REPUBLIKA.CO.ID, Demonstrasi mengepung kota-kota besar di Indonesia. Aksi unjuk rasa tersebut terutama difokuskan di gedung DPRRI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024). Para mahasiswa menuntut agar DPRRI membatalkan pengesahan RUU Pilkada baru yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat pengusuhan pasangan pilkada serentak 2024.

Istilah demonstrasi secara harfiah memang tidak dikenal dalam ajaran Islam. Meski demikian, pada masa itu, demonstrasi lebih kepada pemberontakan umat Islam yang tidak puas dengan kebijakan para penguasa yang zalim.

Aksi serupa demonstrasi baru muncul pada masa kepemimpinan khalifah ketiga, Utsman bin Affan yang pada waktu itu dituduh melakukan nepotisme. Hingga akhirnya Utsman terbunuh dalam peristiwa tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, aksi demontrasi sendiri merupakan saran untuk menasihati seseorang yang telah berbuat kemungkaran agar kembali kepada kebaikan, sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Alqur'an:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS.Ali Imran [3]:104).

Ketika aksi demonstrasi di bingkai dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa yang dzalim, maka rakyat akan melakukan kritiknya. Pada prinsipnya hukum Islam tidak melarang penyampaian nasihat secara terang-terangan, termasuk aksi demonstrasi sepanjang itu tidak bersifat anarkis dan destruktif.

Al-Hafidz at-Turmudzi dalam Kitab Jami’ nya meriwayatkan, Bahwa Rasulullah Saw bersabda :

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

“Jihad yang paling Afdhol adalah menyampaikan kalimat keadilan di hadapan penguasa yang dzalim.” (HR. Abu Daud no. 4344, Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011).

Al-Mubarokfuri dalam Kitabnya Tuhfatul Ahwadzi menjelaskan bahwa maksud dari hadits di atas adalah menegakkan amar makruf nahi munkar, memperjuangkan kebenaran dan melawan Kebathilan yang dilakukan oleh penguasa yang dzalim merupakan bentuk jihad yang paling mulia. Baik hal tersebut dilakukan secara langsung dengan lisan, ataupun dengan tulisan seperti yang dijihadkan para wartawan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Media asing mulai menyoroti demonstrasi revisi UU Pilkada dan pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Kantor berita Reuters menulis judul "Protest across Indonesia as parliament delays change to election law".

Media Inggris, BBC menulis judul "Police clash with protesters over Indonesia law change". Dalam tulisannya, BBC menggambarkan bentrokan yang terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa di ibu kota Jakarta. Para demonstran berkumpul menolak langkah pemerintah untuk menganulir putusan Mahkamah Konstituso.

Tulisan BBC juga menyinggung langkah parlemen yang bersiasat dalam waktu 24 jam untuk mengabaikan putusan MK terkait ambang batas persentase partai dalam pencalonan Pilkada serta usia minimum bagi calon kepala daerah. Pemerintah dianggap ingin memuluskan langkah ketum PSI Kaesang Pangarep agar bisa ikut dalam pemilihan gubernur.

Sementara itu, media Singapura Channel News Asia menulis, artikel dengan judul, Thousands protest Indonesian parliament’s move to subvert court ruling, pave way for Jokowi’s son to contest in local elections."

Mahasiswa, akademisi, buruh, aktivis pro-demokrasi, dan selebriti termasuk di antara para pengunjuk rasa yang berkumpul di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, di mana kawat berduri dan pagar beton dipasang di depan pintu masuk.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Republika, pintu Gerbang Pancasila sudah berhasil dirobohkan oleh massa aksi sejak Kamis siang. Setelah pintu gerbang roboh, massa mulai masuk sambil berorasi di dalam kompleks parlemen.

Namun, massa aksi yang berdatangan ke depan Gerbang Pancasila makin bertambah pada Kamis sore. Massa aksi bahkan mulai melakukan aksi bakar ban di depan aparat kepolisian yang berjaga.

Massa aksi kemudian mencoba menggeser pintu gerbang yang terbuat dari besi dan beton yang sebelumnya telah dirobohkan. Pintu gerbang itu digeser keluar agar massa aksi makin leluasa untuk masuk ke dalam.

Melihat aksi itu, aparat kepolisian yang berjaga mulai bergerak ke depan menghampiri massa aksi. Alhasil, massa aksi tercaping dan mulai mendorong aparat kepolisian agar kembali mundur. Aksi saling dorong antara massa aksi dan polisi pun tak terhindarkan.

Namun, aksi saling dorong itu terjadi hanya sekitar 10 menit. Setelah itu, kedua belah pihak kembali tenang.

Hingga Kamis sore, massa aksi masih bertahan di Gerbang Pancasila. Massa masih tetap ingin masuk ke dalam Gedung DPR.

Diketahui, aksi yang dilakukan di Gedung DPR merupakan respon masyarakat atas pembahasan RUU Pilkada usai adanya putusan MK. Pasalnya, RUU Pilkada yang semula akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis pagi itu dinilai bertentangan dengan putusan MK.

Tapi, rapat paripurna pada Kamis pagi itu ditunda lantaran anggota DPR yang hadir tidak memenuhi kuorum. Namun, masih belum jelas kelanjutan dari RUU Pilkada tersebut.