Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman Indonesia (AKLP) mengkhawatirkan atas terus berlanjutnya kontraksi sektor manufaktur.

Ketua Umum AKLP, Yustinus Harsono Gunawan, mengatakan kontraksi sektor manufaktur dipicu ketidakpastian kebijakan energi, tensi geopolitik yang semakin tinggi, perang dagang, serta melemahnya ekonomi negara-negara maju.

Oleh karena itu, menurutnya, para pelaku usaha cenderung bersikap "wait and see" terhadap iklim investasi di tengah situasi yang penuh tantangan ini.

Yustinus mengatakan, salah satu faktor wait and see di kalangan pelaku usaha adalah kelanjutan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang belum pasti untuk tahun depan.

"Kepmen ESDM 255/2024 hanya mencantumkan harga dan pasokan sampai dengan 2024. Sehingga harga 2025 menjadi tidak pasti," ujar Yustinus kepada Kontan.co.id, Jumat (1/11).

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah sempat menjanjikan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) untuk memberikan jaminan pasokan dan harga, termasuk menerapkan kebijakan semacam Domestic Market Obligation (DMO) bagi gas bumi.

"Misalnya 80% produksi semua sumur gas harus untuk domestik dengan harga affordable, misalnya US$ 6,5 at plant gate, PP dan regulasi pelaksana berlaku Januari 2025," katanya.

Menurutnya, kepastian harga dan pasokan tersebut akan menghilangkan status wait and see yang kini menghambat kinerja manufaktur Indonesia. Ia menyoroti, perlunya pemerintah untuk bergerak cepat dalam menetapkan kebijakan tersebut.

Jika pemerintah lamban menerbitkan PP HGBT, maka Foreign Direct Investment (FDI) kemungkinan besar akan mengalir ke negara-negara yang agresif menawarkan berbagai kemudahan dan terobosan, bukan ke Indonesia.

Sebagai informasi, Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat masih lemah ke level 49,2 atau berada pada level kontraksi pada Oktober 2024.

Angka ini tidak berubah jika dibandingkan September 2024 yang juga berada di 49,2. Dengan begitu, PMI Manufaktur Indonesia masih terjebak di zona merah atau mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin mendapatkan izinpemanfaatan pengelolaan hasil sedimentasi laut, termasuk di dalamnya pasir laut.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto mengatakan saat ini pihaknya masih dalam proses penilaian terhadap 66 perusahaan yang sudah mengajukan permohonan pemanfaatan pasir laut ke KKP.
"Yang kami proses sesuai amanah dari PP 26/2023 yakni izin pemanfaatan pengelolaan hasil sedimentasi laut. Dan sesuai amanah PP, pemanfaatannya bisa untuk membangun infrastruktur, reklamasi, dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ekspor (pasir laut) itu ada diurutan terakhir jika Domestic Market Obligation (DMO) sudah terpenuhi," jelasnya saat dihubungi Kontan, Rabu (09/10).
Doni menambahkan, pihaknya tidak melihat besar atau tidaknya perusahaan yang mengajukan permohonan namun lebih menitikberatkan pada perusahaan-perusahaan yang bisa memenuhi persyaratan.

Jika cuacanya baik pada paruh kedua tahun ini, mungkin kami dapat meningkatkannya.

Jakarta (ANTARA) - Emiten batu bara PT Bumi Resources Tbk (BUMI) selama semester I-2024 mencatatkan jumlah produksi tertinggi di antara industri dalam sektor yang sama di tanah air.

Selama paruh pertama tahun ini, BUMI telah memproduksi 37,7 juta ton batu bara, naik 7 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 35,4 juta ton.

“Peningkatan produksi ini didorong oleh performa kontraktor yang lebih baik, serta cuaca yang kondusif, yaitu curah hujan relatif rendah di area tambang KPC (PT Kaltim Prima Coal, anak usaha BUMI),” kata Direktur BUMI, Dileep Srivastava dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.

Dileep menjelaskan, tahun ini BUMI menargetkan produksi batu bara mencapai 78 juta hingga 82 juta ton, dan pihaknya cukup optimistis bahwa angka tersebut dapat terpenuhi.

“Jika cuacanya baik pada paruh kedua tahun ini, mungkin kami dapat meningkatkannya,” ujarnya pula.

Kenaikan produksi tersebut juga berpengaruh pada kinerja penjualan yang meningkat hingga menyentuh angka 37 juta ton selama enam bulan pertama 2024. Sementara pada periode yang sama tahun 2023, angka yang tercatat adalah sebesar 34,6 juta ton.

Sejalan dengan angka produksi tersebut, BUMI juga memiliki kontribusi terbesar sebagai pemasok energi pendukung kebutuhan listrik negara melalui PLN, juga industri semen, dan pupuk.

Hal ini selaras dengan komitmen BUMI memprioritaskan Domestic Market Obligation (DMO) dengan persentase melampaui angka 25 persen sebelum melakukan ekspor. Perusahaan ini juga merupakan penyumbang royalti tertinggi kepada negara, dibandingkan perusahaan lain di sektor ini, yaitu mencapai 32 persen dari pendapatan kotornya tahun lalu.

Dalam upaya memenuhi target produksi batu bara nasional dari pemerintah yang mendekati 1 miliar ton tahun ini, BUMI bersama para emiten batu bara terus memacu kinerja peningkatan produksi.

Berdasarkan data dari Mineral One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga 28 Agustus 2024 realisasi produksi batu bara nasional telah mencapai 518,30 juta ton atau sekitar 73 persen dari target yang ditetapkan tersebut.

Adapun 3 besar emiten tambang dengan jumlah produksi batu bara terbanyak pada semester I-2024 adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI) 37,7 juta ton, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) 35,74 juta ton, dan PT Golden Energy Mines, Tbk. (GEMS) 24,8 juta ton.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti dampak buruk dari kebijakan penghapusan minyak goreng curah dari aturan wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO).

Peneliti Indef, Dhenny Yuartha, menyebut kebijakan penghapusan minyak goreng curah dari DMO akan berdampak negatif bagi pedagang kecil di pasar tradisional. Sebab, pedagang bakal kehilangan pembeli lantaran adanya pergeseran konsumen ke minyak goreng kemasan atau MinyakKita.

“Nah, memang kita perlu juga melihat dampaknya terhadap masyarakat kelas menengah dan kelas bawah karena memang, di satu sisi pergeseran DMO minyak curah keminyak sawit kemasan memang akan menggeser konsumsi dari curah yang memang susah untuk dikontrol tadi ke minyak goreng kemasan sederhana,” ujar Dhenny dalam sesi wawancara dengan IDX Channel, Jumat (23/8/2024).

Aturan penghapusan minyak goreng curah dari skema DMO tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 tahun 2024.

Kendati aturan tersebut memberikan perlindungan terhadap konsumen karena ada kepastian kualitas produk, Dhenny menilai akan terjadi pergeseran konsumsi, sehingga kondisi itu berdampak terhadap pendapatan pedagang kaki lima.

“Cuma di satu sisi memang mayoritas konsumen itu, apalagi pedagang kecil, memang masih menggunakan curah, ini yang kemudian menjadi tantangan terbesar nantinya,” tuturnya.

Tak hanya itu, permintaan pemerintah agar masyarakat beralih ke minyak goreng kemasan yang diikuti oleh kenaikan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.700 dinilai memberatkan masyarakat kelas ekonomi menengah bawah.

“Karena memang pergeseran itu kan di satu sisi juga diikuti oleh kenaikan HIT untuk minyak curah,” kata dia.

“Artinya ketika bergeser mereka akan bergeser ke minyak kemasan, cuman di sisi lain minyak kemasan ini harganya juga meningkat gitu ya, akhirnya mereka juga akan terbesar lagi, mereka akan mencari celah, utamanya konsumen dan produsen kecil, untuk mencari celah ke pasar-pasar ataupun ke minyak goreng curah tadi,” ujarnya menambahkan.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan ada empat dampak positif dari Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga atau Simbara.

Sistem yang mengintegrasikan layanan dari hulu hingga hilir kegiatan pertambangan itu telah menambah pendapatan negara sebesar Rp7,1 triliun.

"Simbara telah memberikan capaian langsung dan signifikan untuk penerimaan negara," kata Isa dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA, di Kantor Kemenkeu Jakarta, Senin (22/7/2024).

Rinciannya, pencegahan atas modus illegal mining senilai Rp3,47 triliun, tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analitik dan juga risk profiling dari para pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun, dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan otomatik blocking system yang juga merupakan bagian dari Simbara sebesar Rp1,1 triliun.

Hingga saat ini Simbara juga telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di 6 Kementerian/Lembaga dan memberikan beberapa dampak positif ke depannya.

"Pertama, kita sudah bisa mewujudkan layanan satu pintu melalui single data entry. Kedua, ketersediaan satu data minerba yang andal. Ketiga, pengawasan menjadi lebih terpadu," kata Isa.

Keempat, implementasi Domestic Market Obligation (DMO) dan hilirisasi minerba menjadi lebih efektif. Kelima, pencegahan fraud melalui risk profiling terus bisa ditingkatkan.

"Dan yang keenam, pencegahan illegal mining dan penghindaran pembayaran dan penyetoran hak-hak negara dapat kita terus tingkatkan kualitasnya," kata Isa.

(NIA)