BANDUNG, iNews.id - Forum Komunikasi Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI) Jawa Barat (Jabar) menggelar deklarasi damai menyambut Pilkada 2024 di GOR Saparua, Kota Bandung, pada Sabtu (9/11/2024). FKPPI Jabar yang berulang tahun ke-46 mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan pilkada.

“Kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pilkada yang damai, berintegritas, dan berkualitas,” ujar Ketua Pengurus Daerah (PD) X FKPPI Jabar, Dadang Rahmat Hidayat.

Menurutnya, pilkada di Jabar sangat dinamis, dengan adanya pilgub, pilwakot dan pilbup yang memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama keluarga besar FKPPI yang tersebar di berbagai wilayah.

“Kita harus mendukung pembina kami, yaitu TNI dan Polri, agar terus melaksanakan tugas dengan baik. Kita sebagai keluarganya harus mendukung situasi pilkada yang dinamis, berintergritas dan berkualitas serta damai itu yang paling penting," katanya.

Dadang menekankan untuk merealisasikan deklarasi damai tersebut, pihaknya sudah mendapatkan intruksi dari pusat agar menjaga persatuan dan kesatuan di internal FKPPI.

"Yang paling penting jaga persatuan dan kesatuan di internal dan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hoax dan kita ikut serta didalam tim manapun tapi menciptakan kebersamaan," ungkapnya.

Dalam acara ini juga digelar berbagai kegiatan sosial, seperti donor darah, khitanan, bazar UMKM dan lomba olahraga.

“Kami ingin memberikan kontribusi positif, tidak hanya untuk pilkada, tetapi juga dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi warga sekitar,” tambahnya.

Dadang menegaskan FKPPI Jabar siap menjaga suasana damai dan kondusif selama pilkada berlangsung.

“Kami ada di mana-mana, dan kami siap mendukung agar Pilkada berjalan dengan baik. Yang terpenting adalah masyarakat bisa memberikan hak pilihnya dengan tepat, dan memilih calon terbaik untuk daerahnya,” tuturnya.

Berikut lima poin deklarasi FKPPI Jabar.

1. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung secara damai, berkualitas, jujur, adil, dan berintegritas.
2. Mengajak semua pihak untuk senantiasa menarasikan pesan-pesan kebangsaan yang positif guna menjaga muruah nilai-nilai Persatuan Indonesia.
3. Menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang selama pilkada.
4. Mengajak pemilik hak suara untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.
5. Mendukung penuh TNI/Polri dalam menjalankan tugasnya secara profesional selama pelaksanaan pilkada.

Editor: Rizky Agustian

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menggelar deklarasi damai dengan mengundang empat pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Jawa Barat 2024, pada Ahad (6/1/2024), namun hanya dihadiri tiga dari delapan orang kontestan yang diundang. Dalam acara bertema "Kampanye Berintegritas Anti Money Politic, Politisasi SARA, Informasi Hoax dan Ujaran Kebencian" yang dilaksanakan di depan Kompleks Gedung Sate Bandung, hanya pasangan nomor 4 Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dan cawagub nomor urut 2 Ronal Surapradja yang hadir.

Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam saat ditemui pascaacara, mengungkapkan tidak hadirnya semua calon, adalah keputusan dari para masing-masing calon itu sendiri. "Pada intinya kan kita sudah mengundang seluruhnya. Ada pun hadir atau tidaknya kan itu diserahkan kepada masing-masing. Tapi kan semua representatif, karena semua menghadirkan setidak-tidaknya tim kampanye," kata Zacky.

Atas fenomena tidak semuanya paslon Pilkada Jabar ini hadir, Pakar Komunikasi Politik Lely Arrianie menilai bahwa hal ini karena komunikasi politik dari Bawaslu Jabar sebagai penyelenggara pemilu tidak maksimal. Pasalnya, menurut pakar lulusan Universitas Padjadjaran ini, pilkada merupakan kontestasi politik yang merupakan by design (dirancang), dan bukannya by accident (tiba-tiba).

"Artinya, semua tahapan harus sudah direncanakan secara detail, termasuk tahapan proses pendaftaran, penetapan calon, sampai deklarasi damai hari ini dan seterusnya," tutur Lely.

Dengan telah terencana, kata Lely, seharusnya Bawaslu Jabar sebagai penyelenggara bisa memastikan semua tahapan bisa diikuti oleh semua kontestan, dan seluruh kontestan menganggap semua tahapan penting.

"Jika terjadi seperti ini, saya pikir kesalahan ada pada penyelenggara yang pertama, karena yang menentukan model perencanaan dan pengelolaan komunikasi politik dalam setiap proses, itu kan mereka. Harusnya kan dilakukan bukan hanya berdasarkan regulasi, tapi juga persuasi politik yang mengena untuk menyadarkan agar menyukseskan kegiatan ini bersama-sama. Tapi ini tidak demikian," ucap Lely.

Terlebih, kata Lely, deklarasi damai ini menjadi tonggak yang penting dalam penyelenggaraan pemilu, sebagai simbol bahwa pemilu ini mengedepankan kepentingan umum dibanding untuk memenangkan kontestasi semata, meski kerap kali narasi yang tidak membangun perdamaian kerap masih ada.

"Jadi dengan ini, harus dievaluasi, Bawaslu harus tetap memastikan terselenggara-nya kampanye nanti dalam kondisi damai tadi, meskipun para kontestan tidak datang pada hari ini. Pendekatan, persuasi politik tetap harus dilakukan, terutama untuk meyakinkan bahwa Kampanye damai dan seterusnya itu adalah milik semua pihak yang berkepentingan," ujarnya.

Sementara, Zacky mengatakan deklarasi damai ini untuk menegaskan bahwa Bawaslu Jabar menginginkan seluruh tahapan proses penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"Kita ingin memastikan komitmen Para paslon ini agar menaati seluruh instrumen aturan yang berlaku, Undang-Undang 10/2016 tentang pemilihan umum, PKPU 13/2024 tentang kampanye, yang harapannya adalah pada proses kampanye yang singkat ini tidak banyak terjadi pelanggaran," ujarnya.

Diinformasikan, Pilkada Provinsi Jabar 2024 ini, diikuti oleh empat pasangan calon yang berdasarkan nomor urut terdiri dari Acep Adang Ruchiat-Gitalis Dwi Natarina, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie, dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan. Pasangan Acep-Gita (KDI) maju dalam kontestasi dengan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara Jeje-Ronal dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sementara Syaikhu-Ilham diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Nasional Demokrat (Nasdem). Adapun Dedi-Erwan, mendapatkan dukungan partai terbanyak, yakni Golongan Karya (Golkar), Demokrat, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), serta hampir semua partai nonparlemen seperti Partai Buruh, PBB, Gelora, Perindo.

JAKARTA, investor.id - Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha mengingatkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 untuk tidak mengulang kejadian buruk di Pilgub Jakarta 2017 lalu. Karana itu, Munandar berharap tiga paslon harus terus menjaga perdamaian dan integritas selama kontestasi.

Munandar mengapresiasi apa yang sudah KPU lakukan, di antaranya dengan melakukan deklarasi kampanye damai. Dia pun mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh pasangan calon.

“Intinya kita bisa belajar dari Pilkada 2017 yang lalu, kita pastikan tidak akan terjadi di Pilkada 2024 ini," ujar Munandar dalam acara Deklarasi Damai Berintegritas di Auditorium Soekarno TVRI Jakarta, Selasa (24/9/2024) malam.

Menurut Munandar, perlu ada komitmen bersama para paslon hingga timsesnya untuk mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa buruk di pilkada masa lalu.

“Hari ini saya berharap seluruh pasangan calon akan nantinya dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur yang terpilih bisa ditaati bersama (deklarasi damai) pada saat kampanye besok,” imbuh Munandar. 

Di acara Deklarasi Damai Berintegritas tersebut, tiga paslon Pilgub Jakarta 2024 bersama-sama membacakan isi dari deklarasi damai berintegritas tersebut. Ketiga paslon tersebut adalah pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil- Suswono. Pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

Berikut isi dari deklarasi damai berintegritas:

Deklarasi damai dan berintegritas, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024, kami menyatakan dan berkomitmen untuk:

1. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945.

2. Menyukseskan pemilihan yang bermartabat berintegritas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. 

3. Menolak segala bentuk penyebaran hoax, ujaran kebencian politisasi Sara dan politik uang.

4. Mendukung penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan.

5. Tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, 24 September 2024, ditandatangani Bawaslu DKI Jakarta, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan stakeholder di lingkungan DKI Jakarta.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Bawaslu Jakarta dan tiga pasangan calon Pilkada Jakarta telah bersama-sama melakukan deklarasi untuk menciptakan pilkada damai dan berintegritas

“Kami berharap dengan deklarasi damai dan berintegritas ini tadi dibacakan bersama oleh pihak Bawaslu kemudian dari pihak pasangan calon semuanya stakeholder. Kita berharap pemilu di DKI Jakarta berjalan lancar aman damai dan berintegritas,” ujar Koordinator Bidang Hukum Bawaslu Jakarta Sahroji di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Bawaslu mengimbau semua pasangan calon menaati peraturan dan ketentuan kampanye yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Tentu aturannya cukup banyak di PKPU sehingga terkait dengan metode kampanye, pertemuan terbatas, tatap muka, dan debat, dan sebagainya, kita memastikan semuanya dilakukan dengan terang benderang,” lanjut dia.

Dia juga mengingatkan agar setiap tim pasangan calon melengkapi administrasi tim kampanye kepada KPU sesegera mungkin.

Misalnya, terkait dengan pendaftaran tim kampanye dan soal pembuatan rekening khusus untuk dana kampanye.

Sahroji memastikan, Bawaslu akan menjalankan tugasnya sebagai pengawas dengan baik.

Terutama terkait dengan pencegahan dan penyidikan kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dalam Pilkada Jakarta.

Dalam deklarasi hari ini, semua pasangan calon hadir, yakni Ridwan Kamil dan Suswono; Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto; serta Pramono Anung dan Rano Karno.

Setiap pasangan calon juga ditemani oleh ketua tim pemenangan serta tim masing-masing.

Seperti diketahui, pada 25 September 2024, masa kampanye akan resmi dimulai. Masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari yaitu hingga tanggal 23 November 2024.

Sementara hari pemungutan suara akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Tiga Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) telah menandatangani Deklarasi Kampanye Damai Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Tua, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Ketiga paslon Pilkada Jakarta 2024, yaitu Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno (Pramono-Doel), membacakan Deklarasi Kampanye Damai bersama-sama, dengan Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata.

"Kami Cagub dan Wakil Gubernur partai pengusung beserta tim kampanye dan para pendukung berjanji.Satu, mewujudkan pemilihan yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.Dua, melaksanalan kampanye pemilihn yang aman tertib dan damai berintegritas tanpa hoaks tanpa politisasi sara dan tanpa politik uang.Tiga, melaksanalan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.Selesai," ujar ketiga paslon di Kota Tua, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Setelahnya secara bergantian, masing-masing paslon menandatangani sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan dari pengundian nomor urut oleh KPUD Jakarta, Senin (23/9).

Adapun, pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), mendapat nomor urut pertama. Kemudian, Dharma-kun mendapat nomor urut kedua dan Pramono-Bang Doel mendapat nomor urut ketiga.

Sebelumnya, Wahyu mengungkapkan bahwa kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan masyarakat. Para Paslon juga dinilai harus bertanggung jawab.

"Bertanggung jawab tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh pelaksana kampanye. Misalnya melakukan pengasutan, adu domba dan selainnya," terang Wahyu.

Adapun, wahyu kemudian menuturkan bahwa kegiatan kampanye meliputi kegiatan pendidikan politik masyarakat. Diakemudian mengatakan bahwa kegiatan kampanye meliputi kegiatan pendidikan politik masyarakat.

"Jadi mudah-mudahan di kegiatan kampanye ini Jakarta makin solid, Jakarta makin terintegrasi. Bukan Jakarta yang makin terpecah karena kampanye-kampanye yang ada," terangnya.