Jakarta: Nasib insentif pajak untuk kendaraan listrik masih menjadi tanda tanya. Meski demikian, perpanjangan untuk insentif kendaraan listrik terbuka lebar karena mendapatkan usulan untuk dilanjutkan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Insentif pajak yang diusulkan tersebut diantaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

“Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto dikutip dari Antara.
Ia menuturkan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan.

Baca Juga: Toyota Pamer Mobil Terbang eVTOL

“Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah, dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” ujarnya.

Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan. Penyusunan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan pun masih dalam proses.

“Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujar Airlangga.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usai gugurnya rencana pemberian insentif fiskal, pajak mobil hybrid berpotensi naik dalam waktu dekat. Hal ini berpotensi mempengaruhi tren penjualan mobil hybrid di Tanah Air.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memastikan tidak ada perubahan ataupun penambahan kebijakan baru di sektor otomotif Indonesia pada tahun ini. Bersamaan dengan itu, peluang penyesuaian tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil hybrid cukup terbuka.

Mengacu pada Pasal 36b Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2021 tentang PPnBM Kendaraan Bermotor,dasar pengenaan pajak (DPP) yang berlaku saat ini menjadi gugur setelah adanya realisasi investasi paling sedikit Rp 5 triliun pada industri battery electric vehicle (BEV).

DPP yang baru akan berlaku setelah dua tahun pasca adanya realisasi investasi atau ketika industri BEV mulai berproduksi massal.

Merujuk ketentuan tersebut, mobil hybrid dengan kapasitas silinder 3.000 cc beremisi karbon CO2 kurang dari 100 gram per kilometer (km) dan konsumsi BBM lebih dari 23 km per liter berpotensi mengalami kenaikan PPnBM dari 8% menjadi 10%, sebagaimana tertera di Pasal 26 PP 74/2024.

Mobil hybrid yang dikelompoKkan dalam Pasal 27 juga berpeluang mengalami kenaikan tarif PPnBM dari 7% sampai 11%. Begitu juga tarif PPnBM mobil mild hybrid yang berpotensi terkerek dari 8% menjadi 12%.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto menyebut, potensi penyesuaian harga mobil hybrid akibat perubahan kebijakan tarif PPnBM menjadi ranah masing-masing agen pemegang merek (APM).

Terlepas dari potensi kenaikan tarif PPnBM dan ketiadaan insentif fiskal, pasar mobil hybrid diyakini tetap berkembang di Indonesia. Sebab, ada beberapa keunggulan mobil hybrid yang belum tentu dimiliki oleh mobil listrik atau BEV.

Misalnya, mobil hybrid tidak memerlukan charging station, namun memiliki tingkat efisiensi BBM yang tinggi lantaran mesin internal combustion (ICE) pada mobil tersebut hanya bekerja sebagian. Alhasil, emisi yang dihasilkan mobil hybrid jauh lebih rendah ketimbang mobil ICE. "Harga mobil hybrid juga tidak semahal sebagian besar mobil listrik," ujar Jongkie, Kamis (8/8).

Sebagai pengingat, penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil hybrid nasional tumbuh 46,08% year on year (YoY) menjadi 24.066 unit pada semester I-2024.

Sementara itu, Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy menyebut, kenaikan harga mobil hybrid akibat perubahan tarif PPnBM dan ketiadaan insentif bukan mustahil terjadi.

"Wacana kenaikan tarif pajak ini dapat mempengaruhi penjualan di segmen mobil hybrid," imbuh Billy, Kamis (8/8).

Walau begitu, Honda percaya pemerintah telah mempertimbangkan upaya mempertahankan tren penjualan di segmen kendaraan yang tengah berkembang sekaligus pengurangan emisi karbon sebelum memberlakukan penyesuaian tarif PPnBM mobil hybrid.

Sejauh ini, Honda telah memasarkan CR-V dan Accord versi hybrid di Indonesia. Honda juga membuka peluang untuk memproduksi mobil hybrid di Tanah Air pada 2025 mendatang.

General Manager Great Wall Motor (GWM) Indonesia Constantinus Herlijoso mengatakan, saat ini pihaknya masih memantau perkembangan perubahan regulasi yang ada. Yang terang, segala bentuk penyesuaian harga jual mobil hybrid GWM pasti memerlukan pertimbangan berbagai aspek.

"Pertimbangan kami pasti berorientasi pada konsumen," tutur dia, Kamis (8/8).

GWM percaya mobil hybrid merupakan opsi paling sesuai untuk saat ini dalam mendukung mobilitas ramah lingkungan. GWM pun berkomitmen membangun ekosistem new energy vehicle (NEV) melalui berbagai terobosan di pasar.

Salah satunya dengan merilis mobil hybrid baru Haval Jolion saat GIIAS 2024. Mobil ini akan segera diproduksi di fasilitas manufaktur Inchape Indonesia di Wanaherang, Jawa Barat, pada September mendatang.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengkaji kembali pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah (DTP) dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan mobil pada tahun ini.

Faisal Rachman, Head of Macroeconomic and Financial Market Research di Bank Permata, mengatakan bahwa pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini adalah ekonomi domestik.

Oleh karena itu, peningkatan penjualan mobil dapat membantu mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Jadi (insentif) PPnBM DTP mungkin dapat menjadi upaya," ujar Faisal kepada Kontan.co.id pada Kamis (25/7).

Namun, pemerintah juga perlu terus menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar Rupiah.

Menjaga daya beli masyarakat penting agar aktivitas ekonomi tetap meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara.

"Efisiensi dalam belanja negara juga menjadi penting untuk mengurangi risiko pelebaran defisit akibat turunnya permintaan," tambah Faisal.

Sementara itu, Nailul Huda, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai bahwa insentif pajak untuk mobil memang efektif dalam meningkatkan penjualan mobil. Hal ini terlihat dari lonjakan penjualan mobil saat insentif pajak diberikan.

Sebaliknya, penjualan mobil mengalami penurunan ketika pemerintah tidak memberikan insentif pajak.

"Kita tidak bisa memaksakan memberikan insentif setiap tahun untuk meningkatkan penjualan mobil tiap tahunnya," ujar Huda.

Huda juga mencatat bahwa kelompok masyarakat menengah mulai beralih ke pembelian barang komoditas pokok, yang berdampak pada penurunan permintaan mobil di segmen tersebut.

"Jadi yang akan memanfaatkan insentif PPnBM DTP mobil, saya rasa orang kaya lagi karena tidak ada batasan kepemilikan mobil di sini. Jadi, saya rasa kebijakan insentif PPnBM DTP mobil ini tidak tepat dilakukan," imbuhnya.

Sebagai informasi, kebijakan insentif PPnBM DTP telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional turun sebesar 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dibandingkan dengan 506.427 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional juga mengalami penurunan sebesar 14% YoY menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari 502.533 unit sebelumnya.

Penurunan penjualan mobil ini dipengaruhi oleh stagnansi dan perlambatan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengkaji kembali pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah (DTP).

Pemberian insentif ini bertujuan untuk mendongkrak penjualan mobil pada tahun ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiars,o mengatakan bahwa kajian pemberian kembali insentif PPnBM DTP ini dilakukan setelah pemerintah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka menyampaikan kemarin semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand," ujar Susi kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/7).

Susi menyebut, Gaikindo telah memberikan laporan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait penjualan mobil yang mengalami penurunan signifikan pada semester I-2024.

Berdasarkan laporan tersebut, menurutnya terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan mobil yang menurun, yaitu insentif PPnBM DTP yang berakhir pada tahun 2023 serta pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor yang dinilai terlalu ketat.

Asal tahu saja, kebijakan insentif PPnBM DTP telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keungan (PMK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan atad Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah.

Merujuk data Gaikindo, penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional merosot 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 506.427 unit.

Setali tiga uang, penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari sebelumnya 502.533 unit.

Stagnansi dan perlambatan penjualan mobil nasional cukup dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mengkaji pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk mobil atau kendaran roda empat.

Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata Faisal Rachman menyampaikan bahwa faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun ini utamanya berasal dari ekonomi domestik.Menurut Faisal, peningkatan penjualan mobil dapat menjadi salah daya ungkit pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Jadi PPnBM DTP [pembelian mobil] mungkin dapat menjadi upaya,” katanya kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Faisal mengatakan pemerintah memang perlu terus menjaga daya beli masyarakat, terutama dengan menjaga inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah.

Dengan daya beli yang terjaga, imbuhnya, aktivitas perekonomian dapat meningkat dan akan mendorong peningkatan pemasukan negara yang dapat menopang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Di sisi lain, dia mengingatkan pemerintah juga perlu melakukan efisiensi belanja mengingat defisit APBN pada tahun ini yang diperkirakan melebar dari target awal.

“Efisiensi dalam belanja negara juga menjadi penting untuk mengurangi risiko pelebaran defisit akibat turunnya penerimaan,” jelasnya.

Untuk diketahui, pemerintah memperkirakan defisit APBN pada tahun ini akan melebar menjadi Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB, naik dari target awal sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Pelebaran defisit ini dikarenakan belanja negara yang diperkirakan naik menjadi sebesar Rp3.412,2 triliun, sementara pendapatan negara hanya diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun.

Sebagai informasi, rencana untuk mengkaji kembali pemberian insentif PPnBM DTP disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso setelah pemerintah menerima masukan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Susiwijono menjelaskan insentif yang diberikan pemerintah berupa PPnBM DTP untuk pembelian mobil sebelumnya memang sangat efektif dalam menjaga permintaan pasar. Tapi, setelah insentif tersebut berakhir, tren penjualan mobil cenderung turun.

“Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka [Gaikindo] menyampaikan kemarin semester I, itu evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Susiwijono mengatakan, dua faktor yang mempengaruhi penurunan penjualan mobil tersebut, yaitu insentif PPnBM DTP yang telah berakhir pada akhir 2023, dan aturan leasing yang dinilai lebih ketat saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai diskon atau insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk mobil tidak tepat untuk dilakukan kembali.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa insentif untuk pembelian mobil memang efektif untuk meningkatkan penjualan.

Ketika tidak diberikan insentif, lanjutnya, wajar jika penjualan mobil tercatat turun karena harga kembali menjadi normal. Namun demikian, Huda mengatakan pemberian insentif yang berulang tidaklah tepat.

“Kita tidak bisa memaksakan memberikan insentif PPnBM setiap tahun untuk meningkatkan penjualan mobil tiap tahunnya,” katanya kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Selain itu, Huda berpendapat bahwa masyarakat kelas menengah di dalam negeri sudah mulai bergeser kepada pembelian barang komoditas pokok. Turunnya permintaan mobil untuk kelas menengah, menurutnya, juga dipengaruhi dari sisi permintaan.

Dia mengatakan bahwa kelas menengah Indonesia saat ini juga lebih mempertimbangkan menggunakan angkutan umum atau angkutan taksi, baik online maupun konvensional.

“Jadi yang akan memanfaatkan insentif PPnBM DTP mobil, saya rasa ya orang kaya lagi karena tidak ada batasan kepemilikan mobil di sini. Saya rasa tidak tepat dilakukan kebijakan insentif PPnBM DTP mobil,” jelasnya.

Insentif PPnBM DTP Diperpanjang

Sebagaimana diketahui, pemerintah membuka peluang untuk mengkaji pemberian kembali insentif PPnBM DTP mobil. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pemerintah telah menerima masukan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Susiwijono mengatakan insentif PPnBM DTP untuk pembelian mobil sebelumnya memang sangat efektif dalam menjaga permintaan pasar. Tapi, setelah insentif tersebut berakhir, tren penjualan mobil mengalami penurunan.

“Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka [Gaikindo] menyampaikan kemarin pada semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, dua faktor yang disampaikan Gaikindo yang mempengaruhi penurunan penjualan mobil, yaitu insentif PPnBM DTP yang telah berakhir pada akhir 2023 dan aturan leasing yang dinilai lebih ketat saat ini.

“Mereka lapor ke pak Menko [Airlangga Hartarto] kemarin, tolong segera ditinjau kembali PPnBM DTP dan pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor,” kata dia.

Meski demikian, Susiwijono mengatakan bahwa pemerintah masih belum memutuskan apakah akan kembali memberikan insentif tersebut atau tidak. Hal ini masih perlu didiskusikan dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Keuangan, khususnya soal pengalokasian anggaran.

“Kita belum tahu [apakah kembali diberikan], nanti kan alokasi [anggaran] harus sesuai dengan keuangan [di Kementerian Keuangan], kita belum [putuskan]. Dari sisi asosiasi, produsen, mereka kemarin menyampaikan produksinya luar biasa, utilisasinya kurang bisa maksimal karena demand-nya juga lagi turun,” jelasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengkaji kembali pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah (DTP) dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan mobil pada tahun ini.

Faisal Rachman, Head of Macroeconomic and Financial Market Research di Bank Permata, mengatakan bahwa pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini adalah ekonomi domestik.

Oleh karena itu, peningkatan penjualan mobil dapat membantu mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Jadi (insentif) PPnBM DTP mungkin dapat menjadi upaya," ujar Faisal kepada Kontan.co.id pada Kamis (25/7).

Namun, pemerintah juga perlu terus menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar Rupiah.

Menjaga daya beli masyarakat penting agar aktivitas ekonomi tetap meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara.

"Efisiensi dalam belanja negara juga menjadi penting untuk mengurangi risiko pelebaran defisit akibat turunnya permintaan," tambah Faisal.

Sementara itu, Nailul Huda, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai bahwa insentif pajak untuk mobil memang efektif dalam meningkatkan penjualan mobil. Hal ini terlihat dari lonjakan penjualan mobil saat insentif pajak diberikan.

Sebaliknya, penjualan mobil mengalami penurunan ketika pemerintah tidak memberikan insentif pajak.

"Kita tidak bisa memaksakan memberikan insentif setiap tahun untuk meningkatkan penjualan mobil tiap tahunnya," ujar Huda.

Huda juga mencatat bahwa kelompok masyarakat menengah mulai beralih ke pembelian barang komoditas pokok, yang berdampak pada penurunan permintaan mobil di segmen tersebut.

"Jadi yang akan memanfaatkan insentif PPnBM DTP mobil, saya rasa orang kaya lagi karena tidak ada batasan kepemilikan mobil di sini. Jadi, saya rasa kebijakan insentif PPnBM DTP mobil ini tidak tepat dilakukan," imbuhnya.

Sebagai informasi, kebijakan insentif PPnBM DTP telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional turun sebesar 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dibandingkan dengan 506.427 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional juga mengalami penurunan sebesar 14% YoY menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari 502.533 unit sebelumnya.

Penurunan penjualan mobil ini dipengaruhi oleh stagnansi dan perlambatan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengkaji kembali pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah (DTP).

Pemberian insentif ini bertujuan untuk mendongkrak penjualan mobil pada tahun ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiars,o mengatakan bahwa kajian pemberian kembali insentif PPnBM DTP ini dilakukan setelah pemerintah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka menyampaikan kemarin semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand," ujar Susi kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/7).

Susi menyebut, Gaikindo telah memberikan laporan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait penjualan mobil yang mengalami penurunan signifikan pada semester I-2024.

Berdasarkan laporan tersebut, menurutnya terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan mobil yang menurun, yaitu insentif PPnBM DTP yang berakhir pada tahun 2023 serta pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor yang dinilai terlalu ketat.

Asal tahu saja, kebijakan insentif PPnBM DTP telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keungan (PMK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan atad Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah.

Merujuk data Gaikindo, penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional merosot 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 506.427 unit.

Setali tiga uang, penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari sebelumnya 502.533 unit.

Stagnansi dan perlambatan penjualan mobil nasional cukup dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Jakarta -

Presiden Direktur PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Minoru Amano menanggapi usulan Gaikindo ke pemerintah mengenai pemberian insentif PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) untuk mobil penumpang dengan tingkat kandungan lokal tinggi.

Menurut Amano, sebagai solusi jangka pendek, usulan tersebut cukup baik. Sebab, di masa lalu, relaksasi sejenis terbukti berhasil untuk meningkatkan penjualan mobil yang sedang lesu akibat pandemi.

"Kami sih memandangnya pemerintah memahami kondisi otomotif yang stagnan. Itu impact-nya bukan ke kita sebagai produsen, tapi juga ke supplier-supplier kita. Makanya dengan adanya insentif itu, kami yakin dampak baiknya ke banyak pihak," ujar Amano saat sesi wawancara eksklusif di ICE BSD, Tangerang Selatan.

"Jadi kami berpikir, kalau aturan itu nanti diberikan untuk model-model ber-TKDN tinggi, itu akan lebih baik ya. Kalau Suzuki kan ada Ertiga, XL7 dan Carry yang TKDN-nya sudah 80 persen ya. Kalau ada insentif seperti itu tentu akan menimbulkan efek bola salju untuk pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Presiden Direktur (Presdir) PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Minoru Amano Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Meski demikian, kata Amano, insentif sejatinya merupakan solusi jangka pendek. Sehingga pemerintah dan produsen tetap harus mencari cara untuk program jangka panjang.

Dulu, ketika dunia sedang dilanda krisis ekonomi tahun 2009, pemerintah di sejumlah negara termasuk Eropa memberikan insentif sejenis untuk meningkatkan penjualan mobil yang merosot tajam. Permintaan kendaraan langsung melejit total di awal-awal, namun turun parah setelah pemerintah menarik aturan.

"Jadi harapannya itu bukan insentif yang naik sementara, tapi kebijakan itu bisa membuat siklus yang berkelanjutan. Konsisten," ungkapnya.

Presiden Direktur (Presdir) PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Minoru Amano Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Sebelumnya, Gaikindo mengaku telah mengusulkan pemerintah mengenai program relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk mobil penumpang. Insentif tersebut diyakini mampu meningkatkan penjualan mobil yang sedang drop.

Relaksasi PPnBM untuk mobil penumpang sempat diterapkan ketika pandemi melanda Indonesia, tiga tahun lalu. Ketika itu, insentif tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat konsumen dalam membeli kendaraan baru.

"Kita minta kepada pemerintah agar ada insentif sementara seperti saat Covid-19 lalu. Yaitu, pengurangan atau penghapusan PPnBM bagi mobil yang diproduksi di dalam negeri dengan TKDN tinggi seperti 60 persen ke atas. Supaya harga terjangkau," ujar Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto.

Menurut Jongkie, gagasan tersebut seharusnya bisa dijalankan pemerintah. Sebab, yang dibebaskan hanya PPnBBM. Sementara pajak-pajak lainnya masih tetap ada.

"Satu saya tambahkan bahwa kami tidak meminta uang. Justru kita akan meningkatkan pendapatan karena yang dihapus dan dikurangi hanyalah PPnBM saja. Sedangkan PPN, BBNKB, tetap dibayar. PKB juga dibayarkan," kata dia.

Penjualan Mobil Drop

Dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang Januari sampai dengan Juni 2024 tercatat hanya 408.012 unit.

Capaian sepanjang Januari-Juni tersebut minus 19,4 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 506.427 unit.

Produksi mobil di Tanah Air pun ikutan anjlok. Pada semester satu 2024, produksi mobil di Indonesia hanya 561.772 unit, turun 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode sama tahun 2023, produksi mobil mencapai 702.144 unit.

(sfn/rgr)

TANGERANG, KOMPAS.com -Penjualan mobil baru pada tahun ini diprediksi akan meleset dari target yang sudah ditentukan, yaitu 1,1 juta unit.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi menjelaskan, kondisi tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor eksternal yang menekan daya beli masyarakat.

Oleh karenanya, asosiasi meminta pemerintah untuk memberikan insentif fiskal berupa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) alias diskon PPnBM seperti 2021-2022, pasca-covid.

"Kita masih menunggu beberapa insentif yang sedang diskusikan dengan pemerintah. Tapi kita terus percaya bahwa pasar dalam negeri akan terus tumbuh," kata Nangoi di ICE BSD, Tangerang, Kamis (18/7/2024).

Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto menambahkan, program PPnBM DTP akan menguntungkan semua pihak di tengah gejolak pasar.

Apalagi, sektor otomotif kerap berkontribusi terhadap PDB hingga 4,5 persen. Jadi Ketika penjualan naik, industri lainnya akan ikut tumbuh dan pendapatan pemerintah daerah meningkat.

"Kita sudah mengusulkan kepada pemerintah bahwa perlu barang kali dilakukan lagi insentif seperti pasca Covid-19, yaitu pengurangan atau penghapusan PPnBM untuk mobil-mobil yang diproduksi di dalam negeri dengan TKDN tinggi," kata dia.

"Gunanya supaya harganya lebih terjangkau dan pabrik-pabrik kita jalan lagi. Baik pada Pabrik mobilnya maupun pabrik komponennya," tambah Jongkie.

"Satu yang saya tekankan, kami tidak meminta uang kepada pemerintah. Justru kita akan meningkatkan pendapatan dari pemerintah jika volume penjualan meningkat," lanjutnya.

Lebih jauh, Jongkie menjelaskan meski salah satu instrumen perpajakan akan dihapuskan yaitu PPnBM, pemerintah daerah akan tetap mendapatkan keuntungan lewat penerimaan pajak lain.

Di antaranya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sampai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Sebab yang dihapus atau yang dikurangi hanyalah PPnBM saja. Sedangkan PPN tetap dibayar, BBnKB, tetap dibayar, PKB juga dibayarkan," ucapnya.

"Jadi dengan meningkatkan volume penjualan, maka meningkat pula pendapatan daerah dari pajak-pajak yang lain tadi," papar Jongkie.

PPnBM DTP sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang sempat menyelamatkan kelesuan sektor otomotif pasca pandemi Covid-19, tepatnya pada periode 2021-2022. Insentif ini menyasar produk mobil berkapasitas 1.500 cc dengan local purchase 60 persen.

Dalam keberjalanannya, tercatat kinerja penjualan untuk periode Maret sampai dengan Desember 2021 meningkat 113 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sedangkan pada 2022, program tersebut sukses meningkatkan penjualan di bulan Januari hingga Mei menjadi sebesar 95.000 unit.

Untuk diketahui, pajak yang dikenakan untuk pembelian mobil di Indonesia saat ini masih terbilang tinggi. Mulai PPnBM 15 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 1,75 persen, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 12,5 persen.

Reporter: Amalia Nur Fitri, Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja pasar otomotif nasional belakangan ini cukup mengkhawatirkan dan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pemerintah pun berusaha mencari cara untuk memulihkan kembali pasar otomotif dalam negeri.

Plt Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengatakan, industri alat angkut menjadi penggerak produk domestik bruto PDB industri pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 7,63% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan. Pertumbuhan ini tidak lepas dari kontribusi sektor otomotif.

Namun, dalam 10 tahun terakhir, penjualan mobil nasional cenderung bertahan pada angka 1 juta unit. Bahkan, memasuki tahun 2024, penjualan mobil mengalami perlambatan.

Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional merosot 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 506.427 unit.

Setali tiga uang, penjualan ritel (dealer ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari sebelumnya 502.533 unit.

Stagnansi dan perlambatan penjualan mobil nasional cukup dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Untuk itu, Kemenperin mengusulkan adanya suatu insentif untuk mendorong penjualan mobil baru. Salah satunya adalah insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP).

Kebijakan ini sebenarnya sudah pernah diberlakukan pada periode 2021-2022, tepatnya ketika industri otomotif Indonesia terdampak oleh pandemi Covid-19. Insentif tersebut ditujukan untuk model-model kendaraan konvensional yang memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%.

Kala itu insentif PPnBM mampu mendongkrak penjualan mobil nasional menjadi 887.000 unit pada 2021, dari tahun sebelumnya yang hanya 532.000 unit. Penjualan mobil pada 2022 kembali melonjak ke level 1,04 juta unit, bahkan lebih tinggi dari capaian tahun 2019 atau sebelum pandemi sebanyak 1,03 juta unit.

"Berkaca pada kesuksesan program sebelumnya, langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan mobil baru adalah memberikan insentif fiskal untuk kendaraan yang diproduksi di dalam negeri," ungkap Putu, Rabu (10/8).

Insentif ini diberikan untuk mobil dengan persyaratan TKDN tertentu dengan tetap mengutamakan jenis-jenis kendaraan ramah lingkungan.

Selain itu, Kemenperin juga menyebut dukungan pengendalian suku bunga dapat menjadi pendorong permintaan mobil baru dari konsumen.

Dukungan produsen

Beberapa agen pemegang merek (APM) otomotif pun memberi sinyal dukungan terkait wacana pengenaan kembali insentif PPnBM. Salah satunya adalah Daihatsu yang menilai kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan industri otomotif dalam negeri.

"Berkaca pada implementasi relaksasi PPnBM yang pernah diberikan sebelumnya, ini terbukti mampu memberi kontribusi positif dalam penjualan pasar otomotif nasional," tukas Marketing & Customer Relations Division Head Astra International Daihatsu Sales Operation Tri Mulyono, Kamis (11/7).

PT Toyota Astra Motor (TAM) menganggap rencana kebijakan insentif PPnBM dibutuhkan di tengah koreksi penjualan mobil nasional sepanjang tahun ini.

"Kami mendukung adanya intervensi stakeholder sebagai katalisator pertumbuhan industri otomotif di tengah kondisi yang mendesak," imbuh Marketing Director Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy, Kamis (11/7).

Sementara itu, PT Honda Prospect Motor (HPM) masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait kebijakan insentif fiskal untuk memulihkan industri otomotif nasional.

"Keputusan yang nantinya diberlakukan pasti sudah mempertimbangkan banyak hal dengan tujuan untuk memajukan industri otomotif Indonesia," kata Sales & Marketing and Aftersales Director Honda Prospect Motor Yusak Billy, Kamis (11/7).

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Toyota Astra Motor (TAM) mendukung usulan Kementerian Perindustrian agar ada insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk penjualan mobil baru.

Direktur Pemasaran TAM Anton Jimmy menuturkan insentif ini dibutuhkan sebagai katalisator dalam kondisi yang cukup mendesak saat ini. "Kami mendukung adanya intervensi stakeholder sebagai katalisator pertumbuhan industri otomotif di kondisi yang cukup mendesak ini," ujarnya saat dihubungi oleh Kontan, Kamis (11/7).

Anton menuturkan, sekitar 10 tahun terakhir kondisi market otomotif dalam negeri sudah cukup lama berada dalam level penjualan 1 juta unit. Tekanan dari berbagai sektor, mengakibatkan penjualan mobil menjadi terkoreksi tahun ini.

Kata Anton, sekitar 3 tahun sampai 4 tahun ke belakang, di masa Covid19, menjadi masa ujian terbesar bagi industri otomotif melawan pandemi.

Namun, berkat kerjasama industri dan stakeholder serta kebijakan yang tepat guna, pasar otomotif dapat bangkit dalam waktu yang relatif cepat. Ia melihat dari momen tersebut, penetapan kebijakan PPnBM berdampak signifikan pada penjualan kendaraan baru.

Toyota sendiri hingga semester I 2024 mencatat penurunan penjualan mobil baru. Hal ini sejalan dengan kondisi market yang turut lesu.

"Memang penjualan sedikit mengalami koreksi sejalan dengan market. Namun, secara market share, Toyota konsisten tumbuh positif dari 31,2% di tahun, lalu menjadi 32,6% di semester I 2024 ini dengan penjualan 140.000 unit," kata Anton.

Sebagai informasi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan memberikan insentif PPnBM DTP untuk penjualan mobil baru. Hal ini dilakukan guna mendongkrak penjualan mobil baru dalam negeri.

Ia mengatakan, pemberian insentif fiskal berupa PPnBM DTP bagi kendaraan yang diproduksi di dalam negeri kepada kendaraan dengan persyaratan lokal konten atau TKDN tertentu menjadi solusi untuk membangkitkan market otomotif.

Agus juga menyebutkan, pada tahun 2021-2022 terjadi lonjakan penjualan yang dipengaruhi implementasi program PPn DTP. Hasilnya penjualan meningkat usai adanya insentif tersebut.

"Saat implementasi program PPnBM DTP tersebut, dicatatkan kinerja penjualan untuk periode Maret sampai dengan Desember 2021 meningkat sebesar 113% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Sedangkan di tahun 2022, program tersebut meningkatkan penjualan di bulan Januari hingga Mei menjadi sebesar 95.000 unit," ucap Agus.

Ia pun mengenang masa kejayaan penjualan mobil di Indonesia yakni berlangsung pada 10 tahun lalu. Salah satu penyebabnya karena adanya program pendukung seperti low cost green car (LCGC).

"Penjualan domestik dan produksi mobil di Indonesia mencapai nilai tertinggi pada tahun 2013. Hal tersebut dipengaruhi kenaikan pendapatan perkapita Indonesia pada tahun 2011-2013, serta diluncurkannya program Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2)," ujar Agus.

Sayangnya saat ini justru terjadi penurunan daya beli masyarakat. Karenanya pelonggaran suku bunga untuk pembelian mobil baru secara kredit dapat menjadi salah satu opsi untuk mengembalikan kemampuan dan minat masyarakat membeli mobil baru.

Sementara itu, penjualan mobil dari pabrikan ke diler (wholesales) pada semester I tahun 2024 hanya berjumlah 408.012 unit. Jumlah ini turun 19,4% secara tahunan dibanding periode sama 2023 sebanyak 506.427 unit.

Sedangkan penjualan diler ke ritel atau retail sales sebanyak 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, turun 14,3% dari tahun sebelumnya sebanyak 502.533 unit.