JAKARTA, KOMPAS.com - Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat kembali dibuka, setelah buruh selesai aksi di depan Kantor KPU RI, Minggu (25/8/2024).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, massa aksi mulai membubarkan diri sekitar pukul 13.40 WIB.

Massa yang mayoritas menggunakan sepeda motor membubarkan diri ke arah Setiabudi.

Sedangkan, mobil komando berjalan belakangan menyusul massa aksi yang sudah duluan.

Setelah itu, beberapa personel PPSU langsung membersihkan jalan tersebut.

Polisi juga berjibaku membuka barrier besar yang menutup jalan.

Tak lama kemudian, beberapa sepeda motor melintas di Jalan Imam Bonjol.

Pada demo hari ini, Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta KPU RI konsisten menjalankan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pilkada 2024 sesuai dengan Putusan MK.

"Prinsipnya, isi PKPU harus dipastikan sesuai keputusan MK tanpa tafsir yang lain baik ambang batas, ataupun ambang usia," kata Said saat demo.

Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI secara resmi menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024, Minggu (25/8/2024).

Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU RI, yang membahas perubahan PKPU untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita sudah sama-sama tahu bahwa draf PKPU tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 ini sudah mengakomodir. Tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70,” ujar Doli di ruang rapat, Minggu (25/8/2024).

Sebagai informasi, MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora, Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen/nonpartai/perseorangan.

Selain itu, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.

Hal ini menjadi pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi, Selasa (20/8/2024).

"Persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon," ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan.

“Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," ucap dia.

Penegasan MK ini berkebalikan dengan tafsir hukum yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) belum lama ini.

Melalui putusan nomor 24 P/HUM/2024, MA mengubah syarat usia calon dari sebelumnya dihitung dalam Peraturan KPU (PKPU) saat penetapan pasangan calon, menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih. MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU Pilkada.

JAKARTA, KOMPAS.com -Partai Buruh melakukan demonstrasi di depan Kantor KPU RI, Minggu (25/8/2024). Akibatnya Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat kini ditutup.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol ditutup dua jalur.

Sedangkan arus lalu lintas di Jalan Menteng Raya tetap dibuka dan dilalui kendaraan.

Tak terjadi kemacetan di sekitar lokasi akibat aksi ini.

Sejak pukul 10.30 WIB, massa aksi berkumpul di lokasi. Massa aksi terlihat memakai baju merah, hitam, dan oranye.

Barrier dari beton sudah terpasang di kawasan ini. Dua mobil komando juga sudah bersiaga di lokasi.

Beberapa personel dari kepolisian dan Satpol PP juga berjaga di lokasi. Sejauh ini, aksi berlangsung damai.

Adapun Partai Buruh menggelar aksi agar KPU menerbitkan peraturan yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 tahun 2024, terkait dengan ambang batas calon kepala daerah.

"Aksi tersebut akan melibatkan seluruh elemen anggota Partai Buruh, Serikat Buruh, sayap Partai Buruh, dan komponen masyarakat," ucap Partai Buruh melalui akun sosial media X nya dikutip Kompas.com, Minggu.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, ada 1.676 personel kepolisian berjaga di kawasan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi sempat mencegah beberapa pelajar STM yang hendak menghampiri lokasi unjuk rasa di depan kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, hal ini karena usia mereka yang masih terlalu muda.

“Karena mereka masih di bawah 18 tahun memang tempat aksi itu bukan tempat yang layak bagi status anak dan pelajar,” ujar Susatyo saat ditemui di depan Kantor KPU RI di Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Polisi tidak ingin para pelajar menjadi korban atau ikut terprovokasi untuk melakukan kegiatan anarkistis.

Dia pun mengapresiasi para peserta aksi yang berunjuk rasa di depan kantor KPU RI karena telah menyampaikan aspirasi mereka secara kondusif.

“Alhamdulillah massa aksi bisa mengerti imbauan dari pihak petugas dan bubar secara tertib pada pukul 19.00,” imbuh dia.

Sebagai informasi, demo tersebut merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa demo dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan pelajar STM telah membubarkan diri dari depan kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024), pukul 18.3 WIB.

Degan begitu, aksi unjuk rasa di sana telah berakhir.

Tadinya, rombongan pelajar STM sempat ingin maju hingga ke depan kantor KPU RI. Namun, para pelajar ini ditahan oleh massa dari HMI.

Dari belakang barisan, ada beberapa pelajar yang melempar botol plastik ke arah polisi. Namun, massa HMI berusaha menenangkan pelajar STM yang berada di depan agar tidak terprovokasi.

Barisan polisi juga sempat mau maju untuk mendorong mundur para pelajar yang semakin mendekati pagar pembatas dari besi.

Namun, barisan polisi ini ikut mundur hingga ke balik pintu besi ketika melihat peserta aksi menahan diri.

Sembari menunggu perwakilan HMI yang tengah beraudiensi dengan pihak KPU, para pelajar sempat adu yel-yel sekolah mereka.

“STM Bogor, STM Bogor, ES TE EM Bogor,” sorak segerombolan anak STM saat berada di lokasi aksi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Sebelum sekolah lain ikut menyahut, beberapa anggota HMI langsung menengahi agar kondisi tidak memanas.

Setelah menunggu sekitar 20 menit, massa perlahan mundur ke arah Taman Suropati. Mereka pun membubarkan diri secara kondusif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terkait UU Pilkada di depan kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024) sore.

“Kehadiran (kami) tidak lain tidak bukan untuk sama-sama mengawal putusan MK,” ujar orator dari atas mobil komando yang terparkir di Jalan Imam Bonjol depan Kantor KPU RI, Jakarta Pusat pada Jumat (23/8/2024) sore.

Sambil mengibarkan bendera hijau hitam HMI, peserta aksi menyinggung ada pihak-pihak yang berusaha menunggangi isu yang tengah mereka kawal.

“Bersama-sama kita mengawal pijakan konstitusi kita, MK. Putusan MK final dan mengikat, tidak ada lagi ada kompromi lagi,” lanjut dia.

Saat aksi, massa juga sempat menyanyikan sebuah lagu dengan lirik, “di mana di mana, sumber masalahnya, sumber masalahnya ada di dalam sana”.

Mahasiswa juga menyuarakan adanya upaya akal-akalan yang coba dilakukan oleh DPR. Pasalnya, ketika putusan MK Nomor 90 yang melanggengkan langkah Gibran Rakabuming Raka untuk maju Pilpres, DPR tidak berbuat apa-apa.

Namun, ketika putusan terkait UU Pilkada diketok palu oleh MK, DPR seperti kebakaran jenggot dan langsung mengebut revisi UU Pilkada.

Peserta aksi juga membawa banner bertuliskan “Negara disandera saatnya bersuara #kawalputusanmk #tolak politik dinasti”.

Sejumlah pelajar STM terlihat ikut dalam barisan massa. Namun, beberapa dari mereka tampak balik kanan setelah dihalau oleh polisi yang berjaga.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI yang dilakukan pada Kamis (22/8/2024) kemarin merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa yang terdiri dari mahasiswa dan serikat buruh tiba di seberang Kantor KPU RI untuk melakukan aksi unjuk rasa pada Jumat (23/8/2024) sore.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sekitar pukul 15.22 WIB, sejumlah mahasiswa sudah membentuk lingkaran dan menyampaikan orasi dari balik dinding beton berkawat duri.

Mahasiswa yang menggunakan almamater ungu tiba di lokasi aksi sambil menyanyikan lagu “Halo-halo Bandung”.

Di tengah para mahasiswa, berkibar bendera Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI). Terlihat juga satu bendera oranye milik Partai Buruh.

“Mahasiswa yang bergerak, harus mengawal tuntas kebijakan dari rezim ini,” ujar salah satu orator saat melakukan aksi di seberang kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Sebelumnya, Partai Buruh juga mengagendakan aksi unjuk rasa di depan KPU dan Gedung DPR RI. Namun untuk saat ini, aksi dibatalkan.

“Sahabat seperjuangan, aksi besok tanggal 23 Agustus di DPR RI, kita tunda dulu,” ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (23/8/2024).

Said mengatakan, situasi dapat kembali berubah sambil mereka melihat perkembangan dinamika di DPR.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI yang dilakukan pada Kamis (22/8/2024) kemarin merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari usai putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar tiga jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis.