Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sejumlah komoditas dari kelompok penggunaan bahan baku/penolong, barang modal, dan konsumsi sepanjang Januari hingga September 2024 mencapai US$170,87 miliar. Terdapat komoditas yang jadi pendorong impor Indonesia.

Kelompok tersebut masing-masing 3,94%, 3,31%, dan 4,26% dari periode yang sama tahun lalu.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan secara umum total nilai impor sementara sepanjang Januari—September 2024 senilai US$170,87 miliar atau naik sebesar 3,86% dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Andil utama peningkatan nilai impor tersebut disumbang oleh impor Bahan Baku/Penolong sebesar 2,87%," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (15/10/2024).

Impor bahan baku/penolong sepanjang Januari—September 2024 tercatat senilai US$124,74 miliar. Berdasarkan dokumen yang Bisnis terima, terdapat lima komoditas utama impor dari kelompok tersebut.

Pertama, komoditas yang berasal dari kode HS 27101971 atau bahan bakar kendaraan bermesin diesel, senilai US$3,44 miliar. Kemudian komoditas kode HS 71081210 atau emas batangan yang akan diolah kembali, senilai US$2,71 miliar.

Selanjutnya komoditas batu bara, baik yang sudah dihancurkan maupun belum, tetapi tidak teraglomerasi, termasuk batu bara bituminus dan batu bara coking (HS 27011210) tercatat senilai US$2,14 miliar.

Kode Harmonized System (HS) 27090020 menjelaskan kondensat. BPS mencatat impor komoditas tersebut mencapai US$942 juta sepanjang Januari—September 2024.

Komoditas bijih dan konsentrat besi, selain bijih besi yang dipanggang, dan non-aglomerasi (HS 26011190) yang senilai US$423,5 juta.

Sementara impor menurut penggunaan barang modal pada periode yang sama senilai US$29,79 miliar, utamanya terdongkrak oleh impor smartphones atau telepon pintar (HS 85171300) senilai US$1,6 miliar.

Komoditas lainnya, yakni radio remote control apparatus (HS 85269200). Kode HS ini juga berlaku untuk radar apparatus dan radio navigational aid apparatus.

Selain itu, juga pesawat udara dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg (HS 88024010), peranti lunak sistem operasi (HS 99011000), serta kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang dengan desain khusus untuk penggunaan di luar jalan raya, dengan berat kotor gabungan (g.v.w.) lebih dari 45 ton, dan bukan CKD (HS 87041037).

Sementara untuk impor barang konsumsi yang mencapai US$16,34 miliar, salah satunya berasal dari bahan bakar kendaraan bermesin diesel (HS 27101971).

Kemudian komoditas gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deckarrestor atau alat semacam itu dan bagiannya (HS 88051000), tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, bermotor, dilengkapi dengan senjata maupun tidak, dan bagian dari kendaraan tersebut (HS 87100000).

Selain itu, komoditas Mobil Sport/Station Wagon Berpenggerak Motor Listrik (HS 87038098) dan senjata militer selain revolver, serta pistol (HS 93019000).

Sementara khusus untuk September 2024, impor tercatat senilai US$18,82 miliar. Terdiri dari barang konsumsi senilai US$1,85 miliar, kemudian bahan baku/penolong US$13,44 miliar, dan barang modal senilai US$3,53 miliar.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 7 juta ton. Padahal, produksi dalam negeri hanya sekitar 1,8 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, kebutuhan konsumsi LPG nasional sisanya dipenuhi dari impor. Bahlil pun menyayangkan hal tersebut.

"Gas kita LPG konsumsi kita sekarang kurang lebih 7 juta, dalam negeri hanya 1,8 juta produksi kita. Sisanya kita impor, kenapa negara ini gini terus. Apa nggak bisa kita bangun industri itu, atau sengaja ini dibiarkan untuk importir main terus," katanya dalam rapat kerja di Komisi VII Jakarta, Senin (26/8/2024) kemarin.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong hilirisasi. Dengan begitu, gas yang diproduksi bisa dimanfaatkan untuk dalam negeri.

"Ke depan, gas gas yang muncul di tahun 2025-2026 yang c3-c4 kita akan membangun industri hilirsasi untuk membuat ketahanan energi kita. Agar LPG kita bisa kita bangun dalam negeri," kata Bahlil.

Data Kementerian ESDM menunjukkan, impor LPG ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, impor LPG tercatat 3,29 juta ton. Selama 10 tahun berselang, impor LPG mencapai 6,95 juta ton di tahun 2023. Berikut data impor LPG dari 2013-2023:

1. Tahun 2013: 3.299.808 ton
2. Tahun 2014: 3.604.009 ton
3. Tahun 2015: 4.237.499 ton
4. Tahun 2016: 4.475.929 ton
5. Tahun 2017: 5.461.934 ton
6. Tahun 2018: 5.566.572 ton
7. Tahun 2019: 5.714.693 ton
8. Tahun 2020: 6.396.962 ton
9. Tahun 2021: 6.336.354 ton
10. Tahun 2022: 6.739.131 ton
11. Tahun 2023: 6.950.651 ton.

Kementerian Perdagangan menemukan adanya kejanggalan atas data impor di Badan Pusat Statistik (BPS) dengan negara asal impor. Tercatat, ada perbedaan hingga tiga kali lipat antara kedua data tersebut.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya telah melangsungkan diskusi panjang dengan sejumlah asosiasi pengusaha mulai dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Kita menemukan ada perbedaan data yang sangat besar, antara data resmi BPS tujuh produk itu yang masuk ke kita dengan apa yang data dari negara asal," kata Zulhas, ditemui di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Zulhas pun mencontohkan, misalnya data negara asal mencatatkan nilai impor US$ 367 juta. Namun di Indonesia sendiri tercatat US$ 116 juta. Hal ini berarti perbedaannya 2-3 kali lipatnya.

"Jadi kalau data impor kita segini (meragain tangan), di grafik ternyata mungkin dua tiga kali. Sehingga dalam satu diskusi yang panjang ditemukan lah banyak barang yang tidak terdata atau kita kategorikan ilegal yang membanjiri pasar Indonesia yang 7 macam tadi itu," ujarnya.

Adapun ketujuh komoditas yang dimaksud Zulhas antara lain mencakup tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, alas kaki, dan barang tekstil jadi lainnya.

Atas hal ini, ia beserta sejumlah jajaran Kemendag mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung pada hari ini. Pertemuan ini dilangsungkan dalam rangka meminta dukungan untuk penyelesaian permasalahan ini, termasuk dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal.

"Oleh karena itu, kami minta dukungan Pak Jaksa Agung, kita bikin tim (Satgas) untuk melihat ke lapangan. Setelah ditemukan, kita serahkan proses hukum ke kejaksaan agar kita bisa mengurangi yang barang-barang masuk secara ilegal ini untuk melindungi industri tujuh macam itu," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah, mengungkapkan potensi impor tekstil ilegal dari China disebut tembus US$ 1,4 miliar.

Budihardjo mengatakan angka itu merupakan selisih data impor antara Indonesia dengan dari China. Nah selisih itulah diindikasi menjadi data impor ilegal dari China.

"Jadi memang data dari China sendiri impor tekstil itu berbeda dengan yang diterima. Ada potensi ilegalnya itu dari China kalau tidak salah datanya selisih US$ 1,4 miliar. Ini baru dari data FGD tadi. Jadi memang US$ 1,4 miliar potensi impor ilegal," kata dia dalam konferensi pers di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Hippindo juga mengungkap perbedaan data impor pakaian jadi ke Indonesia dari China milik Badan Pusat Statistik (BPS) dengan ITC ekspor dari China ke Indonesia. Yang paling besar pada tahun 2012 di mana data ekspor China ke Indonesia tercatat US$ 1,08 juta, sementara data yang masuk ke Indonesia sebesar US$ 80 ribu.

Lebih lanjut pada tahun 2020, data ekspor China ke Indonesia tercatat US$ 358 ribu, sementara data yang masuk ke Indonesia sebesar US$ 162 ribu. Tahun 2021 data ekspor China ke Indonesia US$ 640 ribu, sedangkan catatan BPS impor dari China sebesar US$ 171 ribu.

Pada tahun 2022, catatan ITC ekspor pakaian jadi dari China ke Indonesia US$ 551 ribu sementara data BPS impor yang masuk dari China sebesar US$ 123 ribu. Terakhir data ITC mengungkap ekspor pakaian jadi dari China ke Indonesia US$ 269 ribu sementara data BPS impor dari China tercatat US$ 118 ribu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membeberkan alasan perbedaan data impor komoditas Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara tertentu yang tercatat laporan trademap.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita mengatakan ketidaksinkronan tersebut dikarenakan karakteristik Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga banyak pelabuhan tikus

"Banyak pelabuhan, kalau bilangnya sih pelabuhan tikus, padahal besar-besar yang masuk, nah pelabuhan-pelabuhan yang gak tercatat. Banyak data yang gak sinkron, data impor kita dibandingkan dengan data ekspor yang China katanya beda," ujar Reni di Kompleks DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Menurut Reni, industri di China mendapatkan stimulus perpajakan berupa tax rebate sebesar 30%. Alhasi, pelaku usaha berbondong-bondong untuk melaporkan seluruh catatan ekspornya. Sedangkan, di Indonesia masih banyak pintu masuk yang tidak terlacak sehingga tidak tercatat.

Dalam hal pengawasan, dia menyebut hal tersebut bukan kewenangan perindustrian melainkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang secara langsung mengawasi alur impor dan ekspor.

"Kalau Kemenperin kan yang diukur jelas, tenaga kerja, PPh badan, PPn, sama tumbuhnya investasi untuk bahan bakunya dengan ekspornya. Tapi kalau yang penerimaan langsung yang Bea Masuk, dia yang harusnya mengawasi," tuturnya.

Sebelumnya, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengungkap temuan data impor ilegal yang mengalami penurunan 23% pada 2023. Meski turun, praktik perdagangan sepatu impor ilegal masih merajalela.

Berdasarkan selisih data impor Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor di International Trade Center (ITC). Data BPS menunjukkan impor sepatu asal China ke RI mencapai US$520,29 juta. Sebaliknya, ekspor China menurut ITC senilai US$961,34 juta, artinya ada selisih US$441 juta pada 2023.

Direktur Eksekutif Aprisindo, Firman Bakrie mengatakan selisih data tersebut diduga merupakan impor ilegal. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi penurunan selisih data ekspor impor sebesar US$776,3 juta.

Adapun, impor sepatu dari China menurut BPS pada 2022 sebesar US$484,37 juta, sedangkan catatan ITC ekspor China mencapai US$1,2 miliar. Pada tahun tersebut impor ilegal tercatat paling tinggi.

"Kalau secara praktik di lapangan kan banyak, saya bahkan pernah beli sepatu harga Rp80.000, yang secara hitung-hitungan sulit kalau produk dalam negeri," kata Firman kepada Bisnis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) tengah mengkritisi impor ilegal yang membuat rusaknya pasar dalam negeri akibat harganya yang dijual lebih murah dibandingkan impor legal maupun produk lokal. Hal itu setidaknya tercermin pada data impor/ekspor pakaian dari China ke Indonesia yang berbeda antara data International Trade Center (ITC) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Perbedaan data ekspor pakaian jadi (HS 61) dari China ke Indonesia yang dirilis ITC dengan data impor pakaian jadi ke Indonesia dari China yang dirilis BPS terjadi setidaknya sejak dua dekade yang lalu.

Tercatat, periode 2004-2023, jumlah ekspor HS 61 dari China ke Indonesia menurut data ITC berjumlah 6.969,96 juta dolar AS. Sementara itu, data impor HS 61 ke Indonesia dari China menurut BPS sebanyak 1.817,33 juta dolar AS. Artinya, ada selisih yang sangat dalam hingga mencapai 5.152,83 juta dolar AS.

Selain komoditas pakaian jadi (HS 61), ada pula perbedaan yang cukup tajam pada data ekspor alas kaki (HS 64) dari China ke Indonesia menurut ITC dengan jumlah impor alas kaki ke Indonesia dari China menurut BPS.

Tercatat dalam periode 2005-2022, terdapat selisih yang tajam antara data ekspor dari China ke Indonesia (ITC) dan impor ke Indonesia dari China (BPS) yang rerata mencapai 72 persen. Selisih paling tinggi terjadi pada 2014 sebesar 196 persen, disusul 2022 sebesar 160 persen.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menuturkan, perbedaan data eskpor-impor tersebut menunjukkan adanya aktivitas impor ilegal yang begitu masif masuk ke Indonesia.

“Diduga ilegal karena tidak tercatat secara resmi, ini sudah berlangsung lama dengan nilai yang sangat besar,” kata Budihardjo dalam diskusi bertema ‘Impor Ilegal Berjaya, Impor Resmi Dipersulit’ yang digelar di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024) lalu.

Hippindo berharap pemerintah memberikan perhatian pada persoalan impor ilegal yang mengganggu pertumbuhan industri ritel di Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hippindo Haryanto Pratantara mendesak pemerintah untuk membentuk satuan tugas (satgas) yang menangani secara khusus persoalan impor ilegal.

“Kalau sekarang situasinya lagi urgen, harus bikin satgas yang fokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang ilegal ini bisa ditutup semaksimal mungkin,” kata Haryanto.

Haryanto mengatakan, dengan adanya satgas khusus impor ilegal tersebut, diharapkan menjadi upaya pencegahan penyelundupan barang impor ilegal yang masuk melalui pelabuhan tikus. Sejalan dengan itu, dia berharap satgas bisa bekerja dalam konteks penegakan hukum pula.

Dia mencontohkan penegakan hukum itu diantaranya menyita barang beredar ilegal serta menutup toko yang menjual barang-barang impor ilegal. Selain itu juga bagi penjual, distributor, dan importir produk tidak resmi harus ditangkap dan diproses secara hukum. Termasuk penindakan terhadap oknum pemerintah yang terlibat.

Dia meyakini dengan upaya-upaya tersebut, impor ilegal akan secara signifikan dapat berkurang. Sehingga diharapkan berdampak pada positifnya pertumbuhan industri ritel domestik. “Itu bisa siginifikan kurangi impor ilegal yang membuat industri ritel dalam negeri bertumbuh. Pabrik juga sama, pabrik lokalnya semua bisa jalan,” ujarnya.