Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang kebijakan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Prabowo meminta penetapan DHE dalam rekening khusus perbankan Indonesia tidak hanya 3 bulan.

"Terakhir terkait DHE. PP itu arahan Bapak Presiden adalah untuk diperpanjang tidak hanya 3 bulan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferesi pers, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

"Jadi kita sedang persiapkan PP-nya. Dan sedang dirapatkan. Kemudian nanti setelah siap nanti kita akan tunjukkan," lanjutnya.

Saat ditanya apakah jangka waktunya akan lebih panjang, Airlangga membenarkan. Namun, pihaknya masih akan membahas lebih lanjut terkait jangka waktu tersebut.

"Lebih lama. Tetapi bisa digunakan untuk modal kerja," ucap Airlangga.

Sebelumnya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini berlaku mulai 1 Agustus 2023 sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019.

Dalam aturan itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini berlaku mulai 1 Agustus 2023 sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019

Penempatan DHE SDA wajib terhadap eksportir yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) paling sedikit US$ 250.000 atau ekuivalennya.

PTBA berharap dapat mengoptimalkan pengelolaan DHE SDA demi keberlanjutan dan kemajuan industri SDA di Indonesia

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan masih memblokir layanan ekspor sejumlah perusahaan nakal. Khususnya bagi eksportir yang tidak memenuhi tidak mematuhi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan terdapat 111 eksportir yang diberikan catatan oleh Bank Indonesia atau BI. Dari 111 eksportir itu, Askolani menuturkan sebanyak 43 perusahaan sudah melakukan kewajibannya DHE-nya atau batu 38%.

“Masih ada 69 perusahaan yang belum kewajiban DHE-nya hingga sampai dengan saat ini kita masih blokir kegiatan usahanya,” kata Askolani dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan atau Pengolahan Sumber Daya Alam, perusahaan eksportir yang memperoleh devisa hasil ekspor diwajibkan untuk menempatkan devisa tersebut ke dalam sistem keuangan Indonesia. Khususnya melalui bank-bank yang beroperasi di Indonesia.

Bisa Kena Sanksi Denda

Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, eksportir akan diberikan sanksi. Berdasarkan PP DHE tersebut, sanksi yang diberikan yaitu denda administratif maupun pembatasan kegiatan ekspor.

Untuk itu, Askolani memastikan Bea Cukai akan konsisten melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk mengimplementasikan PP DHE. “Ini tentunya juga mendukung daripada penguatan cadangan devisa kita daripada kebijakan PP DHE itu,” ujar Askolani.

Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan untuk memastikan devisa hasil ekspor dikelola dengan baik sesuai dengan kepentingan nasional.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat stabilitas ekonomi dengan mengamankan devisa hasil ekspor dan mengoptimalkan penggunaannya dalam mendorong pembangunan nasional.

Eksportir yang melanggar ketentuan DHE SDA diwajibkan untuk menempatkan DHE mereka dalam rekening khusus SDA. Selain ini juga untuk memastikan penempatan minimal 30% DHE dalam sistem keuangan domestik selama jangka waktu tiga bulan.

Dalam penerapannya, BI menekankan insentif yang diberikan pemerintah tidak hanya berlaku bagi deposito eksportir melainkan juga instrumen lainnya seperti TD Valas DHE. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan, bahwa setelah melalui kliring, insentif pajak juga menjadi ringan bagi eksportir yang menempatkan dolar hasil ekspornya dalam sistem keuangan domestik.

“Karena pakai kliring, kalau penempatannya makin panjang, insentif pajak makin tinggi. Kalau dikonversi ke rupiah insentifnya makin tinggi, tentu ini akan tingkatkan minat dari eksportir itu untuk tempatkan ke DHE,” kata Filianingsih.

Ada 69 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban DHE-nya, hingga sampai saat ini kita masih blokir kegiatan usahanya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga saat ini telah memblokir kegiatan usaha 69 perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban implementasi Devisa Hasil Ekspor (DHE).

“Ada 69 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban DHE-nya, hingga sampai saat ini kita masih blokir kegiatan usahanya," kata Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, perusahaan eksportir yang memperoleh devisa hasil ekspor diwajibkan untuk menempatkan devisa tersebut ke dalam sistem keuangan Indonesia, khususnya melalui bank-bank yang beroperasi di Indonesia.

Eksportir yang tidak mematuhi ketentuan dalam PP ini akan dikenakan sanksi, baik dalam bentuk denda administratif maupun pembatasan kegiatan ekspor.

Askolani menjelaskan, sampai saat ini ada 111 perusahaan eksportir yang mendapatkan catatan dari Bank Indonesia (BI). Dari 111 eksportir, sudah ada 43 perusahaan yang menuntaskan kewajibannya sesuai dengan PP DHE.

"Secara konsisten kita lakukan koordinasi dengan Bank Indonesia mengimplementasikan PP DHE, dan ini juga mendukung penguatan cadangan devisa kita sesuai kebijakan PP DHE itu," ujarnya.

Dalam aturan DHE, Pemerintah, Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan wewenang agar mengawasi pelaksanaan peraturan ini untuk memastikan bahwa devisa hasil ekspor dikelola dengan baik sesuai dengan kepentingan nasional.

PP ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat stabilitas ekonomi dengan mengamankan devisa hasil ekspor dan mengoptimalkan penggunaannya untuk pembangunan nasional.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, 69 eksportir diblokir kegiatan usahanya. Sebab, 69 eksportir itu tidak melaksanakan kewajibannya terkait devisa hasil ekspor (DHE).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan, Bank Indonesia (BI) memberikan catatan terhadap 111 eksportir. Dari 111 eksportir itu, sebanyak 43 eksportir sudah melakukan kewajibannya.

"Mengeni update implementasi DHE dapat kami sampaikan bahwa dari 111 eksportir yang diberikan catatan oleh BI sesuai PP DHE. Dari 111 DHE eksportir itu kemudian kami sampaikan 43 perusahaan sudah melakukan kewajibannya," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Sementara, 69 eksportir belum memenuhi kewajiban DHE. Sehingga, 69 eksportir itu diblokir kegiatan usahanya.

"Dan masih 69 perusahaan belum memenuhi kewajiban DHE-nya hingga sampai saat ini kita masih blokir kegiatan usahanya," ujarnya.

Dia melanjutkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BI. Menurutnya, kebijakan DHE ini mendukung penguatan cadangan devisa.

"Ini tentunya konsisten kita lakukan koordinasi dengan BI implementasi PP DHE, dan ini tentunya juga mendukung daripada penguatan cadangan devisa kita daripada kebijakan PP DHE itu," ujarnya.