Presiden Prabowo Subianto menyatakan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan hari ini. Hal ini dilakukan Prabowo setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Adapun aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," bebernya.

"Saya kira itu yg mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dalay bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara," sambung Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara rencana pemerintah untuk menghapus buku dan tagih kredit UMKM. Erick mengatakan, rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait kebijakan tersebut tengah disusun.

"Dan kemarin kami laporkan habis rapat dengan pimpinan Menko Bidang Perekonomian bersama tujuh menteri lain, ada satu yang diminta yaitu percepatan progres RPP hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank. Ini bagian progres bagaimana kita memastikan stimulus atau kegiatan ekonomi bisa berputar lagi kepada tentu kredit-kredit yang sudah lewat," jelas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI, DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kriteria kredit yang bakal dihapus masih dibahas. Erick mengatakan, pihaknya mengusulkan untuk kriteria yang dihapus dengan rekam jejak lima tahun.

Proyek Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta dipastikan batal. Proyek ini menelan biaya Rp 14 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya harus memastikan seluruh proyek itu efisien. Dia kemudian memastikan, Terminal 4 diputuskan batal.

"Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan ya," kata Erick di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Namun demikian, hal itu bukan berarti penambahan kapasitas untuk penumpang tidak dilakukan. Dia mengatakan, dengan anggaran Rp 1 triliun untuk pengembangan Terminal 1, 2 dan 3, penambahan kapasitas bisa dilakukan.

"Tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya Rp 1 triliun, bukan Rp 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space-space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan," papar Erick.

Kondisi ini seperti yang dilakukan pada Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dengan pengembangan serupa, kapasitas Bandara Bali bisa meningkat.

"Itu sama juga yang di Bali, kemarin kan kita coba ada renovasi kemarin nih Pak Dony (Wamen BUMN) waktu itu masih di InJourney. Alhamdulillah sudah jadi sekarang, itu kapasitasnya bisa naik menjadi 32 juta yang tadinya mungkin di 23-25 sudah maksimal," terangnya.

Erick Thohir mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong efisiensi. Pihaknya juga tak ingin hanya sekadar memikirkan proyek di mana nantinya muncul kasus-kasus korupsi.

"Jadi kita upayakan untuk efisiensi sehingga semua proyek-proyek yang ada di BUMN benar-benar terukur. Jangan BUMN hanya mikirin proyek-proyek, tapi akhirnya nanti ada kasus-kasus korupsi, itu yang kita coba tangani selama 5 tahun terakhir ini," katanya.

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Erick Thohir mengungkap adanya usulan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta. Pembangunan terminal 4 ini akan menelan biaya Rp 14 triliun. Erick mengatakan, setelah dilakukan kajian, pembangunan terminal ini dinilai tidak perlu.

"Airport yang di Jakarta itu kemarin sempat ada usulan sebelumnya, ada pembangunan terminal 4 yang memakan biaya hampir Rp 14 triliun," kata Erick Thohir dalam rapat.

"Tetapi setelah kita review di kepemimpinan kami, semua ada di sini, ternyata tidak diperlukan terminal 4," katanya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara rencana pemerintah untuk menghapus buku dan tagih kredit UMKM. Erick mengatakan, rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait kebijakan tersebut tengah disusun.

"Dan kemarin kami laporkan habis rapat dengan pimpinan Menko Bidang Perekonomian bersama tujuh menteri lain, ada satu yang diminta yaitu percepatan progres RPP hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank. Ini bagian progres bagaimana kita memastikan stimulus atau kegiatan ekonomi bisa berputar lagi kepada tentu kredit-kredit yang sudah lewat," jelas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI, DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kriteria kredit yang bakal dihapus masih dibahas. Erick mengatakan, pihaknya mengusulkan untuk kriteria yang dihapus dengan rekam jejak lima tahun.

"Nah, memang ini masih ada usulan apakah 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Nah, kami mengusulkan kurang lebih kalau bisa dengan track record 5 tahun, tidak 2 tahun karena kalau dua tahun terlalu cepat. Tapi nanti keputusannya tentu ada di atas dan di situ kalau kita lihat angkanya kurang lebih di Rp 100 juta sehingga nanti kurang lebih yang ada di Himbara itu nilainya Rp 8,7 triliun," ungkapnya.

Erick menjelaskan, stimulus itu diberikan karena daya beli masyarakat dan UMKM terpukul. Erick bilang, hal itu yang dibahas dalam rapat beberapa waktu lalu.

"Nah ini saya rasa bagian stimulus yang kita dorong apalagi kita tahu memang daya beli masyarakat dan UMKM pada saat ini sedang terpukul. Ini salah satu kemarin rapat yang kita lakukan bersama Menko," katanya.

Menteri BUMN, Erick Thohir, memuji kinerja Nicke Widyawati saat menjadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Erick juga mengatakan, Nicke yang mengisi kursi Direktur Utama Pertamina selama 6 tahun jarang terjadi.

"Bu Nicke saya rasa sudah kerja maksimal. Beliau sampai berapa? 6 tahun saya rasa. Jarang loh Dirut Pertamina selama itu. Jadi saya mengapresiasi kinerjanya," katanya di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Erick Thohir sendiri baru saja merombak susunan petinggi Pertamina. Salah satunya posisi Direktur Utama di mana Nicke Widyawati digantikan Simon Aloysius Mantiri. Simon sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Soal Simon Aloysius, Erick menyebut sebagai pimpinan muda. Erick pun mendorong, adanya terobosan-terobosan lebih luas lagi.

"Tentu sekarang ada Pak Simon yang saya rasa ini pimpinan muda. Jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan lebih luas lagi, lebih efektif lagi," ungkapnya.

Erick menitipkan sejumlah poin kepada Simon meski belum memaparkan secara rinci. Dia yakin, Simon akan bekerja lebih maksimal.

"Dan saya sudah bertemu Pak Simon waktu menjadi Komut. Ada beberapa poin yang saya titipkan. Dan insyaallah saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal. Apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung," katanya.