JAKARTA, investor.id – Realisasi utang pemerintah terus bertambah setiap tahun, yang bila tidak dikelola secara optimal akan membuat bunga utang terus menggunung, dan menjadi warisan utang dari rezim saat ini ke rezim selanjutnya. Oleh karena itu, belanja pemerintah harus dilakukan secara efisien agar tidak menambah beban fiskal di masa mendatang.

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, kebijakan utang yang dijalankan pemerintah tidak produktif karena mayoritas utang dilakukan untuk membiayai belanja pegawai. Idealnya, pemerintah menggenjot belanja modal yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini, mengenang sosok almarhum Faisal Basri yang tutup usia pada Kamis (5/9/2024) pukul 03.50 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta.

Didik mengaku kehilangan sosok sahabatnya, Faisal, yang merupakan ekonom senior sekaligus pendiri Indef. Menurut dia, Faisal adalah sosok yang idealis dan berintegritas.

"Kita kehilanngan Faisal Basri, Ekonom pendiri Indef sudah dikenal luas, sosok yang idealis dan sangat berintegritas," ujarnya dalam pesan tertulis, Kamis (5/9/2024).

"Faisal sering dipandang sebagai sosok yang idealis, dengan prinsip yang kuat mengenai bagaimana ekonomi dan politik harus dikelola demi kepentingan publik," lanjut Didik.

Ia pun mengingat kembali momen 7 tahun lalu di forum terbatas pimpinan redaksi. Didik kala itu sedang berdiskusi dengan Muhaimin Iskandar yang bergumam tentang keadaan bahwa oposisi nihil.

Menurut Didik, Muhaimin menyebut hanya Faisal Basri yang berdiri dan bersuara lantang mengkritisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Faisal Basri adalah sosok yang tegas dan berani dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam ekonomi dan politik Indonesia," kata Didik.

"Meskipun tidak menduduki jabatan formal di partai atau pemerintahan, kiprahnya baik sebagai akademisi maupun aktivis ekonomi-politik telah memberikan dampak besar dalam mendorong reformasi dan perbaikan kebijakan dan demokrasi secara luas di Indonesia," ungkapnya.

Didik bersama Faisal, serta Fadhil Hasan, Didin Damanhuri, dan Nawir Messi terlibat dalam membangun Indef, institusi yang bereputasi, kritis dan progresif dalam menilai kebijakan ekonomi Indonesia.

Didik bilang, pandangan Faisal dengan dirinya tidak berbeda. Keduanya memiliki kesamaan pandangan dalam hal kemandirian analisis ekonomi dan keinginan mendorong reformasi ekonomi yang lebih adil dan pro-rakyat.

"Tetapi Faisal lebih berani, gamblang dan terus terang sehingga tidak aneh seperti politisi kancil Muhaimin yang berada di dalam koalisi pada periode 1 pemerintahan Jokowi menyesalkan demokrasi yang absen oposisi," kata dia.

Ia mengungkapkan, dengan sahabat ekonom lainnya di Indef seperti Didin Damanhuri, Faisal sama-sama mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Keduanya berbagi visi dalam hal reformasi kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat bawah.

Didik menyebut, hal yang lebih mengesankan lagi dari pribadi Faisal adalah independen dan anti-korupsi. Menurutnya, tidak ada yang bisa mempengaruhi pandangan dan ketegasan dalam pemikiran Faisal.

Ia bilang, pria lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) itu selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah dan tidak segan untuk menyuarakan pendapat yang berbeda, meskipun itu tidak populer.

"Dia sering menunjukkan sikap independen dalam analisisnya dan tidak terikat dengan kepentingan partai politik tertentu. Juga menyesalkan KPK diberangus pemerintah dan parlemen," kata Didik.

Di sisi lain, Didik melihat Faisal sebagai sosok yang amat sederhana namun memiliki kontribusi besar dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas di dunia ekonomi dan politik Indonesia.

Sebagai salah satu pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW), Faisal sering berbicara lantang tentang pentingnya memberantas korupsi di Indonesia, terutama di sektor ekonomi dan pemerintahan.

"Di bidang akademik, Faisal juga dihormati sebagai dosen ekonomi di UI, dan mendirikan lembaga Think Tank Indef dengan kegiatan mengajar dan meneliti isu-isu ekonomi dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan kebijakan publik," tutup Didik.

JAKARTA - Faisal Basri , seorang ekonom pendiri Indef yang sudah dikenal luas dikenang oleh sahabatnya sebagai, sosok yang idealis dan sangat berintegritas. Faisal Basri yang meninggal dunia hari ini, Kamis (5/9/2024) di RS Mayapada, Kuningan pada usia 65 tahun membuat banyak pihak merasa kehilangan.

Salah satunya Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini yang mengatakan, Faisal Basri sering dipandang sebagai sosok yang idealis, dengan prinsip yang kuat mengenai bagaimana ekonomi dan politik harus dikelola demi kepentingan publik.

Didik sedikit bercerita pada suatu sore, kira-kira 7 tahun yang lalu di forum terbatas pimpinan redaksi, saya berdiskusi dengan Muhaimin Iskandar yang bergumam tentang keadaan bahwa opposisi nihil. Muhaimin menyebut hanya Faisal Basri yang berdiri dan bersuara lantang mengkritisi pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang mulai menjadi otoriter. Jokowi mulai menampilkan sosok tiran tetapi tersembunyi dengan sempurna.

"Faisal Basri adalah sosok yang tegas dan berani dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam ekonomi dan politik Indonesia," ungkap Didik.

Meskipun tidak menduduki jabatan formal di partai atau pemerintahan, menurutnya kiprah Faisal Basri baik sebagai akademisi maupun aktivis ekonomi-politik telah memberikan dampak besar dalam mendorong reformasi dan perbaikan kebijakan dan demokrasi secara luas di Indonesia

Faisal Basri bersama Didik J. Rachbini, Fadhil Hasan, Didin Damanhuri, dan Nawir Messi terlibat dalam membangun INDEF, institusi bereputasi, kritis dan progresif dalam menilai kebijakan ekonomi Indonesia.

"Pandangan Faisal dengan saya tidak berbeda, kesamaan pandangan dalam hal kemandirian analisis ekonomi dan keinginan mendorong reformasi ekonomi yang lebih adil dan pro-rakyat. Tetapi Faisal lebih berani, gamblang dan terus terang sehingga tidak aneh seperti politisi kancil Muhaimin yang berada di dalam koalisi pada periode 1 pemerintahan Jokowi menyesalkan demokrasi yang absen opposisi," ungkapnya.

Dengan sahabat ekonom lainnya di Indef seperti Didin Damanhuri, Faisal sama-sama mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Berbagi visi dalam hal reformasi kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat bawah.

"Yang lebih mengesankan lagi dari pribadi Faisal Basri adalah independen dan anti-korupsi. Tidak ada yang bisa mempengaruhi pandangan dan ketegasan dalam pemikirannya," ungkapnya.

Ia juga mengutarakan, sosok Faisal Basri tidak segan untuk menyuarakan pendapat yang berbeda, meskipun itu tidak populer. Dia sering menunjukkan sikap independen dalam analisisnya dan tidak terikat dengan kepentingan partai politik tertentu. Juga menyesalkan KPK diberangus pemerintah dan parlemen.

Menurutnya Faisal Basri sosok yang amat sederhana memiliki kontribusi besar dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas di dunia ekonomi dan politik Indonesia. Sebagai salah satu pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW), dia sering berbicara lantang tentang pentingnya memberantas korupsi di Indonesia, terutama di sektor ekonomi dan pemerintahan.

"Di bidang akademik, Faisal Basri juga dihormati sebagai dosen ekonomi di Universitas Indonesia (UI), dan mendirikan lembaga Think Tank Indef dengan kegiatan mengajar dan meneliti isu-isu ekonomi dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan kebijakan publik," ungkap Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini yang juga sahabat Faisal Basri.

Ekonom senior INDEF Didik J Rachbini menilai kebijakan utang di masa 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan secara ugal-ugalan.

Sehingga, kata dia, hal tersebut menyebabkan ketergantungan negara pada utang dan akan terwarisi pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kelak.

"Dengan janji politik yang banyak sekali, maka sulit bagi pemerintahan yang akan datang bisa mengurangi ketergantungan pada utang dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor yang ada," kata Didik melalui catatannya atas Nota Keuangan RAPBN 2025 yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (17/8).

Hal tersebut, kata Didik, akan membuat laju penerbitan surat utang negara terus meningkat dan merusak iklim makro. Sebab, suku bunga akan terdorong naik secara terus menerus.

Didik mulanya menyoroti angka defisit APBN Indonesia dalam postur RAPBN 2025 yang terus berlanjut dari tahun ke tahun dan bahkan terus meningkat. Adapun defisit anggaran RAPBN 2025 yang direncanakan adalah sebesar Rp616,2 triliun.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, defisit ini sangat besar dan mau tidak mau harus ditambal dengan utang. Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi ini kebijakan utang memang ugal-ugalan sehingga warisannya akan terbawa pada masa pemerintahan Prabowo," tegas dia.

Ia menjelaskan hingga pertengahan 2024 ini, telah ditawarkan setidaknya hampir Rp1.000 triliun surat berharga negara (SBN). Namun yang laku di pasar hanya separuhnya sekitar Rp517 triliun. Sementara sebelumya pada 2024, SBN yang ditawarkan di pasar mencapai Rp1.800 triliun, namun laku di pasar sebesar Rp807 triliun.

"Jadi, selama 10 tahun ini pemerintah Jokowi sudah mendorong ekonomi utang masuk jurang sehingga harus gali lubang tutup lubang," imbuhnya.

Didik pun menuturkan pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewariskan utang sekitar Rp2.608 triliun. Kemudian, 10 tahun berikutnya jumlah utang mencapai Rp8.338 triliun, naik tiga kali lipat dengan pembayaran bunga yang tinggi sebesar Rp497 triliun.

"Beban bunga utang ini jauh lebih besar dari pos anggaran kementerian, sektor maupun provinsi mana pun. Jika dibandingkan misalnya dengan APBD provinsi, pembayaran utang ini 1.600 persen lebih tinggi (dari) total APBD rakyat Jawa Barat," kata dia.

Ekonom senior INDEF Didik J Rachbini menilai kebijakan utang di masa 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan secara ugal-ugalan.

Sehingga, kata dia, hal tersebut menyebabkan ketergantungan negara pada utang dan akan terwarisi pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kelak.

"Dengan janji politik yang banyak sekali, maka sulit bagi pemerintahan yang akan datang bisa mengurangi ketergantungan pada utang dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor yang ada," kata Didik melalui catatannya atas Nota Keuangan RAPBN 2025 yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (17/8).

Hal tersebut, kata Didik, akan membuat laju penerbitan surat utang negara terus meningkat dan merusak iklim makro. Sebab, suku bunga akan terdorong naik secara terus menerus.

Didik mulanya menyoroti angka defisit APBN Indonesia dalam postur RAPBN 2025 yang terus berlanjut dari tahun ke tahun dan bahkan terus meningkat. Adapun defisit anggaran RAPBN 2025 yang direncanakan adalah sebesar Rp616,2 triliun.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, defisit ini sangat besar dan mau tidak mau harus ditambal dengan utang. Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi ini kebijakan utang memang ugal-ugalan sehingga warisannya akan terbawa pada masa pemerintahan Prabowo," tegas dia.

Ia menjelaskan hingga pertengahan 2024 ini, telah ditawarkan setidaknya hampir Rp1.000 triliun surat berharga negara (SBN). Namun yang laku di pasar hanya separuhnya sekitar Rp517 triliun. Sementara sebelumya pada 2024, SBN yang ditawarkan di pasar mencapai Rp1.800 triliun, namun laku di pasar sebesar Rp807 triliun.

"Jadi, selama 10 tahun ini pemerintah Jokowi sudah mendorong ekonomi utang masuk jurang sehingga harus gali lubang tutup lubang," imbuhnya.

Didik pun menuturkan pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewariskan utang sekitar Rp2.608 triliun. Kemudian, 10 tahun berikutnya jumlah utang mencapai Rp8.338 triliun, naik tiga kali lipat dengan pembayaran bunga yang tinggi sebesar Rp497 triliun.

"Beban bunga utang ini jauh lebih besar dari pos anggaran kementerian, sektor maupun provinsi mana pun. Jika dibandingkan misalnya dengan APBD provinsi, pembayaran utang ini 1.600 persen lebih tinggi (dari) total APBD rakyat Jawa Barat," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini memiliki kenangan tersendiri kepada Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz.

Dia mengatakan Hamzah Haz merupakan sosok pemimpin yang matang dan wakil presiden yang menjadi pemikir. Didik Memuji gagasan kebangsaan di bidang politik dan ekonomi yang selama ini dibawa oleh Hamzah Haz untuk Indonesia.

"Berbeda dengan zaman sekarang yang matang dikarbit, tidak menyukai pemikiran, sekedar populer dan cuma menyukai mainan anak-anak," tuturnya di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Didik mengungkapkan selama ini belum ada politisi yang tekun dalam menulis masalah politik APBN di media massa periode akhir 1980-1990. Menurutnya, Hamzah Haz tidak hanya berteori saja, tetapi juga mempraktikkan APBN yang jadi gagasan selama ini.

"Tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktek kenegaraan dan di dalam pembahasan-pembahasan di DPR dimana sia sekaligus sebagai pimpinan partai opposisi yang loyal," katanya.

Dia berpandangan bahwa politisi jaman dulu matang ditempa jaman dan selalu bergulat dengan ide kebangsaan, tidak berbeda jauh dari generasi politisi pemikir 2-3 dekade sebelumnya seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Soedjatmoko dan pemimpin lainnya menguasai ide pada masanya.

"Terus terang jika kita membandingkan pemimpin sekarang dengan perjalanan pemimpin seperti Hamzah Haz dan generasi sebelumnya, kita mengelus dada, jauh seperti bumi dan langit yang simboliknya seperti pemikiran kebangsaan, buku dan mainan anak kecil," ujarnya.