Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2025 akan mengalami kenaikan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan pekerja yang masih rendah dengan memperhatikan dunia.

"Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja yang masih rendah dengan memperhatikan tetap dunia usaha. (Jadi UMP naik?) Ya dong, masa nggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meski begitu, hingga saat ini dirinya belum bisa memastikan besaran ataupun formulasi apa yang digunakan dalam perhitungan kenaikan upah para pekerja ini. Sebab masih dalam tahap pembahasan.

Sebagaimana diketahui formula perhitungan kenaikan upah dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 bisa saja tidak digunakan pemerintah, mengingat belum lama ini Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Di mana hal itu turut membuat 21 pasal di dalamnya diubah termasuk soal pengupahan.

"(Besaran kenaikan UMP) belum, itu yang masih kita dibahas. Kalau sudah spesifik nanti langsung dikeluarkan saja Permen-nya. (Termasuk formulasi perhitungan upah juga masih dibahas?) iya sudah," ucapnya.

Dalam hal ini pembahasan masih dilakukan bersama Dewan pengupahan nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri dari serikat pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah.

"Dewan pengupahan nasional sudah (rapat), kemudian dengan LKS Tripartit. Tapi kan mintanya bahwa memang itu kita benar-benar mengoptimalkan keberadaan LKS Tripartit kita sudah 2 kali rapat," papar Yassierli.

"Ini kan masalah waktunya terlalu cepat, jadi kita masih bahas, kita harus benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini benar-benar bisa memberikan bahasa saya membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha," jelasnya lagi.

Untuk itu Yassierli juga mengaku belum tahu kapan bisa mengeluarkan Peraturan Menteri terkait kenaikan upah minimal ini. Walaupun sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat memberi batas waktu aturan baru UMP akan selesai pada 7 November 2024 alias besok.

"Tidak bisa saya janjikan (kapan dikeluarkan aturan terkait kenaikan upah)," ucapnya.

"Ya kondisi kan sekarang nggak bisa kita dikejar karena produk hukum kan juga harus harmonisasi macem-macem. Yang penting kan berlakunya (aturan UMP baru) 1 Januari nanti," sambungnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.

Usai menghadap, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa ia melaporkan langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan MK terkait tentang judicial review Undang Undang Cipta Kerja.

Ia menyatakan, pemerintah menghormati hasil keputusan MK dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan langkah-langkah strategis.

Yassierli mengatakan, Kemnaker sudah melakukan diskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional. Kemudian, siang ini sudah berdiskusi dengan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional. Dalam forum tersebut, hadir perwakilan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Kemnaker sudah menampung aspirasi-aspirasi dari mereka sudah disampaikan kepada presiden.

“Ini yang sedang kami coba rumuskan dan kami punya batas waktu sampai tanggal 7 November untuk keluar dengan sebuah apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait tentang penetapan upah minimum yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia,” jelas Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/11).

Ketika ditanya soal indeks tertentu dalam putusan MK, Yassierli hanya menjawab bahwa amar putusan MK harus dipertimbangkan.

“Artinya terkait tentang formula dan macam-macam itu nanti kita akan tinjau bersama,” kata dia.

Yassierli menambahkan bahwa pemerintah saat ini akan fokus menindaklanjuti putusan terkait formulasi penetapan upah minimum. Sebab, formulasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan upah minimum provinsi tahun depan. Adapun tenggat waktu penetapan upah minimum tahun 2025 adalah tanggal 21 November 2024.

“Jadi tadi lebih dalam kita banyak bicara terkait tentang upah minimum karena ini yang memang menjadi deadline kami dalam 2 hari ke depan. Dan tadi seperti saya sampaikan arahan dari beliau sangat jelas dan nanti teman-teman silakan tunggu nanti hasil rumusan kami seperti apa dalam 2 hari ini,” ungkap Yassierli.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, dalam putusannya MK mendefinisikan indeks tertentu sebagai variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh. Serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh.

Indeks tertentu ini yang nantinya akan masuk dalam formulasi saat menghitung upah minimum provinsi.

“Berapa besarannya? Nanti secara teknis menteri tenaga kerja yang lebih tahu,” kata Supratman.

Adapun, untuk putusan MK pada poin – poin lainnya, pemerintah punya waktu menindaklanjutinya hingga dua tahun ke depan.

“Kalau yang lain – lain, mengeluarkan kan punya waktu 2 tahun untuk kemudian kita keluarkan semua dan bahas UU ketenagakerjaan yang baru,” ucap Supratman.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ian Syarif mengingatkan, perlunya penetapan upah minimum untuk sektor padat karya. Hal ini setelah adanya putusan MK yang menyatakan Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota.”

“Diperlukannya juga pengupahan khusus untuk padat karya terlebih setelah Keputusan MK yang baru saja terjadi tentang revisi peraturan pengupahan tenaga kerja,” kata Ian saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (4/11).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut upah minimum tahun 2025 naik minimal 8-10%. Menurutnya, 5 juta buruh buruh akan melakukan mogok nasional jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

Merespons permintaan buruh, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut perlu melihat perkembangannya terlebih dahulu. Selain itu penetapan upah minimum harus mengacu pada aturan yang ada.

"Nanti kita lihat, artinya ada aturan tapi juga tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain kalau memang itu bisa kita lakukan," katanya di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Pemerintah juga masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib disampaikan para gubernur paling lambat 21 November 2024.

"UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa," bebernya.

Sementara itu, menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri upah minimum kabupaten diumumkan paling lambat 30 November 2024.

Surat edaran penetapan upah minimum akan diterbitkan sekitar 6 November sampai 21 November 2025. Sejauh ini dasar perhitungan upah masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan pada 10 November 2023.

"Pokoknya setelah 6 November sampai 21 November. Sampai hari ini masih berlaku PP 51/2023," ujarnya.

Menurut Indah, ada perbedaan usulan antara buruh dan pengusaha soal alfa dalam formula kenaikan upah. Indeks tertentu disimbolkan dalam bentuk α (alfa) merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

"Ada rekomendasi Depenas (Dewan Pengupahan Nasional) terpecah jadi dua usulan atau rekomendasi, dari unsur pengusaha dan pekerja. Kan Depenas itu isinya pemerintah, pengusaha, pekerja. Nah ini masing-masing punya posisi berbeda, walaupun pemerintah tetap saklek PP 51/2023," terang Indah.

"Kalau pengusaha minta alfa maksimum 0,3, yang pekerja maunya sampai dengan 1. Nah ini belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja," tambahnya.

Meski begitu Indah yakin ada jalan keluar atas perbedaan tersebut. Indah lalu menegaskan pihaknya masih menunggu data BPS keluar untuk merumuskan upah minimum.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi permintaan buruh yang meminta upah minimum tahun 2025 naik sesuai permintaan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebelumnya meminta ada kenaikan upah minimal 8-10%.

Nanti kita lihat, artinya ada aturan tapi juga tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain kalau memang itu bisa kita lakukan, katanya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Menurut Yassierli, pihaknya masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Adapun pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib disampaikan oleh para gubernur paling lambat 21 November 2024.

"UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa," bebernya.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebut upah minimum kabupaten diumumkan paling lambat 30 November 2024.

Ia menambahkan, surat edaran penetapan upah minimum akan diterbitkan sekitar 6 November sampai 21 November 2025. Sejauh ini dasar perhitungan upah masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan pada 10 November 2023.

"Pokoknya setelah 6 November sampai 21 November. Sampai hari ini masih berlaku PP 51/2023," ujarnya.

Menurut Indah, ada perbedaan usulan antara buruh dan pengusaha soal alfa dalam formula kenaikan upah. Indeks tertentu disimbolkan dalam bentuk α (alfa) merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

"Ada rekomendasi Depenas (Dewan Pengupahan Nasional) terpecah jadi dua usulan atau rekomendasi, dari unsur pengusaha dan pekerja. Kan Depenas itu isinya pemerintah, pengusaha, pekerja. Nah ini masing-masing punya posisi berbeda, walaupun pemerintah tetap saklek PP 51/2023," terang Indah.

"Kalau pengusaha minta alfa maksimum 0,3, yang pekerja maunya sampai dengan 1. Nah ini belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja," tambahnya.

Meski begitu Indah yakin ada jalan keluar atas perbedaan tersebut. Indah lalu menegaskan pihaknya masih menunggu data BPS keluar untuk merumuskan upah minimum.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar tidak ada satupun karyawan di PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini diungkapkan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Yassierli yang ikut dalam rapat itu menekankan Prabowo meminta dengan tegas agar tak ada pekerja Sritex yang di-PHK di tengah pusaran ancaman pailit yang terjadi.

"Terkait Sritex pemerintah memang concern, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi, itu poin nomor satu," ujar Yassierli usai rapat, Selasa (29/10/2024).

"Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK," tegasnya lagi mengungkapkan pesan Prabowo.

Pemerintah ingin agar Sritex tetap melakukan produksi, dengan begitu tak perlu ada pemutusan kerja pada para pekerja. Para karyawan juga diminta tetap tenang dan bekerja seperti biasa di tengah ancaman pailit yang terjadi pada perusahaan.

"Jadi kita juga meminta Sritex tetap berproduksi seperti biasa kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberi solusi terbaik," papar Yassierli.

Yassierli menyatakan sampai saat ini belum ada satupun PHK yang dilakukan Sritex. Di sisi lain, sudah ada 162 pengawas ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Sritex.

"Sampai sekarang tidak ada (PHK yang terjadi). Dan kita monitor itu dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 pengawas ketenagakerjaan komunikasi koordinasi dengan manajemen Sritex juga baik," ujar Yassierli.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mau fokus mengatur upah minimum provinsi (UMP) 2025 pada 100 hari pertama kerja di Kabinet Merah Putih.

"(Kerja) 100 hari pertama kebetulan momentumnya adalah terkait tentang UMP (2025). Ini kami sedang bahas bersama," jelas Yassierli dalam Konferensi Pers Usai Serah Terima Jabatan di Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

Menurutnya, masalah penetapan UMP 2025 adalah isu yang cukup strategis. Kemnaker bersama dengan kelompok buruh maupun pengusaha bakal mencari jalan keluar terbaik untuk menghitung besaran upah buruh tahun depan.

"kami yakin kerja sama dari teman-teman buruh dan dukungan Apindo (pengusaha), kita akan coba cari solusi yang terbaik," tegas guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Menteri usulan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu paham bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin menyejahterakan rakyat Indonesia. Harapan Prabowo terkait kesejahteraan masyarakat Indonesia diucapkan dalam pidato pertamanya usai pelantikan di Gedung MPR RI.

Akan tetapi, Menaker Yassierli menyebut dimensi kesejahteraan luas.

"Kesejahteraan itu luas, dimensinya tidak hanya upah. Kalau pun kita berbicara terkait dengan upah, itu juga bukan hanya UMP, juga ada upah berbasis produktivitas," ungkapnya.

Yassierli mengatakan mewujudkan keinginan Prabowo soal kesejahteraan rakyat adalah tujuan nomor satu. Tetapi, upaya menyejahterakan tak cukup digarap satu kementerian. Ia pun berharap ada kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain.

Namun, Yassierli belum berani menjawab apakah salah satu langkahnya adalah dengan merevisi UU Cipta Kerja. Begitu juga dengan peluang revisi PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

"Regulasi ini mohon beri kami waktu dulu. Saya belum bisa menyampaikan seperti apa. Tentu saya yakin yang pertama Bapak Presiden (Prabowo) pasti sudah punya arahan seperti apa," ucap Yassierli.

"Kedua, nanti kami juga didukung para tim pakar, ahli hukum yang coba melihat seperti apa. Dan juga nanti akan kita lihat pelaksanaan selama ini seperti apa," tambahnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan aturan soal UMP 2025 masih berbasis PP Pengupahan eksisting. Memang, ia mengakui ada tarik-menarik antara pengusaha dan Dewan Pengupahan Nasional.

Putri menyebut perdebatan itu menyangkut nilai alpha (α) atau pengali dalam rumus UMP 2025. Indeks tertentu dalam PP Pengupahan diatur di kisaran 0,10 sampai 0,30.

Pengusaha diklaim kekeh indeks tertentu alias alpha maksimal tetap 0,30. Akan tetapi, Dewan Pengupahan Nasional mengusulkan adanya kelonggaran, bahkan sampai level 1

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α). Lalu, dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Jika alpha dilonggarkan ke level 1, itu berarti ada peluang persentase kenaikan UMP menjadi lebih besar. Begitu pula sebaliknya, indeks tertentu yang kecil bakal menurunkan besaran kenaikan UMP tahun depan.

Berikut rumus persentase kenaikan UMP 2025:

UMP 2025 = inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu alias alpha).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (21/10) kemarin. Hari ini, telah melakukan serah terima jabatan dari Pelaksana tugas (Plt) Menaker Airlangga Hartarto.

Yassierli pun mengungkap pesan dari Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dia menyebut, kesejahteraan pekerja menjadi harapan nomor satu Prabowo.

"Pasti sesuai dengan harapan dari Pak Presiden (Prabowo) kesejahteraan itu pasti nomor satu. Jadi tugas pemerintah dan itulah kemudian salah satu komponennya kami itu adalah meningkatkan kesejahteraan," kata dia dalam konferensi pers, di Kantor Kemnaker, Jakata Selatan, Selasa (22/10/2024).

Yassierli menerangkan, komponen kesejahteraan itu sangat luas, bukan hanya mengenai upah minimum provinsi (UMP). Tetapi ada juga upah yang berbasis produktivitas.

"Kesejahteraan itu luas ya kesejahteraan itu luas yang pertama dia dimensinya tidak hanya upah kalaupun kita berbicara terkait dengan upah upah itu juga bukan hanya UMP," terangnya.

Untuk itu, guna meningkatkan kesejahteraan pekerja, pihaknya perlu melibatkan kementerian lainnya. Dia mencontohkan terkait meningkatkan kesejateraan pekerja dengan dasar pendidikan vokasi.

"Itu ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mungkin kalau kita berbicara terkait tentang bagaimana reskilling, upskilling tentu kita tidak bisa terlepas dengan perindustrian yang mengelola manufaktur dan seterusnya," terangnya.

Selain itu, Yassierli juga menyebut pihaknya akan membutuhkan kementerian lain jika terkait dengan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Tak lupa pihaknya juga ingin menyiapkan sumber daya manusia untuk belajar ke luar negeri.

"Kita juga harus bekerja dengan kementerian yang terkait," terangnya.