Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung akan fokus dalam pembentukan wirausaha baru dan perluasan lapangan kerja untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Saat ini TPT di Kota Bandung tercatat 7,4% pada tahun ini dari sebelumnya 8,83% di tahun 2023.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung A Koswara mengatakan penurunan angka pengangguran tersebut merupakan hasil dari upaya Pemkot Bandung bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dalam menyediakan lapangan kerja dan mendukung pembentukan wirausaha baru.

Koswara menyebut ada dua strategi utama Pemkot Bandung untuk mengatasi pengangguran. Strategi pertama adalah pengembangan wirausaha baru. Disnaker telah menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk masyarakat yang tertarik berwirausaha.

“Pembentukan wirausaha baru ini tidak hanya dilakukan sekali pelatihan, tetapi juga dilanjutkan dengan dukungan hingga usaha mereka dapat berkembang dan mandiri. Ini salah satu langkah penting untuk membuka lapangan kerja baru secara berkelanjutan,” ujarnya.

Strategi kedua adalah memperluas lapangan kerja melalui dukungan bagi pengusaha lokal dan menarik investasi baru agar ekonomi Kota Bandung semakin berkembang. Jika ekonomi tumbuh, maka peluang kerja pun akan semakin terbuka lebar.

"Dengan pertumbuhan usaha di Kota Bandung, semakin banyak pula lowongan yang dapat terbentuk," ungkapnya.

Menurutnya, Kota Bandung menjadi salah satu tujuan utama bagi pencari kerja karena pertumbuhan ekonominya yang menjanjikan.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot Bandung juga berupaya memperkuat iklim usaha yang dapat mendatangkan lebih banyak peluang ekonomi dan membuka ruang bagi pendatang maupun warga untuk bekerja di Bandung.

Sebagai bagian dari strategi pengurangan TPT, Disnaker Kota Bandung telah menyelenggarakan dua kali job fair pada tahun ini, yakni di bulan Juni dan November. Job fair yang berlangsung pada 6-7 November 2024 di Graha Manggala Siliwangi, menyediakan 2.433 lowongan kerja dari 46 perusahaan, dan diikuti oleh lebih dari 8.000 pencari kerja.

Selain itu, aplikasi New Bimma juga dihadirkan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi terkait peluang kerja dan kompetensi yang dibutuhkan industri.

Bisnis.com, BANDUNG — Penjabat Wali Kota Bandung A Koswara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga iklim usaha dan ketenagakerjaan di Kota Bandung.

Ia menilai kolaborasi yang kuat menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing kota serta kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, khususnya pekerja dan pengusaha.

Hal tersebut diungkapkan Koswara saat menghadiri silaturahmi dan rapat kerja Dewan Pengupahan Kota (DPK) dan LPS Tripartit di Aula Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Senin (4/11/2024).

Ia mengatakan hubungan tripartit yang kondusif di Bandung, menurutnya sudah berjalan dengan baik dan efektif saat ini.

"Saya sangat mengapresiasi kekompakan tripartit di Bandung. Dengan komunikasi dan koordinasi yang kuat, kita bisa mencapai kesejahteraan bersama yang lebih baik," ungkapnya.

Koswara juga menggarisbawahi pentingnya sistem kekeluargaan dalam hubungan kerja. Ia mengajak para pemangku kepentingan untuk melihat tempat kerja sebagai “rumah kedua” dan setiap keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat.

“Tempat kerja bukan sekadar tempat mencari nafkah, tetapi juga bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihatnya sebagai rumah kedua, kita dapat lebih mudah menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif,” katanya.

Ia turut mengingatkan, meskipun inflasi dan pertumbuhan ekonomi Bandung berada dalam posisi yang aman, namun tingkat pengangguran di kota ini masih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Barat dan nasional.

Oleh karena itu, peningkatan daya saing melalui kolaborasi tripartit menjadi penting agar lebih banyak lapangan pekerjaan yang tercipta.

"Dengan sinergi yang baik antara buruh, pengusaha, dan pemerintah, kita berharap dapat mencapai tagline 'buruh sejahtera, pengusaha maju, pemerintah berwibawa',” ujarnya.

Koswara berharap, komunikasi yang telah terbangun dengan baik ini akan terus diperkuat, sehingga Kota Bandung semakin kokoh sebagai kota yang kompetitif dan sejahtera warganya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung Andri Darusman mengungkapkan, bulan November menjadi momen krusial dalam penentuan dan penetapan Upah Minimum Kota (UMK).

Dalam rangkaian proses tersebut, rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) akan dilaksanakan pada 11 November mendatang. Sedangkan rapat pleno direncanakan pada 25 November, sebelum Pilkada berlangsung.

Kendati demikian, menurutnya, saat ini DPK Kota Bandung masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat terkait perhitungan UMK.

"Kita perlu bersabar untuk mendapatkan aturan yang jelas. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Andri berterima kasih atas komitmen bersama antara, serikat pekerja, pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam menjaga Kota Bandung kondusif.

Bisnis.com, BANDUNG--Lahan pemakaman umum di Kota Bandung terus menipis, dewan meminta pemerintah kota cegah penyerobotan meluas.

Anggota DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono meminta Pemkot Bandung segera melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2023 tentang Pelayanan Pemakaman Umum.

Imam mengatakan Perda Pelayanan Pemakaman Umum sebagai bentuk penyesuaian dari peraturan di atasnya. DPRD Kota Bandung melakukan revisi terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

"Salah satu aturan yang mengharuskan adanya perubahan mengenai perda pemakaman ini adalah UU Cipta Kerja," ujar anggota Pansus 3 DPRD Kota Bandung yang membahas Perda Pelayanan Pemakaman Umum ini, Jumat (1/11/2024).

Iman mengaku, tidak tahu persis apakah perwal dari perda ini sudah dibuat atau belum namun untuk sosialsiasi menurutnya sudah ada, meski harus lebih gencar.

Dalam Perda Pelayanan Pemakaman Umum yang diubah adalah, hilangnya retribusi pemakaman jadi pelayanan pemakaman bisa didapatkan msyarakat secara gratis.

"Pelayanan pemakaman tidak dipungut biaya agar keluarga yang sedang berduka ditinggal keluarga tidak dibebani biaya pemakaman," ujarnya.

Menurut Iman, selama ini, keluarga almarhum, harus mengeluarkan uang sebesar Rp 400 ribu- Rp600 ribu, untuk satu kali proses pemakaman.

Di lapangan angka itu kadang bertambah oleh oknum para pencari nafkah dengan alasan penggalian medan yang sulit, tidak ada SDM yang mengerjakannya, dan lain-lain.

"Pungutan liar semestinya tidak terjadi lagi tapi di lapangan masyarakat masih ada harus bayar. Tugas Pemkot Bandung harus responsif terhadap setiap aduan masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, untuk para petugas pemakaman, seharusnya mendapatkan upah atau gaji yang jelas, sehingga kerjanya sudah cukup dengan mendapatkan gaji, tanpa harus meminta lagi kepada keluarga almarhum.

"Tenaga outsourcing, untuk pemakaman karena sekarang sudah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer," ujarnya.

Perda Pelayanan Pemakaman Umum juga turut mengatur mengenai makam tumpang. Keluarga bisa menggunakan kembali lahan yang sebelumnya sudah digunakan sanak saudara.

Satu liang lahat yang minimal sudah berusia 3 tahun, bisa digunakan untuk tiga saudara yang lain.

"Hal ini berlaku di lahan pemakaman milik Pemkot Bandung, mengingat lahan pemakaman milik sudah semakin sempit," tambah Iman.

Kota Bandung saat ini memiliki 13 Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan total lahan seluas 153 ribu meter persegi.Namun, sekitar 130 ribu meter persegi dari lahan tersebut sudah terpakai. .

Pada tahun 2011, sisa lahan pemakaman di Kota Bandung hanya 4% dari total lahan pemakaman yang dimiliki Pemkot.

Luas lahan pemakaman di Kota Bandung yang dimiliki Pemkot saat itu adalah 1.454.955 meter persegi, dimana 96% dari luas tersebut sudah terpakai.

Lahan terbatas tersebut bahkan ada yang sebagian diserobot warga maka Pemkot harus menertibkan.

"Ambil tindakan penertiban yang tidak represif. Berikan pengertian dan sosialsiasi. Jika perlu libatkan warga sekitar makam untuk menjadi petugas makam," tuturnya.

Aturan lainnya yang terdapat dalam Perda ini adalah rumputisasi.
Dimana keluarga almarhum bisa melakukan sendiri, karena jika semua mengandalkan anggaran dari Pemkot Bandung pasti akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Bisnis.com, BANDUNG--Kota Bandung mengincar penambahan pendapatan asli daerah dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Target ini menguat usai adanya payung hukum Perda Kota Bandung No 4 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan turunan aturan dari pemerintah pusat.

Landasan perda tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Anggota DPRD Kota Bandung Christian Julianto Budiman mengatakan semula pemerintah daerah memperoleh pendapatan daerah dari izin mendirikan bangunan (IMB).

"Kini dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka tidak ada lagi IMB. Yang ada adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," katanya Kamis (31/1/2024).

Menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini perubahan Perda ini tentu berdampak pada pendapatan juga. "Dulu ada pendapatan dari IMB, dengan aturan baru tersebut maka Pemkot Bandung dapat memperoleh retribusi dari PBG," katanya.

Christian mengatakan, di Kota Bandung peraturan daerah yang mengatur PBG dan retribusi PBG dibuat terpisah.Sehingga Perda no 4 Tahun 2023 ini khusus mengatur tentang retribusi, agar pemerintah kota tetap bisa mendapat retribusi dari PBG yang ada di Kota Bandung.

"Jika tak membuat Perda retribusi PBG maka Pemkot Bandung akan merugi karena tidak boleh memungut retribusi jika tak ada landasan hukum nya, " ujar Christian.

Berdasarkan data, pendapatan retribusi PBG tahun 2023 sekitar Rp20 miliar. Sedangkan untuk tahun 2025 ditargetkan retribusi PBG mencapai sebesar Rp20,6 miliar.

"Sesuai PP No 6 Tahun 2021, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sehingga target yang ditetapkan juga tidak terlalu tinggi dan realistis untuk dicapai," ujarnya.

Retribusi PBG diperoleh dari bangunan baru dan atau perluasan dari bangunan seperti mall, hotel, rumah sakit, perkantoran, termasuk rumah tinggal.

Namun ada yang dibebaskan dari retribusi yaitu bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/ peribadatan.

"Retribusi PBG juga sebagian diperolehnya dari rumah tempat tinggal, khususnya komplek, perumahan pastinya membayar PBG sebagai izin mendirikan bangunan, " ujarnya.

Christian mengatakan terkait sanksi sudah diatur di pasal 11 yaitu dalam hal wajib retribusi jika tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 persen (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi PBG yang terutang, yang tidak, atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat tagihan retribusi daerah).

Bisnis.com, BANDUNG--Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Anggota DPRD Kota Bandung Andri Rusmawan menilai untuk mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kota Bandung harus memiliki payung hukum.

"Karenanya kita melangkah membuat perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dimana ini merupakan landasan hukum bagi Pemkot Bandung dalam melaksanakan kebijakan pajak dan retribusi kepada masyarakat," katanya, Rabu (30/10/2024).

Sehingga menurut Andri diharapkan masyarakat dapat patuh untuk melaksanakannya agar target target pendapatan dapat tercapai dan bahkan meningkat.

Karena Perda baru ditetapkan awal tahun 2024, sehingga turunan-turunan peraturan wali kota-nya masih dalam tahap pembuatan. Diharapkan tahun 2025 ini pelaksanaan amanat dari perda tersebut sudah terlihat hasilnya.

"Jadi kita dorong terus Perwalnya agar cepat keluar sehingga program-program peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi akan terlihat hasil-nya di tahun 2025 nanti," harap politisi PKS ini.

Masih kata anggota pembahasan perda daerah dan retribusi daerah ini, perda retribusi ini sudah sesuai amanat undang undang.

"Sehingga kalau kita tidak membuat perda pajak dan retribusi paling lambat 5 Januari 2024 maka pemerintah kota tidak boleh menarik pajak dan retribusi selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)," tegasnya.

"Kalau untuk perda pajak dan retribusi memang masih baru 2024 dan memang sudah sesuai ditahun ini, perwal-nya di proses untuk disusun dan di 2025 sudah berjalan," tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung hari ini mulai memberlakukan aturan tidak akan mengangkut sampah yang tidak dipilah terlebih dahulu.

Hal tersebut dilakukan guna mengurangi volume sampah yang dikirim ke Sarimukti yang saat ini daya tampungnya sudah melebihi kapasitas.

Mulai hari ini, Senin (28/10/2024) Pemkot Bandung berkomitmen mengurangi ritase kiriman sampah ke TPA Sarimukti dari 172 menjadi 140 rit.

Penjabat Wali Kota Bandung A Koswara mengingatkan seluruh lapisan masyarakat Kota Bandung akan pentingnya pengolahan sampah di hulu. Ia juga mengajak seluruh masyarakat berkaca pada suksesnya 383 RW di Kota Bandung menjadi Kawasan Bebas Sampah (KBS).

"Di Kota Bandung ini sudah dilakukan hal yang bagus dan berhasil. Contohnya itu ada 22,5% dari seluruh RW yang ada di Kota Bandung yang sudah berhasil mengelola sampah. Residunya itu sisanya saja, tinggal 30%. Artinya ini pernah dilakukan program kebijakan pengurangan di hulu," ujar Koswara.

Koswara menyebut, jika 383 KBS ini jadi role model dan dapat diikuti oleh 1596 RW di Kota Bandung, maka dengan asumsi pengurangan sampah total 70 persen dari 1.800 ton per hari (perkiraan angkutan sampah Kota Bandung ke TPA). Artinya, total sampah Kota Bandung tersisa sekitar 540 ton saja yang harus diangkut ke TPA.

Setelah kick off berlangsung, para Camat yang menjadi bagian dari Satgas Penanganan Sampah Kota Bandung langsung mengerahkan aparat kewilayahan berjaga di TPS-TPS untuk memastikan tagline Tidak Dipilah Tidak Diangkut berjalan.

"Dengan semua yang kita lakukan, ini bisa menjadi sebuah langkah ke depan bagi Pemkot Bandung untuk merespon semua persoalan perkotaan," ujar Koswara.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua Satgas Penanganan Sampah Kota Bandung, Dharmawan menargetkan pengurangan sampah minimal 30% ke TPS, dari masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.

Ia menegaskan, hal ini harus tercapai dengan berbagai upaya. Kunci suksesnya adalah pemilahan sampah di rumah tinggal atau sumber, dan di setiap cluster, yang apabila optimal maka setengah masalah sudah teratasi.

"Rencana kerja detail secara paralel terus disusun, tagline tidak dipilah tidak diangkut dimulai hari Senin pada 28 Oktober 2024. Ini bertepatan dengan momen peringatan Hari Sumpah Pemuda," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya memastikan DPRD Kota Bandung mendukung langkah yang diambil Pemkot Bandung dalam upaya penanganan sampah.

Ia memberi masukan, ke depannya Pemkot Bandung perlu memikirkan langkah strategis, sehingga upaya penanganan sampah ini tidak hanya berlangsung saat terjadi masa darurat sampah.

"Di luar masalah-masalah yang sifatnya ke daruratan, kami rasa ke depan kita perlu memikirkan cara-cara yang lebih strategis. Jadi bukan hanya yang sifatnya membantu untuk meminimalisir, tapi yang benar-benar bisa menyelesaikan," tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG— Pemkot Bandung bakal memperketat perizinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Pasalnya, lahan di kawasan tersebut sudah masuk dalam kondisi kritis.

"Masalahnya ini sudah kronis, KBU tidak ada yang mengendalikan. Pihak yang mengendalikan itu regional bukan hanya tanggungjawab Kota Bandung saja," ujar Penjabat Wali Kota Bandung A Koswara, Senin (21/10/2024).

Koswara mengakui, masih banyak bangunan yang didirikan dan tidak mementingkan fungsi kawasan. Saat ini banyak ditemui gedung, rumah, dan bangunan lainnya yang semakin banyak berdiri di Kawasan Bandung Utara.

Menurutnya, dengan kebijakan Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik seharusnya bisa mengontrol pembangunan di kawasan Bandung Utara.

"Dengan kebijakan OSS, ternyata masyarakat tidak terkontrol menggunakan KBU. Dulu masih ada izin. KBU ini bukan perizinan yang berisiko tapi kawasan berisiko. Makannya harus dikendalikan," tuturnya.

Atas hal itu, Koswara meminta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTP) untuk membuat surat agar OSS kawasan Bandung utara diperbaiki prosedurnya.

"Saya minta DPMPTSP supaya bersurat, karena Kawasan Bandung Utara ini berisiko. Sehingga jika terjadi hujan, air langsung mengalir kebawah, harusnya ada yang diserap," ungkapnya.

Bisnis.com, BANDUNG – Perda Bangunan Gedung Kota Bandung sudah disahkan sejak 2022, sayangnya terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ternyata masih kurang tersosialisasikan.

Anggota DPRD Kota Bandung Juniarso Ridwan mengatakan kondisi ini membuat kesadaran masyarakat yang mengajukan PBG masih rendah. “Banyak warga yang beranggapan daripada susah bikin PBG mending bangun duluan saja lah,” katanya, Senin (21/10/2024).

Selain itu sejak diberlakukan perda ini petugas yang berhak melakukan pengawasan ternyata di lapangan hampir tidak ada. Pasalnya, penilik bangunan gedung di organisasi perangkat daerah (OPD) belum ada yang dilakukan pelatihan.

“Seharusnya perlu ada pelatihan semacam bimtek, disiapkan. Jadi yang melakukan pengawasan itu istilahnya penilik bangunan gedung. Sekarang hanya sporadis, tidak ada tindakan yang optimal,” keluhnya.

Karenanya politisi Golkar ini meminta pemerintah kota agar lebih maksimal lagi melakukan sosialisi dan edukasi perda PBG ini. Juniarso juga menyayangkan Pemkot Bandung terkhusus Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang belum menyusun big data tentang perizinan bangunan.

“Selain pengajuan masyarakat rendah, big data perizinan pun belum ada. Ini karena respon pemda-nya kurang, jadi big data tentang sebaran bangunan, jumlah bangunan itu berapa persen yang berizin ini belum ada. Perlu disusun big data oleh cipta bintar, karenanya pelanggar merasa bebas,” imbuhnya.

Dia juga menilai pekerjaan rumah Pemkot Bandung belum memiliki auditor bangunan. “Jadi seperti ini ada orang membangun dari sisi kontruksi aman tidak? Tidak bisa dipastikan, jadi hanya secara visual saja terlihat, tapi bagaimana keamanannya, kontruksinya, apakah penulangannya sudah benar, pembetonan-nya sudah benar, pembuatan pondasi sudah benar, ini belum ada,” ungkapnya.

Padahal kehadiran auditor sendiri berdasarkan amanat menteri PUPR no 15 tahun 2018, mengenai penilik bangunan atau building inspektur. “Seharusnya ada, untuk bangunan gedung yang besar memang ada tim penilai bangunan, ada tim ada arsiteknya, kontruksi tapi untuk yang kecil seperti pemukiman yang menyebar ini belum ada,” tuturnya.

Alasan dibuatkan perda PBG itu sendiri guna memberikan kepastian hukum, legalitas bangunan terjamin, kenyamanan, ketenangan, dan keamanannya bagi pemilik gedung, sehingga betul-betul terjamin oleh pemerintah.

Tetapi masalahnya ini peraturan baru di masyarakat sehingga perlu ada sosialisasi yang lebih intensif. IMB atau PBG ini lebih pada persetujuan artinya inisiatif masyarakat.

“Ya jadi ada memang satu kawasan jalannya sudah ada dan ada juga yang belum. Kemudian juga drainase saluran, penggelontoran. Ada kalanya ada permohonan untuk dibangun rumah tetapi disana belum dibangun jalan dan drainase kan ini sulit. Karena jalan dan drainase harus dibangun pemerintah sebetulnya tapi kalau untuk kepentingan pengembang perumahan nanti si pengembang ini menyediakan baik itu jalan, drainase, taman lingkungan dan sebagainya,” bebernya.

Masa kedaluarsa PBG menurutnya harus diperbaharui setiap melakukan pembangun terutama bila berubah semisal menambah lantai dari pembangunan awal. Namun perlu diingat berdasarkan tata ruang peruntukan rumah tinggal tidak bisa digunakan usaha. Karena jika tidak sesuai peruntukan maka izin susah keluar.

Selain kendala-kendala tersebut, Juniarso menyayangkan sejak perda ini kepastian hukum atau tindak lanjut surat bukti kepemilikan gedung ini belum ada yang terbit.

“Perda perlu ada tindak lanjut, perincian, breakdown dari perda itu berupa perwal, supaya pengaturan teknis ada panduannya penilik bangunan auditor belum ada,” tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung berharap jumlah penerbangan yang dilayani Bandara Husein Sastranegara bertambah untuk menggenjot jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Kembang.

Harapan itu disampaikan Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono saat bertemu EGM Angkasa Pura ll Bandung Indra Crisna Saputra di Pendopo Kota Bandung, Selasa (27/8/2025).

"Kita sedang sama-sama berupaya bagaimana caranya Husein ini bisa mendapatkan ruang kesempatan. Bisa melayani beberapa jalur penerbangan. Jadi saling melengkapi [dengan BIJB Kertajati]. Ini PR bersama, kita gandengan tangan untuk bisa membuka akses itu," ujarnya.

Bambang memaparkan, Bandara Husein Sastranegara menjadi penting karena Kota Bandung mengandalkan pariwisata dan jasa sebagai sumber pendapatan. Pariwisata dan jasa telah menjadi lokomotif pembangunan di Kota Bandung.

Sehingga, sarana pendukung seperti bandara itu sangat penting bagi Kota Bandung untuk terus berkembang.

"Kota Bandung ini selain mengandalkan dari hasil pajak, juga pariwisata. Karena lokomotifnya jasa dan pariwisata," tutur Bambang.

Sementara itu, EGM Angkasa Pura ll Bandung Indra Crisna Saputra mengungkapkan saat ini salah satu pesawat yang beroperasi di Bandara Husein yaitu jenis pesawat caravan dari Susi Air. Penerbangan Bandara Halim Perdanakusuma - Bandara Husein Sastranegara dan Pangandaran.

"Saat ini yang beroperasi Susi Air. Itu salah satu tujuan untuk destinasi di Bandung dan Pangandaran tujuan objek wisata. Penerbangan dengan pesawat caravan setiap hari Senin dan Jumat itu," katanya.

Ia mengatakan pihaknya masih terus menunggu maskapai lainnya untuk masuk ke Bandara Husein Sastranegara.

"Kami menunggu yang lain juga seperti pesawat propeller, tentunya ada. Tapi karena keterbatasan saat ini belum beroperasi di Husein Sastranegara," ungkapnya.

Raden manambahkan, adapun yang tiba dan pergi dari Bandara Husein Sastranegara yaitu pesawat private jet, tamu VIP non militer.

"Dengan segala hal, kita tunggu dinamika yang baru, tapi secara keseluruhan Bandara Husein Sastranegara itu layak dan sesuai dengan regulasi dari Kementerian Perhubungan," ucapnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung mengakselerasi serapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung untuk membayar PBB tepat waktu.

Pasalnya, bagi masyarakat yang rajin membayar kewajiban tersebut akan meraih berbagai hadiah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Momentum ini bertepatan sebagai rangkaian Hari Jadi ke-214 Kota Bandung (HJKB) dan Pemkot Bandung memberikan penghargaan kepada masyarakat yang rajin dan tepat waktu membayar pajak.

"Ulang tahun Kota Bandung kali ini bakal lebih seru. Ada 'kanyaah' spesial untuk masyarakat yang tidak pernah lupa bayar PBB," kata Bambang.

Nantinya, ada pelbagai macam hadiah yang bisa diraih oleh masyarakat Kota Bandung, mulai dari elektronik hingga kendaraan.

Hadiah tersebut di antaranya 1 kulkas, 2 TV LED, 3 mesin cuci, 10 sepeda, 5 tab, 3 laptop dan 5 sepeda motor.Adapun persyaratannya yaitu, lunas PBB 10 tahun kebelakang dan daftar melalui aplikasi Temen PBB.

"Mau dapat hadiah itu, adapun beberapa syarat yang harus dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung, mulai melunasi PBB hingga daftar melalui aplikasi," ujarnya.

Bambang mengajak kepada masyarakat Kota Bandung untuk melunasi PBB dan mengikuti undiannya.

"Yuk lunasi PBB- nya ikuti undiannya, mumpung ada penghapusan denda PBB sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024," ungkapnya.

Bisnis.com, BANDUNG— Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono optimistis capaian tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 mencapai 90%.

"Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu bulan Februari yang lalu di posisi 82,9%. Tentunya nanti di Pilkada serentak ini kita bisa harus punya target paling tidak di posisi 90%. Banyak variabel yang berbeda antara penyelenggaraan pemilu Februari 2024 dengan Pilkada yang akan datang," kata Bambang, di Kota Bandung, Senin (29/7/2024).

Bambang menyebut, menurut data dari Disdukcapil Kota Bandung jumlah penduduk Kota Bandung hingga semester I tahun 2024 mencapai 2.579.837 orang dengan total pemilih pada Pilkada yang akan datang berjumlah 1.896.389 pemilih.

Selain itu, 436.288 orang atau 23% di antaranya adalah pemilih pemula. Sedangkan jumlah TPS di Kota Bandung mencapai 3.576 TPS turun dibandingkan jumlah TPS pada Pemilu 2024 lalu yang mencapai 7.424 TPS.

"Data ini juga mesti kita sikapi. Kita punya lebih kurang sekitar 3 bulan untuk mempersiapkan itu," ungkapnya.

Selain itu, Bambang juga menyebut akan segera mengaktifkan Desk Pilkada untuk mendukung dan melaksanakan pemantauan, menginventarisir permasalahan, memberikan saran penyelesaian permasalahan pelaksanaan pilkada kepada penyelenggaran Pilkada.

"Semua Pemda harus membentuk tim khusus selama penyelenggaraan Pilkada, untuk mengawal dan memberikan pendampingan dan mengawasi adanya penyimpangan sebagaimana kita bacakan saat ikrar Netralitas," ujarnya.

Terakhir, Bambang juga mengapresiasi kinerja seluruh pihak pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Bandung yang berjalan aman dan kondusif. Ia berharap keberhasilan itu dapat terulang pada penyelenggaraan Pilkada 27 November 2024 mendatang.

"Tentunya Pemilu yang lalu harus dijadikan tolok ukur untuk kita bisa mempersiapkan dan mengantisipasi terselenggaranya Pilkada 27 November yang akan datang dalam posisi kondusif. Saya percaya itu," kata Bambang.

Bisnis.com, BANDUNG— Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terus meningkatkan target pendapatan.

Untuk itu, seluruh sumber daya yang dimiliki diminta untuk saling mendukung target yang telah direncanakan.

"Saya harap empat BUMD yang dimiliki Pemkot Bandung terus berkontribusi meningkatkan pendapatan," kata Bambang pada kegiatan Evaluasi Kinerja BUMD, di Bandung, Senin (22/7/2024).

Ia mengungkapkan, setelah diakumulasikan pendapatan BUMD pada tahun 2023 mencapai sekitar Rp6 miliar. Bambang berharap pendapatan tersebut mampu ditingkatkan pada tahun selanjutnya.

"Diakumulatifkan itu sekitar Rp6 miliar, saya harap bisa ditingkatkan lagi. Maka dengan kegiatan evaluasi kinerja ini kita bahas bersama untuk BUMD naik kelas," tuturnya.

Bambang menilai, saat ini pendapatan BUMD sangat diandalkan oleh pemerintah. Maka momentum evaluasi ini harus dilaksanakan dengan baik.

"Saat ini pendapatan BUMD diandalkan sekali, meskipun belum signifikan [pendapatan]. Ini aturan bukan hanya saja dari kita, tapi amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Maka kita harap hasil evaluasi kinerja ini menjadi referensi untuk meningkatkan kinerja dari BUMD," ujarnya.

Menurutnya, salah satu kewajiban BUMD selain meningkatkan pendapatan juga fungsi memberikan pelayanan terhadap publik.

"Instrumen untuk keberhasilan dari kinerja masing-masing BUMD ini pendapatan. Selain itu semua [BUMD] juga punya fungsi pelayanan publik," bebernya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Kurnia Solihat berharap BUMD mampu memberikan kotrbusi yang lebih baik.

"Baik dalam hal pendapatan maupun pelayanan kepada masyarakat, " tegasnya.

Ia mengatakan perlu strategi dari masing-masing BUMD untuk meningkatkan potensi yang sudah menjadi target. Salah satunya yaitu strategi komunikasi.

"Setiap perusahaan perlu kekuatan, maka digunakan logika dan komunikasi. Ini pun sebagai tanggung jawab stakeholder yang berperan, maka manfaatkan kesempatan evaluasi ini," ujarnya.

Sementara itu, Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung, Annisa Nadiyah Rahmani menyampaikan berbagai rekomendasi bagi seluruh BUMD yang ada di Kota Bandung.

Untuk PDAM Tirtawening, direkomendasikan untuk mengoptimalkan pengelolaan arus kas dan cakupan layanan serta memantau rasio keuangan secara berkala.

"Kita memberikan rekomendasi untuk meningkatkan upaya penagihan piutang, evaluasi kredit yang lebih ketat, pilih investasi dan pendanaan yang lebih efektif serta kolaborasi dengan berbagai sektor," ujarnya.

Rekomendasi untuk Bank Bandung yaitu melakukan analisis pasar dan inovasi produk kredit serta simpanan secara berkala.

"Ini juga harus meningkatkan frekuensi dan kualitas pemantauan redit terutama yang berisiko tinggi. Selain itu, harus ada evaluasi struktur organisasi untuk pemisahan fingsi antara divisi opersional dan keuangan," ujarnya.

Sedangkan untuk Bandung Infra Investama direkomendssikan untuk mengoptimalkan aset perusahaan dengan mengubahnya menjadi sumber pendapatan aktif.

"Contohnya seperti menyewakan atau menjual aset yang tidak terpakai. Selain itu, bisa mengubah pembayaran dari tahunan menjadi bulanan untuk menjaga stabilitas kas," bebernya.

Selanjutnya, Pasar Sae direkomendasikan untuk meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi untuk pegawai guna meningkatkan kompetensi dan kinerja.

"Selain itu juga harus meningkatkan efisiensi operasional untuk mencapai laba setelah pajak sesuai terget. Maka harus mengontrol beban usaha langsung dan operasional untuk menurunkan total beban," ujarnya.