Bisnis.com, JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-16 digelar di Kazan, Rusia pada Selasa (22/10/2024).

Sejumlah negara hadir untuk menyelenggarakan KTT tersebut hingga hari ini, Kamis (24/10).

Pertemuan tersebut juga menghasilkan Deklarasi Kazan yang membahas berbagai krisis dan tantangan global serta menyerukan tatanan internasional yang lebih adil dan lebih setara.

Dokumen tersebut juga menguraikan visi kelompok tersebut untuk tata kelola global, pembangunan ekonomi, dan kerja sama internasional.

Salah satu isu yang dibahas dalam Deklarasi Kazan adalah isu Timur Tengah yang saat ini ramai menjadi perhatian dunia.

Dalam deklarasi tersebut BRICS menyoroti pentingnya meningkatkan keamanan global melalui diplomasi, mediasi dan dialog inklusif.

Meskipun mengakui perlunya menghormati kekhawatiran keamanan yang sah dan masuk akal dari semua negara, kelompok ini menekankan perlunya terlibat dalam upaya pencegahan konflik, termasuk dengan mengatasi akar permasalahannya.

Pihaknya ikut menyoroti permasalahan pendudukan Israel atas Palestina yang terjadi sejak 7 Oktober 2023 lalu.

“Kami menegaskan kembali keprihatinan kami atas memburuknya situasi dan krisis kemanusiaan di Wilayah Pendudukan Palestina, khususnya peningkatan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai akibat dari serangan militer Israel,” bunyi deklarasi tersebut.

Kelompok tersebut juga mengatakan, operasi Israel telah menyebabkan pembunuhan massal dan cederanya warga sipil, pengungsian paksa dan kehancuran infrastruktur sipil secara luas.

Mereka menyerukan Hamas untuk segera membebaskan sandera Israel, dan Israel untuk segera menghentikan operasi militer dan menarik diri dari Gaza. Pengeboman dan invasi darat Israel ke Lebanon juga dikutuk, sementara sabotase terhadap ribuan perangkat komunikasi Hizbullah pada bulan September digambarkan sebagai “serangan teroris.”

Dokumen tersebut mengutuk “kehadiran militer asing ilegal” di Suriah, mengacu pada sekitar 800 tentara AS yang masih berada di negara tersebut meskipun bertentangan dengan keinginan Damacus.

Serta mengecam pemboman Israel terhadap konsulat Iran di ibu kota Suriah, yang menewaskan Brigadir Jenderal Iran Mohammad Reza. Zahedi dan delapan perwira militer Iran lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara anggota kelompok BRICS telah menyetujui komunike bersama dalam KTT yang diselenggarakan di kota Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024.

Mengutip situs berita milik pemerintah Rusia, RT, pada Kamis (24/10/2024) komunike yang dinamakan Deklarasi Kazan atau Kazan Declaration tersebut membahas berbagai krisis dan tantangan global serta menyerukan tatanan internasional yang lebih adil dan lebih setara.

Dokumen tersebut juga menguraikan visi kelompok tersebut untuk tata kelola global, pembangunan ekonomi, dan kerja sama internasional.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi isi dari Deklarasi Kazan.

Poin-poin Penting Deklarasi Kazan di KTT BRICS ke-16

1. Pusat kekuasaan baru

Kelompok ini menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung tatanan dunia multipolar di mana semua negara mempunyai suara yang setara dalam urusan global. Hal ini tercermin dalam seruan deklarasi tersebut untuk meningkatkan keterwakilan negara-negara berkembang dan berkembang di lembaga-lembaga internasional.

“Kami mencatat munculnya pusat-pusat kekuasaan baru, pengambilan keputusan kebijakan, dan pertumbuhan ekonomi, yang dapat membuka jalan bagi tatanan dunia multipolar yang lebih adil, demokratis, dan seimbang,” demikian kutipan komunike tersebut.

Dokumen itu juga menambahkan bahwa sistem seperti itu akan lebih bermanfaat bagi negara-negara berkembang dibandingkan dengan tatanan internasional yang dipimpin oleh Barat saat ini.

Negara-negara BRICS menyambut baik meningkatnya pengaruh organisasi regional seperti Uni Afrika dan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO). Organisasi-organisasi ini dipandang sebagai platform penting untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, keamanan, dan pertukaran budaya di antara negara-negara anggotanya.

Deklarasi tersebut juga menyerukan penguatan World Trade Organization (WTO) untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan dan perluasan Dewan Keamanan PBB untuk memberikan perwakilan yang lebih besar bagi negara-negara Selatan.

2. Kesetaraan Kedaulatan dan Mitra Baru BRICS

Kelompok tersebut menekankan bahwa semua negara mempunyai hak untuk menempuh jalur pembangunannya sendiri dan mengambil keputusan mengenai urusan dalam negerinya tanpa campur tangan negara lain.

“Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap semangat BRICS yaitu saling menghormati dan memahami, kesetaraan kedaulatan, solidaritas, demokrasi, keterbukaan, inklusivitas, kolaborasi, dan konsensus,” tulis kelompok tersebut.

Kelompok ini mencatat kepentingan besar yang diungkapkan oleh negara-negara di Dunia Selatan untuk bekerja sama, jika tidak bergabung, dengan blok tersebut, dan dengan demikian mendukung modalitas untuk kategori Negara Mitra BRICS yang baru.

“Kami sangat yakin bahwa memperluas kemitraan BRICS dengan pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang EMDC akan semakin berkontribusi dalam memperkuat semangat solidaritas dan kerja sama internasional yang sesungguhnya demi kepentingan semua orang,” katanya.

3. Menentang tindakan koersif Barat

Deklarasi tersebut mengecam semua sanksi dan tindakan koersif unilateral karena dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional, dan menyoroti dampaknya yang luas terhadap hak asasi manusia.

“Kami sangat prihatin terhadap dampak-dampak yang mengganggu dari tindakan-tindakan pemaksaan sepihak yang melanggar hukum, termasuk sanksi-sanksi ilegal, terhadap perekonomian dunia, perdagangan internasional, dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelas kelompok tersebut.

Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa sanksi-sanksi ekonomi berdampak secara tidak proporsional terhadap masyarakat miskin dan rentan. di negara-negara sasaran.

Kelompok ini juga mengutuk langkah-langkah sepihak yang dilakukan dengan dalih masalah iklim dan lingkungan dan menentang langkah-langkah proteksionis sepihak yang dengan sengaja mengganggu rantai pasokan dan produksi global serta mendistorsi persaingan.

“Mengakui peran anggota BRICS sebagai produsen sumber daya alam terbesar di dunia, kami menggarisbawahi pentingnya memperkuat kerja sama di antara anggota BRICS di seluruh rantai nilai dan setuju untuk mengambil tindakan bersama untuk menentang tindakan proteksionis sepihak,” demikian kutipan deklarasi tersebut.

4. Perdagangan mata uang lokal yang non-diskriminatif

Deklarasi tersebut menyebut, negara-negara BRICS menyadari manfaat luas dari instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif berdasarkan minimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses non-diskriminatif. Hal tersebut kemungkinan merujuk pada pengecualian Rusia dari sistem pembayaran SWIFT Barat setelah konflik Ukraina.

“Kami menyambut baik penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara negara-negara BRICS dan mitra dagang mereka,” lanjutnya, sambil menyerukan pembentukan Inisiatif Pembayaran Lintas Batas BRICS. Dokumen ini juga mendukung proyek-proyek pembiayaan Bank Pembangunan Baru BRICS dalam mata uang lokal dan pertumbuhannya menjadi “lembaga pembangunan multilateral utama.”

Dalam pidatonya di pertemuan puncak pada Selasa, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa penggunaan mata uang lokal sebagai ganti dolar AS atau euro membantu menjaga pembangunan ekonomi bebas dari politik sejauh mungkin di dunia saat ini.

5. Timur Tengah

Deklarasi BRICS menyoroti pentingnya meningkatkan keamanan global melalui diplomasi, mediasi dan dialog inklusif. Meskipun mengakui perlunya menghormati kekhawatiran keamanan yang sah dan masuk akal dari semua negara, kelompok ini menekankan perlunya terlibat dalam upaya pencegahan konflik, termasuk dengan mengatasi akar permasalahannya.

“Kami menegaskan kembali keprihatinan kami atas memburuknya situasi dan krisis kemanusiaan di Wilayah Pendudukan Palestina, khususnya peningkatan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai akibat dari serangan militer Israel,” bunyi deklarasi tersebut.

Kelompok tersebut juga mengatakan, operasi Israel telah menyebabkan pembunuhan massal dan cederanya warga sipil, pengungsian paksa dan kehancuran infrastruktur sipil secara luas.

Mereka menyerukan Hamas untuk segera membebaskan sandera Israel, dan Israel untuk segera menghentikan operasi militer dan menarik diri dari Gaza. Pengeboman dan invasi darat Israel ke Lebanon juga dikutuk, sementara sabotase terhadap ribuan perangkat komunikasi Hizbullah pada bulan September digambarkan sebagai “serangan teroris.”

Dokumen tersebut mengutuk “kehadiran militer asing ilegal” di Suriah, mengacu pada sekitar 800 tentara AS yang masih berada di negara tersebut meskipun bertentangan dengan keinginan Damacus, dan mengecam pemboman Israel terhadap konsulat Iran di ibu kota Suriah, yang menewaskan Brigadir Jenderal Iran Mohammad Reza. Zahedi dan delapan perwira militer Iran lainnya.

6. Ukraina

Karena negara-negara BRICS telah mengadopsi kebijakan netralitas terkait konflik Rusia-Ukraina, deklarasi tersebut tidak membuat kelompok tersebut berkomitmen untuk mendukung kedua pihak. Sebaliknya, mereka menekankan bahwa semua negara harus bertindak secara konsisten sesuai dengan Tujuan dan Prinsip Piagam PBB dan mengakui usulan yang relevan untuk mediasi dan jasa baik yang bertujuan untuk penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan diplomasi.

Bahasa ini mirip dengan deklarasi yang dirilis bulan lalu oleh Brasil, China, dan selusin anggota lain dari kelompok 'Sahabat Perdamaian', yang menyerukan "penyelesaian yang komprehensif dan langgeng" untuk konflik tersebut.

Namun, Kyiv telah menolak semua proposal perdamaian kecuali proposalnya sendiri, yang menuntut Rusia membayar ganti rugi, memulihkan perbatasan Ukraina tahun 1991, dan menyerahkan pejabatnya untuk menghadapi pengadilan kejahatan perang - tuntutan yang ditolak oleh Moskow sebagai delusi.

Deklarasi KTT Kazan tidak terlalu memperhatikan krisis Ukraina, karena itu bukan isu utama bagi blok ekonomi tersebut, menurut Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov.

"Ya, ini adalah isu penting dalam agenda Rusia, tetapi itu jauh dari isu utama bagi BRICS. Hal itu tercermin persis seperti yang seharusnya dalam agenda BRICS," kata Peskov.