KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Langkah ini membawa perubahan besar bagi perusahaan di Indonesia dalam pengelolaan data pribadi konsumen.

Pasalnya, beleid tersebut mengatur pengelolaan data pribadi konsumen secara komprehensif, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga transfer data, dengan penekanan pada tanggung jawab pengontrol dan pemroses data.

Perusahaan pun wajib menunjuk petugas perlindungan data dan mematuhi pengawasan dari lembaga terkait. Sebab, pelanggaran terhadap UU PDP dapat berujung pada denda berat, hukuman pidana, serta kerugian reputasi.

UU PDP juga menetapkan regulasi ketat terkait transfer data lintas batas negara. Berdasarkan UU ini, data hanya dapat ditransfer ke negara atau entitas yang memiliki standar perlindungan data yang setara atau lebih tinggi daripada yang ditetapkan di Indonesia.

Hal itu mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dan transparan dalam menjaga keamanan data pribadi konsumen. Upaya ini pun turut menciptakan peluang bagi perusahaan untuk membangun kepercayaan melalui perlindungan data konsumen yang memadai.

Sebuah survei yang dilakukan Statista pada 2021 menunjukkan bahwa pelanggaran privasi data adalah salah satu alasan utama yang membuat investor menarik diri dari perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap UU PDP tidak hanya penting untuk menghindari sanksi hukum, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan dan reputasi di mata konsumen serta investor.

Selain itu, hasil survei di Amerika Serikat pada Juni 2022 menunjukkan bahwa 54 persen responden lebih memercayai perusahaan yang memberikan pilihan bagi konsumen untuk menghapus data pribadi mereka.

dok. Istimewa UU PDP mengatur pengelolaan data pribadi konsumen secara komprehensif, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga transfer data.

Di Indonesia, UU PDP diharapkan dapat mendorong tren serupa dengan perusahaan yang lebih terbuka dalam hal bagaimana data pribadi dikelola dan dilindungi.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP, perusahaan perlu menerapkan berbagai solusi keamanan yang komprehensif.

Solusi ini meliputi sejumlah teknologi penting. Pertama, Data Security Solutions. Ini adalah solusi yang dirancang untuk melindungi data dari akses tidak sah serta ancaman siber lainnya.

Kedua, Data Availability Solutions. Teknologi ini memastikan data tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang secara aman dan tanpa gangguan.

Ketiga, Microsegmentation. Teknologi ini memungkinkan kontrol lebih granular terhadap lalu lintas jaringan, membatasi akses hanya pada data yang diperlukan.

Keempat, Data Management Platform. Ini merupakan sistem yang mengelola data dari berbagai sumber secara terpusat dan memastikan integrasi yang efisien dan aman.

Memilih penyedia solusi teknologi yang tepat menjadi kunci untuk memastikan perusahaan dapat mematuhi regulasi tersebut dengan baik. Sejumlah faktor, seperti Service Level Agreement (SLA) tinggi, infrastruktur luas, kepatuhan terhadap kedaulatan data, serta kemampuan mendukung operasional lokal dan internasional, menjadi pertimbangan utama.

dok. Istimewa Telkom University merilis white paper berjudul ?UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Implikasinya terhadap Bisnis? yang memberikan analisis mendalam mengenai dampak UU PDP terhadap sektor bisnis.

Dalam konteks implementasi UU tersebut, Telkom University telah merilis white paper berjudul “UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Implikasinya terhadap Bisnis”. Dokumen ini memberikan analisis mendalam mengenai dampak UU PDP terhadap sektor bisnis.

White paper itu menawarkan strategi praktis yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan sekaligus menghindari risiko hukum dan potensi gangguan operasional.

Dokumen itu juga mengulas bagaimana solusi teknologi dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan data di era digital yang semakin kompleks.

Untuk informasi lebih lanjut dan membaca dokumen secara lengkap, white paper itu dapat diunduh melalui tautan ini.

KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Langkah ini membawa perubahan besar bagi perusahaan di Indonesia dalam pengelolaan data pribadi konsumen.

Pasalnya, beleid tersebut mengatur pengelolaan data pribadi konsumen secara komprehensif, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga transfer data, dengan penekanan pada tanggung jawab pengontrol dan pemroses data.

Perusahaan pun wajib menunjuk petugas perlindungan data dan mematuhi pengawasan dari lembaga terkait. Sebab, pelanggaran terhadap UU PDP dapat berujung pada denda berat, hukuman pidana, serta kerugian reputasi.

UU PDP juga menetapkan regulasi ketat terkait transfer data lintas batas negara. Berdasarkan UU ini, data hanya dapat ditransfer ke negara atau entitas yang memiliki standar perlindungan data yang setara atau lebih tinggi daripada yang ditetapkan di Indonesia.

Hal itu mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dan transparan dalam menjaga keamanan data pribadi konsumen. Upaya ini pun turut menciptakan peluang bagi perusahaan untuk membangun kepercayaan melalui perlindungan data konsumen yang memadai.

Sebuah survei yang dilakukan Statista pada 2021 menunjukkan bahwa pelanggaran privasi data adalah salah satu alasan utama yang membuat investor menarik diri dari perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap UU PDP tidak hanya penting untuk menghindari sanksi hukum, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan dan reputasi di mata konsumen serta investor.

Selain itu, hasil survei di Amerika Serikat pada Juni 2022 menunjukkan bahwa 54 persen responden lebih memercayai perusahaan yang memberikan pilihan bagi konsumen untuk menghapus data pribadi mereka.

dok. Istimewa UU PDP mengatur pengelolaan data pribadi konsumen secara komprehensif, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga transfer data.

Di Indonesia, UU PDP diharapkan dapat mendorong tren serupa dengan perusahaan yang lebih terbuka dalam hal bagaimana data pribadi dikelola dan dilindungi.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP, perusahaan perlu menerapkan berbagai solusi keamanan yang komprehensif.

Solusi ini meliputi sejumlah teknologi penting. Pertama, Data Security Solutions. Ini adalah solusi yang dirancang untuk melindungi data dari akses tidak sah serta ancaman siber lainnya.

Kedua, Data Availability Solutions. Teknologi ini memastikan data tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang secara aman dan tanpa gangguan.

Ketiga, Microsegmentation. Teknologi ini memungkinkan kontrol lebih granular terhadap lalu lintas jaringan, membatasi akses hanya pada data yang diperlukan.

Keempat, Data Management Platform. Ini merupakan sistem yang mengelola data dari berbagai sumber secara terpusat dan memastikan integrasi yang efisien dan aman.

Memilih penyedia solusi teknologi yang tepat menjadi kunci untuk memastikan perusahaan dapat mematuhi regulasi tersebut dengan baik. Sejumlah faktor, seperti Service Level Agreement (SLA) tinggi, infrastruktur luas, kepatuhan terhadap kedaulatan data, serta kemampuan mendukung operasional lokal dan internasional, menjadi pertimbangan utama.

dok. Istimewa Telkom University merilis white paper berjudul ?UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Implikasinya terhadap Bisnis? yang memberikan analisis mendalam mengenai dampak UU PDP terhadap sektor bisnis.

Dalam konteks implementasi UU tersebut, Telkom University telah merilis white paper berjudul “UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Implikasinya terhadap Bisnis”. Dokumen ini memberikan analisis mendalam mengenai dampak UU PDP terhadap sektor bisnis.

White paper itu menawarkan strategi praktis yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan sekaligus menghindari risiko hukum dan potensi gangguan operasional.

Dokumen itu juga mengulas bagaimana solusi teknologi dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan data di era digital yang semakin kompleks.

Untuk informasi lebih lanjut dan membaca dokumen secara lengkap, white paper itu dapat diunduh melalui tautan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas melemah pada penutupan perdagangan Jumat (2/8/20240 karena aksi ambil untung setelah emas batangan melonjak lebih dari 1% di awal sesi terimbas harapan penurunan suku bunga yang didukung oleh data pekerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan.

Mengutip Reuters, harga emas di pasar spot turun 0,5% ke level US$2,432.19 per ounce. Sementara emas berjangka AS ditutup 0,4% lebih rendah ke posisi US$2,4769.8.

Namun, emas naik 1,8% minggu ini karena meningkatnya permintaan safe-haven akibat ketegangan di Timur Tengah dan ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve AS membuat logam ini lebih menarik bagi investor.

"Pada tingkat ini kami mengantisipasi kemunduran dan beberapa aksi ambil untung, namun secara fundamental ada lebih banyak potensi kenaikan dibandingkan risiko penurunan," kata Alex Ebkarian, chief operating officer di Allegiance Gold.

Sementara itu, imbal hasil (yield) obligasi 10-tahun AS turun ke level terendah sejak bulan Desember dan dolar (.dxy) mencapai level terendah sejak bulan Maret setelah data menunjukkan bahwa pemberi kerja menambahkan lebih sedikit pekerjaan pada bulan Juli dibandingkan perkiraan para ekonom, sementara tingkat pengangguran meningkat menjadi 4,3%.

Data tersebut mengikuti komentar dari Ketua Fed Jerome Powell, yang mengatakan pada hari Rabu bahwa suku bunga dapat diturunkan secepatnya pada bulan September jika perekonomian AS mengikuti jalur yang diharapkan.

Emas batangan secara tradisional dianggap sebagai lindung nilai terhadap risiko geopolitik dan ekonomi, dan suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang untuk memegang aset tersebut.

“Pasar saat ini memperhitungkan peluang yang lebih baik dari 70% untuk pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin oleh The Fed pada pertemuan FOMC bulan September,” kata Jim Wyckoff, analis pasar senior di Kitco Metals dalam sebuah catatan.

Di tempat lain, harga perak spot turun 0,2% menjadi US$28,49 per ounce, sementara platinum stabil di level US$959,16 dan paladium turun 1,7% ke posisi US$889,86.

Adapun, harga perak dan platinum kompak mencatat kenaikan pada perdagangan seminggu terakhir.