Bisnis.com, JAKARTA - Regulasi dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF) yang telah dicanangkan sejak pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung rampung.

Ada dugaan pemecahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif menjadi penyebab regulasi ini tak juga diterbitkan.

Pengamat Pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menduga, rancangan regulasi dana pariwisata ini ditunda dan kemungkinan dikaji ulang mengingat implikasi pemecahan Kementerian cukup besar.

“Dugaan saya kenapa ini tertunda itu karena ada nomenklatur baru ya, ada pemisahan antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif,” kata Chusmeru kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Dampaknya, kata dia, kinerja Kementerian Pariwisata menjadi terhambat, terutama yang berkaitan dengan promosi pariwisata internasional, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan nation branding. Apalagi, dana abadi pariwisata salah satunya digunakan sebagai promosi event internasional dan juga nation branding.

“Jadi ya memang ini akan menjadi kendala tentunya,” ujarnya.

Lantaran belum juga diterbitkan, Chusmeru mengharapkan agar beleid itu nantinya secara jelas menentukan sumber dana yang jelas untuk dana abadi pariwisata. Kemudian, perlu ditentukan siapa yang akan mengelola dana tersebut, serta peruntukannya, mengingat hingga saat ini dana tersebut belum jelas peruntukannya.

“Jadi tiga poin itu menjadi penting agar nanti tidak overlapping dengan Kementerian Ekonomi Kreatif,” ungkapnya.

Awalnya, lanjutnya, dana ini awalnya dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), penyelenggaran event, konser musik, hingga kegiatan olahraga berskala internasional.

Sementara, kata dia, kegiatan-kegiatan ini kemungkinan akan dijalankan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Dia khawatir, akan terjadi tumpang tindih jika rancangan regulasi dana abadi pariwisata tidak dikaji ulang.

Regulasi terkait dana pariwisata telah dibahas pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, Kementerian Pariwisata masih terus mengkaji rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF).

“Itu nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Kami masih mengkaji, kita lagi pelajari, tentunya itu akan diteruskan,” kata Widi di Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Widi berkomitmen melanjutkan momentum pengembangan pariwisata Tanah Air. Dia turut mengungkap program kerja prioritas yang akan dilakukan dalam enam bulan ke depan. Keempat program itu yakni hearing aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak-pihak terkait dan Tourism 5.0 seperti pemasaran Calendar of Events berbasis digital dan AI travel assistance.

Dia juga akan fokus pada perumusan grand strategy penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan acara berskala internasional serta merancang kerja sama dengan instansi kelas dunia untuk transfer of knowledge guna mewujudkan sekolah unggulan pariwisata kelas dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Pariwisata akan membentuk project magement officer (PMO) Pariwisata guna mengejar akselerasi sektor pariwisata Indonesia di antara negara-negara lain di Asia Tenggara.

Rencana itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir pada hari ini, Kamis (30/10/2024) saat menggelar pertemuan dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

"Kami diskusikan membuat project management officer bersama, agar kolaborasi ditingkatkan lagi," ujar Erick pada Kamis (30/10/2024) di Gedung Kementerian BUMN.

Menurut Erick, upaya penguatan kolaborasi itu dilakukan seiring dengan visi pemerintahan baru di bawah kendali Presiden RI Prabowo Subianto yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor penting bagi ekonomi nasional. Selain itu, sektor pariwisata Indonesia dinilai tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara.

Di Kementerian BUMN, Erick akan mengintegrasikan berbagai komponen, seperti terkait transportasi hingga infrastruktur, guna menggenjot sektor pariwisata.

Kementerian BUMN pun akan berupaya menjaga pengelolaan-pengelolaan pariwisata di bawah kendalinya.

"Borobudur tidak hanya jadi destinasi wisata, tapi juga terkait religion. Dukungan Mandalika juga menjadi sport tourism. Selain itu, di Bali, ada Teluk Benoa," ujar Erick.

Kawasan wisata Borobudur kini memang dikelola oleh anak usaha BUMN, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, yakni PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC).

Kemudian, KEK Mandalika juga merupakan salah satu proyek yang digarap oleh anak usaha Injourney, yakni PT Indonesia Tourism Development Corporation.

Lalu, di Bali, BUMN Pelindo mengembangkan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang merupakan proyek strategis nasional untuk mengubah Pelabuhan Benoa menjadi pusat pariwisata maritim terkemuka.

Adapun, Widiyanti mengatakan akan banyak lagi kolaborasi yang dilakukan terkait dengan pengembangan pariwisata ke depannya. "Tim kami [Kementerian Pariwisata] akan kerja sama hal-hal teknis lainnya," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Pariwisata akan membentuk project magement officer (PMO) Pariwisata guna mengejar akselerasi sektor pariwisata Indonesia di antara negara-negara lain di Asia Tenggara.

Rencana itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir pada hari ini, Kamis (30/10/2024) saat menggelar pertemuan dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

"Kami diskusikan membuat project management officer bersama, agar kolaborasi ditingkatkan lagi," ujar Erick pada Kamis (30/10/2024) di Gedung Kementerian BUMN.

Menurut Erick, upaya penguatan kolaborasi itu dilakukan seiring dengan visi pemerintahan baru di bawah kendali Presiden RI Prabowo Subianto yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor penting bagi ekonomi nasional. Selain itu, sektor pariwisata Indonesia dinilai tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara.

Di Kementerian BUMN, Erick akan mengintegrasikan berbagai komponen, seperti terkait transportasi hingga infrastruktur, guna menggenjot sektor pariwisata.

Kementerian BUMN pun akan berupaya menjaga pengelolaan-pengelolaan pariwisata di bawah kendalinya.

"Borobudur tidak hanya jadi destinasi wisata, tapi juga terkait religion. Dukungan Mandalika juga menjadi sport tourism. Selain itu, di Bali, ada Teluk Benoa," ujar Erick.

Kawasan wisata Borobudur kini memang dikelola oleh anak usaha BUMN, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, yakni PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC).

Kemudian, KEK Mandalika juga merupakan salah satu proyek yang digarap oleh anak usaha Injourney, yakni PT Indonesia Tourism Development Corporation.

Lalu, di Bali, BUMN Pelindo mengembangkan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang merupakan proyek strategis nasional untuk mengubah Pelabuhan Benoa menjadi pusat pariwisata maritim terkemuka.

Adapun, Widiyanti mengatakan akan banyak lagi kolaborasi yang dilakukan terkait dengan pengembangan pariwisata ke depannya. "Tim kami [Kementerian Pariwisata] akan kerja sama hal-hal teknis lainnya," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pariwisata sepakat untuk membentuk tim Tim Project Management Office (PMO) untuk meningkatkan pariwisata Indonesia, dengan berfokus pada tiket pesawat, hingga infrastruktur transportasi.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, pembentukan tim ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto, di mana pariwisata merupakan salah satu bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami berdiskusi dan kami bersepakat kita akan membuat tim project management officer bersama untuk memastikan kolaborasi kita,” kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Menurutnya, pariwisata Indonesia sudah terlalu lama tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Untuk itu, pihaknya menilai, penting untuk mendukung Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana guna mensukseskan program Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Erick menyebut bahwa Kementerian BUMN terus mengintegrasikan seluruh komponen yang dapat dilakukan oleh kedua kementerian.

“Apakah integrasi tadi, transportasi, maupun infrastruktur untuk mendukung kesuksesan ini. Airport, pesawat, hotel, tujuan wisata, dan lain-lain,” ujarnya.

Pemerintah juga terus menjaga kesuksesan dalam mengembangkan destinasi super prioritas. Dia mencontohkan, Borobudur yang dulu hanya sebagai destinasi wisata, kini sukses menjadi destinasi religi. Selain itu, ada Mandalika yang kini didorong menjadi sport tourism.

Lebih lanjut, Erick menyebut bahwa pemerintah akan terus membenahi Bali untuk proyek-proyek baru seperti cruise - kapal pesiar yang digunakan untuk berlayar dan berwisata - ataupun kawasan ekonomi khusus.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menambahkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kolaborasi utamanya di daerah-daerah wisata lainnya.

“Tentu kolaborasi ini akan kita tingkatkan lagi untuk tentu daerah-daerah wisata yang lainnya,” pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Budijanto Ardiansjah, meminta Kementerian Pariwisata fokus mengejar jumlah wisatawan mancanegara. Pemerintah menargetkan wisatawan asing mencapai 14,3 juta hingga akhir 2024. “Ini yang jangka pendeknya, masih ada 2,5 bulan ya,” katanya kepada Tempo melalui sambungan telepon, Selasa, 22 Oktober 2024.

Hal tersebut Budijanto sampaikan sebagai respons terhadap pernyataan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam sambutannya usai dilantik pada Senin, 21 Oktober 2024.

Widiyanti mengungkapkan niatnya mendengarkan aspirasi banyak pihak seperti stakeholder, kementerian, dan pakar turisme untuk membahas transformasi pariwisata. Langkah ini merupakan bagian inisiatif di 6 bulan pertama masa jabatannya.

Menurut Budijanto, banyak hal yang bisa dilakukan Kemenpar untuk menunjang target tersebut, salah satunya dengan melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan terkait Bebas Visa Kunjungan Singkat atau BVKS. “Mudah-mudahan ini bisa ditinjau kembali supaya wisatawan-wisatawan, terutama yang berasal dari negara-negara potensial, bisa masuk kembali, contohnya seperti China dan Australia,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo, sempat mengesahkan kebijakan yang menyebutkan bebas visa kunjungan yang mulanya berlaku bagi 165 negara jadi hanya berlaku untuk 13 negara terpilih. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024.

Budijanto melanjutkan, untuk program jangka panjang, Kementerian Pariwisata perlu fokus pada pemasaran atau promosi. Dalam paparannya, promosi yang dimaksud adalah yang tepat sasaran serta tidak lupa melibatkan industri dan asosiasi.

“Jadi kalau bisa dikonsultasikan dulu apa yang kira-kira menjadi target pasar dengan permintaan yang tinggi ataupun memang merupakan salah satu pasar potensial Indonesia,” ucapnya. Hal ini untuk menghindari pemilihan pasar yang dilakukan secara acak dan hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui risikonya.

Menurut Budijanto, hal lain yang perlu diperhatikan Kemenpar adalah peningkatan Sumber Daya Manusia atau SDM. Selanjutnya adalah harga tiket pesawat yang masih tinggi dan menjadi PR bersama yang masih dicari solusinya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan nomenklatur sejumlah kementerian di era pemerintahannya.

Usai resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo-Gibran langsung mengumumkan struktur pembantu pemerintah yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.

Komposisi pemerintahan baru menggemuk menjadi 48, dari sebelumnya 34 kementerian pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Beberapa di antaranya muncul dari nomenklatur berupa peleburan kementerian dan pemisahan kementerian sebelumnya.

Salah satunya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian yang sebelumnya dipimpin oleh Sandiaga Salahuddin Uno itu dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif pada pemerintahan Prabowo.

Saat ini Menteri Pariwisata dijabat oleh Widiyanti Putri Wardhana, sedangkan Menteri Ekonomi Kreatif dijabat oleh Teuku Riefky Harsya. Dalam menjalankan tugasnya, para menteri dibantu oleh wakil menteri.

Prabowo menunjuk Ni Luh Enik Ermawati menjadi Wakil Menteri Pariwisata, sedangkan jabatan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif diisi oleh Irene Umar.

Menparekraf 2020-2024, Sandiaga Uno meyakini, pemisahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah dipikirkan secara matang oleh Prabowo beserta jajarannya.

“Saya percaya bahwa pemisahan ini dilandasi keputusan fundamental yang ada harapan agar fokus kementerian bisa diberikan kepada 13 sub sektor pariwisata dan 17 subsektor ekonomi kreatif,” kata Sandi dalam konferensi pers di Kantor Kemenparekraf, Senin (14/10/2024).

Adapun pada Senin (21/10/2024), Prabowo resmi melantik para menteri dan wakil menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan. Widiyanti Putri Wardhana dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Teuku Rifki Harsya sebagai Menteri Ekonomi Kreatif.

Sebetulnya, perombakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tubuh pemerintahan bukanlah hal baru. Pada 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menambahkan ekonomi kreatif ke dalam Kementerian Pariwisata, sehingga namanya berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian pada pemerintahan pertama Jokowi atau pada 2014, Kementerian hanya mengurus di sektor pariwisata saja. Sementara pada Januari 2015, Jokowi membentuk Badan Ekonomi Kreatif untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif.

Pada periode kedua, Jokowi kemudian melebur Badan Ekonomi Kreatif ke dalam Kementerian Pariwisata. Dengan demikian, namanya kembali berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Tingkatkan Efektivitas

Pengamat Pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menilai, pemisahan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif dapat meningkatkan efektivitas masing-masing kementerian dalam menyusun dan melaksanakan program kerjanya.

“Masing-masing dapat lebih fokus mengurus bidang kerjanya, yang selama ini kadang masih tumpang-tindih,” ungkap Chusmeru kepada Bisnis, baru-baru ini.

Dia mengharapkan, Kementerian Pariwisata dapat menggenjot sektor pariwisata dengan target peningkatan angka kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara serta peningkatan devisa negara dari sektor pariwisata.

Selain peningkatan kunjungan wisatawan dan devisa negara, Chusmeru mengharapkan agar Kementerian Pariwisata dapat mengatasi persoalan serius yang sedang dihadapi industri pariwisata saat ini.

Adapun, Kementerian Ekonomi Kreatif dapat meningkatkan produktivitas dan diversifikasi ekonomi kreatif dengan lebih mengutamakan potensi lokal yang dimiliki Indonesia.

Keberpihakan Anggaran

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kedua sektor ini memerlukan atensi khusus agar lebih efektif dalam menjalankan program di masing-masing kementerian.

Sebab, meski keduanya beririsan, subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia perlu mendapat banyak dukungan khusus dan pengambilan eksekusi kebijakan yang jauh lebih cepat. Apalagi, pariwisata kata Bhima, masih memiliki banyak pekerjaan rumah pascapandemi Covid-19.

Menurutnya, hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintahan Prabowo yakni keberpihakan anggaran untuk pariwisata dan ekonomi kreatif yang jauh lebih besar.

“Anggarannya kalau digabung sama saja, itu yang membuat sebenarnya kurang efektif juga pemceahan kementerian/lembaga ini,” ujar Bhima.

Meskipun ada penambahan anggaran, Bhima meminta kedua kementerian tidak melakukan pemborosan anggaran yang ada untuk belanja birokratis, yang tidak berkorelasi langsung terhadap penyelesaian program-program pariwisata maupun ekonomi kreatif.

Bhima mengatakan, adanya relokasi anggaran yang lebih besar ke Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menjadi peluang untuk mendorong ekonomi Indonesia lebih baik lagi.

“Saat ini porsi terhadap PDB nya masih 6,5%, ke depan mungkin harus 10-15% sehingga bisa menyerap lapang kerja lebih baik lagi untuk sektor ekonomi kreatif,” pungkasnya.

Respons Pengusaha

Adanya pemisahan Kementerian Pariwsata dan Ekonomi Kreatif, mendapat respons beragam dari kalangan pelaku usaha. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) menilai, adanya perombakan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak menjadi persoalan.

Ketua Umum Gipi, Hariyadi Sukamdani, mengatakan, adanya pemecahan kementerian tak menjadi persoalan, selama kedua kementerian kolaboratif mengingat kedua sektor ini beririsan.

Menurutnya, yang menjadi masalah justru terjadi di internal pemerintah lantaran harus menyesuaikan nomenklatur yang ada. “Sebenarnya lebih di pemerintahnya, yang sebetulnya agak sedikit ribet, tapi kalau dari kita, nggak ada masalah kok di pelakunya,” ungkap Hariyadi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga memiliki pandangan serupa, mengingat cakupan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang cukup banyak.

Namun demikian, Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo, Maulana Yusran, menyampaikan, pemecahan kementerian tentu tidak mudah di tahun pertama sehingga sedikit memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha.

Menurutnya, kementerian menjadi lebih pasif lantaran harus melakukan sejumlah penyesuaian. “Karena pengalaman pariwisata dan ekraf itu digabungkan, kita hampir setahun nggak bisa ngapa-ngapain karena nomenklaturnya belum clear,” kata Maulana.

Oleh karena itu, keputusan Prabowo bakal melakukan nomenklatur kembali dipertanyakan kalangan pelaku usaha. Apalagi, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 8%.

“Dinamika itu yang sebenarnya akan jadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah itu tidak akan mengganggu kinerja dari pemerintahan itu sendiri?” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata periode 2024-2029 Widiyanti Putri Wardhana memaparkan beberapa aspek yang menjadi fokusnya dalam enam bulan pertama masa kerja.

"Dalam enam bulan pertama saya akan fokus pada beberapa inisiatif, seperti hearing (mendengarkan) aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak-pihak terkait," kata Widiyanti usai serah terima jabatan di Balairung Soesilo Soedarmo, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Ia memberi contoh pemasaran kalender event (acara) berbasis digital dan artificial intelligence (AI atau kecerdasan buatan), serta rumusan strategi penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund.

Kemudian, diversifikasi atraksi nusantara dan event berskala internasional, serta merancang kerja sama untuk penyebarluasan ilmu pengetahuan melalui sekolah unggulan pariwisata kelas dunia.

• Profil Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata Kabinet Prabowo-Gibran
• Sandiaga soal Calon Menteri Pilihan Prabowo: Top dan Kompeten

Kompas.com/ Suci Wulandari Putri Serah terima jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020-2024 Sandiaga Salahuddin Uno kepada Menteri Pariwisata periode 2024-2029 Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif periode 2024-2029 Teuku Riefky Harsya hari ini, di Balairung Soesilo Soedarmo, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusay, Senin (21/10/2024).

"Saya mengamati adanya empat strategi utama yang dapat memperkuat potensi parisiata ini yaitu melalui strategi transformasi pariwisata menuju Indonesia emas 2024. Di antaranya terkait infrastruktur investasi sumber daya manusia dan promosi," paparnya.

Lebih lanjut disampaikan, dipisahkannya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada Kabinet Merah Putih pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai tetap memberikan peluang untuk sinergi yang berkesinambungan, serta kolaborasi yang erat antar dua kementerian tersebut.

"Kedua sektor ini memiliki tujuan bersama untuk mengangkat potensi keindahan alam, kekayaan seni dan budaya, serta industri kreatif yang kita miliki untuk mencapai target pemerintah," tuturnya.

• Sandiaga Uno Berkemas Tinggalkan Rumah Dinas Menteri
• Presiden Jokowi dan Para Menteri Glamping di IKN Nusantara
• Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata Kabinet Prabowo-Gibran

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jurnalis Kompas TV, Ni Luh Enik Ernawati, yang akrab disapa Ni Luh Puspa, baru saja diumumkan sebagai Wakil Menteri (Wamen) Pariwisata oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (20/10/2024) malam.

Ni Luh akan mendampingi Widianti Putri Wardhana, yang ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo.

Usai pengumuman tersebut, Ni Luh menyatakan bahwa ia akan segera berkoordinasi dengan Widianti Putri.

"Malam ini saya akan berkonsolidasi dengan Ibu Menteri, Ibu Widi. Termasuk juga dengan stakeholder di dalam Kementerian Pariwisata. Jadi semuanya masih dikoordinasikan, dikonsolidasikan turunannya akan seperti apa," ujar Ni Luh di Istana Merdeka, seperti dilansir dari siaran YouTube Kompas TV, Senin malam.

Saat ditanya mengenai target kerja dalam 100 hari ke depan, Ni Luh belum memberikan penjelasan secara perinci.

Ia menekankan bahwa semua masih dalam proses koordinasi, terutama karena perannya sebagai Wamen adalah untuk membantu tugas-tugas Menteri Pariwisata.

"Kalau bicara Wakil Menteri, tentu saya membantu melaksanakan tugas-tugasnya Menteri. Apa yang kemudian jadi prioritas, semuanya tentu merujuk kepada asta cita-nya Pak Presiden," kata Ni Luh.

Pada malam yang sama, Prabowo Subianto juga mengumumkan 53 menteri dan 56 wakil menteri yang akan membantunya dalam Kabinet Merah Putih.

Pelantikan resmi seluruh menteri dan wakil menteri tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (21/10/2024) di Istana Negara, Jakarta.

Mereka akan bertugas untuk periode 2024-2029.

Dalam pengumumannya, Prabowo juga menyebutkan sejumlah perubahan nomenklatur kementerian.

Salah satunya adalah pemisahan Kementerian Pariwisata dari Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Sebelumnya, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kedua kementerian tersebut digabung dalam satu nomenklatur.

KOMPAS.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang sebelumnya ada di era pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin, kini berubah pada era Kabinet Merah-Putih Prabowo Gibran.

Pada Kabinet Merah-Putih, Kemenparekraf dipecah menjadi dua, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Hal itu terlihat pada pengumuman Kabinet Merah-Putih pada Minggu (20/10/2024) yang diumumkan langsung oleh Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.

Pada acara itu, Prabowo menunjuk Menteri Pariwisata dan Menteri Ekonomi Kreatif. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dijabat oleh Sandiaga Salahuddin Uno.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Menteri Pariwisata dan Menteri Ekonomi Kreatif Kabinet Merah-Putih Prabowo-Gibran

Dalam siaran langsung channel YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Minggu (20/10/2024), Prabowo menunjuk Widiyanti Putri Wardhana sebagai Menteri Pariwisata (Menpar).

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Pengusaha Widiyanti Putri Wardhana tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (20/10/2024) malam.

Sementara Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) adalah Ni Luh Enik Ermawati atau yang disapa Ni Luh Puspa.

Adapun Menteri Ekonomi Kreatif Kabinet Merah-Putih Prabowo-Gibran adalah Teuku Riefky Harsya. Kemudian, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif adalah Irene Umar.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku pariwisata mengingatkan sederet pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikan dan menjadi perhatian Menteri Pariwisata kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto periode 2024 – 2029.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita), Budijanto Ardiansjah menjelaskan bahwa salah satu PR yang perlu menjadi perhatian utama yakni terkait dengan target capaian wisatawan mancanegara tembus 17 juta sepanjang 2024.

Pasalnya, hingga periode Agustus 2024 total kunjungan wisatawan mancanegara baru mencapai 9,09 juta.

“Jadi PR pertama target 14,3 juta [yang saat ini telah direvisi menjadi 17 juta wisman] sekiranya dapat tercapai. Jadi dalam jangka pendek menteri baru [dapat merumuskan] bagaimana caranya dua bulan bisa paling tidak membantu mencapai target. Kalau tak capai target paling tidak mendekati lah,” jelasnya saat ditemui di Kantor DPP Asita, Kamis (17/20/2024).

Di samping itu, Menteri Pariwisata juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pariwisata RI. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan spending para wisman di Indonesia. Sehingga, devisa juga dapat meningkat.

Kemudian, Budi mengingatkan bahwa pemerintahan baru dapat kembali merumuskan kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS).

“Karena beberapa waktu lalu Perpres baru muncul, dari 145 negara itu hanya 19 atau 13 negara [yang masuk BVKS] kan ini satu penurunan yang jauh,” tambahnya.

Seiring dengan hal itu, Budi mengaku pihaknya menyambut baik rencana pemerintah untuk memecah Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Pasalnya, hal itu bakal mengakselerasi kinerja sektor pariwisata ke depan.

“Tapi pertama permintaan kita adalah bahwa Kementerian Pariwisata nomenklaturnya hanya satu, jadi pariwisata saja kemarin kan digabung Alhamdulillah kelihatannya sudah kelihatan arahnya,” imbuhnya.

Untuk diketahui sebelumnya, hingga periode Agustus 2024 performansi kunjungan wisman ke Indonesia tercatat 9,09 juta. Meski masih jauh dari target yang ditetapkan, posisinya naik 20,38 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf, Nia Niscaya, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah membagi dua target kunjungan wisman. Di mana, terdapat target bawah sebesar 10,41 kunjungan wisman dan target atas sebesar 14,3 juta kunjungan.

“Dan dengan capaian Januari hingga Agustus ini kita sudah mencapai 87,35 persen untuk target bawah. Sementara target atas kita telah mencapai 63,59 persen,” kata Nia Niscaya.

Adapun, negara kontribusi penyumbang Wisman paling besar berasal dari Malaysia, Australia, Tiongkok, Singapura, dan Timor Leste.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi (Menparekraf) Sandiaga Uno optimistis rencana pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak akan mengganggu target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan presiden terpilih, Prabowo Subianto, sebesar 8%.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario agar proses transisi dari Kemenparekraf menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif dapat berjalan dengan baik.

“Tadi saya ditanya sama Pak Airlangga, saya menyampaikan tidak akan mengganggu karena kita sudah siapkan semuanya tinggal dieksekusi,” kata Sandiaga dalam konferensi pers di Kantor Kemenparekraf, Senin (14/10/2024).

Sandiaga mengatakan, ada dua skenario yang telah disiapkan oleh Kemenparekraf. Pertama, skenario jika sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masih berada dalam satu kementerian. Kedua, skenario jika Kemenparekraf dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pihaknya juga telah melakukan pembagian gedung yang akan digunakan kedua kementerian. Sandiaga menyebut, Menara Merdeka nantinya akan diisi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan Sapta Pesona diisi oleh Kementerian Pariwisata.

“Semua kedeputian tinggal menyesuaikan, semua telah kami siapkan,” ujarnya.

Sandiaga meyakini, rencana pemisahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah dipikirkan secara matang oleh Prabowo Subianto. Selain itu, pemisahan ini telah dilandasi keputusan fundamental yang ada.

Adapun, kabar mengenai pemisahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kian menguat. Bahkan, Sandi beberapa kali kerap diminta pendapat terkait kehadiran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

“Kabar terakhir ini sepertinya menguat, ada informasi yg saya terima dan juga pertanyaan dari beberapa pimpinan bagaimana jika seandainya dipisah seperti 2014-2019 di mana kita punya Bekraf,” ungkapnya.

Sebagai informasi, beredar kabar bahwa akan ada 46 kementerian di pemerintahan baru. Terdapat sejumlah kementerian yang muncul, baik dari peleburan maupun pemecahan kementerian sebelumnya.

Salah satu kementerian yang dipisah yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian ini kabarnya akan dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Selain Kemenparekraf, Kementerian Koperasi dan UKM juga disebut bakal dipecah, menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Ada pula Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno merespons terkait rencana pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran.

Sandi mengatakan, kabar mengenai pemisahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kian menguat. Bahkan, Sandi beberapa kali kerap diminta pendapat terkait kehadiran Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

“Kabar terakhir ini sepertinya menguat, ada informasi yg saya terima dan juga pertanyaan dari beberapa pimpinan bagaimana jika seandainya dipisah seperti 2014-2019 di mana kita punya Bekraf,” kata Sandi dalam konferensi pers di Kantor Kemenparekraf, Senin (14/10/2024).

Dia meyakini, rencana tersebut tentu telah dipikirkan matang-matang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto beserta tim.

“Saya percaya bahwa pemisahan ini dilandasi keputusan fundamental yang ada harapan agar fokus kementerian bisa diberikan kepada 13 sub sektor pariwisata dan 17 subsektor ekonomi kreatif,” tuturnya.

Sejalan dengan adanya rencana pemisahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Sandi mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan dokumen teknokrasi dan materi transisi.

Pihaknya juga telah menyiapkan dua skenario jika nantinya Kemenparekraf akan dipecah menjadi dua kementerian. “Jadi tidak perlu berlama-lama bisa langsung mengeksekusi,” ujarnya.

Jelang pergantian pemerintahan, berembus kabar bahwa akan ada 46 kementerian di pemerintahan baru. Terdapat sejumlah kementerian yang muncul, baik dari peleburan maupun pemecahan kementerian sebelumnya.

Salah satu kementerian yang kabarnya bakal dipecah yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian ini kabarnya akan dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Selain Kemenparekraf, Kementerian Koperasi dan UKM juga disebut bakal dipecah, menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Ada pula Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.