Jakarta -

Pemerintah punya rencana besar untuk membuat PT Indofarma Tbk menjadi pusat obat herbal. Rencana besar itu diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick menjelaskan rencana tersebut muncul lantaran ada potensi besar sektor obat-obatan herbal di Indonesia. Bahkan menurutnya, industri obat herbal di Indonesia idak kalah dari India dan China. Ia juga melihat potensi besarnya di masa depan di pasar global. Sayang, rencana tersebut gagal lantaran kasus korupsi

"Nah, cuman kan sayangnya ya kembali good corporate governance-nya. Kalau dilanggar, ya cita-cita itu ya nggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya, menyehatkan," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024) kemarin.

Sebagai upaya penyehatan tersebut, Erick mengatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan beberapa mitra swasta yang bisa menjamin suplai bahan baku. Adapun selama ini bergantung oleh bahan baku impor hampir mencapai 80%.

"Kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku. Karena bahan baku penting. Tetapi ketika produksi terjadi, sama kita coba melihat kalau bisa 50% dari hasil produksinya kita untuk dikirim ke luar negeri, tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender," terang Erick.

Dengan demikian, ekspor bisa dilakukan seiring dengan impor bahan baku tersebut. Erick mengatakan, Langkah ini dilakukan supaya ada check and balance di mana bahan baku terkontrol, pasar dalam negerinya juga terjaga, begitu juga dengan pasar luar negerinya.

Menurutnya, check and balance ini menjadi satu langkah agar kontrol bisa dilakukan bersama dengan mitra strategis, tidak hanya dari Kementerian BUMN.

"Bagaimana dari public sector ataupun partnership yang namanya strategic partner atau financial partner. Seperti yang kita lihat di tentu yang kita lakukan selama ini di beberapa restructuring dan partnership ini menjadi sebuah kunci bagaimana keberlanjutannya," kata Erick.

Begitu pula dengan upaya penyehatan PT Kimia Farma Tbk, Erick bilang kalau Indonesia Investment Authority (INA) telah menanamkan duitnya di sana. Erick juga tetap memastikan program bersih-bersih BUMN juga masih akan dilanjutkan sesuai dengan komitmennya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

"Kita sekarang me-reroute daripada tadi kalau temuan itu silahkan. Itu ada penegak hukumnya, kita nggak segan-segan. Tetapi remodeling daripada tentu Kimia Farma sebagai industri, sebagai apotek ini yang mesti kita juga sustain, kita mesti jaga dengan persaingan yang sekarang terjadi," ujar Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk berinisial AP yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka AP diduga melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Dikutip dari detikNews, selain AP, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menjerat GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) tahun 2020-2023 dan CSY selaku Head of Finance PT IGM. Ulah ketiga tersangka membuat negara merugi hingga Rp 371 miliar.

"Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp 371.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," kata Kasi Penerangan Hukum, Syahron Hasibuan dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

(shc/hns)

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan target besarnya untuk menjadikan PT Indofarma Tbk sebagai pusat herbal. Namun cita-cita tersebut hampir pupus usai manajemen perusahaan tersandung kasus korupsi.

Erick bercerita, pada mulanya ia melihat potensi besar di sektor obat-obatan herbal di Indonesia. Bahkan menurutnya, potensi ini tidak kalah dari India dan China.

Keyakinannya semakin kuat dengan melihat potensi pasar obat-obatan herbal global sebagai salah satu pengobatan alternatif yang menawarkan keamanan atau kesehatan secara berkelanjutan.

"Nah cuman kan sayangnya ya kembali good corporate governance-nya. Kalau dilanggar, ya cita-cita itu ya nggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya, menyehatkan," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Sebagai upaya penyehatan tersebut, Erick mengatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan beberapa mitra swasta yang bisa menjamin suplai bahan baku. Adapun selama ini RI bergantung oleh bahan baku impor hampir mencapai 80%.

"Kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku. Karena bahan baku penting. Tetapi ketika produksi terjadi, sama kita coba melihat kalau bisa 50% dari hasil produksinya kita untuk dikirim ke luar negeri. Tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender," ujarnya.

Dengan demikian, ekspor bisa dilakukan seiring dengan impor bahan baku tersebut. Erick mengatakan, Langkah ini dilakukan supaya ada check and balance di mana bahan baku terkontrol, pasar dalam negerinya juga terjaga, begitu juga dengan pasar luar negerinya.

Menurutnya, check and balance ini menjadi satu langkah agar kontrol bisa dilakukan bersama dengan mitra strategis, tidak hanya dari Kementerian BUMN sendiri.

"Bagaimana dari public sector ataupun partnership yang namanya strategic partner atau financial partner. Seperti yang kita lihat di tentu yang kita lakukan selama ini di beberapa restructuring dan partnership ini menjadi sebuah kunci bagaimana keberlanjutannya," kata dia.

Begitu pula dengan upaya penyehatan PT Kimia Farma Tbk, Erick bilang kalau Indonesia Investment Authority (INA) telah menanamkan duitnya di sana. Erick juga tetap memastikan program bersih-bersih BUMN juga masih akan dilanjutkan sesuai dengan komitmennya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

"Kita sekarang mere-route daripada tadi kalau temuan itu silahkan. Itu ada penegak hukumnya, kita nggak segen-segen. Tetapi remodeling daripada tentu Kimia Farma sebagai industri, sebagai apotek ini yang mesti kita juga sustain, kita mesti jaga dengan persaingan yang sekarang terjadi," ujar Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk berinisial AP yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka AP diduga melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menjelaskan, terungkapnya kasus fraud di Indofarma tak lepas dari audit yang dilakukan. Setelah pergantian management, audit internal dilakukan di Indofarma yang kemudian dilakukan audit lanjutan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ya ini adalah bagian yang seperti kami sampaikan kemarin itu ya, kenapa sampai ada fraud di Indofarma, itu kan setelah ada pergantian management, kita lakukan audit, dan ditemukan yang seperti itu. Itu internal yang kemudian kita sampaikan ke BPK, BPK juga melakukan audit, setelah itu baru hasilnya itu disampaikan ke Kejaksaan," kata Arya dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (19/9/2024).

Dikutip dari detiknews, selain AP, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menjerat GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) tahun 2020-2023 dan CSY selaku Head of Finance PT IGM. Ulah ketiga tersangka membuat negara merugi hingga Rp 371 miliar.

"Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp 371.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," kata Kasi Penerangan Hukum, Syahron Hasibuan, dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Tersangka AP, kata Syahron, berperan memanipulasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk tahun 2020 dengan membuat piutang/utang dan uang muka pembelian produk alkes fiktif sehingga seolah-olah target perusahaan terpenuhi.

(shc/rrd)

SURABAYA, iNews.id – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur (Jatim) Mia Amiati mengonfirmasi adanya potensi tersangka baru dalam kasus suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Saat ini penyidik Kejaksaan masih mendalami lebih jauh jaringan yang terlibat dalam kasus suap tersebut.

Menurutnya, tim penyidik dari Kejagung memiliki kewenangan penuh dalam mengembangkan kasus ini. Kejati Jatim, kata dia berperan sebagai fasilitator untuk mempermudah proses penyidikan.

"Masih (ada opsi tersangka baru) kalau kita mengungkap siapa penyuapnya. Kita bukan timnya, kita hanya memfasilitasi. Jadi kita enggak tahu langkah berikutnya karena semua fasilitas teman-teman melakukan penyidikan, penyelidikan, penggeledahan dan penangkapan kita fasilitasi semua," ujar Mia di Kejati Jatim, Jumat (25/10/2024). 

Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan orang tua Ronald Tannur sebagai salah satu tersangka pemberi suap, dia enggan memberikan jawaban pasti. Dia hanya mengatakan, semua informasi terkait substansi kasus akan disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung.

"Untuk materi dan substansinya bukan kewenangan kami, nanti seperti biasa Pak Kapuspenkum yang akan memberikan keterangan," ucapnya.

Sebelumnya, Kejagung menangkap tiga hakim PN Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul terkait kasus suap atau gratifikasi dalam perkara Ronald Tannur. 

Ketiga hakim tersebut diduga menerima suap sehingga membebaskan Ronald Tannur dari tuntutan pidana atas kasus penganiayaan yang menyebabkan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, meninggal dunia.

Selain tiga hakim, Kejagung juga menangkap seorang pengacara bernama Lisa Rachmat yang diduga berperan sebagai perantara dalam kasus suap tersebut. Dari hasil penggeledahan, tim penyidik menemukan sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing sebagai barang bukti.

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjadi sorotan setelah pengungkapan kasus dugaan suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Penangkapan para hakim tersebut oleh Kejaksaan Agung pada 23 Oktober 2024 telah memicu perhatian luas, dengan fokus pada peran strategis Kejati Jawa Timur dalam kasus ini.

Di tengah sorotan ini, Kejati Jawa Timur dipimpin oleh seorang jaksa wanita, Mia Amiati. Ia mengklarifikasi posisinya dalam pengungkapan kasus tersebut.

Dalam konferensi pers, Mia menegaskan lembaganya hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan para hakim yang ditangkap. Penanganan detail kasus ini, menurutnya, ditangani langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Baca juga: Profil 3 Hakim PN Surabaya, Tersangka Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

Karier dan Pendidikan

Mia Amiati dilantik sebagai Kajati Jawa Timur pada 2 Maret 2022 oleh Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin. Ia menggantikan Mohamad Dofir yang dipromosikan menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Pelantikannya menjadi momen bersejarah, karena Mia adalah perempuan pertama yang memimpin Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setelah 33 pria menduduki posisi tersebut.

Lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada 4 Maret 1965, Mia adalah anak ketujuh dari sepuluh bersaudara. Meski awalnya bercita-cita menjadi apoteker, Mia akhirnya memilih jalur hukum. Dia memulai kariernya di Kejaksaan sebagai staf tata usaha pada tahun 1989 setelah menyelesaikan gelar sarjana Sastra Indonesia dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

"Kalau ditanya cita-cita, waktu kecil saya berangan-angan jadi apoteker," kata Mia seperti dilansir dari Antara, Kamis 24 Oktober 2024.

Karena ia hanya memiliki gelar sarjana sastra, Mia memutuskan untuk melanjutkan studi hukum di Universitas Islam Jakarta dan resmi menjadi jaksa pada tahun 1995.

Tidak berhenti di situ, Mia kemudian melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar magister hukum, dan pada 2012, ia memperoleh gelar doktor di bidang ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran.

Perjalanan kariernya di kejaksaan membuatnya berpindah tugas ke berbagai wilayah di Indonesia, sebelum akhirnya menjabat sebagai Kajati Riau dan kemudian dipromosikan menjadi Kajati Jawa Timur.

Tugas Berat di Jatim

Sebagai Kajati Jawa Timur, Mia menghadapi tantangan besar, karena provinsi ini dianggap sebagai barometer nasional dengan 38 kabupaten/kota di bawah wewenangnya. Mia selalu mengadakan diskusi mingguan melalui pertemuan virtual dengan kepala kejaksaan negeri (kajari) untuk mendeteksi setiap permasalahan dan memastikan kejaksaan bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

Namun, Mia juga harus menghadapi masalah internal ketika pada akhir tahun 2023, salah satu kajari di Bondowoso terlibat dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindak cepat yang diambil Mia, termasuk melantik Kajari Bondowoso yang baru dan memotivasi jajarannya untuk bangkit, mendapat apresiasi.

Prestasi dan Inovasi

Mia Amiati juga dikenal sebagai akademisi hukum yang produktif menulis. Ia telah menghasilkan berbagai karya tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel di media nasional.

Salah satu inovasi penting yang diusung Mia di Jawa Timur adalah pendirian Rumah Restorative Justice (RJ) bersama gubernur. Program ini bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan mekanisme dialog dan mediasi. Rumah RJ kini telah berdiri di ribuan lokasi di seluruh Jawa Timur, termasuk di sekolah-sekolah.

Sepanjang tahun 2023, Mia berhasil memimpin Kejati Jawa Timur mencapai banyak prestasi. Di bidang pembinaan, realisasi anggaran mencapai 98,37% dari total pagu sebesar Rp492,5 miliar. Di bidang intelijen, berbagai kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum telah dilaksanakan, termasuk program "Jaksa Masuk Sekolah" yang melibatkan lebih dari 55.000 peserta.

Kehidupan Pribadi dan Keluarga

Di balik kesibukannya sebagai pejabat kejaksaan, Mia adalah seorang istri dan ibu yang berdedikasi. Suaminya adalah seorang dokter, dan meski terpisah jarak karena perbedaan tempat tinggal, Mia tetap memastikan anak-anaknya mendapatkan perhatian penuh melalui teknologi komunikasi.

Rutinitasnya, seperti mengingatkan anaknya untuk ibadah dan mempersiapkan kebutuhan sekolah, dilakukan setiap pagi melalui video call. Dengan latar belakang kedisiplinan yang ditanamkan oleh ayahnya, seorang tentara, Mia mengembangkan karakter kuat yang membawanya meniti karier hingga posisi tertinggi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

BANDUNG, iNews.id - Berkas empat terdakwa kasus dugaan korupsiPasar Sindang Kasih, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Bandung, Rabu (4/9/2024). Penyerahan berkas dilakukan oleh tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka.

"Keempat terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan secara sistematis dalam kegiatan bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Pasar Sindang Kasih Cigasong," ujar Kasi Penkum Kejati Jabar Sri Nurcahyawijaya, Rabu (4/9/2024).

Dia menyampaikan, berkas kasus telah terdaftar di Pengadilan Tipikor Bandung atas nama terdakwa Irfan Nur Alam dengan Nomor Register Perkara: PDS-03/M.2.24/Ft/06/2024.

Kemudian, terdakwa Andi Nurmawan, S.Pd. dengan Nomor Register Perkara: PDS-02/M.2.24/Ft/06/2024; Maya Andriyanti dengan Nomor Register Perkara: PDS-04/M.2.24/Ft/06/2024; dan Arsan Latif dengan Nomor Register Perkara: PDS-05/M.2.24/Ft/09/2024.

"Terdakwa Irfan, Andi, Maya dan Arsan Latif didakwa oleh JPU dengan pasal berlapis," ujar Cahya.

Selain itu, kata dia keempat terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Editor: Kurnia Illahi

Bisnis.com, MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna meningkatkan penegakan hukum dan kepatuhan terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PKS tersebut ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) Agus Salim dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Mintje Wattu.

Agus Salim menyebut bahwa kerja sama tersebut menjadi upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga penegakan hukum dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan perlindungan atas hak-hak tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

“Kerjasama ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban mereka dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Menurutnya permasalahan terkait ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Pihaknya juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Sejalan dengan itu Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan Mintje Wattu turut menggarisbawahi pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan hak dasar dan fundamental bagi setiap pekerja.

“Melalui program-program BPJS Ketenagakerjaan, kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada seluruh pekerja di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan,” ungkap Mintje.

Lebih jauh Mintje menjelaskan bahwa dalam PKS tersebut terdapat tiga poin utama yakni Penegakan Hukum dan Kepatuhan dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk didalamnya penindakan terhadap perusahaan yang tidak patuh dalam mendaftarkan tenaga kerja dan membayar iuran tepat waktu.

Selanjutnya terkait Penegakan Kepatuhan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong dan memperkuat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021.

Serta yang terakhir Edukasi dan Sosialisasi kepada pemberi kerja dan tenaga kerja mengenai hak dan kewajiban mereka terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Dengan sinergi yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan sejahtera,” tutup Mintje.

Makassar: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna meningkatkan penegakan hukum dan kepatuhan terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PKS tersebut ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) Agus Salim dan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Mintje Wattu.

Agus Salim menyebut bahwa kerja sama tersebut menjadi upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga penegakan hukum dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan perlindungan atas hak-hak tenaga kerja di Sulawesi Selatan.
"Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban mereka dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan," ungkapnya.

Menurutnya, permasalahan terkait ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Pihaknya juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Sejalan dengan itu Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan Mintje Wattu turut menggarisbawahi pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan hak dasar dan fundamental bagi setiap pekerja.

"Melalui program-program BPJS Ketenagakerjaan, kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada seluruh pekerja di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan," ungkap Mintje.

Lebih jauh Mintje menjelaskan bahwa dalam PKS tersebut terdapat tiga poin utama, yakni Penegakan Hukum dan Kepatuhan dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya penindakan terhadap perusahaan yang tidak patuh dalam mendaftarkan tenaga kerja dan membayar iuran tepat waktu.

Selanjutnya, terkait Penegakan Kepatuhan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong dan memperkuat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021.

Serta yang terakhir Edukasi dan Sosialisasi kepada pemberi kerja dan tenaga kerja mengenai hak dan kewajiban mereka terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Dengan sinergi yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan sejahtera," tutup Mintje.

(ROS)

Jakarta: Sebanyak 600 pegawai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jakarta mengikuti senam sehat, sebagai bagian dari gerakan pola hidup bersih sehat. Gerakan tersebut diinisiasi di Monumen Nasional (Monas) hari ini, 5 Juli 2024.

“Ini baru pertama kali kita lakukan senam bersama di Monas. Senam ini dilakukan agar pegawai lakukan pola hidup sehat. Senam bersama dengan seluruh jajaran Kejari Jakarta, terutama dalam rangka kegiatan Hari Bakti Adhyaksa ke-64. Ini juga bukan sekedar senam tetapi juga menyatukan pikiran dan hati agar kegiatan ke depan lebih semangat," ucap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jakarta Rudi Margono di Monas, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Rudi mengatakan jika badan sehat maka pikiran dan jiwa ikut sehat. Pihaknya juga memastikan senam bersama ini juga menjadi kegiatan yang berkelanjutan, agar seluruh pegawai Kejati maupun Kejari tetap sehat dalam beraktivitas.

“Kebugaran dan kesehatan perlu dijaga agar tidak menggangu produktivitas anggota dalam bertugas. Semoga kejaksaan selalu hadir di tengah masyarakat dan bersama-sama menggencarkan kegiatan-kegiatan atau institusi kejaksaan sehingga ke depan akan dirasakan masyarakat," ucap Rudi.
Rudi mengatakan sebagai aparatur sipil negara (ASN), jajaran mesti menjaga kesehatan dan siap siaga dalam menciptakan kebersamaan. Kejati Jakarta juga akan rutin melakukan skrining kesehatan dan kebugaran dalam rangka mengukur tingkat kebugaran dan kesehatan para ASN yang bertugas.

"Kegiatan olahraga ini agar ke depannya sedikit memberikan kesiapan-kesiapan warna baru, kebersamaan ini memberikan inspirasi ke depan bahwa bersama kita bisa," ucap Rudi.

Setelah senam berlangsung, jajaran Kejati Jakarta menyalurkan bantuan sembako sebanyak 600 paket kepada seluruh jajaran dan staf di lingkungan Pemprov Jakarta. Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengapresiasi kegiatan senam bersama dan pembagian sembako yang dilakukan jajaran Kejati Jakarta. Menurut Dhany, ini bisa menjadi contoh bagi seluruh pihak dalam membangun kekompakan.

"Menurut saya ini sebuah inspirasi yang kalau kita replikasi cukup bagus bagaimana membangun harmoni melalui aktivitas senam bersama, sehat bersama, yang pada akhirnya tercipta sebuah kekompakan," ucap Dhany.

Dhany bersama jajaran Kejati Jakarta dan Kejari Jakarta juga turut mengelilingi kawasan Monas hingga masuk ke dalam dan puncak Monas untuk melihat beberapa replika yang bisa dijadikan model bagaimana perjuangan zaman dahulu.

Kegiatan keliling ini, kata Dhany juga menjadi bagian dari mempromosikan destinasi wisata yang ada di Jakarta Pusat.

(ADN)