Bisnis.com, KEDIRI - Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kediri, Jawa Timur, menemukan latiao, jajanan asal China, masih terjual bebas di sejumlah toko jajanan di Kota Kediri, sehingga meminta agar produk itu ditarik dari rak dagangan.

Pejabat Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda Balai POM di Kediri Tito Veriyanto mengatakan ia dengan tim meninjau sejumlah toko di Kota dan Kabupaten Kediri, dan mendapati adanya toko menjual produk impor latiao tersebut.

"Kami ketemu ada delapan produk dan semuanya kami minta pengembalian ke distributor, karena ada perintah pengembalian," katanya setelah sidak di sejumlah toko jajanan di Kediri, Senin (4/11/2024).

Ia mengatakan jajanan itu dijual di toko jajanan yang ada Jalan Pattimura di Kota Kediri. Sedangkan untuk distributor jajanan di Kabupaten Kediri, petugas tidak menemukan.

Tito menambahkan BPOM telah menjelaskan empat jajanan asal China yang ditarik itu antara lain Luvmi Hot Spicy Latiao, C&J Candy Joy Latiao, KK Boy Latiao, dan Lianggui Latiao. Untuk di Kediri, kata dia, ditemukan yang C&J Candy Joy Latiao.

Pihaknya juga sudah memberikan imbauan ke para pedagang untuk menahan produk tersebut. Untuk produk tidak disita petugas, sebab ada imbauan agar produk ditarik. Jika dilakukan penyitaan, produk tidak bisa dikembalikan.

"Imbauannya untuk ditahan, produk tidak dijual sampai hasil pemeriksaan dan pengujian final dilakukan. Dari toko sudah dapat imbauan untuk melakukan penarikan," katanya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menarik 73 produk jajanan Latiao, camilan viral asal China. Jajanan tersebut disebut berkaitan dengan kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di sedikitnya tujuh daerah. Kebanyakan korban mengeluh gejala mual, muntah, hingga memerlukan perawatan lebih lanjut setelah makan jajanan tersebut.

BPOM juga telah melakukan pemeriksaan pada produk dan ditemukan bakteri yakni Bacelius Cerius yang bisa menimbulkan toksin. Bakteri tersebut sering menjadi penyebab keracunan makanan, namun juga dapat menyebabkan infeksi di luar saluran pencernaan.

Bakteri itu diketahui dapat bertahan di berbagai kondisi lingkungan dan memproduksi zat berbahaya yang disebut faktor virulensi, termasuk enterotoksin dan toksin emetik (cereulide) yang dapat menyebabkan muntah serta berbagai enzim yang merusak jaringan tubuh.

BPOM RI masih terus melanjutkan uji sampel dan saat ini baru ada empat merek yang teridentifikasi positif cemaran.

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan bahwa situasi industri tekstil di dalam negeri tengah terancam dari sisi permintaan. Di sisi lain, serbuan produk impor asal China semakin merontokkan tembok pertahanan industri tekstil Tanah Air.

Jemmy menjelaskan, dari sisi permintaan industri tekstil memang tengah dihadapkan pada pelemahan pasar, baik di dalam negeri maupun ekspor. Hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi global pascapandemi Covid-19 yang kemudian berlanjut pada konflik geopolitik.

"Ini berdampak pada penurunan daya beli berbagai negara, jadi export market pun terganggu, tidak luput USA dan negara-negara Uni Eropa," kata Jemmy, Sabtu (26/10/2024).

Sementara, situasi pelemahan daya beli yang juga dialami masyarakat Indonesia, mendorong pola konsumsi yang berorientasi pada harga yang murah. Di saat bersamaan, arus barang impor murah dari China dan negara lainnya tidak terbendung dan membanjiri pasar dalam negeri.

Menurut Jemmy, negara produsen tekstil dunia, seperti China, Vietnam, dan lainnya yang kelebihan pasokan, kini mencoba membanjiri produknya ke negara yang lemah perlindungan pasar domestiknya. Karena itu, Jemmy berharap Pemerintahan Prabowo Subianto bertindak demi keberlangsungan industri tekstil nasional. Salah satu upaya yang diharapkannya adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang tegas membatasi produk impor masuk kedalam pasar dalam negeri.

"Industri TPT perlu dukungan pemerintah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita harapkan untuk segera menerbitkan kebijakan trade barrier untuk melindungi industri TPT dari over supply-nya produk China," kata dia.

Jemmy mengatakan, negara-negara dengan jumlah populasi besar saat ini sudah mulai kembali memperhatikan keberlangsungan industri tekstilnya. Sebab, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja yang banyak dan masuk dalam kategori pekerjaan formal. Keberlangsungan industri tekstil menurutnya penting agar bonus demografi Indonesia tidak berubah menjadi bencana demografi dengan meningkatnya jumlah pengangguran.

"Perlu kita sadari semua, kenapa di negara populasi banyak penduduknya, industri TPT tetap dijaga, seperti di China, India, Bangladesh, Vietnam, karena industri ini dapat menyerap angkatan kerja lulusan SMA, bahkan SMP di sektor formal," tandasnya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin khawatir barang-barang impor dari China bakal lebih banyak membanjiri Indonesia dengan harga murah. Kondisi ini semakin menakutkan lantaran China mengalami over produksi.

"Sudah banyak dibahas secara luas soal over produksi di China, banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah," ujar Jokowi saat membuka Trade Expo Indonesia ke-39 di Tangerang, Rabu (9/10/2024).

Jokowi berharap Indonesia dapat melindungi pasar domestik dari gempuran produk China. Dan juga, katanya, Indonesia harus mampu menguasai pasar dalam negeri dan merambah secara luas ke luar negeri.

"Dan kita sebagai negara dengan pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 dunia 280 juta jiwa harus mampu melindungi pasar domestik kita, harus mampu memasarkan produk-produk kita agar kita mampu menguasai pasar di dalam negeri dan juga terus merambah secara luas di pasar luar negeri," kata Jokowi.

Jokowi meminta dalam momentum ini dapat mendorong pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi lagi. "Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk kita serta bisa merambah ke pasar yang lebih luas lagi," jelasnya.

Jokowi juga menyebut saat ini dunia masih belum pulih sepenuhnya. Ekonomi global, katanya, juga masih tumbuh lambat dikisaran 2,6%--2,7%, serta inflasi yang masih menghantui banyak Negara.

"Perkiraan inflasi global dikisaran 5,9%, ditambah perang konvensional dan perang dagang masih terus berlangsung yang membuat Negara-Negara terus membuat kebijakan restriksi perdagangan. Saat ini setidaknya ada 19 Negara yang melakukannya, semua itu membuat volume perdagangan global menjadi lesu," kata Jokowi.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor pakaian jadi dari China hingga Vietnam masih membanjiri Indonesia. Plt Kepala BPS Amalia mengatakan, impor pakaian jadi berupa pakaian rajutan atau HS 61 meningkat 55,46 persen secara bulanan dan impor pakaian jadi bukan rajutan atau HS 62 naik 29,01 persen.

Untuk impor pakaian jadi berupa pakaian rajutan dari China, Vietnam, Bangladesh, Turki dan Italia. Sedangkan, impor pakaian bukan rajutan utamanya berasal dari China, Bangladesh Vietnam, Hongkong dan Maroko.

"Namun perlu jadi catatan, secara kumulatif pakaian dan aksesoris lanjutan HS 61 dari Tiongkok sepanjang Januari sampai Juli 2024 mengalami penurunan sebanyak 4,75 persen dengan komoditas terbesar mengalami penurunan pakaian atau aksesoris dirajut," terang Amalia konferensi pers hari ini, Kamis (15/8/2024).

Sementara untuk HS 62 mengalami penurunan sebesar 7,71 persen, dimana HS 62 adalah kelompok dan aksesoris bukan rajutan. Kemudian yang mengalami penurunan cukup tinggi adalah kelompok bra berbahan non katun.

"Jadi sekali lagi kalau bulanan mengalami peningkatan tapi kalau data ekspor dan impor yang lebih relatif baik melihat angka kumulatif bulan satu periode. Kalau bulanan relatif pengaruhi waktu pengiriman kebutuhan stok akan berbeda," paparnya.

"Tetapi kalau kita lihat bagaimana performa ekspor atau impor suatu negara lebih baik dilihat dalam angka diakumulasikan," pungkas Amalia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah untuk memberikan edukasi kepada para pedagang terkait barang impor ilegal, bukan malah menakut-nakuti.

Hal itu berkaitan ramainya isu razia barang impor ilegal yang akan dilakukan petugas di ITC Mangga Dua dan Pasar Tanah Abang.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan, isu ini mencuat setelah Kementerian Perdagangan menyatakan sikap untuk memberantas barang impor ilegal.

Razia barang-barang impor ini pun meluas isunya dan membuat pedagang panik karena beberapa oknum menyatakan bahwa barang-barang yang ada di pasar juga termasuk barang ilegal.

"Ini yang membuat kekhawatiran dari para pedagang sehingga mereka saat ini membuka tutup kiosnya," ujar Abdullah dalam keterangannya, Sabtu (20/7/2024).

Ia menuturkan, pedagang UMKM, pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC adalah pedagang kecil yang mendapatkan barang dari distributor tanpa mengetahui apakah itu impor atau tidak.

Perlindungan dan edukasi

Menurut Abdullah, sebagai pedagang kecil, justru para pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC seharusnya mendapatkan perlindungan atau edukasi terhadap barang-barang impor ilegal.

Pemberian edukasi ini pun menjadi tugas pemerintah agar para pegadang mengetahui mana saja yang termasuk barang impor ilegal, sekaligus bisa memberikan perlindungan kepada pegadang dari barang-barang ilegal.

"Jadi seharusnya pedagang mendapatkan edukasi bukan malah ditakut-takuti," kata dia.

"Apa sih contoh barang impor ilegal? Apa sih contoh barang impor yang dilarang? Apa sih contoh barang yang tidak boleh dijual. Itu yang harusnya diberikan informasi, bukan ditakut-takuti untuk dirazia dan seterusnya," papar Abdullah.

Jikalau akan dilakukan razia, dia meminta petugas untuk melakukannya sesuai mekanisme yang sudah di atur oleh undang-undang.

Antara lain harus menyertakan surat pemberitahuan, dan harus memberikan pengetahuan atau informasi terlebih dahulu agar pedagang mengetahui apakah barang yang dijual termasuk barang impor atau tidak, serta ilegal atau tidak.

"Pedagang Pasar Tanah Abang dan ITC memiliki kekhawatiran jika barang-barang yang dijual itu merupakan barang-barang impor. Padahal kami tidak tahu, itu termasuk ilegal atau tidak, sehingga ada kekhawatiran bahwa barang yang dibeli dari distributor itu dianggap ilegal dan disita," ungkap dia.

Ia pun berharap kondisi yang para pedagang yang kini khawatir karena dibayangi isu razia, bisa menjadi perhatian pemerintah.

Menurutnya, perlu ada langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi pedagang kecil, tak terkecuali pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah untuk memberikan edukasi kepada para pedagang terkait barang impor ilegal, bukan malah menakut-nakuti.

Hal itu berkaitan ramainya isu razia barang impor ilegal yang akan dilakukan petugas di ITC Mangga Dua dan Pasar Tanah Abang.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan, isu ini mencuat setelah Kementerian Perdagangan menyatakan sikap untuk memberantas barang impor ilegal.

Razia barang-barang impor ini pun meluas isunya dan membuat pedagang panik karena beberapa oknum menyatakan bahwa barang-barang yang ada di pasar juga termasuk barang ilegal.

"Ini yang membuat kekhawatiran dari para pedagang sehingga mereka saat ini membuka tutup kiosnya," ujar Abdullah dalam keterangannya, Sabtu (20/7/2024).

Ia menuturkan, pedagang UMKM, pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC adalah pedagang kecil yang mendapatkan barang dari distributor tanpa mengetahui apakah itu impor atau tidak.

Perlindungan dan edukasi

Menurut Abdullah, sebagai pedagang kecil, justru para pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC seharusnya mendapatkan perlindungan atau edukasi terhadap barang-barang impor ilegal.

Pemberian edukasi ini pun menjadi tugas pemerintah agar para pegadang mengetahui mana saja yang termasuk barang impor ilegal, sekaligus bisa memberikan perlindungan kepada pegadang dari barang-barang ilegal.

"Jadi seharusnya pedagang mendapatkan edukasi bukan malah ditakut-takuti," kata dia.

"Apa sih contoh barang impor ilegal? Apa sih contoh barang impor yang dilarang? Apa sih contoh barang yang tidak boleh dijual. Itu yang harusnya diberikan informasi, bukan ditakut-takuti untuk dirazia dan seterusnya," papar Abdullah.

Jikalau akan dilakukan razia, dia meminta petugas untuk melakukannya sesuai mekanisme yang sudah di atur oleh undang-undang.

Antara lain harus menyertakan surat pemberitahuan, dan harus memberikan pengetahuan atau informasi terlebih dahulu agar pedagang mengetahui apakah barang yang dijual termasuk barang impor atau tidak, serta ilegal atau tidak.

"Pedagang Pasar Tanah Abang dan ITC memiliki kekhawatiran jika barang-barang yang dijual itu merupakan barang-barang impor. Padahal kami tidak tahu, itu termasuk ilegal atau tidak, sehingga ada kekhawatiran bahwa barang yang dibeli dari distributor itu dianggap ilegal dan disita," ungkap dia.

Ia pun berharap kondisi yang para pedagang yang kini khawatir karena dibayangi isu razia, bisa menjadi perhatian pemerintah.

Menurutnya, perlu ada langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi pedagang kecil, tak terkecuali pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC.

"Kami berharap ini menjadi perhatian penting karena kondisi ekonomi kami cukup berat, kondisi pendapatan pedagang menurun drastis," katanya.

Abdullah menambahkan, dirinya mengimbau seluruh pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC, serta pedagang kecil lainnya untuk tidak terpengaruh atas isu-isu yang beredar dalam proses melakukan razia terhadap barang-barang ilegal.

"Kami menghimbau pedagang untuk tetap tenang dan selalu berkoordinasi dengan pedagang-pedagang yang lain agar tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berhembus akhir-akhir ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, satgas impor ilegal akan memusnahkan barang-barang impor ilegal di pasar. Hal itu menyusul dibentuknya satgas impor ilegal terhadap 7 komoditas yang meliputi produk tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetik, elektronika, dan pakaian jadi lainnya.

Menperin Agus menjelaskan kategori barang impor ilegal adalah barang impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau izin edar sesuai dengan persyaratan impor.

“Tentu kalau ketemu atau ada temuan ada indikasi ilegal, akan diambil dan dimusnahkan. Namun juga bisa disumbangkan, akan ada opsi yang akan dibicarakan dalam Tim Satgas ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengimbau kepada pedagang barang-barang impor di pasar untuk tidak panik dalam membuka usaha dagangnya.

Sebab menurut dia, jika barang yang dijual merupakan produk legal, tak perlu khawatir lantaran sudah sesuai prosedur hukum.

“Kalau benar (legal) kenapa panik? Dagang saja terus kalau benar,” kata Mendag Zulhas.

MENTERI Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah kini mewacanakan pengenaan bea masuk hingga 200 persen atas impor barang yang berasal dari China (Kompas.com, 5/7/2024).

Rencana pengenaan pajak ini merupakan respons atas membludaknya produk China di pasaran yang membuat banyak pelaku industri dalam negeri kesulitan bersaing.

Belum lama ini, kebijakan serupa juga dijalankan di Uni Eropa. Pada Juni lalu, organisasi supranasional itu mengumumkan akan mengenakan pajak besar-besaran impor kendaraan elektrik dari Tiongkok.

Alasannya untuk melindungi produsen mobil listrik lokal yang mulai tergerus pangsa pasarnya.

Meski kedua pemerintahan telah mengadakan perundingan, resolusi yang dihasilkan tetap tidak menguntungkan bagi China. Mulai 4 Juli, impor mobil elektrik asal negeri tirai bambu tersebut resmi dikenai tarif hingga 37,6 persen di Uni Eropa.

Bukan hanya Indonesia dan Uni Eropa saja yang berupaya mengganjal arus impor produk Tiongkok dengan tarif pajak yang tinggi.

Sejak 2018, China dan Amerika Serikat telah terlibat dalam aksi saling pajak atas impor barang dari satu sama lain. Bahkan, pada Mei lalu, pemerintahan Joe Biden kembali menaikkan tarif impor terhadap sejumlah barang asal China senilai 18 miliar dollar AS (Rp 293 triliun).

Dampak perang dagang antara kedua adidaya manufaktur global ini ikut berimbas ke banyak negara lain. Untuk menghindari kerugian, banyak industri di Tiongkok akhirnya mengalihkan ekspor ke negara lainnya yang tidak mengenakan tarif.

Akibatnya, sejumlah kawasan kebanjiran barang asal China. Karena harganya yang relatif lebih murah, produk-produk tersebut justru mengancam keberlanjutan dari pelaku industri lokal.

Sejumlah pemerintah, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, kerap menuding aksi China tersebut sebagai bagian politik dumping.

Ini menjadi alasan mengapa Uni Eropa, India, dan Turkiye, menjadi beberapa dari banyaknya negara yang mulai mengenakan tarif pajak tinggi atas barang dari China. Turkiye, misalnya, mengenakan pajak 40 persen atas impor kendaraan dari Tiongkok.

Namun, di ASEAN, adanya kesepakatan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA) menyebabkan minimnya negara ASEAN yang mengenakan tarif khusus atas impor dari China. Karenanya, ASEAN kini menjadi pasar utama bagi eksportir China.

Sepanjang 2023, ekspor China ke Amerika Serikat turun tajam 13,1 persen senilai 35 miliar dollar AS (Rp 571 triliun).

Sementara itu, ekspor ke ASEAN tetap tinggi sebesar 520 miliar dollar AS (Rp 8.489 triliun). Dengan demikian, ASEAN sekarang menjadi tujuan terbesar ekspor China dengan porsi di atas 15 persen, melampaui Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Dari segi konsumen, produk China yang dibanderol harga murah menjadi daya tarik tersendiri. Hasilnya, segmentasi pasar produk asal China berkembang cepat menyaingi produk lokal yang harganya relatif lebih tinggi karena biaya produksinya memang lebih besar.

MENTERI Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah kini mewacanakan pengenaan bea masuk hingga 200 persen atas impor barang yang berasal dari China (Kompas.com, 5/7/2024).

Rencana pengenaan pajak ini merupakan respons atas membludaknya produk China di pasaran yang membuat banyak pelaku industri dalam negeri kesulitan bersaing.

Belum lama ini, kebijakan serupa juga dijalankan di Uni Eropa. Pada Juni lalu, organisasi supranasional itu mengumumkan akan mengenakan pajak besar-besaran impor kendaraan elektrik dari Tiongkok.

Alasannya untuk melindungi produsen mobil listrik lokal yang mulai tergerus pangsa pasarnya.

Meski kedua pemerintahan telah mengadakan perundingan, resolusi yang dihasilkan tetap tidak menguntungkan bagi China. Mulai 4 Juli, impor mobil elektrik asal negeri tirai bambu tersebut resmi dikenai tarif hingga 37,6 persen di Uni Eropa.

Bukan hanya Indonesia dan Uni Eropa saja yang berupaya mengganjal arus impor produk Tiongkok dengan tarif pajak yang tinggi.

Sejak 2018, China dan Amerika Serikat telah terlibat dalam aksi saling pajak atas impor barang dari satu sama lain. Bahkan, pada Mei lalu, pemerintahan Joe Biden kembali menaikkan tarif impor terhadap sejumlah barang asal China senilai 18 miliar dollar AS (Rp 293 triliun).

Dampak perang dagang antara kedua adidaya manufaktur global ini ikut berimbas ke banyak negara lain. Untuk menghindari kerugian, banyak industri di Tiongkok akhirnya mengalihkan ekspor ke negara lainnya yang tidak mengenakan tarif.

Akibatnya, sejumlah kawasan kebanjiran barang asal China. Karena harganya yang relatif lebih murah, produk-produk tersebut justru mengancam keberlanjutan dari pelaku industri lokal.

Sejumlah pemerintah, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, kerap menuding aksi China tersebut sebagai bagian politik dumping.

Ini menjadi alasan mengapa Uni Eropa, India, dan Turkiye, menjadi beberapa dari banyaknya negara yang mulai mengenakan tarif pajak tinggi atas barang dari China. Turkiye, misalnya, mengenakan pajak 40 persen atas impor kendaraan dari Tiongkok.

Namun, di ASEAN, adanya kesepakatan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok (ACFTA) menyebabkan minimnya negara ASEAN yang mengenakan tarif khusus atas impor dari China. Karenanya, ASEAN kini menjadi pasar utama bagi eksportir China.

Sepanjang 2023, ekspor China ke Amerika Serikat turun tajam 13,1 persen senilai 35 miliar dollar AS (Rp 571 triliun).

Sementara itu, ekspor ke ASEAN tetap tinggi sebesar 520 miliar dollar AS (Rp 8.489 triliun). Dengan demikian, ASEAN sekarang menjadi tujuan terbesar ekspor China dengan porsi di atas 15 persen, melampaui Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Dari segi konsumen, produk China yang dibanderol harga murah menjadi daya tarik tersendiri. Hasilnya, segmentasi pasar produk asal China berkembang cepat menyaingi produk lokal yang harganya relatif lebih tinggi karena biaya produksinya memang lebih besar.

Skala produksi besar, biaya tenaga kerja rendah, dan banyaknya dukungan subsidi pemerintah menjadi sejumlah alasan mengapa harga produk China bisa jauh lebih murah.

Pemerintah Amerika Serikat, sejak masa kepresidenan Donald Trump, telah lama menuding aksi ini sebagai bentuk penetapan harga predatoris (predatory pricing).

Meski sulit membuktikan keabsahannya, alasan ini menjadi salah satu penyebab utama dimulainya perang dagang antara kedua negara adidaya tersebut pada 2018.

Banyaknya segmen pasar domestik yang lebih memilih produk China sempat membuat neraca dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok defisit hingga 419 miliar dollar AS (Rp 6.841 triliun) sepanjang 2018. Hal ini pun disambut dengan lonjakan tarif impor oleh pemerintahan Trump.

Hal yang sama juga mendasari Uni Eropa kini memutuskan untuk mengenakan pajak tinggi impor mobil elektrik dari Tiongkok.

Di China, industri kendaraan listrik menjadi salah satu sektor prioritas yang paling banyak memperoleh subsidi dari pemerintah.

Banyak pihak menilai besarnya bantuan ini dilatarbelakangi upaya pemerintah China membangun keunggulan di pasar kendaraan elektrik global.

Dengan banyaknya subsidi, produsen mobil listrik di China bisa menawarkan produk dengan harga rendah, meski sebenarnya masih merugi.

Sebaliknya, di Uni Eropa, tingginya biaya riset dan produksi yang tidak disertai subsidi pemerintah membuat harga mobil yang ditawarkan tidak bisa sama rendahnya.

Akhirnya, Uni Eropa menjalankan upaya proteksionisme dengan menaikkan pajak impor kendaraan listrik dari China. Dengan demikian, harga seluruh produknya menjadi seimbang di pasaran.

Berkaca dari kasus-kasus tersebut, rencana pemerintah menaikkan bea masuk atas barang asal China sebenarnya bisa menjadi langkah tepat melindungi industri dalam negeri.

Meski hambatan tarif terbilang jarang di Indonesia, berbagai bentuk lain kebijakan proteksionisme sebenarnya sudah lama diterapkan.

Kebijakan lisensi impor dan belanja instansi pemerintah paling sedikit 40 persen dari produk lokal menjadi sejumlah contohnya. Pemblokiran Tiktok Shop pada tahun lalu, juga menjadi bentuk proteksionisme, meski menuai pro-kontra di masyarakat karena dinilai berlebihan (Kompas.id, 4/10/2023).

Menaikkan tarif impor bisa menjadi upaya proteksionisme tambahan yang sesuai dengan kondisi industri saat ini.

Pasalnya, sejumlah industri manufaktur padat karya, seperti tekstil, mainan, dan kerajinan keramik, terus tergerus dengan meningkatnya arus impor barang dari China.

Soal dampak impor, industri tekstil senantiasa menjadi percontohan karena memang menjadi sektor yang terdampak paling parah. Setiap tahunnya, volume impor tekstil bisa melebihi 2 juta ton (Kompas.com, 30/3/2023). Lebih dari 30 persen di antaranya berasal dari China.

Di sisi lain, penjualan tekstil dan garmen dari produsen dalam negeri justru terus menurun karena pangsa pasar dalam negeri dipenuhi barang impor, sementara pangsa ekspor juga minim (Kompas.id, 27/6/2024).

Akibatnya, banyak usaha tekstil dan garmen pada akhirnya gulung tikar. Sepanjang Januari hingga Mei 2024, lebih dari 10.800 orang telah kehilangan pekerjaan dari sektor tekstil dan produk tekstil (Kompas.id, 3/7/2024).

Intervensi pemerintah lewat kenaikan bea impor bisa menjadi upaya mengembalikan pangsa pasar tersebut.

Meski demikian, keputusan ini tentu tidak akan lepas dari pro-kontra di masyarakat. Pasalnya, ada dua kepentingan terlibat yang saling bertolak belakang, antara konsumen dan pelaku usaha.

Jika dinaikkan, maka harga barang impor asal China akan mengalami kenaikan dan berdampak pada daya belinya di masyarakat. Namun, jika dibiarkan, produk-produk impor tersebut akan semakin menggerus pangsa pasar dari industri dalam negeri.

Ini menjadi hal yang penting dipertimbangkan dalam menetapkan batasan produk dan besaran tarif yang sesuai. Dampaknya harus berimbang agar industri dalam negeri tetap dapat terlindungi tanpa merugikan daya beli masyarakat.

Selain itu, penting juga memperhitungkan reaksi yang akan timbul dari pemerintah China terhadap kebijakan proteksionisme tersebut.

Uni Eropa, misalnya, kini menghadapi risiko adanya aksi resiprokal pemerintah China menaikkan tarif impor atas sejumlah komoditas ekspor unggulan Eropa.

Namun, dalam kasus Indonesia, kecil kemungkinan akan ada aksi resiprokal menaikkan bea impor juga oleh pemerintah China. Jikapun ada, dampaknya mungkin akan minim.

Pasalnya, selain karena kuatnya hubungan diplomatik, komoditas utama ekspor Indonesia ke China didominasi bukan oleh barang jadi, melainkan bahan mentah seperti batu bara, feronikel, minyak sawit, dan hasil pertambangan lainnya.

Komoditas tersebut sangat dibutuhkan oleh ekonomi China dan sulit untuk disubstitusi. Menaikkan tarif impor justru hanya akan membuat harga beli akhir meningkat dan tidak signifikan mengurangi volume impor komoditas.

Seperti di Uni Eropa, terlebih lagi dengan relasi dagang yang saat ini sangat kuat, besar kemungkinan pemerintah China akan mengupayakan diskusi dengan pemerintah Indonesia untuk menemukan resolusi yang lebih baik.

Bisa jadi, ada peluang kerja sama ekonomi dan teknologi yang ditawarkan sebagai opsi selain proteksionisme. Namun, untuk yang tersedia saat ini, menaikkan tarif impor menjadi opsi yang paling sesuai untuk melindungi industri dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) tengah mengkritisi impor ilegal yang membuat rusaknya pasar dalam negeri akibat harganya yang dijual lebih murah dibandingkan impor legal maupun produk lokal. Hal itu setidaknya tercermin pada data impor/ekspor pakaian dari China ke Indonesia yang berbeda antara data International Trade Center (ITC) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Perbedaan data ekspor pakaian jadi (HS 61) dari China ke Indonesia yang dirilis ITC dengan data impor pakaian jadi ke Indonesia dari China yang dirilis BPS terjadi setidaknya sejak dua dekade yang lalu.

Tercatat, periode 2004-2023, jumlah ekspor HS 61 dari China ke Indonesia menurut data ITC berjumlah 6.969,96 juta dolar AS. Sementara itu, data impor HS 61 ke Indonesia dari China menurut BPS sebanyak 1.817,33 juta dolar AS. Artinya, ada selisih yang sangat dalam hingga mencapai 5.152,83 juta dolar AS.

Selain komoditas pakaian jadi (HS 61), ada pula perbedaan yang cukup tajam pada data ekspor alas kaki (HS 64) dari China ke Indonesia menurut ITC dengan jumlah impor alas kaki ke Indonesia dari China menurut BPS.

Tercatat dalam periode 2005-2022, terdapat selisih yang tajam antara data ekspor dari China ke Indonesia (ITC) dan impor ke Indonesia dari China (BPS) yang rerata mencapai 72 persen. Selisih paling tinggi terjadi pada 2014 sebesar 196 persen, disusul 2022 sebesar 160 persen.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menuturkan, perbedaan data eskpor-impor tersebut menunjukkan adanya aktivitas impor ilegal yang begitu masif masuk ke Indonesia.

“Diduga ilegal karena tidak tercatat secara resmi, ini sudah berlangsung lama dengan nilai yang sangat besar,” kata Budihardjo dalam diskusi bertema ‘Impor Ilegal Berjaya, Impor Resmi Dipersulit’ yang digelar di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024) lalu.

Hippindo berharap pemerintah memberikan perhatian pada persoalan impor ilegal yang mengganggu pertumbuhan industri ritel di Indonesia. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hippindo Haryanto Pratantara mendesak pemerintah untuk membentuk satuan tugas (satgas) yang menangani secara khusus persoalan impor ilegal.

“Kalau sekarang situasinya lagi urgen, harus bikin satgas yang fokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang ilegal ini bisa ditutup semaksimal mungkin,” kata Haryanto.

Haryanto mengatakan, dengan adanya satgas khusus impor ilegal tersebut, diharapkan menjadi upaya pencegahan penyelundupan barang impor ilegal yang masuk melalui pelabuhan tikus. Sejalan dengan itu, dia berharap satgas bisa bekerja dalam konteks penegakan hukum pula.

Dia mencontohkan penegakan hukum itu diantaranya menyita barang beredar ilegal serta menutup toko yang menjual barang-barang impor ilegal. Selain itu juga bagi penjual, distributor, dan importir produk tidak resmi harus ditangkap dan diproses secara hukum. Termasuk penindakan terhadap oknum pemerintah yang terlibat.

Dia meyakini dengan upaya-upaya tersebut, impor ilegal akan secara signifikan dapat berkurang. Sehingga diharapkan berdampak pada positifnya pertumbuhan industri ritel domestik. “Itu bisa siginifikan kurangi impor ilegal yang membuat industri ritel dalam negeri bertumbuh. Pabrik juga sama, pabrik lokalnya semua bisa jalan,” ujarnya.