Becak listrik gratis bakal dibagi-bagikan Presiden Prabowo Subianto. PT LEN yang diminta Prabowo untuk memproduksi becak-becak tersebut. Prabowo bilang secara bertahap ribuan becak bakal dibagikan ke seluruh Indonesia.

"Saya juga bekerja sama dengan industri pertahanan kita, dengan PT LEN, kita sudah bikin becak listrik dan akan kita bagikan bertahap," ungkap Prabowo saat pidato pada acara deklarasi GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Eks Menteri Pertahanan itu bilang sudah ada 1.000 becak listrik yang diproduksi. Becak-becak ini siap dibagikan ke masyarakat.

"Sudah hampir 1.000 dibangun, dan akan dibagikan terus," tegas Prabowo.

Siapa yang bakal dapat becak listrik tersebut? Purnawirawan Jenderal TNI itu mengatakan dirinya menargetkan becak listrik gratis itu akan dibagikan kepada masyarakat lansia yang masih menarik becak.

"Kita prioritaskan warga negara yang menarik becak di atas 60 tahun kita prioritaskan kasih sepeda listrik," ungkap Prabowo.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto yang pertama kali menyebut ratusan becak listrik dibagikan secara bertahap di seluruh Indonesia oleh Prabowo. Pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Persatuan Becak Listrik Indonesia (PBLI) itu mengatakan becak listrik dapat menjadi salah satu alat transportasi pariwisata.

Dia bilang Prabowo ingin para kusir tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga lebih untuk mengayuh pedal seperti saat menarik becak tradisional. Ia menilai becak listrik juga ramah lingkungan.

"Untuk Bali spesifik, bisa memberikan salah satu dampak positif dalam mengembangkan kepariwisataan," imbuh Wiranto seusai meresmikan kantor PBLI di Denpasar, Selasa (29/10/2024) yang lalu.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan sebanyak 537 badan usaha perkebunan sawit beroperasi tanpa memiliki sertifikat hak guna usaha (HGU). Kondisi ini mengakibatkan negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan pajak.

Meski begitu, Nusron belum bisa memastikan apakah 537 badan usaha ini merupakan bagian dari para pengusaha sawit nakal yang membuat pemerintah kebocoran anggaran hingga Rp 300 triliun. Karena pihaknya masih harus melakukan pencocokan data dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu.

Sebab menurutnya permasalahan di sektor perkebunan sawit ini terbagi menjadi dua. Satu masalah perkebunan sawit di Area Penggunaan Lain (APL) yang berada di bawah pengawasan kementeriannya, dan satu lagi terkait perkebunan sawit di hutan yang menjadi wewenang Kementerian Kehutanan.

"Sedang saya cocokkan dengan data BPKP. Karena masalah sawit ini ada dua. Ada yang lahan hutan, yang ditanamin tapi masuk kawasan hutan, itu jumlahnya tanya sama Menteri Kehutanan. Ada lahan APL, area penggunaan lain, non-hutan. Itu tadi saya katakan 2,5 juta hektare itu di kami," kata Nusron saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (30/10/2024).

"Nah apakah jumlahnya yang itu (Rp 300 triliun) sedang kami cocokkan dengan BPKP. Nanti malam saya ketemu beliau," ucapnya lagi.

Di luar itu, ia memastikan pemerintah akan memberikan sanksi kepada para pengusaha perkebunan sawit nakal tersebut. Sanksi yang dimaksud mulai dari pengenaan denda pajak hingga penahanan pendaftaran hingga penerbitan sertifikat HGU.

"Soal sanksinya itu nanti sedang dihitung, sanksi dendanya sedang dihitung oleh BPKP. Soal masalah hukumnya itu nanti menjadi ranahnya pak Jaksa Agung" kata Nusron.

Tetapi yang jelas kami saat ini sedang menertibkan dan mengevaluasi, menahan dulu sementara proses pengajuan, pendaftaran maupun penegbitan HGU-nya. Karena menurut ketentuan masalah ini harus selesai pada 3 Desember (2024)," jelasnya lagi.

Perlu diketahui sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan jumlah penerimaan pajak yang gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun.

Menurutnya kebocoran pendapatan negara itu terjadi lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim, Selasa (8/10/2024) lalu.

"Kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," ujarnya.

Lihat Video: Video Menteri ATR/BPN: Kami Menginisiasi Mafia Tanah Dimiskinkan!

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan jadwal pembagian makan bergizi gratis yang akan dijalankan mulai Januari 2025. Dalam hal ini, waktunya akan berbeda setiap jenjang pendidikan karena menyesuaikan waktu kepulangan.

Dadan mengatakan, makanan akan dibagikan satu kali sehari kepada anak sekolah dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk anak PAUD sampai kelas 2 Sekolah Dasar (SD), makanan akan dikirim pukul 08.00.

"Anak PAUD sampai anak kelas 2 SD itu sekolahnya sampai jam 10, jadi makanan harus kami kirim jam 08.00 pagi," kata Dadan dalam acara dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Untuk kelas 3 sampai 6 SD, makan bergizi gratis akan dikirim jam 09.00. Kemudian untuk anak SMP dan SMA makanan akan dikirim pukul 12.00.

"Anak SD itu sekolahnya sampai jam 12.00 sehingga makanan harus kami kirim jam 09.00 untuk dimakan jam setengah 10. Baru anak SMP dan SMA makannya jam 12.00 karena sekolahnya sampai jam 12.00 dan jam 16.00," beber Dadan.

Dadan menyebut, sejauh ini waktu pembagian makan bergizi gratis seperti di atas, bukan dua kali sehari seperti yang dikatakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Program itu disebut memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari.

"Kebijakan awal makan pagi untuk anak PAUD dan SD, makan siang untuk SMA dan SMA. Sementara itu. Kita memenuhi sepertiga kebutuhan kalori anak setiap hari sementara ini," kata Dadan.

Sebelumnya, Hashim yang juga adik presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut makan bergizi gratis akan diberikan sebanyak dua kali dalam sehari, yakni pagi dan siang. Menurutnya, tidak cukup membantu mengatasi persoalan gizi jika makanan hanya diberikan satu kali.

"Di sini saya mau luruskan, ada sebagian masyarakat merasa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis, ini makan gratis dua kali sehari, pagi dan siang," kata Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo sekaligus adik kandung Presiden terpilih, Prabowo Subianto menyampaikan rencana utang pemerintahan baru ke depannya. Menurut Hashim, Prabowo tidak ada rencana menaikkan utang secara mendadak.

"Pak Prabowo tidak akan naikkan, dia tidak akan menambah utang nasional kita secara mendadak. Tidak adakan drastis," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Yang benar, kata dia, Pemerintahan Prabowo akan menaikkan utang secara gradual atau bertahap. Periode waktunya antara 5-10 tahun yang dilakukan secara prudent.

"So, tidak benar bahwa kita akan tambahkan utang nasional secara mendadak. Itu nanti gradual, secara pelan-pelan, mungkin selama 5 tahun, 10 tahun kita tetap prudent. Tolong bilang ke kawan-kawan luar negeri, kita akan tetap prudent. Tapi prudent, tapi kita akan daring. Kita akan mungkin lebih agresif sedikit, supaya kita bisa penuhi janji-janji itu," bebernya.

Rasio utang juga tidak akan dikerek di atas ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni 60%. Ia juga tegas menyatakan tidak akan ada revisi soal aturan tersebut.

"Tegas, tidak (tidak akan ada revisi)" ujarnya.

Pada kesempatan itu, Hashim membanggakan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang negara. Ia menilai rasio utang Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara tetangga.

Sebut saja Malaysia yang rasio utangnya 61% terhadap PDB, Filipina 57%, Thailand 54%, sementara Indonesia tidak sampai 40%. Hal ini juga tak lepas dari kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Utang kita, kita harus berbangga, ini ya prestasi dari Pak Jokowi, prestasi dari Ibu Sri Mulyani bahwa utang nasional kita sangat rendah. Sangat rendah, tidak sampai 40% dari GDP. Ini prestasi luar biasa. Malaysia, tetangga kita 61% dari GDP. Filipina 57%, Thailand 54%, Indonesia tidak sampai 40%," tutupnya.