JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat pada Agustus 2024. Kenaikan ini melanjutkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, posisi utang luar negeri sampai dengan Agustus 2024 sebesar 425,1 miliar dollar AS, atau setara sekitar Rp 6.589,05 triliun (kurs Rp 15.500 per dollar AS).

Posisi utang ini meningkat sekitar 10,8 miliar dollar AS dari Juli 2024.

"Utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2024 tetap terkendali," kata dia dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Jika dilihat secara tahunan, posisi utang luar negeri juga tercatat meningkat. Erwin menyebutkan, posisi utang luar negeri Indonesia tumbuh 7,3 persen dari Agustus 2023.

Kenaikan utang itu disebabkan oleh posisi utang pemerintah dan bank sentral serta swasta yang meningkat serta pelemahan mata uang dollar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah.

Tercatat posisi utang luar negeri pemerintah sebesar 200,4 miliar dollar AS. Angka ini meningkat dibanding posisi bulan Juli 2024 yang sebesar 194,3 miliar dollar AS.

Sementara jika dilihat secara tahunan, nilai utang luar negeri pemerintah meningkat 4,6 persen. Kenaikan ini berlanjut dari peningkatan pada bulan sebelumnya sebesar 0,6 persen secara tahunan.

"Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," tuturnya.

Bank sentral memastikan, posisi ULN pemerintah masih terjaga. Hal ini terefleksikan dari ULN tenor jangka panjang yang mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar 197,8 miliar dollar AS pada Agustus lalu. Ini meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 195,2 miliar dollar AS.

Adapun secara tahunan, posisi ULN swasta tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1,3 persen.

Kenaikan itu didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,6 persen secara tahunan.

"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta," katanya.

Dengan perkembangan tersebut, BI mencatat, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat menjadi 31 persen, dari 30,2 persen pada Juli.

ULN Indonesia juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3 persen dari total nilai utang.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat pada Agustus 2024. Kenaikan ini melanjutkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, posisi utang luar negeri sampai dengan Agustus 2024 sebesar 425,1 miliar dollar AS, atau setara sekitar Rp 6.589,05 triliun (kurs Rp 15.500 per dollar AS).

Posisi utang ini meningkat sekitar 10,8 miliar dollar AS dari Juli 2024.

"Utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2024 tetap terkendali," kata dia dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).

Jika dilihat secara tahunan, posisi utang luar negeri juga tercatat meningkat. Erwin menyebutkan, posisi utang luar negeri Indonesia tumbuh 7,3 persen dari Agustus 2023.

Kenaikan utang itu disebabkan oleh posisi utang pemerintah dan bank sentral serta swasta yang meningkat serta pelemahan mata uang dollar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah.

Tercatat posisi utang luar negeri pemerintah sebesar 200,4 miliar dollar AS. Angka ini meningkat dibanding posisi bulan Juli 2024 yang sebesar 194,3 miliar dollar AS.

Sementara jika dilihat secara tahunan, nilai utang luar negeri pemerintah meningkat 4,6 persen. Kenaikan ini berlanjut dari peningkatan pada bulan sebelumnya sebesar 0,6 persen secara tahunan.

"Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," tuturnya.

Bank sentral memastikan, posisi ULN pemerintah masih terjaga. Hal ini terefleksikan dari ULN tenor jangka panjang yang mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar 197,8 miliar dollar AS pada Agustus lalu. Ini meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 195,2 miliar dollar AS.

Adapun secara tahunan, posisi ULN swasta tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1,3 persen.

Kenaikan itu didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,6 persen secara tahunan.

"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta," katanya.

Dengan perkembangan tersebut, BI mencatat, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat menjadi 31 persen, dari 30,2 persen pada Juli.

ULN Indonesia juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3 persen dari total nilai utang.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyisakan waktu kurang dari dua bulan. Sejumlah "warisan" akan diturunkan kepada pemerintahan selanjutnya, termasuk utang pemerintah yang meningkat signifikan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi utang pemerintah tercatat terus bertambah setiap bulannya. Hal ini seiring dengan kebutuhan pemerintah menambal defisit dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Per 31 Juli 2024, jumlah utang pemerintah telah menyentuh Rp 8.502,69 triliun, setara dengan 38,68 persen dari produk domestik bruto (PDB) RI.

Dengan perkembangan tersebut, selama dua periode kepemimpinan Jokowi, utang pemerintah telah bertambah sekitar Rp 5.894 triliun dalam kurun waktu hampir 10 tahun. Jika dibandingkan dengan posisi sebelum rezim Jokowi, utang pemerintah melonjak sekitar 225 persen, atau naik lebih dari tiga kali lipat.

Berdasarkan catatan Litbang Kompas, posisi utang pemerintah yang diwariskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Jokowi pada tahun 2014 mencapai Rp 2.609 triliun.

Lonjakan nilai utang Pemerintahan Jokowi terjadi terutama pada 2020, ketika pandemi Covid-19 merebak. Pada tahun itu, jumlah utang pemerintah bertambah Rp 1.295,9 triliun, hingga mengerek rasio utang menjadi 38,68 persen terhadap PDB, dibandingkan pada 2019 yang hanya dari 29,80 persen tehadap PDB.

Tingginya kebutuhan belanja negara, terutama terkait perlindungan sosial dan penanganan Covid-19, di tengah momen terhentinya aktivitas ekonomi memaksa pemerintah untuk melakukan penarikan utang dalam jumlah besar.

Posisi utang pemerintah terus meningkat, mengerek rasio utang hingga 41 persen pada 2021. Setelah itu, laju pertumbuhan utang melambat, dengan rasio utang turun menjadi 39,57 persen pada 2022 dan kembali turun ke 38,59 persen pada 2023.

Pada akhir Juli 2024, rasio utang pemerintah berada di level 38,68 persen. Pemerintah mengeklaim posisi utang masih terjaga, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 batas rasio utang adalah sebesar 60 persen, sementara mengacu Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026, targetnya adalah 40 persen.

Beban utang untuk pemerintahan mendatang

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, mengatakan, warisan utang rezim Jokowi akan membebani pemerintahan mendatang. Dengan semakin tingginya posisi utang, kewajiban pemerintah untuk membayarkan bunga, cicilan, dan pelunasan utang juga semakin besar.

Besarnya beban warisan utang tecermin dari pagu anggaran belanja untuk membayar bunga utang dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 yang mencapai Rp 552,9 triliun. Angka ini meningkat sekitar 10,8 persen dari outlook pembayaran bunga utang pemerintah tahun ini sebesar Rp 499 triliun.

Bahkan, jika dibandingkan dengan tahun 2020 (Rp 314,1 triliun), pagu belanja bunga utang pemerintah telah melonjak lebih dari Rp 200 triliun.

Kian "menggunungnya" kewajiban pembayaran bunga dan cicilan utang membuat kemampuan belanja produktif pemerintah menurun. Deni mengatakan, hal ini menjadi kontraproduktif dengan upaya pemerintah mengerek pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal.

"Ini terus terang saja akan semakin menyulitkan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya," katanya dalam media briefing di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dengan warisan utang yang begitu besar, pemerintahan mendatang dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola keuangan negara dan menjaga kestabilan ekonomi.

Ekonom senior INDEF Didik J Rachbini menilai kebijakan utang di masa 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan secara ugal-ugalan.

Sehingga, kata dia, hal tersebut menyebabkan ketergantungan negara pada utang dan akan terwarisi pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kelak.

"Dengan janji politik yang banyak sekali, maka sulit bagi pemerintahan yang akan datang bisa mengurangi ketergantungan pada utang dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor yang ada," kata Didik melalui catatannya atas Nota Keuangan RAPBN 2025 yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (17/8).

Hal tersebut, kata Didik, akan membuat laju penerbitan surat utang negara terus meningkat dan merusak iklim makro. Sebab, suku bunga akan terdorong naik secara terus menerus.

Didik mulanya menyoroti angka defisit APBN Indonesia dalam postur RAPBN 2025 yang terus berlanjut dari tahun ke tahun dan bahkan terus meningkat. Adapun defisit anggaran RAPBN 2025 yang direncanakan adalah sebesar Rp616,2 triliun.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, defisit ini sangat besar dan mau tidak mau harus ditambal dengan utang. Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi ini kebijakan utang memang ugal-ugalan sehingga warisannya akan terbawa pada masa pemerintahan Prabowo," tegas dia.

Ia menjelaskan hingga pertengahan 2024 ini, telah ditawarkan setidaknya hampir Rp1.000 triliun surat berharga negara (SBN). Namun yang laku di pasar hanya separuhnya sekitar Rp517 triliun. Sementara sebelumya pada 2024, SBN yang ditawarkan di pasar mencapai Rp1.800 triliun, namun laku di pasar sebesar Rp807 triliun.

"Jadi, selama 10 tahun ini pemerintah Jokowi sudah mendorong ekonomi utang masuk jurang sehingga harus gali lubang tutup lubang," imbuhnya.

Didik pun menuturkan pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewariskan utang sekitar Rp2.608 triliun. Kemudian, 10 tahun berikutnya jumlah utang mencapai Rp8.338 triliun, naik tiga kali lipat dengan pembayaran bunga yang tinggi sebesar Rp497 triliun.

"Beban bunga utang ini jauh lebih besar dari pos anggaran kementerian, sektor maupun provinsi mana pun. Jika dibandingkan misalnya dengan APBD provinsi, pembayaran utang ini 1.600 persen lebih tinggi (dari) total APBD rakyat Jawa Barat," kata dia.

Ekonom senior INDEF Didik J Rachbini menilai kebijakan utang di masa 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan secara ugal-ugalan.

Sehingga, kata dia, hal tersebut menyebabkan ketergantungan negara pada utang dan akan terwarisi pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kelak.

"Dengan janji politik yang banyak sekali, maka sulit bagi pemerintahan yang akan datang bisa mengurangi ketergantungan pada utang dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor yang ada," kata Didik melalui catatannya atas Nota Keuangan RAPBN 2025 yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (17/8).

Hal tersebut, kata Didik, akan membuat laju penerbitan surat utang negara terus meningkat dan merusak iklim makro. Sebab, suku bunga akan terdorong naik secara terus menerus.

Didik mulanya menyoroti angka defisit APBN Indonesia dalam postur RAPBN 2025 yang terus berlanjut dari tahun ke tahun dan bahkan terus meningkat. Adapun defisit anggaran RAPBN 2025 yang direncanakan adalah sebesar Rp616,2 triliun.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, defisit ini sangat besar dan mau tidak mau harus ditambal dengan utang. Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi ini kebijakan utang memang ugal-ugalan sehingga warisannya akan terbawa pada masa pemerintahan Prabowo," tegas dia.

Ia menjelaskan hingga pertengahan 2024 ini, telah ditawarkan setidaknya hampir Rp1.000 triliun surat berharga negara (SBN). Namun yang laku di pasar hanya separuhnya sekitar Rp517 triliun. Sementara sebelumya pada 2024, SBN yang ditawarkan di pasar mencapai Rp1.800 triliun, namun laku di pasar sebesar Rp807 triliun.

"Jadi, selama 10 tahun ini pemerintah Jokowi sudah mendorong ekonomi utang masuk jurang sehingga harus gali lubang tutup lubang," imbuhnya.

Didik pun menuturkan pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewariskan utang sekitar Rp2.608 triliun. Kemudian, 10 tahun berikutnya jumlah utang mencapai Rp8.338 triliun, naik tiga kali lipat dengan pembayaran bunga yang tinggi sebesar Rp497 triliun.

"Beban bunga utang ini jauh lebih besar dari pos anggaran kementerian, sektor maupun provinsi mana pun. Jika dibandingkan misalnya dengan APBD provinsi, pembayaran utang ini 1.600 persen lebih tinggi (dari) total APBD rakyat Jawa Barat," kata dia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menekankan bahwa program keringanan utang hadir untuk para debitur yang memiliki utang kepada negara. Dalam hal ini bukan melunasi utang debitur di PayLater.

Melalui unggahan di Instagram resmi @ditjenkn, Kamis (8/8/2024), dijelaskan bahwa program keringanan utang melalui mekanisme crash program yang ditawarkan pemerintah berlaku untuk para debitur yang memiliki utang kepada negara dengan sisa utang sampai Rp 2 miliar.

"Crash Program Keringanan Utang Tahun 2024 ini hadir untuk para debitur yang memiliki utang kepada negara dengan sisa utang sampai dengan Rp 2 miliar ya," tulis DJKN.

Hal ini untuk menjawab penasaran netizen yang mempertanyakan apakah program keringanan utang bisa membantu melunasi utang di PayLater.

"Jika masih memiliki pertanyaan seputar Crash Program Keringanan Utang Tahun 2024, dapat menghubungi call center DJKN di Halo DJKN 150 991 atau langsung datang ke KPKNL terdekat," jelasnya.

Pengajuan keringanan utang dapat disampaikan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terdekat. Program ini akan berakhir pada 30 September 2024 untuk tambahan keringanan utang sebesar 30%.

Yuk manfaatkan segera! Jika tidak, keringanan utang hanya bisa didapatkan sebesar 35% jika didukung dengan barang jaminan. Sementara debitur yang tidak didukung barang jaminan mendapatkan keringanan utang sebesar 60%.

Berdasarkan catatan detikcom, debitur yang bisa memanfaatkan program ini adalah debitur kecil seperti (a) debitur yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan pagu kredit paling banyak Rp 5 miliar, (b) debitur penerima kredit pemilikan rumah sederhana/rumah sangat sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit paling banyak Rp 100 juta, dan (c) debitur dengan sisa kewajiban sebesar Rp 1 miliar.

Debitur dengan kriteria di atas dapat mengajukan permohonan keringanan utang secara tertulis kepada DJKN melalui KPKNL terdekat dengan melampirkan kartu identitas pemohon dan dokumen pendukung berupa surat keterangan dari aparat/dinas yang menyatakan tidak mampu menyelesaikan seluruh utang tanpa pemberian keringanan, atau sebagai pelaku UMKM, atau penerima kredit KPR RS/RSS.

"Negara hadir untuk yang memiliki piutang kecil," kata Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) Encep Sudarwan di kantornya, Jakarta Pusat, 23 Mei 2022.

JAKARTA, investor.id – Sebagian utang RI akan dialihkan untuk upaya perlindungan terumbu karang di Indonesia. Amerika Serikat (AS), Indonesia, dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) terkemuka menandatangani kesepakatan pengalihan utang ini demi perlindungan alam (debt-for-nature swap).

Dana ini akan akan digunakan untuk melindungi ekosistem terumbu karang yang berharga di Indonesia.

“Perjanjian ini adalah bukti kuatnya hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia, serta keterlibatan kami yang berkelanjutan secara mendalam di bawah naungan kerja sama strategis yang komprehensif,” papar Kuasa Usaha ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Indonesia Michael Kleine dalam keterangan yang dirilis Selasa (9/7/2024).

Perjanjian ini membuat utang senilai US$ 35 juta (Rp 569,6 miliar) dialihkan menjadi investasi penting bagi konservasi terumbu karang Indonesia. Perjanjian yang keempat dengan Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis, yang disahkan kembali pada 2019 menjadi Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang (TFCCA).

Menurut keterangan resmi Kedubes AS di Jakarta, perjanjian ini pertama kalinya berfokus pada ekosistem terumbu karang dan menandai langkah penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati di salah satu negara yang memiliki lingkungan laut paling dinamis di dunia.

Menghapus utang dan mengalokasikan dananya kembali ke Indonesia, kata Kleine, dilakukan melalui program pengalihan utang untuk perlindungan alam.

“Kami melakukan langkah konkret untuk melindungi terumbu karang Indonesia yang sangat berharga dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan, dan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo menyampaikan, Indonesia berkomitmen kuat untuk menjaga terumbu karang dan ekosistem laut yang sehat sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional.

“Kesepakatan ini membantu memperkuat gagasan bahwa laut yang sehat merupakan kepentingan global dan tanggung jawab bersama,” sambungnya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto menyampaikan kesepakatan TFCCA akan secara signifikan memperkuat perlindungan dan konservasi ekosistem terumbu karang saat ini di Bentang Laut Kepala Burung dan Laut Sunda Kecil-Laut Banda.

“Kami sangat yakin kesepakatan TFCCA yang inovatif ini akan meningkatkan upaya konservasi laut dan menginspirasi pihak lain untuk bergabung dengan inisiatif penting ini demi kepentingan alam dan masyarakat di Indonesia,” ujarnya.

Adapun Indonesia adalah rumah bagi 16% kawasan terumbu karang dunia dan sekitar 60% spesies karang dunia. Pengalihan utang untuk perlindungan alam ini akan mengalihkan dana yang awalnya diperuntukkan bagi pembayaran utang menjadi inisiatif untuk mendukung konservasi ekosistem terumbu karang.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News