Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar tidak ada satupun karyawan di PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini diungkapkan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Yassierli yang ikut dalam rapat itu menekankan Prabowo meminta dengan tegas agar tak ada pekerja Sritex yang di-PHK di tengah pusaran ancaman pailit yang terjadi.

"Terkait Sritex pemerintah memang concern, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi, itu poin nomor satu," ujar Yassierli usai rapat, Selasa (29/10/2024).

"Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK," tegasnya lagi mengungkapkan pesan Prabowo.

Pemerintah ingin agar Sritex tetap melakukan produksi, dengan begitu tak perlu ada pemutusan kerja pada para pekerja. Para karyawan juga diminta tetap tenang dan bekerja seperti biasa di tengah ancaman pailit yang terjadi pada perusahaan.

"Jadi kita juga meminta Sritex tetap berproduksi seperti biasa kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberi solusi terbaik," papar Yassierli.

Yassierli menyatakan sampai saat ini belum ada satupun PHK yang dilakukan Sritex. Di sisi lain, sudah ada 162 pengawas ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Sritex.

"Sampai sekarang tidak ada (PHK yang terjadi). Dan kita monitor itu dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 pengawas ketenagakerjaan komunikasi koordinasi dengan manajemen Sritex juga baik," ujar Yassierli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta Hari Nugroho mengatakan, Pemprov sedang mengupayakan pelatihan kerja sebagai antisipasi pengangguran dan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jakarta.

Hari menuturkan, perkiraan kesempatan kerja menurut lapangan usaha masih didominasi empat lapangan usaha sebagaimana tercatat dalam dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2027.

"Sektor perdagangan besar dan eceran, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor jasa keuangan dan asuransi," ujar Hari dalam keterangan yang diterima, Selasa (6/8/2024).

Berikut lima upaya Pemprov untuk mengatasi pengangguran dan dampak PHK di Jakarta:

1. Informasi pasar kerja melalui online dan offline jobfair di lima wilayah Kota Administrasi.

2. Perluasan kesempatan kerja/pengembangan kewirausahaan terpadu melalui wira usaha baru/Jakpreneur di 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu.

3. Pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh tujuh Pusat Pelatihan Kerja (PPK) dengan berbasis program unggulan kewilayahan.

- Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta, Pusat bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan bidang Tata Graha (perhotelan).

- Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur bidang ptomotif.

- Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Utara bidang alat berat.

- Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat bidang tata boga.

- Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI) bidang industri.

- Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las (PPKKPL) bidang pengelasan.

4. Pelatihan peningkatan produktivitas yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah.

5. Peningkatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Sebelumnya diberitakan, Disnaker Jakarta mencatat 847 warga Jakarta terimbas PHK dari Januari hingga Juni 2024.

Tiga wilayah yang paling banyak warganya terkena PHK, yakni Jakarta Utara 249 orang, Jakarta Timur 172 orang, dan Jakarta Selatan 89 pekerja.

Sementara data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan, jumlah pekerja yang terdampak PHK keseluruhan di Indonesia tercatat 7.469 orang.

Adapun sektor-sektor yang mendominasi terjadinya PHK yaitu perdagangan start-up, industri, infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor kesehatan dan rumah sakit, yayasan, media, dan keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, tidak semua warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan murni warga Jakarta.

Heru mengakui, data pekerja yang terkena PHK di Jakarta memang paling tinggi. Namun, tidak semua pekerja itu warga asli Jakarta.

"Data PHK (di Jakarta) memang tinggi. Berdasarkan data yang ada, tidak murni adalah warga Jakarta yang sudah lama tinggal," ujar Heru saat ditanya awak media mengenai nasib warga yang terkena PHK, saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2024).

Heru menyebut, sejumlah warga yang tinggal di Jakarta merupakan orang pendatang. Menurut dia, pendatang ini perlu mendapat perhatian.

"Mereka kalau ke Jakarta tinggal dengan saudaranya, tinggal dengan temannya, dengan jaminan lainnya sesuai aturan kependudukan," ujar dia.

Nantinya, Pemprov Jakarta bakal memberikan fasilitas pelatihan kerja kepada warga yang terkena PHK itu.

"Nah, ada sebagian yang belum mendapat pekerjaan. Itu termasuk dalam data (PHK), ini menjadi perhatian," ujar mantan wali kota Jakarta Utara itu.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat, tenaga kerja atau buruh yang dilaporkan kena PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta.

Kasus PHK di DKI Jakarta mencapai 23,29 persen dari jumlah keseluruhan kasus yang dilaporkan hingga Juni 2024.

Berikut 10 provinsi dengan PHK terbanyak periode Januari-Juni 2024, dikutip dari laman Satu Data Kemenaker, Kamis (25/7/2024):

1. DKI Jakarta: 7.469 tenaga kerja

2. Banten: 6.135 tenaga kerja

3. Jawa Barat: 5.155 tenaga kerja

4. Jawa Tengah: 4.275 tenaga kerja

5. Sulawesi Tengah: 1.812 tenaga kerja

6. Bangka Belitung: 1.527 tenaga kerja

7. Riau: 833 tenaga kerja

8. Jawa Timur: 819 tenaga kerja

9. Kalimantan Barat: 785 tenaga kerja

10. Sumatera Utara: 539 tenaga kerja