SOLO, KOMPAS.com - Setiap pengendara kendaran bermotor di jalan raya wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Aturan mengenai SIM sebagai salah satu izin yang sah mengemudikan kendaraan bermotor sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 106 ayat (5) huruf b.

Apabila pengendara tidak memiliki SIM atau tidak membawa SIM, maka termasuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Namun, kedua pelanggaran ini memiliki sanksi yang berbeda.

KOMPAS.com/GILANG SATRIA SIM A dan SIM C

“Setiap orang yang tidak memiliki SIM atau tidak membawa SIM saat mengemudikan kendaraan bermotor merupakan pelanggaran lalu lintas,” ucap Budiyanto, Pemerhati masalah transportasi dan hukum kepada Kompas.com, belum lama ini.

Dikutip dari laman resmi Indonesia Baik, apabila pengendara tidak membawa SIM maka akan dikenakan Pasal 288 ayat 2 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Sementara, sanksi lebih berat akan dikenakan untuk pengendara yang tak memiliki SIM seperti diatur dalam pasal 281 pada UU LLAJ, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

KOMPAS.com - Proses administrasi tilang semakin mudah dengan adanya tilang elektronik. Saat ini, Anda bisa melakukan pengecekan denda tilang secara online. Bagaimana caranya? Simak ulasan berikut.

Denda tilang manual maupun tilang elektronik bisa dibayarkan melalui bank maupun e-commerce mitra resmi dengan kode pembayaran yang ada pada berkas tilang dari pihak kepolisian.

Untuk membayar denda tilang, Anda harus mengetahui kode nomor pembayaran atau kode billing. Dalam kode pembayaran tersebut akan muncul besaran denda tilang yang harus dibayarkan.

Lantas, bagaimana cara mengecek denda tilang secara online?

Cara mengecek denda tilang secara online

Dilansir dari informasi resmi e-tilang Kejaksaan, cara mengecek denda tilang secara online sebagai berikut:

• Akses laman https://tilang.kejaksaan.go.id
• Masukkan nomor berkas atau nomor register tilang di kolom yang tersedia
• Akan muncul rincian denda yang wajib dibayarkan
• Tentukan tanggal pengambilan barang bukti
• Klik bayar dan akan muncul kode pembayaran e-tilang.

Saat muncul putusan denda dan biaya perkara tilang yang harus dibayar, Anda wajib memastikan nomor register dan nama pelanggar telah sesuai.

Untuk pengambilan barang bukti tilang, bisa dilakukan dengan datang langsung ke kejaksaan atau menggunakan jasa pengantaran bila tersedia.

Sebagai informasi, pembayaran tilang manual maupun tilang elektronik secara online bisa dilakukan dengan cara yang sama.

Menurut pemberitaan sebelumnya, pihak kepolisian akan menerbitkan kode BRIVA (BRI Virtual Account) untuk membayar denda melalui Bank BRI, tapi kode ini tidak bisa digunakan untuk channel pembayaran yang lain.

Anda yang akan membayar denda tilang dari bank lain atau e-commerce wajib mendapatkan kode billing nomor pembayaran.

Perlu diketahui, mekanisme pembayaran tilang ada dua jenis yaitu pasca putusan pengadilan dan pembayaran tilang sebelum putusan pengadilan dengan denda masksimal.

Itulah ulasan informasi mengenai cara mengecek denda tilang secara online melalui laman e-tilang Kejaksaan.

KOMPAS.com - Pembayaran tilang secara online bisa dilakukan sebelum putusan sidang, sebesar denda maksimal dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Ini dikenal sebagai uang titipan denda tilang.

Apabila setelah putusan sidang uang titipan denda tilang tersebut sisa, maka pelanggar lalu lintas bisa mengambilnya. Hal ini dikarenakan nominal uang titipan sebelum sidang belum tentu sama dengan nominal denda yang diputus oleh persidangan.

Untuk itu, pada hari sidang, Anda harus memeriksa kembali nominal denda tilang sebenarnya sesuai dengan putusan pengadilan. Pengecekan tersebut bisa dilakukan secara online melalui website e-tilang Kejaksaan.

Dilansir dari laman resmi e-tilang Kejaksaan, Anda bisa mengetahui ada tidaknya sisa uang titipan denda tilang sebagai berikut:

• Buka website https://tilang.kejaksaan.go.id
• Masukkan nomor register tilang, klik Cari
• Akan muncul hasil pencarian, klik tombol Pilih
• Setelah itu, perhatikan besar nominal denda dan biaya perkara yang diputus oleh pengadilan
• Perhatian besar uang titipan, klik tombol Ambil Sisa Uang Titipan.

Lantas, bagaimana cara mengambil uang sisa titipan denda tilang?

Cara mengambil uang sisa titipan denda tilang

Ada dua cara mengambil uang sisa titipan denda tilang yaitu melalui teller Bank BRI atau metode transfer sebagai berikut:

1. Teller Bank BRI

Anda yang ingin mengambil sisa uang titipan denda tilang melalui teller Bank BRI bisa melakukannya dengan mengunduh surat pengantar terlebih dahulu.

Lebih lanjut, cara mengambil kelebihan sisa titipan denda tilang sebagai berikut:

• Datang ke kantor bank BRI terdekat
• Bawa surat pengantar yang diunduh di laman e-tilang Kejaksaan
• Verifikasi data pelanggar dengan kartu identitas
• Jika sesuai, maka sisa uang titipan bisa langsung diterima.

Sementara itu, bagi pelanggar yang mengambil uang sisa titipan denda tilang diwakilkan oleh orang lain, maka bisa membuat surat kuasa.

2. Fitur transfer

Bagi Anda yang memilih mengambil kelebihan sisa titipan denda tilang melalui metode transfer harus mengisikan sejumlah data. Cara mengambil uang sisa denda titipan dengan metode transfer sebagai berikut:

• Masukkan nama bank dan nomor rekening pengiriman sisa uang titipan
• Masukkan nama pemilik rekening dan alamat e-mail, klik Submit
• Sistem akan memberikan kode OTP (One Time Password) melalui SMS ke nomor handphone yang terdaftar
• Masukkan kode OTP, klik Submit
• Uang titipan akan ditransfer.

Perlu digarisbawahi, apabila setelah 1 tahun sejak putusan sisa uang titipan tidak diambil oleh pelanggar, maka sisa uang titipan akan menjadi hak negara.

Demikian ulasan informasi mengenai kelebihan sisa titipan denda tilang dan cara mengambilnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna meningkatkan kesadaran masyarakat di Jakarta dan sekitarnya agar tertib dalam berlalu lintas, Polda Metro Jaya menggelar Operasi Patuh Jaya 2024 mulai hari ini, Senin (15/7/2024).

Dalam unggahan di akun Instagram resmi Korlantas Polri NTMC dijelaskan bahwa Operasi Keselamatan akan berlangsung selama dua pekan hingga 28 Juli 2024 mendatang.

“Operasi ini akan digelar serentak oleh jajaran polda se-Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Akan ada 14 jenis pelanggaran yang akan jadi fokus penindakan,” tulis unggahan tersebut.

Selama Operasi Keselamatan 2024, kepolisian bakal memprioritaskan penindakan atau memberikan sanksi terhadap 14 pelanggaran lalu lintas.

Korlantas POLRI akan menggelar operasi patuh Jaya dari tanggal 15 hingga 28 Juli 2024

Operasi ini akan digelar serentak oleh jajaran polda se-Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Akan ada 14 jenis pelanggaran yang akan jadi fokus penindakan:… pic.twitter.com/uKYnAgWcJl

— TMC Polda Metro Jaya (@TMCPoldaMetro) July 14, 2024

Berikut daftar pelanggaran dan besaran sanksi tilang selama Operasi Keselamatan 2024:

1. Melawan arus lalu lintas
Pengendara dapat dijerat Pasal 297 ayat 1 UU LLAJ dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

2. Berkendara dalam pengaruh alkohol
Pengendara dapat dijerat Pasal 311 UU LLAJ dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta.

3. Menggunakan ponsel saat berkendara
Pengendara dapat dijerat Pasal 283 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000.

4. Tidak menggunakan helm SNI dan tidak menggunakan safety belt
Pengendara yang tidak menggunakan helm SNI dapat dijerat Pasal 291 UU LLAJ dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

5. Tidak menggunakan sabuk keselamatan
Sementara pengendara yang tidak menggunakan safety belt dapat dijerat Pasal 289 UU LLAJ dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

6. Berkendara melebihi batas kecepatan
Aturan mengenai batas kecepatan diatur dalam Pasal 287 ayat 5 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000.

7. Berkendara di bawah umur
Pengendara dapat dijerat Pasal 281 UU LLAJ dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta.

8. Pengendara sepeda motor membonceng lebih dari satu penumpang
Pengendara dapat dijerat Pasal 292 juncto Pasal 106 ayat 9 UU LLAJ dengan ancaman hukuman penjara 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

9. Roda empat atau lebih tidak memenuhi layak jalan
Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pidana Pasal 285 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, kendaraan yang melanggar persyaratan teknis dan laik jalan bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

10. Roda dua dan empat tidak dilengkapi STNK
Pengendara yang lupa tidak bawa STNK saat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan pasal 288 ayat (1) UU LLAJ, bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a.

11. Melanggar marka jalan
Bagi pelanggar marka jalan bisa dikenakan sanksi sesuai Pasal 287 UU Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

12. Memasang rotator dan sirene bukan peruntukannya
Pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana dengan maksimal kurungan satu bulan atau denda Rp 250.000. Seperti diatur dalam Pasal 287 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

13. Menggunakan plat nomor / TNKB palsu
Pasal 280, melanggar tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

14. Parkir liar
Mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2012, pemilik mobil yang diderek petugas akibat melanggar aturan parkir dikenakan denda Rp 500.000 per harinya.