Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usai gugurnya rencana pemberian insentif fiskal, pajak mobil hybrid berpotensi naik dalam waktu dekat. Hal ini berpotensi mempengaruhi tren penjualan mobil hybrid di Tanah Air.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memastikan tidak ada perubahan ataupun penambahan kebijakan baru di sektor otomotif Indonesia pada tahun ini. Bersamaan dengan itu, peluang penyesuaian tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil hybrid cukup terbuka.

Mengacu pada Pasal 36b Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2021 tentang PPnBM Kendaraan Bermotor,dasar pengenaan pajak (DPP) yang berlaku saat ini menjadi gugur setelah adanya realisasi investasi paling sedikit Rp 5 triliun pada industri battery electric vehicle (BEV).

DPP yang baru akan berlaku setelah dua tahun pasca adanya realisasi investasi atau ketika industri BEV mulai berproduksi massal.

Merujuk ketentuan tersebut, mobil hybrid dengan kapasitas silinder 3.000 cc beremisi karbon CO2 kurang dari 100 gram per kilometer (km) dan konsumsi BBM lebih dari 23 km per liter berpotensi mengalami kenaikan PPnBM dari 8% menjadi 10%, sebagaimana tertera di Pasal 26 PP 74/2024.

Mobil hybrid yang dikelompoKkan dalam Pasal 27 juga berpeluang mengalami kenaikan tarif PPnBM dari 7% sampai 11%. Begitu juga tarif PPnBM mobil mild hybrid yang berpotensi terkerek dari 8% menjadi 12%.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto menyebut, potensi penyesuaian harga mobil hybrid akibat perubahan kebijakan tarif PPnBM menjadi ranah masing-masing agen pemegang merek (APM).

Terlepas dari potensi kenaikan tarif PPnBM dan ketiadaan insentif fiskal, pasar mobil hybrid diyakini tetap berkembang di Indonesia. Sebab, ada beberapa keunggulan mobil hybrid yang belum tentu dimiliki oleh mobil listrik atau BEV.

Misalnya, mobil hybrid tidak memerlukan charging station, namun memiliki tingkat efisiensi BBM yang tinggi lantaran mesin internal combustion (ICE) pada mobil tersebut hanya bekerja sebagian. Alhasil, emisi yang dihasilkan mobil hybrid jauh lebih rendah ketimbang mobil ICE. "Harga mobil hybrid juga tidak semahal sebagian besar mobil listrik," ujar Jongkie, Kamis (8/8).

Sebagai pengingat, penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil hybrid nasional tumbuh 46,08% year on year (YoY) menjadi 24.066 unit pada semester I-2024.

Sementara itu, Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy menyebut, kenaikan harga mobil hybrid akibat perubahan tarif PPnBM dan ketiadaan insentif bukan mustahil terjadi.

"Wacana kenaikan tarif pajak ini dapat mempengaruhi penjualan di segmen mobil hybrid," imbuh Billy, Kamis (8/8).

Walau begitu, Honda percaya pemerintah telah mempertimbangkan upaya mempertahankan tren penjualan di segmen kendaraan yang tengah berkembang sekaligus pengurangan emisi karbon sebelum memberlakukan penyesuaian tarif PPnBM mobil hybrid.

Sejauh ini, Honda telah memasarkan CR-V dan Accord versi hybrid di Indonesia. Honda juga membuka peluang untuk memproduksi mobil hybrid di Tanah Air pada 2025 mendatang.

General Manager Great Wall Motor (GWM) Indonesia Constantinus Herlijoso mengatakan, saat ini pihaknya masih memantau perkembangan perubahan regulasi yang ada. Yang terang, segala bentuk penyesuaian harga jual mobil hybrid GWM pasti memerlukan pertimbangan berbagai aspek.

"Pertimbangan kami pasti berorientasi pada konsumen," tutur dia, Kamis (8/8).

GWM percaya mobil hybrid merupakan opsi paling sesuai untuk saat ini dalam mendukung mobilitas ramah lingkungan. GWM pun berkomitmen membangun ekosistem new energy vehicle (NEV) melalui berbagai terobosan di pasar.

Salah satunya dengan merilis mobil hybrid baru Haval Jolion saat GIIAS 2024. Mobil ini akan segera diproduksi di fasilitas manufaktur Inchape Indonesia di Wanaherang, Jawa Barat, pada September mendatang.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengkaji kembali pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah (DTP).

Pemberian insentif ini bertujuan untuk mendongkrak penjualan mobil pada tahun ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiars,o mengatakan bahwa kajian pemberian kembali insentif PPnBM DTP ini dilakukan setelah pemerintah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka menyampaikan kemarin semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand," ujar Susi kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/7).

Susi menyebut, Gaikindo telah memberikan laporan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait penjualan mobil yang mengalami penurunan signifikan pada semester I-2024.

Berdasarkan laporan tersebut, menurutnya terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan mobil yang menurun, yaitu insentif PPnBM DTP yang berakhir pada tahun 2023 serta pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor yang dinilai terlalu ketat.

Asal tahu saja, kebijakan insentif PPnBM DTP telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keungan (PMK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan atad Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah.

Merujuk data Gaikindo, penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional merosot 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 506.427 unit.

Setali tiga uang, penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari sebelumnya 502.533 unit.

Stagnansi dan perlambatan penjualan mobil nasional cukup dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengkaji kembali pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah (DTP).

Pemberian insentif ini bertujuan untuk mendongkrak penjualan mobil pada tahun ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiars,o mengatakan bahwa kajian pemberian kembali insentif PPnBM DTP ini dilakukan setelah pemerintah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka menyampaikan kemarin semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand," ujar Susi kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/7).

Susi menyebut, Gaikindo telah memberikan laporan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait penjualan mobil yang mengalami penurunan signifikan pada semester I-2024.

Berdasarkan laporan tersebut, menurutnya terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan mobil yang menurun, yaitu insentif PPnBM DTP yang berakhir pada tahun 2023 serta pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor yang dinilai terlalu ketat.

Asal tahu saja, kebijakan insentif PPnBM DTP telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keungan (PMK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan atad Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah.

Merujuk data Gaikindo, penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional merosot 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 506.427 unit.

Setali tiga uang, penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari sebelumnya 502.533 unit.

Stagnansi dan perlambatan penjualan mobil nasional cukup dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.