Mantan Wakil Presiden Boediono mengatakan Indonesia tidak selalu baik-baik saja. Hal ini diungkapkannya merespons unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir karena situasi politik Indonesia.

"Ada tidak kemarin yang ikut demo?" kata Boediono di hadapan anggota Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (KAFEGAMA) saat Pelantikan Pengurus Pusat (PP) KAFEGAMA Periode 2024-2027 yang disiarkan di platform Youtube Kafegama, Sabtu (24/8).

Dalam forum tersebut, Boediono mengatakan sebenarnya dia tidak ingin membicarakan hal terkait demonstrasi besar-besaran yang terjadi akibat putusan MK terkait pencalonan pemilihan kepala daerah. Di forum ini dia diminta menceritakan pengalamannya di pemerintah sebagai menteri, gubernur bank sentral, hingga wakil presiden dalam menghadapi krisis yang terjadi di Indonesia.

Tapi intinya dia mengatakan setiap orang harus berkontribusi kepada negara. "Kita tidak selalu baik-baik saja. Oleh sebab itu, kontribusinya harus dari kita semua, siapa lagi yang membangun sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem keamanan, kecuali kita sendiri. Jadi, kita semua wajib berkontribusi di bidang mana pun," ujarnya.

Kondisi Indonesia dalam beberapa hari terakhir memang sedang tidak baik-baik saja. Aksi massa bertajuk "Darurat Demokrasi Indonesia" digelar di sejumlah daerah di Indonesia sejak Kamis (22/8). Gelombang protes tersebut dipicu oleh berbagai isu, mulai dari revisi Undang-Undang Pilkada hingga kondisi demokrasi yang dianggap semakin memburuk.

Lebih dari 1.000 akademisi Universitas Gadjah Mada mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi darurat demokrasi Indonesia saat ini. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada masyarakat dan Alumni, Dr. Arie Sujito menyatakan kondisi demokrasi Indonesia menghadapi masalah serius.

“Kami prihatin dengan kondisi demokrasi dan hukum kita yang mengalami kemunduran pasca-reformasi dengan ditandai ketegangan hukum, manipulasi politik yang dapat beresiko mengancam konstitusi tatanan bernegara dan bermasyarakat,” kata Arie Sujito dalam keterangannya di situs resmi UGM, Sabtu (24/8).

Menurut Arie, para akademisi UGM ini tidak ingin demokrasi yang sudah diperjuangkan para mahasiswa dan aktivis di tahun 1998, harus mengalami stagnasi dan kembali ke masa era Orde Baru di mana kekuatan oligarki partai dan manuver elit politik mewujudkan kepentingan kelompok dan golongan. “Kami ingin mengembalikan muruah demokrasi agar tidak dirusak oleh kepentingan elite yang tengah berkuasa,” ujarnya.

Mereka telah melihat manuver politik dari mayoritas kekuatan parlemen yang melakukan pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. “Saya kira ini jelas merusak tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi,” kata Arie.

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan kiprah partai politik dan praktik demokrasi di Indonesia sedang menjadi sorotan publik. Ini terjadi seiring dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.

"Tahun ini adalah tahun di mana praktik demokrasi, termasuk kiprah partai politik kita sedang disorot publik. Ini tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki yang masih kurang," kata Wapres Ma'ruf dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar VI PKB di Badung, Provinsi Bali, Sabtu (24/8).

Setelah gelaran Pileg dan Pilpres, ia mengatakan pada pilkada serentak November mendatang, masyarakat berharap peran partai politik ke depan akan lebih baik. Partai politik diharapkan tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kepada para kader PKB, Maruf meminta untuk lebih bijak memilih pemimpin daerah. Terutama yang memiliki kemampuan, berintegritas, serta mampu menyediakan kebutuhan dasar rakyat.

"Bukan hanya demi kemenangan, kepala daerah yang mampu menyediakan kebutuhan dasar, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memperbaiki taraf hidup rakyatnya," kata dia.

Ia juga berharap, seluruh kader dan simpatisan PKB dapat ikut membantu menciptakan suasana pilkada yang kondusif dan aman pada November mendatang.

Kehadiran Maruf tidak hanya untuk membuka Muktamar VI PKB di Bali. Muktamar ini juga menetapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Dewan Syura PKB periode 2024-2029.

Ma'ruf berharap PKB dapat menjadi partai yang solid, bukan partai yang sulit sehingga bisa berkontribusi besar mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

Menurutnya, PKB harus menjadi partai yang solid dan kokoh. Solid, bukan partai yang sulit. Sehingga dapat berkontribusi lebih besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera dan yang diridhai oleh Allah SWT.

"Jangan maju dan sejahtera saja, tapi dimurkai oleh Allah," kata Ma'ruf.

Lebih dari 1.000 akademisi dari kampus tempat Presiden Jokowi kuliah, Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi darurat demokrasi Indonesia saat ini. Para akademisi tersebut terdiri dari para Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik).

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada masyarakat dan Alumni, Dr. Arie Sujito menyatakan pernyataan sikap ini sebagai bentuk respons atas kondisi demokrasi Indonesia menghadapi masalah serius.

“Kami prihatin dengan kondisi demokrasi dan hukum kita yang mengalami kemunduran pasca-reformasi dengan ditandai ketegangan hukum, manipulasi politik yang dapat beresiko mengancam konstitusi tatanan bernegara dan bermasyarakat,” kata Arie Sujito dalam keterangannya di situs resmi UGM, Sabtu (24/8).

Menurut Arie, pernyataan sikap ribuan akademisi UGM ini dibuat karena mereka tidak ingin demokrasi yang sudah diperjuangkan para mahasiswa dan aktivis di tahun 1998, harus mengalami stagnasi dan kembali ke masa era Orde Baru di mana kekuatan oligarki partai dan manuver elit politik mewujudkan kepentingan kelompok dan golongan.

“Kami ingin mengembalikan muruah demokrasi agar tidak dirusak oleh kepentingan elite yang tengah berkuasa,” ujarnya.

Pernyataan sikap para dosen dan tendik UGM ini mendapat dukungan dari Forum Dekan se-UGM. Mereka telah melihat manuver politik dari mayoritas kekuatan parlemen yang melakukan pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Saya kira ini jelas merusak tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi,” kata Arie.

Adapun lima pernyataan sikap para Dosen dan Tendik Universitas Gadjah Mada atas kondisi darurat demokrasi Indonesia, yakni:

• Pertama, mengecam segala bentuk intervensi terhadap lembaga legislatif dan yudikatif yang ditujukan untuk memanipulasi prosedur demokrasi sebagai sarana melanggengkan kekuasaan.
• Kedua, menolak berbagai bentuk praktik legitimasi praktik kekuasaan yang mendistorsi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
• Ketiga, mendorong dan menuntut penyelenggaraan Pilkada yang bermartabat dan berkeadilan dan sesuai kaidah hukum yang benar dan adil.
• Keempat, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjaga marwah dan prinsip sebagai penyelenggara Pilkada yang bermartabat dengan berpegang teguh pada tatanan aturan hukum yang ditetapkan, termasuk mematuhi dan menjalankan sepenuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai landasan hukum.
• Kelima, mengajak semua lapisan masyarakat sebagai subjek demokrasi untuk berkonsolidasi dan berpartisipasi aktif menyelamatkan Demokrasi Indonesia.