TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta mengumumkan kepengurusan baru tahap kedua. Ketua Umum Kadin versi Munaslub Anindya Novyan Bakrie mengatakan pengumuman pengurus Kadin kali ini masih sekitar 90 persen dari keseluruhan pengurus.

“Tidak gampang membuat kabinet Kadin,” ujar Anindya Bakrie dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.

Meski demikian, Anin mengatakan optimistis bahwa kepengurusan Kadin ke depan dapat mengarungi berbagai harapan dan peluang. “Kita akan optimistis dan tetap waspada,” kata dia.

Adapun, kepengurusan Kadin tahap kedua ini diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin, Erwin Aksa. Ia menyebut, penyusunan struktur kepengurusan Kadin ini baru selesai jam 3 dini hari ini.

Ada beberapa nama baru dalam pengumuman kepengurusan ini, salah satunya adalah Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas Yudhoyono). Ibas didapuk menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin.

“Ketua Dewan Penasihat Hashim Djojohadikusumo. Wakilnya Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wishnu Wardhana," ujar Erwin Aksa.

Dalam pengumuman kepengurusan kali ini, nama Arsjad Rasjid tak lagi disebut oleh Erwin Aksa. Namun, namanya masih masuk dalam struktur kepengurusan.

Berikut struktur kepengurusan terbaru Kadin versi Munaslub Jakarta:

Dewan Kehormatan:

Ketua: Rosan P. Roeslani

Anggota:

1. Aburizal Bakrie

2. Mohammad S. Hidayat

3. Suryo Bambang Sulisto

4. Adi Putra Tahir

Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

Wakil Ketua Dewan Penasehat:

1. Sharif Cicip Sutardjo
2. Edhie Baskoro Yudhoyono
3. Wisnu Wardhana

Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

Wakil Ketua Dewan Usaha:

1. Abdul Latief
2. Fuad Hasan Masyhur
3. Rachmat Gobel
4. Dato Sri Tahir

Ketua Dewan Pertimbangan: M. Arsjad Rasjid P.M.

Selanjutnya baca: Susunan dewan pengurus Kadin<!--more-->

Dewan Pengurus

Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi: Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
3. WKU Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno
4. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

Wakil Ketua Umum (WKU) Wilayah

1. WKU Wilayah Sumatera 1: Ivan Batubara
2. WKU Wilayah Sumatera 2: John Kennedy Aritonang
3. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna
4. WKU Wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur: Irwan Ardi Hasman
5. WKU Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku Utara: Amirullah Abbas
6. WKU Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari
7. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
8. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi
9. WKU Wilayah Papua: (dalam keterangan tertulis TBD)

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
3. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
4. WKU Bidang BUMN: Kartika Wirjoatmodjo
5. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad
6. WKU Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi: Aviliani
7. WKU Bidang Perencanaan Nasional: Bayu Priawan Djokosoetono
8. WKU Bidang Agraria dan Tata Ruang: Sanny Iskandar
9. WKU Bidang Regulasi dan Jasa Keuangan: Melchias Mekeng
10. WKU Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan: Tigor M. Siahaan
11. WKU Bidang Vokasi: (dalam keterangan tertulis TBD)

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

1. WKU Bidang Kelautan dan Perikanan: Yugi Prayanto
2. WKU Bidang Pertanian: (dalam keterangan tertulis TBD)
3. WKU Bidang Peternakan: (dalam keterangan tertulis TBD)

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady

1. WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Mansury
2. WKU Bidang Hubungan Luar Negeri: Bernardino M. Vega
3. WKU Bidang Kemitraan Luar Negeri: Wandi Wanandi
4. WKU Bidang Hubungan Multilateral: (dalam keterangan tertulis TBD)

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Infrastruktur: Carmelita Hartoto

1. WKU Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budisateia Sastrawinata
2. WKU Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi
3. WKU Bidang Pekerjaan Umum: Tri Widjajanto
4. WKU Bidang Rekayasa Industri: Affifuddin Suhaeli Kalla
5. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana
6. WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal: Thomas Jusman
7. WKU Bidang Perhubungan: (dalam keterangan tertulis TBD)

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Investasi: Eka Satria
2. WKU Bidang Hilirisasi: Tony Wenas
3. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
4. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Aryo Djojohadikusumo
5. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono
6. WKU Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad
7. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
8. WKU Bidang Kewirausahaan: (dalam keterangan tertulis TBD)
9. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari

1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik
2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani
3. Sutara
4. WKU Bidang Industri Olahraga: Pieter Tanuri
5. WKU Bidang Pariwisata: Raty Ning
6. WKU Bidang Haji, Umroh, dan Wisata Halal: Muhammad Khairnadhif Kasyfillah

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM: Nurdin Halid

1. WKU Bidang Koperasi: Agung Sudjatmiko
2. WKU Bidang Usaha Kecil Menengah: Zaenal Bintang
3. WKU Bidang Kewirausahaan UMKM: Raden Tedy
4. WKU Bidang Usaha Mikro: Idris Laena
5. WKU Bidang Teknologi Transfer dan Digital: Teguh Ananta Wikrama

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Shinta Widjaja Kamdani

1. WKU Bidang Kebudayaan: TBD
2. WKU Bidang Ketenagakerjaan: Subcan Gatot
3. WKU Bidang Kesehatan: David Lutama
4. WKU Bidang Pengembangan SDM Kesehatan: Agung Efriyo Hadi
5. WKU Bidang Pendidikan Tinggi dan Sains: Arini Ninin Subianto
6. WKU Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah: Muhdar

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo
2. WKU Bidang Antar Lembaga: Junaidi Elvis
3. WKU Bidang Keamanan: Andi Rachmat

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Hukum dan HAM: Azis Syamsuddin

1. WKU Bidang Hukum dan HAM: Otto Hasibuan
2. WKU Bidang Legislasi dan Regulasi: Rano Alfath

Kepala Badan

1. Kepala Badan Ekosistem Digital: Pandu Sjahrir
2. Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi: Arifathul Yaqin Hidayat
3. Kepala Badan Riset dan Teknologi: Ilham A Habibie
4. Kepala Badan Hubungan Legislatif: Adisatryo Sulisto
5. Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas Yudhoyono) masuk dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029 pimpinan Anindya Bakrie.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia, Erwin Aksa di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan pada Rabu (23/10/2024).

Menurut Erwin Aksa, Ibas Yudhoyono yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Demokrat ini, masuk dalam susunan pengurus tambahan Kadin Indonesia baru saja diselesaikan penyusunannya pada Rabu dinihari.

"Susunan pengurus tambahan diselesaikan tadi jam 3 pagi, saya ingin bacakan," ujar Erwin Aksa.

Ia lantas menyebutkan sejumlah nama pengurus Kadin Indonesia. Untuk Dewan Kehormatan dipimpin oleh Menteri Investasi dan Hilirasi Rosan P Roeslani.

Dewan Kehormatan Kadin Indonesia memiliki empat orang anggota. Yakni Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Suryo Bambang Sulisto dan Ari Putra Tahir.

Kemudian Erwin Aksa membacakan susunan Dewan Penasihat Kadin Indonesia.

"Ketua Dewan Penasihat Hashim Djojohadikusumo. Wakilnya Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wishnu Wardhana," ungkapnya .

Erwin Aksa kemudian membacakan sejumlah nama lain yang masuk susunan kepengurusan Kadin Indonesia 2024-2029.

Salah satunya, Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia Chairul Tanjung.

Sebelumnya, Kadin Indonesia mengumumkan susunan pengurus baru untuk periode 2024-2029 pada 7 Oktober 2024.

Pengumuman disampaikan Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Bidang Pertanian Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya di Menara Kadin, Jakarta Selatan.

Saat itu, Mulyadi mengumumkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ibas Yudhoyono Jadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/10/23/150921726/ibas-yudhoyono-jadi-wakil-ketua-dewan-penasihat-kadin-indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI telah menetapkan keanggotaan Komisi XII periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Ke-V masa persidangan I tahun 2024-2025, Selasa (22/10/2024).

Komisi ini akan membidangi energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi.

Sejumlah kementerian/lembaga akan menjadi mitra kerja bagi Komisi XII, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Penanaman Modal.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG)

Berikut daftar anggotanya Komisi XII DPR:

Fraksi PDI Perjuangan

1. Bambang Wuryanto

2. Dony Maryadi Oekon

3. Yulian Gunhar

4. Ridwan Andi Wittiri

5. Cornelis

6. Sigit Karyawan Yunianto

7. Arif Fiyanto

8. Shanty Alda

Fraksi Partai Golkar

1. Bambang Patijaya

2. Mukhtarudin

3. Gandung Pardiman

4. Alfons Manibui

5. Cek Endra

6. Rusli Habibie

7. Christina Eugenia Paruntu

8. Dewi Yustisiana

Fraksi Partai Gerindra

1. Bambang Haryadi

2. Rokhmat Ardiyan

3. Moreno Soeprapto

4. Ramson Siagian

5. Ade Jona Prasetyo

6. Muhammad Rohid

7. Rocky Candra

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

1. Ratna Juwita Sari

2. Dipo Nusantara Pua Upa

3. Rico Alviano

4. Iyeth Bustami

5. Syafaruddin

Fraksi Partai Nasdem

1. Sugeng Suparwoto

2. Irsan Sosiawan

3. Cheroline Chrisye Makalew

4. Gulam Mohamad Sharon

5. Syarif Fasha

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

1. Muhammad Harris

2. Nevi Zuarina

3. Jalal Abdul Nasir

4. Meitri Citra Wardani

Fraksi Partai Amanat Nasional

1. Putri Zulkifli Hasan

2. Aqib Ardiansyah

3. Eddy Soeparno

4. Totok Daryanto

Fraksi Partai Demokrat

1. Mulyadi

2. Nurwayaah

3. Zulfkar Hamonangan

4. Edhie Baskoro Yudhoyono

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mengungkapkan optimisme terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang, di hadapan anggota parlemen Uzbekitsan.

Ibas mengatakan, pemerintahan Indonesia mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa pemerintahan baru akan memfokuskan pertumbuhan ekonomi berkeadilan, sekaligus memastikan seluruh elemen masyarakat mendapatkan manfaat dan menjaga lingkungan, sehat, cerdas, sejahtera untuk generasi masa depan,” kata Ibas, Minggu (16/9/2024), dilansir dari Antara.

Dalam kunjungan kerja ke Uzbekistan itu, Ibas memimpin rombongan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia melakukan pertemuan dengan Parlemen Uzbekistan, Oliy Majlis.

Kunjungan ke di ibu kota Tashkent, pada 11–14 September 2024 itu dilakukan untuk membahas berbagai hal, termasuk pemerintahan baru Indonesia dan kerja sama kedua negara.

Ibas berterima kasih karena diberi kesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral di tengah kesibukan Parlemen Uzbekistan mempersiapkan pemilu legislatif.

Ia yakin, Pemilu Uzbekistan mendatang juga akan menghadirkan momen penting untuk membentuk jalan menuju kesejahteraan yang lebih besar.

“Kami berharap kolaborasi antara negara kita, antar-parlemen Indonesia dan Uzbekistan terus harmonis dan lebih erat menuju tujuan kehidupan bersama tentang kesejahteraan, kesetaraan, dan keberlanjutan,” ujarnya.

Ibas mengatakan, Uzbekistan merupakan mitra strategis penting untuk Indonesia di bidang perdagangan.

Menurut dia, Uzbekistan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan telah berperan penting dalam membina daerah terintegrasi.

Dia mengakui, kepemimpinan Uzbekistan di kawasan Asia Tengah memulai banyak proyek yang dimaksudkan untuk mempromosikan konektivitas wilayah dan integrasi melalui trans-regional inisiatif.

“Ini menunjukkan posisi Uzbekistan sebagai pemimpin kunci di wilayah, berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas secara keseluruhan dan perkembangan wilayah,” kata Ibas.

Di sisi lain, Ibas menyebut, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dan ekonomi terbesar di ASEAN.

Dengan penduduk lebih dari 280 juta, Indonesia menghadirkan pertumbuhan yang luas dan memiliki pasar konsumen yang strategis.

Selain itu, sambung dia, Indonesia diproyeksikan menambah lebih dari 75 juta orang ke kelas menengah pada tahun 2030.

Dengan kelas menengah 130 juta orang, Indonesia memiliki potensi menjadi pasar yang besar.

Menurut dia, Indonesia berfungsi sebagai pintu gerbang menuju ASEAN dan bertindak sebagai pusat untuk pasar regional dan internasional.

“Dengan 35 perjanjian perdagangan, termasuk ekonomi komprehensif daerah kemitraan-pakta perdagangan terbesar mencakup perekonomian utama seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Australia-Indonesia peran penting di global perdagangan,” ujarnya.

Tidak hanya perdagangan, Ibas juga mengapresiasi peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan dari sisi pariwisata, transportasi, serta pendidikan dan budaya. Ia mengatakan, kerja sama bilateral kedua negara harus terus ditingkatkan.

Selain itu, Ibas pun menekankan pentingnya demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Dia turut menyampaikan dukungan untuk pemilu parlemen di Uzbekistan.

Ibas tidak luput mendorong agar Uzbekistan terus mendukung penuh kemerdekaan bangsa Palestina.

Ia mengatakan, kedua negara harus terus berkomitmen membantu rakyat Palestina, termasuk memberikan dukungan politik maupun kemanusiaan.

“Kita harus terus berjuang untuk kebenaran serta keadilan akan hak dan kemanusiaan dan posisi ini tidak akan berubah di masa depan, sampai kita melihat hak-hak bangsa Palestina dipenuhi dan kita melihat kemerdekaan Palestina terwujud,” ucap dia.

Dari pihak Indonesia, pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana; serta Anggota Delegasi GKSB Hinca LP Pandjaitan, I Komang Koheri, Bahtra, Agung Budi Santoso, Dimyati Natakusumah, Hamid Noor Yasin Sturman Panjaitan, Lasmi Indaryani, Irwan, Andi Akmal Pasluddin, Rezka Oktoberia, Hanna Gayatri, dan Muhamad Arwani Thomafi.

Bisnis.com, JAKARTA- Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyinggung soal program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran, yakni makan bergizi gratis, dalam kehadirannya di Sidang Tahunan MPR.

Hal ini disampaikan Ibas bersamaan dengan evaluasinya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Kita ingin ekonomi sehat agar program pro-rakyat dapat menjawab tantangan bangsa untuk tuntaskan kemiskinan," ujarnya di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan pihaknya pun menyambut baik soal program yang disampaikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk memperhatikan masyarakat kecil, rumah tangga, dan anak-anak terkait program gizi sehat.

"Dan jika program berjalan bagus, itu salah satu cara mempercepat tingkat kesehjateraan daerah," ujarnya.

Sebelumnya, dia menyebut terus mendukung segala proses pembangunan yang sudah berjalan. Ibas pun berharap ekonomi negara harus tumbuh dan APBN harus sehat demi pembangunan yang lebih merata.

"Kalau pembangunan merata nanti ada multiplier efek bagi daerah di Tanah Air," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pada 16 Agustus setiap tahunnya, presiden akan membacakan nota keuangan dalam forum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Tak terkecuali pada tahun ini, yang akan menjadi nota keuangan terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Masa jabatan pemerintahan Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024. Dia akan membacakan nota keuangan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang akan dijalankan pemerintah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Lalu, apa itu nota keuangan? Dilansir dari djpb.kemenkeu.go.id pada Kamis (15/8/2026), secara sederhana nota keuangan adalah dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan RAPBN tahun depan.

Dalam nota keuangan, dijelaskan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran yaitu 1 Januari—31 Desember.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024 pada Jumat (16/8/2024), karena berada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Pacitan adalah kampung halaman SBY. "Kebetulan Pak SBY tahun ini sedang berada di Pacitan karena ada syukuran satu tahun Museum SBY-Ani," kata Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Hal itu disampaikannya ketika ditemui sesaat sebelum dilangsungkannya Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menyebut SBY berada di Pacitan untuk mengurusi Museum dan Galeri SBY-Ani yang diresmikan pada 2023.

"Tentu sebagai pendiri dan penggagas museum tersebut, beliau ingin hadir secara langsung memberikan semacam selamatan gitu ya agar usia museum di masa depan juga terus baik dan bisa bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya," kata Ibas.

Dia menyebut, SBY selepas purnatugas sebagai presiden RI selama dua periode memiliki sejumlah agenda personal. "Pak SBY sebagai Presiden ke-6 Indonesia sudah menjalankan tugas-tugasnya, selama beliau memerintah kita juga sadar bahwa hari ini beliau memiliki agenda-agenda selepas dari tugas negaranya," ucap Ibas.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema 'Nusantara Baru, Indonesia Maju' yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Selanjutnya, dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.