Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Dalam International Critical Minerals & Metals Summit yang digelar di Nusa Dua, Bali, Muchtazar, Kepala Bidang Keberlanjutan di Nickel Industries Limited, menyoroti salah kaprah mengenai dampak pertambangan terhadap deforestasi di Indonesia.

Dalam pemaparannya, ia membantah anggapan umum bahwa pertambangan adalah penyebab utama hilangnya hutan di tanah air.

Muchtazar membeberkan data bahwa di mana hanya sekitar 1 juta hektar lahan Indonesia yang digunakan untuk pertambangan pada tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan total luas daratan Indonesia yang mencapai 190 juta hektar, serta kawasan hutan yang mencakup sekitar 120 juta hektar, kontribusi pertambangan terhadap deforestasi menjadi sangat kecil.

"Pertambangan hanya mencakup sekitar 0,5% dari total luas daratan atau hampir 1% dari kawasan hutan di negara ini," ujarnya dalam keterangan tertulis seperti dikutip Senin (9/9).

Selain menjelaskan data tersebut, Muchtazar juga menekankan peran penting sektor pertambangan dalam perekonomian Indonesia. Tahun lalu, sektor ini menyumbang lebih dari 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

"Sektor pertambangan menyediakan bahan dan bahan bakar penting yang dibutuhkan dunia, memainkan peran vital dalam ekonomi kita," tambahnya.

Muchtazar menegaskan pentingnya evaluasi yang didasarkan pada data yang akurat serta pendekatan yang seimbang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

"Dengan mendasarkan evaluasi kita pada data yang akurat, kita dapat memastikan pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan," kata Muchtazar.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa meskipun perusahaan yang peduli terhadap konservasi hutan dan lingkungan belum mendapatkan harga premium dari pasar, perusahaan tambang yang bertanggung jawab tetap memiliki keuntungan.

Mereka bisa mendapatkan portfolio investasi yang lebih baik dan menjual produk mereka ke pasar global yang memiliki standar keberlanjutan tinggi, sehingga dapat mengurangi risiko dalam rantai pasokan.

Pernyataan ini diharapkan dapat membuka mata banyak pihak tentang pentingnya melihat isu deforestasi dan pertambangan secara lebih objektif, dengan mempertimbangkan data yang ada dan dampaknya terhadap perekonomian serta lingkungan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BELITUNG. Komoditas andalan Indonesia termasuk sawit untuk pasar ekspor ke Uni Eropa terancam penerapan aturan Undang-Undang (UU) Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang rencananya akan berlaku mulai Januari tahun depan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan, saat ini kebijakan EUDR tersebut masih belum menemui titik terang. Proses negosiasi terus dilakukan pemerintah dan pelaku industri untuk implementasi kebijakan ini agar tidak merugikan Indonesia.

"Uni Eropa bukan pasar utama tapi ekspor sawit ke Uni Eropa dari 5 juta sudah turun 4 jutaan ton," kata Eddy dalam Press tour Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian di Belitung, Selasa (27/8) malam.

Eddy mengatakan aturan ini sebetulnya tidak hanya dikeluhkan negera eksportir sawit seperti Indonesia dan Malaysia, namun juga negara-negara Uni Eropa sendiri.

Menurutnya ada 7 negara yang meminta kebijakan ini ditunda. Salah satunya Jerman karena merasa dirugikan dengan implementasi UU Anti Deforestasi itu. Kemudian, juga ada 25 senator di Amerika telah berkirim surat kepada parlemen Uni Eropa untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan EUDR.

"Artinya bukan hanya kita dan Malaysia yang keberatan tapi juga negara yanga ada di UE juga," paparnya.

Eddy mengatakan pada September mendatang, pihaknya bersama pemerintah dan pelaku industri Malaysia akan kembali melakukan negosiasi lanjutan di Brussel.

Pembahasan yang dilakukan tetap sama dengan tuntutan agar kebijakan ini tidak memberatkan negara eksportir seperti Indonesia dan Malaysia untuk masuk ke pasar Uni eropa

"Kita berharap nanti bisa mendapatkan titik terang bagaimana rencana implementasi EUDR, karena kalau diterapkan ini bisa mengeluarkan petani dari rantai pasok," jelasnya.