasi sistem ketahanan kesehatan fokus pada prioritas industri kesehatan dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015–2035, dengan target alat kesehatan dan produk farmasi impor akan berkurang hingga 75% pada tahun 2025, proses perizinan pengembangan dan produksi sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri dipermudah antara lain melalui sistem online single submission (OSS) yang dimiliki pemerintah.

Dalam hal ini, progres capaian kemandirian obat, vaksin, dan alkes per triwulan I 2024 sudah menunjukkan hasil, akan dipercepat pencapaian target 2024, yaitu: 8 dari 10 bahan baku obat (BBO) sudah diproduksi di dalam negeri dengan fasilitasi change source untuk meningkatkan penggunaan BBO dalam negeri. Selanjutnya, progress pengembangan fitofarmaka sebagai fokus produk natural seperti ekstrak herba seledri hingga ekstrak daun gandarusa sudah sesuai target.

"Yang mana 10 dari 14 antigen vaksin program sudah diproduksi di dalam negeri. Selain itu, satu vaksin baru yaitu berbasis platform m-RNA telah diproduksi sedangkan vaksin berbasis platform viral vector sedang dalam tahap pengembangan," ungkap Dante.

Dalam transformasi sistem pembiayaan kesehatan, Kemenkes memastikan alokasi pembiayaan yang adil serta pemanfaatan belanja kesehatan yang efektif dan efisien. "Saat ini sedang dikembangkan skema koordinasi manfaat asuransi kesehatan sehingga pasien dapat memanfaatkan asuransi swasta yang dimilikinya untuk melengkapi manfaat yang diperoleh dari BPJS Kesehatan," papar Dante.

Di sisi lain, peningkatan Kualitas Layanan Peserta JKN dengan Permenkes 3/2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dimana saat ini sedang dilakukan review berkala standar tarif (2 tahunan) dengan target launching pada 25 Juli 2025.

"Ada empat program prioritas untuk mendukung transformasi pembiayaan kesehatan, yaitu National Health Account (NHA), Health Technology Assessment (HTA), Konsolidasi Pembiayaan Kesehatan, dan Annual Review Tariff," sebut Wamenkes.

Alhasil, sejak tahun 2021 telah terdapat delapan topik HTA (health technology assessment), empat Topik telah selesai dikaji, dan empat topik masih lanjut berproses di tahun 2024.

Dalam transformasi SDM kesehatan, capaiannya pada 6 Mei 2024 Kemenkes menginisiasi Rumah Sakit Pendidikan (hospital based) untuk meningkatkan ketersediaan dokter spesialis, bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Adapun dalam pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Fasyankes tercatat 96,4% Puskesmas kini dengan dokter. Sebanyak 56,4% Puskesmas telah lengkap sembilan jenis tenaga kesehatannya yang terdiri dari dokter, dokter gigi, farmasi, kesmas, kesling, gizi, ATLM, perawat, bidan.

Selanjutnya, 62,5% RSUD lengkap dengan tujuh jenis dokter spesialis terdiri atas Spesialis Anestesi, Bedah, Obgyn, Anak, Penyakit Dalam, Patologi Klinik, Radiologi.

Kemenkes juga melakukan penugasan khusus 4.707 tenaga kesehatan di Puskesmas DTPK/DBK, pendayagunaan 2.670 dokter spesialis di RSUD & Rumah Sakit Pemerintah, dibuka 166.595 formasi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan 126.006 dinyatakan Lulus diikuti dengan pemberian program Beasiswa Kemenkes bagi tenaga kesehatan, serta pemerataan layanan melalui beasiswa afirmasi, penugasan khusus, beasiswa PPDS/PPDGS dan beasiswa dari LPDP dan Kemenkes pada tahun 2023 sebanyak 2.835 orang

Dalam transformasi teknologi kesehatan, Kemenkes mengembangkan, dua program besar, yakni Satu Sehat yang saat ini sudah mengintegrasikan 29.774 fasyankes dan sekuensing genomic untuk memfasilitasi ekosistem bioteknologi. Kemudian, peluncuran Biomedical and Genome Science initiative (BGSi) sebagai wujud national biobank yang berfokus pada 6 penyakit (kanker, diabetes, stroke, TB, kardiovaskular, genetic disorder), aging, wellness & beauty, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, serta pengembangan Platform Rekam Medik.

Infrastruktur Kesehatan Dipacu, Agar Tak Tumbang Jika Ada Pandemi Baru

JAKARTA. Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan di seluruh sektor kehidupan. Berbagai perubahan ini turut menuntut penyesuaian-penyesuaian yang tidak hanya pada aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi namun juga perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

Ada dua aktivitas yang menjadi pemicu lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yakni adanya kerumunan masa terutama di acara keagamaan serta tingginya pergerakan masyarakat di hari libur. Yang mana dua aktivitas tersebut, turut menjadi penyebab terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pada periode sebelumnya.

Keadaan bisa menjadi semakin sulit manakala tingginya interaksi dan mobilitas antar masyarakat tersebut tidak diikuti dengan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker dan mencuci tangan. Penularan antar manusia akan menjadi sangat mudah, mengingat Covid-19 dapat menular dengan sangat cepat melalui percikan droplet baik saat berbicara, batuk maupun bersin.

Yang terang, hampir semua negara di dunia merasakan dampak dari pandemi Covid-19, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi tidak hanya merontokan sendi-sendi ekonomi, tapi merengut ratusan ribu korban meninggal dengan hampir 6,7 juta kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

Lantas, bagaimana kesiap-siagaan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam menghadapi potensi ancaman pandemi baru di masa mendatang?

Untuk mengetahui bagaimana kondisi infrastruktur kesehatan terkini dan pengembangannya ke depan, Tim Jelajah Ekonomi KONTAN berbincang dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono baru-baru ini.

Sejatinya, Kemenkes terus meningkatkan kesiap-siagaan dalam menghadapi ancaman pandemi berikutnya dengan terus meningkatkan kemampuan deteksi, prevensi, dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi wabah atau pandemi, baik di pintu masuk negara maupun di wilayah, sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan kesehatan bangsa.

"Sistem surveilans penyakit potensi KLB/Wabah dan faktor risiko kesehatan terus ditingkatkan termasuk dengan penerapan surveilans berbasis masyarakat, peningkatan kekebalan/ herd immunity pada masyarakat terhadap penyakit menular tertentu," kata Dande.

Menurut Wamenkes, pendekatan tersebut dijalankan melalui imunisasi, peningkatan dan penguatan kapasitas deteksi penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan, respon cepat dan adekuat terhadap ancaman KLB/ wabah, penyiapan sumber daya, logistik, sarana dan prasarana.

"Kemenkes juga menyiapkan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang dapat dimobilisasi saat darurat melalui program Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK)," sebutnya.

Dante menjelaskan, program ini memberikan pembinaan kepada para TCK melalui serangkaian pelatihan. Tujuannya, agar para TCK memiliki kemampuan dan kompetensi yang mumpuni jika sewaktu-waktu dimobilisasi untuk merespon situasi darurat. "Sampai dengan 15 Agustus 2024, telah tergabung dalam dashboard TCK sejumlah 17.103 tenaga kesehatan dan non kesehatan, dan 587 Emergency Medical Team (EMT)," sebutnya.

Yang terang, Kemenkes terus berkolaborasi dengan lintas sektor terkait lainnya seperti BNPB, TNI/POLRI, Kemenhan, Kemendagri, Kemendikbud, Kementerian Perhubungan, Badan Karantina Indonesia, Kementerian Keuangan, KemenkumHAM, para ahli, akademisi, dan organisasi profesi, Organisasi Kesehatan Dunia dan NGO terkait lainnya, serta segenap lapisan masyarakat.

Mengenai fasilitas rumah sakit dan turunannya, Dante menyebutkan dalam 10 tahun terakhir, Kemenkes memiliki enam rumah sakit. Perinciannya, satu rumah sakit vertikal di Ambon, RSUP dr J Leimena yang dibangun pada tahun 2018-2018; satu rumah sakit vertikal di Kupang, NTT (RSUP dr Ben Mbo dibangun 2020-2022); dua rumah sakit vertikal di Surabaya dan Makassar (RSUP Surabaya-RSUP Makassar-2022-2024); dan satu rumah sakit vertikal di Papua (RSUP Papua, 2023-2024). Pada tahun 2025, Kemenkes berencana membangun satu rumah sakit vertikal di Riau (RSUP Riau).

Untuk Puskesmas, tercatat 86 Puskesmas total dengan 2.500 Puskesmas pembantu. "Pada tahun depan, Kemenkes merencanakan pembangunan 86 Puskesmas baru, pembangunan 975 puskesmas pembantu dan 457 renovasi puskesmas," papar Wamenkes.

Dalam perkembangannya, Kemenkes melaporkan sebanyak 34% Puskesmas dengan ketersediaan peralatannya yang cukup, dan sisanya sedang dalam proses pemenuhan peralatan. Khusus untuk RS, pengembangan layanan KJSU-KIA sudah dilakukan sejak tahun 2022 dan akan dikembangkan sampai tahun 2027 dimana proses pengembangan tersebut berdasarkan strata pelayanan mulai dari madya, utama dan paripurna.

Adapun kelengkapan peralatan kesehatan untuk alat strata madya (kab/kota) diantaranya echocardiografi, cathlab, CT scan 64 slice, mammografi, cytotoxic drug cabinet, imunohistokimia set, set endourologi basic, USG doppler. Sedangkan pada alat strata utama (provinsi) tersedia alat IVUS/OCT, FFR, IABP, Heart Lung Machine, atherectomy, CT Scan 128 slice, C-arm, Laser Holmium, ESWL, Linac, Brachitherapy, CT simulator, SPECT CT.

Setali tiga uang. Kemenkes juga terus mengupayakan penambahan jumlah laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas). Dalam periode 2024-2024 diproyeksikan sebanyak 100 gedung labkesmas. Pada tahun ini, sedang berlangsung proses pembangunan 26 gedung labkesmas di sejumlah kabupaten/kota. "Di tahun 2025 akan dibangun 79 gedung laboratorium kesehatan masyarakat baik di kabupaten/kota maupun di provinsi," imbuh Dante.

Selain infrastruktur fisik rumah sakit dan peralatan kesehatan atau media, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi fokus perhatian pemerintah dalam mewujudkan ketahanan kesehatan nasional dari ancaman pandemi baru.

Dante bilang, untuk dokter perlu dilakukan penambahan produksi yang tentunya harus diimbangi dengan pengaturan distribusi dokter. Untuk perawat dapat dilihat supply yang ada sudah dapat memenuhi demand layanan kesehatan. Sehingga, dapat dibuat alternatif kebijakan untuk meningkatkan pendayagunaan perawat melalui upskill agar memenuhi layanan kesehatan yang harusnya dikerjakan oleh nakes lain (task shifting) "Jumlah lulusan dokter diperkirakan 12.000 per tahun dan lulusan perawat sekitar 40.000 per tahun," ujarnya.

Berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan melalui pendekatan wilayah dengan metode demand yang memperhatikan pola/prevalensi penyakit di tiap wilayah, pada tahun 2024 didapatkan supply dokter 161.736 (0.57 per 1000 penduduk) dengan kebutuhan dokter sebanyak 196.493 orang (0.7 per 1000 penduduk). Adapun supply perawat sebanyak 592.134 orang (2.1 per 1.000 penduduk) dengan kebutuhan 589.829 orang (2.1 per 1.000 penduduk).