JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung menetapkan mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono (PB) sebagai tersangka. PB jadi tersangka dalam kasus proyek pembangunan jalur kereta apai Besitang-Langsa, Balai Teknik Perkeretaapian Medan, Sumatera Utara, periode 2017-2023.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan, penangkapan Prasetyo dilakukan di sebuah hotel di kawasan Sumedang, Jawa Barat, Minggu (3/11/2024). Prasetyo ditangkap setelah beberapa kali mangkir dari panggilan Kejagung sebagai saksi.

Abdul Qohar menjelaskan, pada periode tahun 2017—2023 Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan melaksanakan pembangunan jalan kereta api Trans Sumatera. Salah satu jalur yang dibangun adalah jalan kereta api Besitang-Langsa yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh.

Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Prasetyo selaku Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan periode 2016—2017, memerintahkan terdakwa Nur Setiawan Sidik (NSS) selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket.

Selanjutnya, Prasetyo meminta kepada NSS untuk memenangkan delapan perusahaan dalam proses tender atau lelang. 

Ketua Pokja pengadaan barang dan jasa, yang merupakan terdakwa Rieki Meidi Yuwana (RMY), atas permintaan KPA, lantas melakukan lelang konstruksi tanpa kelengkapan dokumen teknis pengadaan. Namun RMY menggunakan dokumen tanpa mendapatkan persetujuan pejabat teknis dan metode penilaian kualifikasi pengadaan yang bertentangan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa.

Qohar menambahkan, dalam pelaksanaan tersebut, pembangunan jalan kereta api Besitang-Langsa pun tidak didahului dengan studi kelayakan, tidak terdapat dokumen trase jalur kereta api yang dibuat kementerian perhubungan.

Selain itu, KPA pejabat pembuat komitmen, PPK, dan konsultan pengawas dengan sengaja memindahkan jalur pembangunan kereta api yang tidak sesuai dengan dokumen desain dan jalan sehingga jalur kereta api mengalami amblas atau penurunan tanah dan tidak dapat dipakai. 

Akibat perbuatannya menyebabkan jalur kereta api tidak bisa difungsikan dan merugikan negara sebesar Rp 1,1 triliyun, berdasarkan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  

Sebelumnya, kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka atas dugaan korupsi proyek pengadaan pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa, dan saat ini para tersangka tengah menjalani persidangan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang–Langsa dengan tersangka Prasetyo Boeditjahjono (PB) menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 1,15 triliun.

Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/SR/SP-464/D5/02/2024 tanggal 13 Mei 2024.

“Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai Rp 1,15 triliun, berdasarkan audit dari BPKP pada Mei 2024,” kata Abdul Qohar di Kejagung Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Abdul Qohar menyampaikan, akibat perbuatan Prasetyo Boeditjahjono, pembangunan jalan kereta api Besitang–Langsa tidak dapat difungsikan dan menyebabkan kerugian keuangan negara.

Dalam pelaksanaan konstruksi, pembangunan jalan kereta api Besitang–Langsa tidak didahului dengan studi kelayakan/feasibility study (FS).

Selain itu, dalam pelaksanaan konstruksi jalan kereta api Besitang-Langsa juga tidak terdapat dokumen penetapan trase jalur kereta api yang dibuat oleh menteri perhubungan, serta konsorsium pembaruan agraria (KPA), PPK, kontraktor, dan konsultan pengawas.

Abdul Qohar juga mengatakan bahwa Prasetyo Boeditjahjono dengan sengaja memindahkan lokasi pembangunan yang mana proyek tersebut tidak sesuai dengan dokumen desain dan kelas jalan.

“Sehingga jalur kereta api Besitang–Langsa mengalami amblas (penurunan daya dukung tanah) sehingga tidak bisa berfungsi,” ucap dia.

Adapun pembangunan Jalan Kereta Api Besitang-Langsa sebagian dari proyek kereta api Trans Sumatera Railways yang ditetapkan oleh Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan pada 2017-2023.

Pembangunan ini menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh dengan anggaran pembangunan sebesar Rp 1,3 triliun bersumber dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).

Berdasarkan alat bukti yang cukup, Prasetyo Boeditjahjono ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik pada JAM PIDSUS berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor Tap-62/F.2/Fd.2/11/2024 tanggal 03 Nopember 2024.

Ia kemudian ditahan di Rumah Tanahan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-52/F.2/Fd.2/11/2024 tanggal 03 November 2024.

Prasetyo disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.