Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerimaan pajak sampai Oktober 2024 sebesar Rp 1.517,53 triliun. Jumlah itu setara dengan 76,3% dari target tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengatakan realisasi penerimaan pajak itu telah mengalami perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir tahun.

"Dari sisi perpajakan Anda lihat Rp 1.517,53 triliun itu 76,3% dari target. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penerimaan pajak yang berasal dari kelompok PPh non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target, turun 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PPh migas juga turun 8,97% dengan nilai terkumpul Rp 53,70 triliun atau 70,31% dari target.

"Kalau month to month-nya positif, tapi kalau year to date memang masih merah PPh non migas. Sementara PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turn around juga dalam 2 bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan," tutur Anggito.

Sementara itu, kelompok PPN dan PPnBM yang memegang porsi kedua terbesar sudah mengumpulkan Rp 620,42 triliun atau 76,47%. Realisasi itu naik 7,87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak dari kelompok PBB dan pajak lainnya juga naik 12,81% menjadi terkumpul senilai Rp 32,65 triliun. Realisasi itu mencapai 86,52% dari target.

"Sekali lagi, kalau Anda lihat, tidak hanya melihat kepada year to date, tapi juga kondisi turn around yang terjadi sejak bulan September," ucap Anggito.

Saksikan juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya...

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta: Nasib insentif pajak untuk kendaraan listrik masih menjadi tanda tanya. Meski demikian, perpanjangan untuk insentif kendaraan listrik terbuka lebar karena mendapatkan usulan untuk dilanjutkan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Insentif pajak yang diusulkan tersebut diantaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

“Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto dikutip dari Antara.
Ia menuturkan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan.

Baca Juga: Toyota Pamer Mobil Terbang eVTOL

“Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah, dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” ujarnya.

Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan. Penyusunan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan pun masih dalam proses.

“Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujar Airlangga.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Jakarta -

Transisi energi sektor transportasi sedang berlangsung di Indonesia. Khususnya di segmen mobil pribadi, masyarakat mulai beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dari ragam kendaraan ramah lingkungan yang ditawarkan, mobil hybrid masih jadi yang terlaris ketimbang mobil listrik.

Padahal, pemerintah memberikan karpet merah kepada electric vehicles (EV) supaya pertumbuhannya lebih pesat. Guyuran insentif dari mulai penghapusan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pembebasan bea balik nama kendaraan (BBN) hingga tarif satu persen pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi keistimewaan mobil listrik.

Tak cuma itu, industri baterai dan mobil EV diberi keringanan insentif. Selain mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, langkah Ini dikejar demi target ambisius Net Zero Emission (NZE) 2060.

Realitanya belum banyak orang Indonesia yang langsung loncat ke EV. Ada beberapa faktor yang bikin mobil listrik belum diminati. Selain harga jual, infrastruktur pengisian ulang masih jarang, terutama di daerah-daerah non perkotaan.

Dari target yang sudah dicanangkan. Transisi industri otomotif dari mobil konvensional langsung ke mobil listrik disebut masih menantang.

Secara spesifik soal target kuantitatif roadmap kendaraan listrik berbasis baterai sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2023 yang membahas Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Dalam beleid tersebut produksi mobil listrik ditargetkan bisa tembus 400 ribu unit dan sepeda motor listrik 6 juta unit pada 2025. Produksinya meningkat pada tahun 2030, diharapkan bisa mencapai 600 ribu unit mobil listrik dan sembilan juta unit sepeda motor listrik. Tahun 2035, Indonesia diproyeksikan sudah memproduksi satu juta unit mobil listrik dan 12 juta unit sepeda motor listrik.

Di sisi lain, hukum ekonomi berupa permintaan dan penawaran tidak bisa dikesampingkan. Mobil listrik hanya satu dari berbagai inovasi teknologi energi terbarukan.

"Kita lihat masyarakat masih lebih membeli hybrid karena tadi mungkin ada beberapa faktor seperti daya tempuh, ketersediaan charging, atau mungkin mereka belum biasa memelihara kendaraan listrik, tapi (merawat) hybrid kan seperti mobil biasa saja," kata Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) saat berbincang bersama detikOto di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Mari kita bandingkan data penjualan mobil hybrid vs mobil listrik dari wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia.

Secara penjualan, mobil jenis hybrid masih mendominasi. Jumlahnya naik signifikan dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2020, penjualan mobil hybrid hanya menyentuh 1.191 unit. Selanjutnya pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.472 unit. Tahun 2022, peningkatannya lebih signifikan lagi mencapai 10.344 unit.

Kemudian pada tahun 2023, mobil hybrid kian diminati. Otomatis pangsa pasarnya juga meningkat. Tercatat sepanjang tahun 2023, distribusi mobil hybrid secara wholesales mencapai 54.179 unit.

Di sisi lain permintaan mobil listrik juga meningkat cukup tajam. Terlihat tren mobil listrik di Indonesia mulai terlihat pada tahun 2020. Pada tahun tersebut, ada 125 unit mobil listrik berbasis baterai yang terdistribusi.

Tahun 2021, jumlahnya meningkat meski tak sebanyak mobil hybrid. Distribusi mobil listrik pada tahun 2021 mencapai 687 unit. Peningkatan signifikan baru terjadi pada tahun 2022. Peningkatannya lebih dari 10 kali lipat mencapai 10.327 unit. Tahun 2023, distribusi mobil listrik naik lagi tercatat sebanyak 17.051 unit.

Kontribusi kendaraan elektrifikasi terhadap keseluruhan penjualan mobil di Indonesia memang belum besar namun terus meningkat. Untuk periode year to date Juni 2024, 9,3 persen mobil yang dijual di Indonesia merupakan kendaraan elektrifikasi. Sedangkan 90,7 persen sisanya adalah mobil bensin.

Hybrid bisa jadi opsi tapi jangan terlena

Mobil hybrid terbukti bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Tapi pakar mewanti-wanti jangan terlena lama-lama demi mengejar target NZE 2060.

Mobil hybrid itu bisa memangkas penggunaan konsumsi BBM. Emisi yang dikeluarkan juga lebih ramah lingkungan.

"Hybrid electric vehicles lebih optimum dari carbon dioxide yang dikeluarkan dan juga konsumsi bahan bakar. Jadi nilai ekonomisnya terbentuk," kata Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto dalam kesempatan yang sama.

"Saran saya jangan sampai kita tidak punya target kapan berhentinya, kapan kita switch-nya. Karena jangan sampai transisi terus, akhirnya tidak pernah berubah," jelas dia.

Kenapa emisi hybrid bisa lebih baik dari mobil listrik untuk saat ini?

Keunggulan mobil listrik bisa buat udara perkotaan yang bersih dari emisi gas buang. Namun sumber pembangkit listrik Indonesia mayoritas masih mengandalkan batubara.

Imbas dari pembangkit yang belum ramah lingkungan, manfaat dari mobil listrik tidak akan memiliki efek penurunan emisi yang signifikan.

"Kalau dari studi kami sendiri, pertama kami melihat HEV ini punya potensi yang besar untuk mengurangi gas rumah kaca dan konsumsi. Kalau bauran pembangkit listrik kita seperti saat ini (60 persen masih batubara). HEV ini lebih bersih dibandingkan listrik yang full (battery). Itu lebih bersih," jelas Joko.

"Karena istilahnya emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik itu terutama di pembangkit begitu besar."

"HEV konsumsi bahan bakar lebih efisien dibandingkan ICE. Itu potensinya besar untuk mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) dan konsumsi energi. Kalau kita 2040 sampai 2060 bauran kita (masih) 60 persen batubara, EBT kita masih di bawah 20 persen. Mendingan HEV saja daripada BEV. Hybrid saja daripada mobil listrik yang full EV," kata Joko.

Joko menambahkan ekonomi Indonesia masih tergantung dengan pembangkit batubara karena harganya paling termurah.

"Masih menempatkan prioritaskan ekonomi di atas tujuan iklim," kata Joko.

"Masih kurang mengubah tantangan itu menjadi peluang. Dampaknya apa. Salah satunya adalah penetrasi mobil listrik jadi kurang efisien dalam mengurangi gas emisi rumah kaca," jelasnya lagi.

[Gambas:Video 20detik]

(riar/dry)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk memompa daya beli masyarakat di tengah menyusutnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

Di lansir dari Antara, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci insentif pajak yang diusulkan di antaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

“Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Ahad, 3 November 2024 seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan. Hal ini karena dua komponen ini yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja.

“Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” kata dia.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Adapun perumusan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan pun masih dalam proses.

“Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujarnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah ( PPN DTP ) untuk pembelian rumah pada 2025 mendatang.

Pemerintah juga akan kembali memperpanjang insentif PPN DTP dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik.

Airlangga menjelaskan, perpanjangan itu lantaran pemerintah memperhatikan daya beli masyarakat yang dinilai masih relatif redah. Dia menambahkan, selain rumah, masyarakat kelas menengah juga tentunya membutuhkan kendaraan sebagai alat mobilitas untuk bekerja.

"Sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Nah untuk memacu pertumbuhan itu karena insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah," jelasnya dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Namun demikian, Airlangga mengatakan usulan perpanjangan semua insentif tersebut masih akan dibahas bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Karena itu, dirinya belum dapat memastikan berapa lama insentif tersebut akan diperpanjang. "Jadi diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," tegasnya.

Per September 2024 lalu atau di akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sepakat menambah insentif PPN DPT dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II/2024, menjadi 100 persen sampai Desember 2024. Insentif ini mayoritas diarahkan untuk kelas menengah karena menyasar rumah komersial.

Dia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai masyarakat dengan pola konsumsi, di mana pengeluaran terbesar dari segi sektor makanan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.

Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah, sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerimaan pajak konsumsi di tahun 2025 naik dibandingkan dengan target untuk tahun 2024.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024.

Dalam beleid tersebut, pemerintah mematok target pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) sebesar Rp 945,12 triliun. Target tersebut meningkat 15,37% jika dibandingkan outlook 2024 sebesar Rp 819,2 triliun.

Sebelumnya, DPR RI juga menegaskan bahwa target tersebut tersebut belum memasukkan asumsi kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengatakan, target tersebut akan cukup menantang di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu upaya ekstra untuk mencapai target tersebut," ujar Raden kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan adanya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, maka penerimaan PPN diproyeksikan pada tahun 2025 akan menurun menjadi Rp 860 triliun.

"Butuh usaha ekstra sekitar Rp 85 triliun," katanya.

Tidak hanya itu, pelemahan daya beli masyarakat juga akan sangat mempengaruhi penerimaan PPN secara keseluruhan, mengingat PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa.

Oleh karena itu, di tengah pelemahan daya beli masyarakat, Raden menyarankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengurangi insentif PPN.

Benar saja, mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, belanja perpajakan terbesar berasal dari PPN dan PPnBM. Pada tahun 2024, belanja perpajakan jenis pajak tersebut mencapai Rp 265,6 triliun.

Kemudian, pemerintah juga perlu mengenakan PPN di sektor keuangan. Pasalnya, selama ini sektor keuangan tidak dikenai atau dibebaskan dari PPN sejalan dengan terbitnya UU HPP.

"Artinya, sampai sekarang sektor keuangan tidak pernah bayar PPN. Padahal dari sisi kemampuan, sektor keuangan memiliki keuangan bayar," imbuh Raden.

Selain itu, Otoritas Pajak juga perlu memperbaiki aplikasi e-faktur sehingga arus barang dari produsen sampai pengecer memungut PPN.

"Tidak ada lagi pembuatan faktur pajak dengan NPWP kosong. NPWP kosong membuat kantor pajak kesulitan melakukan pengawasan," terang Raden.

Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar mengatakan bahwa target pajak konsumsi pada 2025 akan berat untuk dicapai oleh pemerintah.

"Tapi memang target APBN 2025 yang terlalu optimis yang menurut saya membuat target penerimaan PPN/PPnBM tahun depan sulit untuk tercapai tanpa adanya kebijakan," imbuh Fajry.

Menurutnya, opsi kebijakan PPN memiliki risiko yang cukup besar, baik itu kenaikan tarif PPN, pengurangan fasilitas, penurunan ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) PPN.

"Tapi memang kalau pengurangan fasilitas/insentif PPN dan penutunan ambang batas PKP ada isu keadilan yang bisa dibawa oleh pemerintah. Seperti fasilitas PPN atas sembako, pendidikan, kesehatan dan transportasi selama ini lebih dinikmati kelas atas," katanya.

Fajry menyarankan, pemerintah bisa mengambil langkah kebijakan namun perlu meyakinkan publik bahwa uang pajak yang dipungut akan digunakan secara tepat.

"Pemerintah perlu membuktikan kalau uang yang mereka ambil dari masyarakat dikembalikan ke masyarakat untuk hal yang lebih tepat," imbuh Fajry.

Untuk diketahui, realisasi PPN dan PPnBM hingga Agustus 2024 baru mencapai Rp 470,81 triliun atau 58,03% dari target.

Hanya saja, realisasi tersebut kontraksi 1,42% YoY dan lebih baik dari periode Juli 2024 yang kontraksi 3,71% YoY. Perbaikan kinerja PPN dan PPnBM ditopang oleh peningkatan PPN impor dan pemulihan PPN Dalam Negeri.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto membidik penerimaan pajak konsumsi pada tahun 2025 meningkat dibandingkan target pada tahun ini. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024.

Dalam beleid tersebut, pemerintah mematok target pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) sebesar Rp 945,12 triliun. Target tersebut meningkat 15,37% jika dibandingkan outlook 2024 sebesar Rp 819,2 triliun.

Sebelumnya, DPR RI juga menegaskan bahwa target tersebut tersebut belum memasukkan asumsi kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan bahwa target tersebut akan cukup menantang di tengah melemahnya daya beli masyarakat.

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu upaya ekstra untuk mencapai target tersebut," ujar Raden kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan adanya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, maka penerimaan PPN diproyeksikan pada tahun 2025 akan menurun menjadi Rp 860 triliun.

"Butuh usaha ekstra sekitar Rp 85 triliun," katanya.

Tidak hanya itu, pelemahan daya beli masyarakat juga akan sangat mempengaruhi penerimaan PPN secara keseluruhan, mengingat PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa.

Oleh karena itu, di tengah pelemahan daya beli masyarakat, Raden menyarankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengurangi insentif PPN.

Benar saja, mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, belanja perpajakan terbesar berasal dari PPN dan PPnBM. Pada tahun 2024, belanja perpajakan jenis pajak tersebut mencapai Rp 265,6 triliun.

Kemudian, pemerintah juga perlu mengenakan PPN di sektor keuangan. Pasalnya, selama ini sektor keuangan tidak dikenai atau dibebaskan dari PPN sejalan dengan terbitnya UU HPP.

"Artinya, sampai sekarang sektor keuangan tidak pernah bayar PPN. Padahal dari sisi kemampuan, sektor keuangan memiliki kemampuan bayar," imbuh Raden.

Selain itu, Otoritas Pajak juga perlu memperbaiki aplikasi e-faktur sehingga arus barang dari produsen sampai pengecer memungut PPN.

"Tidak ada lagi pembuatan faktur pajak dengan NPWP kosong. NPWP kosong membuat kantor pajak kesulitan melakukan pengawasan," terang Raden.

Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar mengatakan bahwa target pajak konsumsi pada 2025 akan berat untuk dicapai oleh pemerintah.

"Tapi memang target APBN 2025 yang terlalu optimis yang menurut saya membuat target penerimaan PPN/PPnBM tahun depan sulit untuk tercapai tanpa adanya kebijakan," imbuh Fajry.

Menurutnya, opsi kebijakan PPN memiliki risiko yang cukup besar, baik itu kenaikan tarif PPN, pengurangan fasilitas, penurunan ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) PPN.

"Tapi memang kalau pengurangan fasilitas/insentif PPN dan penutunan ambang batas PKP ada isu keadilan yang bisa dibawa oleh pemerintah. Seperti fasilitas PPN atas sembako, pendidikan, kesehatan dan transportasi selama ini lebih dinikmati kelas atas," katanya.

Fajry menyarankan, pemerintah bisa mengambil langkah kebijakan namun perlu meyakinkan publik bahwa uang pajak yang dipungut akan digunakan secara tepat.

"Pemerintah perlu membuktikan kalau uang yang mereka ambil dari masyarakat dikembalikan ke masyarakat untuk hal yang lebih tepat," imbuh Fajry.

Untuk diketahui, realisasi PPN dan PPnBM hingga Agustus 2024 telah mencapai Rp 470,81 triliun atau 58,03% dari target.

Hanya saja, realisasi tersebut terkontraksi 1,42% yoy, atau lebih baik dari periode Juli 2024 yang terkontraksi 3,71% yoy. Perbaikan kinerja PPN dan PPnBM ditopang oleh peningkatan PPN impor dan pemulihan PPN Dalam Negeri.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 383,8 triliun pada Agustus 2024, dengan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) menjadi kontributor utama.

Realisasi itu setara dengan 78% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, atau meningkat dari Juli 2024 sebesar Rp 338 triliun. Namun realisasi itu turun dari Agustus 2023 yang mencapai Rp 402,8 triliun.

“Capaian ini, terutama disumbang peningkatan kinerja BUMN dan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU),” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono di Jakarta, Selasa (24/9).

Wamenkeu yang akrab disapa Tommy itu merinci, capaian PNBP berasal dari penerimaan sumber daya alam (SDA) migas sebesar Rp 73,1 triliun dan SDA nonmigas Rp 78,4 triliun.

Namun penerimaan SDA migas terkontraksi 5,1% secara tahunan (yoy) dipengaruhi penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan lifting minyak bumi akibat tertundanya onstream.

Faktor lain yang juga mempengaruhi penerimaan SDA migas terkontraksi karena penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

Selain itu, realisasi SDA nonmigas juga mengalami kontraksi sebesar 19,5% yoy akibat moderasi harga batu bara, sehingga royalti batu bara berkurang 29,2%.

Penerimaan dari BLU

Kemudian, penerimaan dari BLU mencapai Rp 64,2 triliun, tumbuh 18,8% yoy, terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit, dan pendapatan pengelolaan dana BLU.

Adapun pendapatan BLU Pengelola Dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit, mengalami perlambatan 14,3% yoy. Sedangkan pendapatan negara yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan (KND) tercatat Rp 70,3 triliun, atau meningkat 7,4%.

“Realisasi pertumbuhan KND sebesar 7,4%, kontributor utamanya berasal dari pembayaran dividen bank-bank Himbara untuk tahun buku 2023,” ujar Tommy.

Sedangkan realisasi PNBP lainnya mencapai Rp97,9 triliun dan terkontraksi 10,4% yoy akibat penurunan pendapatan hasil tambah. Penurunan ini sejalan dengan moderasi harga batu bara. Penerimaan PNBP kementerian/lembaga (K/L) juga menurun lantaran tidak berulangnya pendapatan Kejaksaan dan Kominfo.

Penerimaan Pajak ke Negara

Sementara penerimaan pajak mencapai Rp 1.196,54 triliun pada Agustus 2024 atau 60,16% dari target APBN 2024. Realisasi ini berasal dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp 665,52 triliun atau 62,58%.

Kemudian pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 470,81 triliun atau 58,03%, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp 15,76 triliun, serta PPh migas sebesar Rp 44,45 triliun.

Tommy menjelaskan penerimaan bruto PPN dan PPnBM mencatat kinerja positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Sedangkan penerimaan bruto PBB dan pajak lainnya tumbuh karena kecepatan pemindahbukuan PBB migas.

"Memang terdapat penerimaan bruto kelompok pajak yang mengalami kontraksi, PPH nonmigas terkontraksi 2,46% akibat pelemahan harga komoditas pada tahun lalu," kata Tommy.

Menurut Tommy, kondisi ini menyebabkan profitabilitasnya pada 2023 menurun, terutama pada sektor terkait komoditas. PPH migas juga terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mencapai Rp 945,1 triliun. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Target tersebut melonjak 15,4% lebih besar dari perkiraan tahun ini yang mencapai Rp 819,2 triliun. Sejumlah ekonom menilai target pajak pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto itu terlalu ambisius dan melampaui (overshoot) kondisi permintaan domestik.

“Target PPN dan PPnBM masih overshoot karena kinerja permintaan domestik masih cukup menantang,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Katadata.co.id, Senin (23/9).

Bhima juga menyoroti pendapatan kelas menengah yang juga tertekan sehingg sulit mencapai target PPN. Hal itu diperparah dengan adanya rencana pemerintah yang ingin menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

“Kebijakan tarif PPN 12% justru berisiko menurunkan permintaan secara agregat dan memengaruhi pendapatan PPN itu sendiri,” ujar Bhima.

Bisa Berdampak Buruk ke Penerimaan Pajak

Apalagi, kata Bhima, konsumen belum siap dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Jika program ini tetap diterapkan pemerintah, maka akan berdampak buruk terhadap penerimaan pajak.

“Ingat kenaikan tarif 11% menjadi 12% itu bukan cuma naik 1% tapi setara dengan 9% kenaikan tarif. Tinggi sekali dan kontraktif terhadap konsumsi rumah tangga,” kata Bhima.

Selain itu, Bhima juga menyoroti porsi belanja perpajakan pada 2025 juga cukup besar. Bahkan, 58% belanja perpajakan didominasi PPN dan PPnBM.

“Kalau insentif pajaknya masih besar, sementara ekonomi tahun depan targetnya hanya tumbuh 5,2%, maka target PPN dan PPnBM belum pas,” ujar Bhima.

Selain itu, PPN dan PPnBM dari sisi impor bahan baku dan barang modal juga belum bisa diandalkan untuk mendorong target ambisius tersebut. Bhima menyebut impor barang konsumsi sebagai salah satu basis PPnBM juga turun 7,4% secara tahunan pada Januari-Agustus 2024.

Sementara secara total barang impor nonmigas sepanjang Januari-Agustus 2024 hanya tumbuh 3,31% secara tahunan. Hal itu menunjukkan adanya tekanan baik sisi konsumsi maupun produksi.

Bhima menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi insentif pajak ketimbang menaikan tarif PPN. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari potensi kerugian negara.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kepatuhan pembayaran PPN dan PPnBM untuk mencapai target pajak pada tahun depan. Hal ini dibarengi dengan program pencegahan barang jadi impor.

Pilihan Singkat Dongkrak Penerimaan Pajak

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menungkapkan bahwa terdapat banyak pilihan untuk mendongkrak penerimaan pajak. Meskipun begitu opsi tersebut bisa mendorong mobilisasi penerimaan dalam waktu singkat.

“Opsi ini seperti kenaikan tarif maupun pengurangan insentif dan fasilitas PPN,” kata Fajry.

Jika pada 2025 tidak ada peningkatan restitusi PPN seperti pada awal tahun ini, maka bisa saja target terpenuhi. Restitusi pajak merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh wajib pajak ketika terjadi kelebihan pembayaran pajak.

“Jika tidak ada restitusi, saya kira masih ada peluang untuk mencapai target. Walau memang cukup tinggi target PPN dan PPnBM pada tahun depan naik 15,4%,” ujar Fajry.

Meski demikian, dia optimistis target penerimaan pajak bisa tercapai. Jika melihat asumsi kondisi makro dalam APBN 2025 dengan kondisi ekonomi tumbuh 5,05% dan PPN secara bruto naik 9%.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai target penerimaan negara dari pos Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang senilai Rp945,1 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto terlalu optimistis.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat target yang meningkat sekitar Rp125 triliun dari rencana tahun ini yang senilai Rp819 triliun ini tidak selan dengan fakta konsumsi yang masih tertahan.

"Target PPN dan PPnBM masih overshoot karena kinerja permintaan domestik masih cukup menantang," ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (22/9/2024).

Terlebih, fakta yang cukup menjadi pembicaraan belakangan ini, yakni adanya kecenderungan tekanan pendapatan pada kelas menengah yang membuat target PPN sulit tercapai.

Bhima menyampaikan, apalagi bila nantinya pemerintah mengikuti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakn (UU HPP) untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Hal tersebut justru akan semakin menekan konsumsi dan mempengaruhi realisasi penerimaan dari PPN.

Di sisi lain, Bhima menyoroti besarnya porsi belanja perpajakan pada 2025, di mana kondisi belanja perpajakan 58% didominasi PPN dan PPnBM.

"Kalau insentif pajaknya masih besar, sementara ekonomi tahun depan targetnya hanya tumbuh 5,2% maka target PPN dan PPnBM belum matching," jelas Bhima.

Senada, Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal pun melihat seiring dengan anjloknya jumlah kelas menengah di Tanah Air berpotensi target penerimaan tersebut tidak akan mencapai target, baik di tahun ini maupun tahun depan.

Dirinya memperkirakan dari realisasi PPN dan PPnBM bruto hingga Juli 2024 yang senilai Rp402,16 triliun, pada akhir tahun hanya akan mencapai kisaran Rp700 triliun dari outlook 819,2 triliun.

Begitu pula pada tahun depan, dengan menyusutnya jumlah kelas menengah, PPN dan PPnBM berpotensi stagnan di Rp700an triliun.

"Enggak ada sama sekali [yang dapat mendorong PPN dan PPnBM]. Konsumsi masyarakat middle class kan shrinking [menyusut],” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (22/9/2024).

Sebagaimana mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, penerimaan PPN dan PPnBM, sebagai kontributor utama kedua penerimaan pajak, cenderung mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Pada 2021, PPN dan PPnBM mampu bangkit dengan tumbuh 22,6% setelah pada 2020 anjlok 15,3%, yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Peningkatan PPN dan PPnBM tersebut juga berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 24,6%, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan implementasi UU HPP.

Sejalan dengan semakin pulihnya perekonomian, PPN dan PPnBM terus mencatatkan pertumbuhan yang mencapai 11,1%. Tahun ini, kinerja PPN dan PPnBM diperkirakan dapat berlanjut dan mampu tumbuh 7,3%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merencanakan pendapatan negara dari pos Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) senilai Rp945,12 triliun.

Hal tersebut tercantum dalam naskah draf Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 yang pada Kamis (19/9/2024) lalu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Di mana target tersebut terpantau 15,4% lebih besar dari outlook atau perkiraan tahun ini yang senilai Rp819,2 triliun.

"Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp945.120.626.363.000,00 [sembilan ratus empat puluh lima triliun seratus dua puluh miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah]," tulis naskah tersebut, dikutip Minggu (22/9/2024).

Nantinya, menjadi tugas pemerintahan baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk mengumpulkan pendapatan tersebut.

Sementara itu, dalam UU APBN 2025 tersebut pemerintah merencanakan total pendapatan senilai Rp2.490,91 triliun. Artinya, penerimaan dari PPN dan PPnBM ini menjelaskan sebesar 37,94% dari total target penerimaan.

Sementara penerimaan terbesar masih akan berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang direncanakan seniali Rp1.209,28 triliun.

Sebagaimana mengutip Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, penerimaan PPN dan PPnBM, sebagai kontributor utama kedua penerimaan pajak, cenderung mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Pada 2020, penerimaan dari pos ini mengalami kontraksi sebesar 15,3% sebagai akibat dari melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga karena adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagai respons dari adanya pandemi Covid-19.

Sementara pada 2021, PPN dan PPnBM mampu bangkit dengan tumbuh 22,6% yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional.

Peningkatan PPN dan PPnBM tersebut juga berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 24,6%, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan implementasi UU HPP. Seperti diketahui, pada 2022 tarif PPN naik menjadi 11%.

Sejalan dengan semakin pulihnya perekonomian, PPN dan PPnBM terus mencatatkan pertumbuhan yang mencapai 11,1%. Tahun ini, kinerja PPN dan PPnBM diperkirakan dapat berlanjut dan mampu tumbuh 7,3%.

Berikut Realisasi PPN dan PPnBM 2020—2025:

IDXChannel - Pemerintah mempermudah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2024 (PMK 59/2024) tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya.

PMK 59/2024 secara resmi disahkan per 2 September 2024 dan mulai berlaku pada 1 Oktober 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Dwi Astuti, mengatakan kemudahan pembebasan PPN dan PPnBM diberikan melalui perubahan mekanisme pemberian fasilitas yang semula manual menjadi elektronik.

PMK ini merupakan penyesuaian pengaturan pemberian kemudahan di bidang PPN sesuai dengan prinsip trust but verify.

Dwi mengatakan penerbitan PMK 59/2024 merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan tata kelola atas pemberian pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM.

Di dalam PMK 59/2024, subjek yang dapat memanfaatkan pembebasan PPN dan PPnBM yaitu Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya.

“Baik Perwakilan Negara Asing maupun pejabatnya harus memiliki nomor identitas perpajakan sebagai syarat untuk memperoleh pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM dengan mengikuti tata cara penerbitan NPWP,” tutur Dwi.

(Febrina Ratna)