Jakarta -

Sebagai bagian dari program peningkatan tenaga perawatan sarana, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Modul Perawatan Sarana Perkeretaapian Berbasis Maintenance Instruction (MI) Tingkat D3/S1 Tahun 2024 di 5 lokasi Balai Yasa wilayah KAI. Diklat ini berlangsung dari 13 Mei s.d 31 Oktober 2024 yang diikuti oleh 117 pegawai unit perawatan sarana.

Selama enam bulan, 117 peserta teknisi perawatan sarana dibekali metode pembelajaran berbasis modul MI dipandu oleh mentor dan instruktur lapangan. Peserta diwajibkan untuk melakukan presentasi rutin dan menjalankan perbaikan di tempat kerja masing-masing, bertujuan untuk untuk mengasah keterampilan teknis, kemampuan public speaking, dan kepedulian terhadap lingkungan kerja.

Vice President of Public Relations PT KAI, Anne Purba mengatakan diklat perawatan sarana berbasis maintenance instruction ini sangat penting agar teknisi kami siap dalam menjaga keandalan sarana kereta api, yang mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang.

"Setelah menyelesaikan diklat ini, para teknisi akan kembali bertugas ke satuan kerja masing-masing, membawa keterampilan dan pengetahuan baru untuk diterapkan dalam pemeliharaan sarana kereta api di seluruh wilayah operasional KAI," ungkapnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

KAI Foto: KAI

Program diklat batch 2024 dilaksanakan di Balai Yasa Yogyakarta, Surabaya Gubeng, Lahat, Manggarai, dan Tegal dan telah berhasil melahirkan 16 tenaga teknisi wanita perawatan sarana, sebagai bagian dari komitmen KAI untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang teknis perkeretaapian dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif.

Hingga saat ini, sekitar 6.000 pegawai bertanggung jawab atas pengelolaan sarana KAI, dan regenerasi terus berlangsung guna memastikan perawatan sarana perkeretaapian tetap optimal. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan pekerja dapat terus terjaga.

Program Diklat ini ditutup secara seremonial oleh Direktur Utama KAI - Didiek Hartantyo di Balai Yasa Yogyakarta pada tanggal 4 November 2024. Dalam kata sambutannya, Didiek berpesan tentang pentingnya keandalan sarana untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkontribusi dengan menghasilkan inovasi untuk kemajuan perkeretaapian Indonesia.

Lebih lanjut, Anne mengatakan KAI berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia kami dengan berkolaborasi bersama industri, universitas, dan lembaga terkait

"Kami juga akan mengikutsertakan kader-kader terbaik dalam program sertifikasi dan pelatihan agar menciptakan SDM yang unggul dan kompeten," tutup Anne.

Sebagai informasi, KAI terus meningkatkan kualitas layanan dengan menghadirkan produk kereta terbaru, "New Generation", yang diproduksi oleh Balai Yasa KAI dan INKA. Hingga akhir Oktober 2024, sebanyak 21 rangkaian kereta api telah menggunakan layanan kereta terbaru New Generation dengan berbagai peningkatan fasilitas, salah satunya dari sisi kenyamanan, mereduksi kebisingan, interior kabin yang lebih modern, kursi yang lebih ergonomis, pintu geser elektrik, dan PIDS yang lebih informatif. Untuk mendukung operasional kereta terbaru ini, dibutuhkan teknisi perawatan sarana yang andal dan terlatih.

(ega/ega)

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana mengungkap punya banyak jurus untuk mengurangi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga 1.000 persen apabila nanti berhasil memenangi Pilgub Jakarta 2024.

Pertama, meningkatkan upskilling tenaga kerja di dalam negeri. Menurutnya, kemampuan pekerja Indonesia menjadi permasalahan hingga kalah saing dengan pekerja asing yang masuk ke dalam negeri.

"Permasalahan upskilling atau reskilling dari tenaga kerja melalui pelatihan banyak tidak dilakukan, padahal perubahan sangat cepat, makanya kalau tidak ada kesesuaian maka ada disrupsi pekerjaan hilang bagi pekerja yang tidak dilatih sesuai dengan perusahaan, makanya ada PHK cukup besar," ujarnya dalam acara Kadin DKI Mencari Pemimpin Baru Jakarta di Menara Bank Mega, Rabu (6/11).

Namun, untuk meningkatkan skill pekerja, ia menilai pemerintah tak bisa sendiri. Perlu ada kolaborasi dengan para pengusaha, termasuk dengan Kadin Indonesia. Hal ini juga dilakukan oleh negara lain termasuk memetakan pekerja mereka yang memang harus ditingkatkan kemampuannya.

"Sehingga begitu sudah teknologi itu masuk ini diharapkan tidak lagi ada PHK. Jadi kuncinya upskilling dan reskilling," imbuhnya.

Kedua, menjaga keseimbangan antara dunia usaha dan kesejahteraan karyawan. Ia ingin kepemimpinannya nanti tidak memihak ke salah satu pihak, tapi berjalan dengan adil, termasuk bersama-sama mencari solusi apabila PHK memang harus dilakukan.

Misalnya, mengutamakan dialog antara pemberi kerja dan buruh. Sebab, PHK secara sepihak akan memberikan beban bagi pekerja apalagi yang memiliki cicilan.

Ketiga, membangun ekosistem vokasi yang memberikan layanan jaminan kehilangan pekerjaan bagi para buruh. Tujuannya, karyawan yang di PHK nanti bisa ditampung di dalam ekosistem vokasi ini untuk mendapatkan pekerjaan baru, misalnya sebagai pelatih di vokasi maupun di lembaga diklat profesional.

Keempat, akan memberikan insentif bagi pengusaha yang merekrut tenaga kerja lokal dan menyediakan layanan pelatihan kerja untuk pegawainya. Sebab, layanan ini dinilai tak semua perusahan menyediakan.

"Mudah-mudahan strategi ini bisa mengurangi PHK 1.000 persen, kita punya berbagai cara, kita ingin semua warga Jakarta bisa kerja, makanya kita melakukan pemikiran ini, kita ingin mereka kenyang, dompetnya isi," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id - Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), terus berupaya untuk mendidik sumber daya manusia unggul di bidang teknologi informasi atau talenta digital. Hasilnya, tahun 2024 hingga 17 Oktober, sebanyak 124.724 peserta talenta digital telah mengikuti program pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS).

Jumlah tersebut naik signifikan karena telah mencapai 98,13% dibandingkan pencapaian sepanjang 2023 sebanyak 127.091 dan 49,52% dari pencapaian tahun 2022 sebanyak 251.845.   

PURWAKARTA, investor.id – Kadin Indonesia bekerja sama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) hari ini meresmikan peletakan batu pertama Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) KSPSI di Purwakarta. Acara ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja Indonesia, dengan fokus pada reskilling dan upskilling melalui program vokasi.

Peletakan batu pertama ini dilakukan oleh Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, dan Kapolri Jenderal, Listyo Sigit Prabowo. 

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan apresiasinya atas inisiatif KSPSI untuk mendirikan Pusdiklat terbesar di Asean ini. Hal ini merupakan bukti nyata komitmen KSPSI dalam memberikan yang terbaik bagi para kadernya.

Arsjad menggarisbawahi pentingnya peran pekerja dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

"Dalam upaya untuk mencapai cita-cita dan tujuan ini pekerja punya peran penting. Karena, industrialisasi menjadi kunci agar ekonomi kita bisa terus bertumbuh. Dan dalam industri yang sehat ada pekerja-pekerja yang menjadi tulang punggung bagi industri. Pembangunan Pusdiklat hari ini merupakan bagian dari sinergi antara kelompok buruh, kepolisian, dan dunia usaha," ujar Arsjad dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/8/2024).. 

Ia menekankan bahwa untuk mencapai target tersebut, peningkatan keterampilan dan kompetensi pekerja melalui program reskilling dan upskilling sangatlah krusial. Untuk itu, Pusdiklat ini menjadi batu loncatan yang penting bagi KSPI dan seluruh pekerja di Indonesia.

Dengan adanya pelatihan untuk teknik berunding, teknik negosiasi, dan advokasi, serta pendidikan dan pelatihan lainnya yang meningkatkan keterampilan para pekerja, maka para pekerja bisa memastikan bahwa hak-haknya terpenuhi dengan baik. 

“Dengan demikian, tidak hanya ekonomi Indonesia bisa tumbuh tapi kita semua juga sejahtera. Ini yang dinamakan Ekonomi Pancasila, di mana semua berkontribusi, dan semuanya juga mendapatkan manfaatnya," jelas Arsjad. 

Arsjad juga menambahkan bahwa keterlibatan aktif pekerja dalam industri yang sehat akan mendukung terciptanya ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut. 

Senada, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki N. Hanafi menegaskan dukungan Kadin terhadap pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.

"Kami di Kadin Indonesia sangat menyadari pentingnya pendidikan vokasi dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap menghadapi tantangan industri. Pendidikan vokasi tidak hanya menyediakan keterampilan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga membantu pekerja untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat," ujar Yukki. 

Yukki juga menambahkan bahwa pendidikan vokasi adalah salah satu program prioritas Kadin Indonesia, yang telah secara aktif mendorong sinergi antara dunia usaha dan institusi pendidikan. 

"Dengan komitmen kami dalam mendukung pendidikan vokasi, kami berharap dapat menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten tetapi juga kompetitif di pasar global. Kami percaya bahwa investasi dalam pendidikan vokasi adalah investasi dalam masa depan ekonomi Indonesia," tutup Yukki. 

Sebagai informasi, Pusdiklat KSPSI yang baru dibangun di Kawasan Wisata Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, diharapkan menjadi pusat pelatihan serikat pekerja terbesar di Asean.

Bangunan ini rencananya akan memiliki lima lantai, dilengkapi dengan tujuh ruang pendidikan, perpustakaan digital, dan dua aula pertemuan. Proyek ini sepenuhnya didanai oleh anggota KSPSI dari seluruh Indonesia. 

Kadin Indonesia juga telah meluncurkan platform digital "Kadin for Naker" untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di era industri 4.0. Inisiatif ini menawarkan berbagai program pelatihan, termasuk pengembangan keterampilan bahasa dan profesional, serta peluang untuk kewirausahaan.

Platform ini, yang merupakan kolaborasi dengan Konfederasi Serikat Buruh dan Pijar Foundation, juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pelatihan yang dapat diakses oleh seluruh pekerja di Indonesia. 

 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Balitbang Diklat diberikan amanah oleh Kemenag untuk membangun digital awareness dan digital mindset. Dalam mengemban tugas tersebut terdapat beberapa tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi.

Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis, Mastuki mengatakan setiap orang dengan berbagai jabatan dan jenjang sedang menjalankan digital leadership atau kepemimpinan digital. Hal tersebut dipantik melalui salah satu program prioritas Kementerian Agama yaitu transformasi digital.

“Dengan adanya program prioritas tersebut, seluruh insan Kementerian Agama harus berada pada resonansi yang sama. Menjadikan transformasi digital sebagai budaya kerja bersama,” ujar Mastuki saat memberikan sambutan pada selebrasi 2nd Anniversary MOOC Pintar, dikutip sari siaran persnya, Sabtu, 13 Juli 2024.
Menurut Mastuki, digital mindset perlu dibangun, dilakukan, dan disosialisasikan secara masif sekaligus diinstitusionalisasi. Sebab jika tidak dilembagakan, maka digital mindset hanya sebatas angan-angan.

“Pelembagaan digitalisasi dimulai sejak peluncuran Digital Learning Center oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tahun 2023. Momen ini menandakan Pusdiklat Tenaga Teknis menjadi lembaga yang berkomitmen untuk terus belajar membangun pembelajaran digital,” katanya.

MOOC Pintar yang dikembangkan sejak 2022 berhasil mencetak 30.168 peserta di tahun pertamanya. Jumlah tersebut mengalami fluktuasi dengan jangkauan hingga 1.332.907 peserta sepanjang tahun 2022-2024.

“Selain jumlah peserta yang banyak, MOOC Pintar juga terbukti mampu mengefisienkan anggaran pelatihan sebesar 7,4 triliun rupiah. Jika dikonversi dengan jumlah peserta pelatihan tatap muka, ini setara dengan 33.622 kelas,” urai Mastuki.

“Kini MOOC Pintar telah memiliki 41 jenis pelatihan, yang terdiri dari 30 jenis pelatihan pendidikan dan 11 pelatihan keagamaan,” imbuhnya.

Ke depan, lanjut Mastuki, pengembangan kompetensi di MOOC Pintar akan diperluas melalui fitur baru yang hadir secara kolaboratif. Jenis layanan tidak hanya pelatihan, tapi juga pengembangan kompetensi lainnya yang berbentuk klinik pengetahuan dan knowledge sharing.

“Inovasi kelembagaan perlu kolaborasi dari berbagai pihak, sebab saat ini bukan lagi zamannya ego sektoral. Selain digital leadership, perlu juga membangun collaborative leadership untuk kemajuan lembaga,” ujarnya.

MOOC Pintar merupakan bukti keberhasilan transformasi digital sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama. Dalam kurun waktu dua tahun, telah terjadi perubahan yang signifikan.

Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kemenag (Sesban) Arskal Salim GP menyatakan hal tersebut saat memberikan sambutan pada selebrasi 2nd Anniversary MOOC Pintar. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, baik onsite maupun online melalui saluran Youtube Pusdiklat Teknis.

Mengutip George Couros, Sesban Arskal mengatakan teknologi tidak bisa menggantikan peran guru; tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. “Hari ini kita sudah melihat transformasi itu muncul, mengubah dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arskal mengatakan bahwa sebelum pandemi, pelatihan dilaksanakan secara klasikal. Dengan metode konvensional tersebut, ada keterbatasan jumlah peserta pelatihan setiap tahunnya.

“Dulu peserta pelatihan yang bisa mengikuti diklat sangat terbatas. Terjadi antrean yang cukup lama bagi ASN maupun Non ASN Kemenag yang hendak meningkatkan kompetensinya,” katanya.

Baca juga: Maulana, Siswa MI dari Kabupaten Sidoarjo Tembus Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Provinsi

(CEU)