Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aturan hapus tagih UMKM yang telah diteken Presiden Prabowo awal pekan ini ternyata tak hanya berlaku untuk kredit bank BUMN. Lebih luas, kredit UMKM yang bersumber dari APBN atau disebut piutang negara pun juga bisa dihapustagih.

Berdasarkan salinan PP No 47 Tahun 2024 yang diterima KONTAN Sabtu (9/11), penghapustagihan untuk piutang negara terbagi menjadi dua, antara lain penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak.

Adapun, yang tergolong piutang negara adalah piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.

Tak hanya itu, ada juga piutang kredit program kepada UMKM yang telah selesai yang bersumber dari APBN, termasuk penerusan pinjaman luar negeri, two step loan, dan rekening dana investasi.

Secara rinci, piutang kredit program sebagaimana dimaksud meliputi piutang negara kepada Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, Petani Eks Proyek Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Sinar Rinjani, Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Singkut, dan Penerima Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali.

Untuk nilainya, penghapusan bersyarat dilakukan dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp 300 juta per penanggung utang perorangan Sementara, untuk penanggung utang badan usaha, nilainya maksimal Rp 500 juta.

Dalam hal piutang kredit program sebagaimana dimaksud tidak dapat ditentukan per penanggung utang, penghapusan piutang negara dapat dilakukan dengan nilai piutang pokok paling banyak Rp 500 juta per proyek.

Selanjutnya, pasca dilakukan penghapusan secara bersyarat, bisa dilakukan penghapusan secara mutlak atas piutang dana bergulir dan piutang kredit program dilakukan paling singkat tiga bulan setelah keputusan penghapusan secara bersyarat ditetapkan dan paling lama sampai dengan berakhirnya pemberlakuan PP ini.

Terakhir, penetapan penghapusan secara mutlak dilakukan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara.

Jakarta -

Pemerintah resmi menghapus utang macet bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penghapusan itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Salah satu syarat UMKM yang dapat dihapuskan utangnya, yakni nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

1. Bank BRI

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) lalu.

Dengan adanya kebijakan ini, Supari menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

2. Bank BTN

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

3. Bank BNI

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," imbuh Okki.

4. Bank Mandiri

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off). Dia menjelaskan berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Ali pun berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

(kil/kil)

Jakarta -

PT Net Visi Media Tbk. (NETV) alias Net TV mengumumkan pengunduran diri Manoj Dhamoo Punjabi dari posisinya sebagai Direktur Utama. Surat pengunduran dirinya itu diterima perusahaan pada Selasa (5/11) kemarin.

Selain Manoj, Komisaris Utama Shania Manoj Punjabi dan Komisaris lndependen Dian Adhitama turut mengundurkan diri dari posisinya si hari yang sama. Di mana surat pengunduran diri ini telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang diadakan pada, Kamis (7/11).

"Pada tanggal 5 November 2024, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Manoj Dhamoo Punjabi selaku Direktur Utama Perseroan, lbu Shania Manoj Punjabi selaku Komisaris Utama Perseroan, dan lbu Dian Adhitama selaku Komisaris lndependen," tulis Net TV dalam laporan keterbukaan informasi mereka Jumat (7/11/2024).

"Pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari ini, Kamis, 7 November 2024," tulis perusahaan lagi.

Sebagai informasi, Manoj Punjabi bersama keluarganya merupakan pendiri PT MD Entertainment Tbk (FILM) yang melantai di BEI pada 2018. Kala itu perusahaan mendapatkan dana segar senilai US$ 19 juta atau setara Rp 309,16 miliar.

Kemudian raksasa teknologi dan hiburan asal China, Tencent, membeli 14,6% saham perusahaan pada Oktober 2021. Berkat itu perusahaan mendapatkan tambahan dana segar meski tidak dirinci nilai transaksinya. Saat ini Manoj tercatat berada di posisi ke-1.835 orang terkaya di dunia dengan total harta sebesar US$ 1,7 miliar atau setara dengan Rp 27,66 triliun.

Di luar itu, sebelumnya MD Entertainment milik Manoj Punjabi mengambil alih 80,05% saham Net TV dengan nilai transaksi mencapai Rp 1.655.494.358.314 atau Rp 1,65 triliun. Melalui akuisisi ini, MD Pictures akan menjadi pemegang saham pengendali baru NET TV.

Untuk mengamankan proses akuisisi itu, MD Entertainment telah menandatangani sejumlah dokumen berupa Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBS) dan Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat (PPSB) pada 26 Agustus 2024 kemarin.

Lalu pada 10 Oktober 2024, NET TV mengumumkan Manoj Dhamoo Punjabi dan Shania Manoj Punjabi masuk jajaran direksi dan komisaris. Keduanya didapuk memimpin perusahaan itu bersama jajaran direksi lain seperti Priyadarshi Anand dan Surya Hadiwinata. Sementara itu, jajaran komisaris diisi Sanjeva Advani (komisaris), dan Dian Adhitama (komisaris independen).

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III 2024 yang melambat di bawah 5% disebut-sebut dapat menjadi lingkaran setan jika tidak ditangani dengan baik. Sebab melambatnya pertumbuhan ini diperkirakan dapat terus menggerus perekonomian Indonesia. Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini?

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan salah satu cara paling efektif mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Dengan begitu

Sebab menurutnya pertumbuhan investasi ini secara langsung dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Di mana lapangan pekerjaan baru itu dapat menjadi sumber pemasukan masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan daya beli.

Kemudian peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat, dan peningkatan konsumsi ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga pada akhirnya roda ekonomi RI akan terus berputar dalam siklus perbaikan.

"Pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Ya itu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Piter berpendapat salah upaya yang bisa dilakukan adalah melalui penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan. Sebab pada akhirnya sistem tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan para investor saat ingin menanamkan investasinya di RI.

"Makanya di zamannya pak Jokowi (masa pemerintahan Presiden Joko Widodo) itu, pak Jokowi ngotot banget mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja yang ujungnya itu sebenarnya di situ adalah di dalam rangka memperbaiki iklim investasi," kata Piter.

Terkait keberadaan UU Cipta Kerja sebagai salah satu upaya perbaikan iklim investasi RI, Piter mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi atau mencabut sebagian aturan merupakan hal yang baik dan bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.

"Memang UU Cipta Kerja itu penolakannya ada banyak ya, termasuk kemarin yang dikabulkankan sebagian besar itu terkait dengan ketenagakerjaan ya. Ini memang harus diperbaiki, justru ini momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki supaya UU Cipta Kerja itu benar-benar menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasinya kita," terang Piter.

"UU Cipta Kerja kita kan sudah disepakati, sudah disahkan sekian lama tapi kan dampaknya terhadap investasi kita kan masih minimal sekali, masih kecil. Dengan adanya keputusan MK pada saat tersebut ada momentum bagi pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja supaya aturan itu benar-benar bisa diterima dan kemudian bisa berdampak terhadap membaiknya iklim investasi di Indonesia," pungkasnya.

Senada dengan itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri guna memutus lingkaran setan pelemahan ekonomi RI.

Sebab ia juga berpendapat dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan seterusnya.

Adapun menurutnya salah satu uapaya yang bisa dilakukan untuk mendorong iklim investasi ini salah satunya adalah dengan memperbaiki ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebagai parameter ekonomi makro yang menunjukkan perbandingan antara tambahan modal (investasi) dengan tambahan output (hasil).

"Saya kira memang harus banyak upaya untuk menambah investasi. Ya syarat investasi adalah menurunkan ICOR," ucapnya.

Lebih lanjut, menurutnya pemerintah juga perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui faktor lain seperti infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kemudian di luar itu Indonesia juga perlu meningkatkan kinerja ekspornya untuk menjaga produksi dalam negeri.

"Kedua saya kira harus banyak upaya meningkatkan ekonomi melalui infrastruktur dan sebagainya. Karena kan kalau fokusnya SDM itu jangka panjang, Infrastruktur juga jangan ditinggal," jelas Tauhid.

"Nah yang ketiga memang mau tidak mau kita harus membuka ke ruang pasar ekspor jadi yang jauh lebih banyak dan lebih luas," sambungnya.

Sementara itu Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Misalkan saja pembangunan infrastruktur yang berfokus pada sektor produktif seperti energi dan transportasi. Sebab menurutnya langkah ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing RI.

Kemudian menurutnya pemerintah juga bisa memberikan subsidi untuk sejumlah komoditas penting seperti pangan dan energi. Dengan begitu daya beli masyarakat khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah dapat terjaga.

"Pemberian subsidi pada komoditas kebutuhan pokok seperti pangan dan energi untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelas menengah bawah yang mengalami tekanan daya beli," terang Josua.

Selain subsidi, Josua berpendapat pemerintah juga bisa memperkuat program bantuan sosial terhadap kelompok rentan untuk meningkatkan pendapatan atau pemberlakuan insentif tertentu yang dapat menjaga daya beli rumah tangga.

"Misalnya pemerintah bisa mempertimbangkan pengurangan pajak atas pengeluaran tertentu untuk mendorong konsumsi pada sektor yang mengalami kontraksi, seperti peralatan rumah tangga dan pakaian," paparnya.

Di luar itu pemerintah juga bisa meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang dapat menggenjot laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sebab langkah ini dapat secara langsung membuka lapangan kerja baru.

"Pemerintah dapat meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan ibu kota negara baru (IKN) dan infrastruktur pendukung lainnya, yang akan berdampak langsung pada sektor konstruksi dan menciptakan lapangan kerja," jelas Josua.

Tonton Video: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal Era Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pemerintah resmi menghapus utang macet Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan kelautan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Pertama, UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Kedua, penghapusan utang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ketiga, bagi pelaku UMKM yang mempunyai utang sudah jatuh tempo dan tidak mampu melunasinya. Pelaku UMKM harus terlebih dahulu diproses penghapusan buku di bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," jelasnya.

Peran Bank Tentukan Penghapusan Utang

Selain itu, Maman juga menyebut perbankan masih berperan andil dalam menentukan kriteria yang dihapuskan utangnya. Dia menjelaskan bagi pelaku UMKM lain yang dinilai oleh bank BUMN masih mampu untuk terus berjalan, tidak akan masuk ke kriteria yang mendapat penghapusan utang.

"Bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang," terangnya.

"Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi. Jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana," imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan ini menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana, dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

(kil/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus kredit macet bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Hal ini agar tidak terjadi simpang siur.

Maman mengatakan UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kriteria berikutnya, penghapusan utang diberikan kepada para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang terkena beberapa permasalahan, misalnya bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Maman menambahkan kriteria lainnya, yakni bagi pelaku UMKM di sektor tersebut yang telah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo. Namun, mereka sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank-bank BUMN.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengatakan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024) lalu.

Kebijakan inI menghapus utang bagi UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Prabowo menilai sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," jelas Prabowo.

(/kil)

Jakarta: Sobat Medcom yang ingin kuliah di Eropa dengan beasiswa wajib mempertimbangkan Hongaria. Pendaftaran Stipendium Hungaricum Scholarship Programme Tahun Akademik 2025/2026 sudah dibuka lho.

Beasiswa Stipendium Hungaricum terbuka bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berminat studi jenjang S1, S2, S3 dan program non-gelar di Hongaria. Pendaftaran secara daring melalui laman https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ paling lambat 15 Januari 2025 pukul 14.00 (Waktu Eropa Tengah).

Buat kamu yang tertarik, yuk simak persyaratan, dokumen yang dibutuhkan, dan cara daftaranya berikut ini:

Persyaratan

1. Mahasiswa internasional yang mendapatkan rekomendasi dari lembaga pendidikan negara asal (warga negara Indonesia harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kemendikbudristek)
2. Minimal berusia 18 tahun
3. Memenuhi persyaratan serta kemampuan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi Hungaria
4. Mendaftarkan diri ke universitas serta jurusan yang ditawarkan dalam program beasiswa

Dokumen

1. Formulir pendaftaran online
2. Mottivation Letter
3. Sertifikat kemampuan bahasa yang dipilih dalam program studi atau sertifikat kemampuan bahasa Hungaria (sesuai dengan ketentuan program studi pelamar)
4. Ijazah, transkrip nilai, serta sertifikat prestasi akademik terakhir sesuai bahasa program studi pilihan pelamar atau berbahasa Hungaria
5. Surat keterangan sehat sesuai dengan format yang telah ditentukan
6. Fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku
7. Research Plan (Khusus S3)
8. Surat rekomendasi (Khusus S3)
9. Pernyataan dari supervisor (Khusus S3 bila diminta)

Benefit beasiswa

Program beasiswa ini menawarkan fasilitas dan benefit menarik, yakni:

1. Tunjangan kuliah
2. Tunjangan hidup bulanan sebesar HUF 43.700
3. Akomodasi asrama atau tunjangan akomodasi tempat tinggal sebesar HUF 40.000 per bulan
4. Asuransi kesehatan sebesar HUF 65.000 per tahun
5. Khusus program Doktor: tunjangan hidup bulanan sebesar HUF 140.000 untuk tahap pertama (empat semester) dan HUF 180.000 untuk tahap kedua (empat semester) selama 12 bulan per tahun sampai selesai studi.

Buat kamu yang tertarik, yuk segera siapkan dokumen yang diperlukan dan mendaftar. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek sebagai sending partner akan melakukan seleksi terhadap dokumen pelamar yang telah lolos technical check oleh Tempus Public Foundation Hongaria setelah tanggal pendaftaran berakhir.
Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi beasiswa akan dihubungi oleh Tempus Public Foundation untuk langkah- langkah selanjutnya.

Baca juga: Tips Jitu Bikin Motivation Letter Agar Lolos Beasiswa Stipendium Hungaricum

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta -

Apple dikabarkan tengah mengajukan investasi senilai hampir US$ 10 juta untuk pembangunan pabrik di Bandung, Jawa Barat. Pabrik itu akan memproduksi aksesoris dan komponen untuk perangkat Apple.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih menunggu komitmen investasi tersebut. Rencana investasi ini terdengar seiring dengan masih terganjalnya penjualan iPhone 16 di Indonesia. Ponsel keluaran terbaru dari Apple tersebut diketahui masih terganjal oleh syarat TKDN 40% dan komitmen investasi.

"Sebelumnya kita sudah mendengar bahwa Apple berkomitmen. Kita berharap komitmen yang sekarang disampaikan ini bisa dijalankan segera," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sementara soal komitmen investasi dan pemenuhan TKDN sebagai syarat penjualaniPhone 16 akan segera diumumkan oleh pemerintah. Pemerintah mengaku telah mengkaji rencana penjualan iphone 16 yang hingga saat ini masih belum boleh diperjualbelikan di dalam negeri.

"Mengenai iPhone 16 yang belum diperjualbelikan, pokoknya kami sudah mengkaji. Dalam waktu dekat akan diumumkan oleh Pak Menteri," kata Faisol.

Menurut catatan detikcom, Apple telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

Sebelumnya Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan masa berlaku sertifikat TKDN milik Apple sudah habis sehingga harus diperpanjang. Proses perpanjangan masih menunggu Apple merealisasikan investasinya sebesar Rp 1,71 triliun, yang saat ini tercatat baru sebesar Rp 1,48 triliun.

Artinya, masih ada selisih Rp 240 miliar dari komitmen investasi Apple yang belum dibayarkan. Pemerintah disebut baru akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16 setelah Apple memenuhi komitmennya.

(eds/eds)

Jakarta -

Pemerintah berencana memperpanjang masa uji coba kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS Kesehatan akan menjadi salah satu syarat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebelumnya uji coba ini sudah terlebih dahulu dilaksanakan pada 1 Juli-30 September 2024 kemarin.

Dalam hal ini, pelaksanaan uji coba kepesertaan JKN aktif sebagai syarat bikin SIM berlangsung di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk itu penting bagi masyarakat yang ingin membuat SIM untuk memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan catatan detikcom dan situs resmi BPJS Kesehatan, berikut cara daftar kepesertaan JKN hingga mengecek status kepesertaan.

Syarat Dokumen Daftar Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Dokumen persyaratan yang diperlukan masyarakat umum untuk mendaftar BPJS Kesehatan, yaitu:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu NPWP
- Alamat email dan nomor handphone aktif untuk verifikasi

2. Bagi anggota ASN, POLRI, dan TNI perlu menyertakan dokumen persyaratan tambahan, yakni:

- SK pengangkatan yang paling baru
- Slip gaji
- Penetapan pengadilan untuk anak angkat jika belum tercantum di dalam KK
- Surat keterangan jika masih sekolah atau di perguruan tinggi.

Cara Daftar Daftar Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Cara Daftar BPJS Kesehatan Secara Online Melalui Aplikasi Mobile JKN

- Unduh aplikasi Mobile JKN. Aplikasi dapat diunduh melalui Playstore atau Appstore
- Pada halaman utama klik Masuk/Daftar di ujung kiri atas, lalu pilih daftar
- Ketik NIK, nama lengkap, tanggal lahir. Lalu masukkan captcha dan klik validasi data
- Setelah itu, muncul tampilan "Selamat Datang" dan isi data nomor handphone, email, password, dan konfirmasi password. Pastikan nomor yang dipakai mendaftar memiliki pulsa, karena pengguna akan diberi kode OTP
- Klik Registrasi dan pengguna akan mendapat notifikasi pendaftaran akun berhasil
- Kembali ke menu utama aplikasi, lalu masukkan data yang tersedia dan klik Masuk
- Pada tampilan menu, klik pendaftaran peserta
Masukkan nomor Kartu Keluarga dan isi captcha, lalu klik proses
- Data peserta akan muncul sesuai dengan kartu keluarga atau data yang terdaftar di Dukcapil
- Pilih fasilitas kesehatan (faskes) yang diinginkan, kelas perawatan dan dokter gigi
- Masukkan email dan klik simpan. JKN akan mengirimkan Kode verifikasi ke alamat email yang didaftarkan
- Masukkan kode verifikasi yang telah didapatkan ke aplikasi Mobile JKN
- Peserta akan mendapatkan virtual account untuk pembayaran premi. Untuk pembayaran bisa dilakukan melalui mobile banking, ATM, dan berbagai merchant
-Setelah melakukan pembayaran, peserta sudah resmi terdaftar di BPJS Kesehatan. Kartu BPJS Kesehatan dapat dilihat di aplikasi Mobile JKN

2. Cara Daftar BPJS Kesehatan secara offline

- Peserta bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat
- Isi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama. Siapkan berkas seperti fotocopy KTP, fotocopy KK, dan pas foto 3×4 berwarna
- Setelah itu, akan diberikan nomor virtual account atau kode pembayaran untuk peserta melakukan pembayaran, kemudian bukti transfer diserahkan ke kantor BPJS dan tunggu hingga kartu dicetak.

Cara Cek Status Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via Mobile JKN

- Buka aplikasi Mobile JKN.
- Log in menggunakan NIK/nomor kartu dan password.
- Masukkan captcha yang muncul pada kolom yang disediakan, lalu klik tombol log in.
- Pilih menu peserta pada aplikasi. Halaman ini akan menampilkan informasi lengkap mengenai status kepesertaan BPJS Kesehatan dan data identitas lainnya.

2. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via Layanan CHIKA

CHIKA adalah layanan chat assistant JKN. Layanan ini awalnya dapat diakses melalui Facebook Messenger, Telegram, dan Whatsapp. Tetapi, per 1 April 2024, layanan hanya bisa diakses melalui Whatsapp dengan mengirim pesan ke nomor 08118165165.

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan

- Chat CHIKA di Whatsapp dengan kalimat sapaan apapun.
- Pilih menu Informasi.
- Pilih menu Cek Status Kepesertaan.
- Masukkan NIK atau nomor KIS/BPJS.
- Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.
- Tunggu informasi dari CHIKA mengenai status kepesertaan.

3. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via BPJS Kesehatan Care Center

- Hubungi BPJS Kesehatan Care Center melalui nomor 165.
- Tekan 1 untuk mengakses status kepesertaan.
- Masukkan nomor peserta/NIK.
- Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.
- Tunggu informasi mengenai status kepesertaan.

Demikian cara daftar BPJS Kesehatan untuk bikin SIM mulai November 2024.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani aturan penghapusan utang UMKM pertanian hingga peternakan, Selasa (5/11/2024). Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan kelautan dan UMKM lainnya.

Dengan kata lain, Prabowo resmi menghapus utang macet UMKM pada sektor tersebut. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, langkah ini sebagai simbol keberpihakan pemerintah kepada para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian hingga perikanan, yang bermasalah dengan utang.

"Simbolisasi keberpihakan pemerintah kepada mereka-mereka para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, yang selama ini memang ada kurang lebih sekitar 1 jutaan orang, diberikan sebuah penghapusan utang piutang," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Berikut 2 hal penting dari kebijakan Prabowo menghapus utang UMKM Pertanian hingga Peternakan:

1. Utang yang Dihapus hingga Rp 500 Juta

Maman menjelaskan, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan. Penghapusan utang ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah atau himbara.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

2. Syarat Utangnya Bisa Dihapuskan

Maman menekankan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan COVID," ujarnya.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," terang Maman.

Secara keseluruhan, diperkirakan penghapusan utang ini mencapai Rp 10 triliun. Namun, ia menekankan dana ini tidak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

"PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing dan itu yang mau coba kita buktikan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," jelas Maman.

(shc/hns)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan penghapusan utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi syarat tertentu.

Kebijakan penghapusan utang ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," kata Maman, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Secara keseluruhan, Maman memperkirakan 1 juta pihak yang dihapuskan utangnya. Untuk besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Sedangkan untuk anggarannya, diperkirakan penghapusan utang ini mencapai Rp 10 triliun. Namun, ia menekankan dana ini tidak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

"PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing dan itu yang mau coba kita buktikan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," terang Maman.

(shc/ara)

Jakarta -

Ramai di media sosial iPhone 16 dilarang dijual di Indonesia. Belakangan, terungkap bahwa Apple, perusahaan pembuat iPhone, meminta syarat adanya tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia

Dilansir dari detikNews, Selasa (5/11/2024), anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, geram oleh kebijakan Apple itu. Menurut dia, permintaan itu keterlaluan dan Apple sudah layak diblokir dari Indonesia.

"Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini, Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita, Pak," kata Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/11).

Mufti berharap Kementerian BUMN dapat turun tangan mengatasi hal itu. Ia menyinggung Erick Thohir memiliki pengalaman berbasis internasional.

"Maka harapan kami, kami minta kepada Menteri BUMN, bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepakbola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak," kata dia.

Ia menyayangkan ketentuan itu, padahal lanjut Mufti, iPhone telah meraup begitu banyak keuntungan dari masyarakat RI. Ia menekankan Indonesia jangan tanggung-tanggung untuk memblokir iPhone.

"Kami ini kemarin mikir masyaallah mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun," ujar Mufti.

"Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan kepada negara kita, Pak," imbuhnya.

(dpw/dpw)