JAKARTA - Memperkuat koperasi menjadi tantangan tersendiri buat pemerintahan selanjutnya, sebagai upaya meningkatkan perekonomian nasional untuk bekal menjadi negara maju. Seperti diketahui bahwa kontribusi koperasi terhadap ekonomi masih rendah.

?Penguatan koperasi harus diisi oleh orang yang paham tentang koperasi dan apa yang harus diperjuangkan karena penguatan badan usaha koperasi saat ini butuh perjuangan besar,? ujar Pakar Ekonomi UMKM dan Koperasi, Dr.Syahnan Phalipi di Jakarta, Kamis (10/10).

?Selama ini, pelaku UMKM dan Koperasi pada umumnya, sebenarnya sudah memegang kunci pertumbuhan ekonomi nasional jumlah 62% dari keseluruhan pelaku usaha. Ini sangat strategis dan harus dipegang orang yang paham tentang Koperasi dan UMKM,? tambahnya.

Syahnan mengatakan, tugas pemerintahan Prabowo-Gibran sangat berat, karena harus mengangkat derajat Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi, setidaknya di atas USD10.000 per kapita untuk menjadi negara maju. ?Ke arah ini, dibutuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2 persen dari sekarang hanya sekitar 5%," ucapnya.

Menurut Syahnan, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki peran strategis untuk memberikan konstribusi Indonesia terlepas dari jebakan Middle Income Trap atau pendapatan kelas menengah yang sulit menjadi negara berpendapatan atas atau negara maju.

?Indonesia harus bisa tumbuh 7%-8% untuk menuju Indoneisa Emas 2045, dan ini kuncinya di sektor UMKM dan Koperasi tidak sekadar hanya industrial saja," bebernya.

IDXChannel – PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) terus konsisten menjaga pertumbuhan bisnis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Terbukti dengan total aset konsolidasi yang mencapai Rp2.258 triliun hingga kuartal II-2024, naik 15 persen secara year on year (YoY).

Keberhasilan ini, sekaligus mengukuhkan Bank Mandiri sebagai bank dengan aset konsolidasi terbesar di Indonesia. Sejak 2020, Bank Mandiri juga berhasil mempertahankan resiliensinya terhadap fluktuasi ekonomi, terutama ketika pandemi Covid-19 melanda.

Pada akhir 2020 lalu, total aset Bank Mandiri tercatat sebesar Rp1.584 triliun, dan melewati pertengahan 2024, total aset Bank Mandiri telah bertumbuh sebesar 42 persen. Sejak periode 2020 hingga kini, Bank Mandiri konsisten rata-rata pertumbuhan aset sebesar 12,14 persen per tahun.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, pencapaian ini bukti nyata dari komitmen Bank Mandiri untuk tidak hanya memberikan yang terbaik, tetapi juga berkembang pesat.

“Kami terus berfokus pada inovasi, digitalisasi, dan peningkatan kualitas layanan yang Adaptif dan Solutif untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan,” terang Darmawan dalam keterangan resminya, Jumat (27/9/2024).

Tidak hanya dari sisi aset, Bank Mandiri juga mencatatkan peningkatan signifikan dalam penyaluran kredit. Pada 2020, total kredit yang disalurkan Bank Mandiri mencapai Rp871 triliun, dan pada kuartal II-2024, jumlah ini telah melonjak menjadi Rp1.532 triliun.

Bank Mandiri juga semakin memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kredit ke sektor UMKM. Pada kuartal II-2024, penyaluran kredit ke sektor ini mencapai Rp127 triliun, meningkat 6,3 persen YoY.

“Kami bangga bisa terus berkontribusi pada sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Ini adalah komitmen serta dukungan kami terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” kata dia.

Salah satu pendorong utama pertumbuhan Bank Mandiri yaitu transformasi digital yang masif, yang terus dilakukan sejak 2020, antara lain dengan kehadiran Livin’ by Mandiri yang menghadirkan solusi transaksi ritel dan Kopra by Mandiri untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah wholesale yang diluncurkan pada pertengahan 2021.

Melalui serangkaian inovasi yang dilakukan hingga pertengahan tahun 2024, Livin’ by Mandiri telah mampu melayani lebih dari 26 juta nasabah di dalam dan luar negeri, meningkat 35 persen YoY.

Super app andalan Bank Mandiri juga telah mengelola 1,8 miliar transaksi hingga Juni 2024. Pada periode yang sama nilai transaksi Livin’ by Mandiri tercatat tembus lebih dari Rp1.883 triliun, melesat 25 persen dari periode tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri, telah berhasil mengelola 610 juta transaksi hingga kuartal II 2024 dengan nilai transaksi menembus Rp10.000 triliun. Platform digital super lengkap ini dapat melayani berbagai kebutuhan transaksi di manapun dan kapanpun, untuk berbagai segmen pebisnis, mulai dari korporasi hingga SME.

Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri terus berkomitmen memberikan layanan finansial terintegrasi bagi nasabah dan mitra pelaku usaha melalui platform unggulannya, Livin' Merchant. Sejak diluncurkan pada pertengahan tahun 2023 yang saat ini hampir genap satu tahun, per Agustus 2024 Livin’ Merchant telah digunakan oleh lebih dari dua juta pelaku usaha dengan frekuensi transaksi lebih dari 74 juta kali dan nilai transaksi lebih dari Rp8 triliun.

“Kami melihat transformasi digital sebagai masa depan perbankan. Melalui digitalisasi layanan, kami dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, sehingga mendorong inklusi keuangan dan memperkuat peran kami sebagai agen pembangunan,” kata Darmawan.

Pertumbuhan kinerja Bank Mandiri yang solid sejak tahun 2020 hingga kuartal II-2024 adalah bukti nyata komitmen perusahaan dalam memperkuat perekonomian Indonesia. Melalui transformasi digital, penguatan ekosistem bisnis, dan dukungan yang berkelanjutan terhadap sektor-sektor strategis, Bank Mandiri lanjut Darmawan tidak hanya berhasil mengatasi tantangan, tetapi juga melesat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

"Kami percaya, dengan semangat inovasi dan komitmen untuk melayani masyarakat, Bank Mandiri akan terus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan,” ujarnya.

(ADV/Febrina Ratna)

Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%. Untuk mengejar target tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dicapai.

Ekonom senior Indef Dradjad Wibowo menjelaskan, dalam kurun waktu tahun 1961 sampai tahun 2023 pertumbuhan rata-rata Indonesia 5,11%, dan hanya lima kali tumbuh 8% atau lebih yaitu tahun 1968 (10,92%), 1973 (8,10%), 1977 (8,76%), 1980 (9,88%) dan 1995 (8,22%).

"Artinya, selama 63 tahun peluang ekonomi Indonesia tumbuh minimal 8% adalah sekitar 8% juga. Perubahan struktural melalui industrialisasi dan modernisasi berperan dominan," ujar Dradjad dalam keterangan tertulis, Minggu (8/9/2024).

Dradjad menambahkan, investasi fundamental menjadi hal yang sangat penting. Investasi fundamental itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Namun, jangan mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek dari investasi ini karena terdapat jeda waktu.

"Saya sudah mengevaluasi berbagai jalur untuk pertumbuhan tinggi. Yang paling potensial adalah stimulus Keynesian," kata Dradjad.

Stimulus Keynesian dapat dipahami sebagai kebijakan fiskal pemerintah untuk menggenjot permintaan agregat agar ekonomi tumbuh tinggi, atau agar tidak anjlok saat kondisi menurun. Dijelaskan Dradjad, tiga hal potensial yang bisa menjadi fokus stimulus Keynesian.

Sebutnya, pertama adalah kebijakan produktivitas tenaga kerja yang tepat mengatasi kesenjangan produktivitas yang masih tinggi. Kemudian, terobosan memaksimalkan efek pertumbuhan jangka pendek dari investasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Dan yang terakhir hilirisasi dan modernisasi sebagai perubahan struktural harus diprioritaskan.

"Program APBN harus benar-benar dipilih yang memiliki potensi pertumbuhan tertinggi. Contohnya dalam Asta Cita adalah makan bergizi gratis, swasembada energi dan pangan, pembangunan rumah, air bersih, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi.," ujarnya.

"Di bidang pendidikan, belanja tidak dibatasi hanya pada sarana dan prasarana pengajaran saja. Tapi untuk pembangunan jalan dan jembatan yang memudahkan anak didik di desa terpencil bersekolah.

Dia juga menyebutkan, penyediaan pasar melalui APBN bagi generasi milenial dan Generasi Z di bidang teknologi informatika, pelatihan vokasional untuk manufaktur dan jasa, peningkatan produktivitas pekerja melalui standarisasi.

Dalam kesempatan itu, Dradjad juga menjelaskan dari mana sumber dananya. Menurutnya, berasal dari pendapatan negara yang bersifat adhoc.

"Sudah dicoba waktu saya memimpin unit di BIN (Badan Intelijen Negara) dan sudah menghasilkan. Adhoc itu yang jangka pendek. Jangka menengahnya, digitalisasi pajak dan cukai. Mulai dari PPN (pajak pertambahan nilai). Nanti di kesempatan lain akan saya uraikan lebih rinci," katanya.

(kil/kil)

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai target penerimaan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp2,997 triliun sulit dicapai, bila pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh stagnan di bawah atau sekitar 5 persen.

Guru Besar dan Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini mengatakan, instrumen makro ekonomi di dalam negeri tengah mengalami penurunan. Dua diantaranya, daya beli masyarakat dan kelas menengah yang kian mengecil. Kedua aspek ini dikhawatirkan berlanjut di tahun depan, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi RI.

?Kondisi sekarang cukup berat dimana daya beli masyarakat turun. Kelas menengah juga berat kondisinya dan bahkan turun kelas,? ujar Didik, Minggu (18/8/2024).

Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi didorong di level 6-6,5 persen, maka sasaran penerimaan pajak tersebut bisa dicapai.

Sesuai tren perkembangan penerimaan negara RAPBN tahun sebelumnya, yakni Rp2,802 triliun dan juga target penerimaan pada 2024 sebesar Rp2,309 triliun, Didik menyebut target penerimaan negara tahun depan masuk akal, lantaran tidak naik pesat.

?Pemerintah sendiri pada saat ini masih pesimis bahwa target penerimaan pajak pada anggaran berjalan tahun 2024 akan bisa dicapai. Apalagi pada tahun 2025 dimana tantangannya jauh lebih besar lagi,? paparnya

Dia mencatat, faktor pertumbuhan ekonomi seperti iklim investasi serta kegiatan perdagangan terutama ekspor akan menentukan target penerimaan pajak bisa dicapai atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sekarang bisa dicapai, jika ada kebijakan makro struktural, dimana investasi dan ekspor bisa didorong menjadi lokomotifnya.

?Sekarang Indonesia dalam hal kebijakan seperti ini kalah dengan negara tetangga Vietnam dan Filipina,? tutur dia.

Adapun, defisit anggaran RAPBN 2025 direncanakan Rp616,2 triliun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, defisit ini sangat besar dan mau tidak mau harus ditambal dengan utang.

Bahkan, Didik mencatat selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kebijakan utang memang ugal-ugalan, sehingga warisannya akan terbawa pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

?Dengan janji politik yang banyak sekali, maka sulit bagi pemerintahan yang akan datang bisa mengurangi ketergantungan pada utang dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor yang ada. Sehingga laju penerbitan surat utang negara akan terus meningkat dan merusak iklim makro karena suku bunga akan didorong naik terus,? jelasnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk bisa mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi merinci, pendapatan negara tersebut akan terdiri dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun," ungkapnya

JAKARTA - Memasuki paruh kedua tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan optimisme dan konsistensi, seiring peningkatan daya saing yang didukung oleh efisiensi bisnis dan Pemerintah. Hal ini mencerminkan keberhasilan Reformasi Struktural serta sejalan dengan hasil asesmen berbagai lembaga rating internasional yang menilai perekonomian Indonesia masih atraktif.

Bahkan asesmen terbaru dari S&P yang melengkapi hasil seluruh Sovereign Credit Rating memperlihatkan Indonesia berada satu tingkat di atas Level Investment Grade. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 juga diperkirakan akan sedikit membaik dibandingkan tahun 2024, dengan tingkat inflasi yang mulai memperlihatkan penurunan.

?Tingkat kemiskinan ekstrem terus menurun ke angka 0,83% per Maret 2024, mendekati target 0% di 2024. Kemudian, tingkat pengangguran juga turun ke 4,82% bulan Februari 2024 dan juga jumlah yang bekerja meningkat 3,55 juta orang periode Februari 2023 ke Februari 2024,? ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Meskipun perekonomian global masih diliputi ketidakpastian yang tinggi, perekonomian Indonesia masih memiliki daya tahan yang baik dengan didukung realisasi pertumbuhan yang kuat dan relatif tinggi dibandingkan negara lain. Pada kuartal kedua 2024, perekonomian Indonesia masih tumbuh kuat sebesar 5,05% (yoy) dan lebih baik dibandingkan banyak negara lainnya seperti Cina (4,7%), Rusia (4%), Singapura (2,9%), Amerika Serikat (2,8%), Italia (0,9%), dan Uni Eropa (0,75%).

Tingkat inflasi Indonesia pada Juli 2024 yang tercatat sebesar 2,13% (yoy) juga berada dalam kisaran sasaran 2,5% � 1% dan lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti Iran (32,23%), Laos (26,11%), Pakistan (11,10%), Belgia (3,65%), dan Korea Selatan (2,55%).

?Surplus perdagangan juga terus berlanjut, di bulan Juli ini USD 472 juta dan ini melanjutkan catatan surplus selama 51 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,? ungkap Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengemukakan beberapa strategi Pemerintah ke depan dalam menjaga fundamental ekonomi yang kuat yakni dengan merevitalisasi mesin ekonomi konvensional melalui beberapa program unggulan seperti Kartu Prakerja, UU Cipta Kerja, PSN, KEK, serta aksesi OECD dan CPTPP.

Selanjutnya dengan mengembangkan mesin ekonomi baru melalui pemanfaatan digitalisasi dan utilisasi AI, menyiapkan talenta digital, pengembangan pusat data, transisi energi, hilirisasi, penguatan ekosistem EV, serta inisiasi industri semikonduktor.

?Tentu kita masih melakukan kegiatan di bidang perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui program KUR, program makan siang bergizi gratis, dan rehabilitasi sekolah,? tambah Menko Airlangga.

Selain itu Menko Airlangga juga menyampaikan 4 (empat) modal besar pertumbuhan ekonomi yang akan terus dijaga yakni modal fisik, modal manusia, modal natural, dan modal sosial. Hal tersebut dapat dicapai dengan peningkatan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik, perbaikan tata kelola peningkatan kapasitas SDM yang lebih holistik, mendorong perlindungan bagi seluruh tenaga kerja, optimalisasi insentif untuk transisi energi yang lebih ramah lingkungan, serta peningkatan kepatuhan dan transparansi dalam pengungkapan terkait perubahan iklim (carbon related).

Kemudian juga dilakukan melalui optimalisasi kerangka strategi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta perbaikan dan peningkatan kualitas institusional yang didukung oleh ketahanan nasional dan stabilitas politik.

?RAPBN 2025 dan RKP 2025 ini dengan tema yang diusung yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,? pungkas Menko Airlangga.

Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, serta Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah strategi untuk mendorong pertumbuhan makro ekonomi nasional di 2025. Mesin pertumbuhan ekonomi 2025 lainnya di antaranya, membuka pasar baru, Kartu Prakerja, implementasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja, optimalisasi program strategi nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Lalu aksesi Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) atau perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik.

?Beberapa strategi ke depan yaitu tentu revitalisasi mesin ekonomi , terutama juga untuk membuka pasar baru, revitalisasi kunjungan beberapa program unggulan yang tadi pak Presiden sampaikan, selain Kartu Prakerja, UU Cipta Kerja, program strategi nasional, KEK, aksesi OECD dan juga dalam proses aksesi CP-TPP,? ujar Menko Airlangga saat konferensi pers, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi baru melalui utilisasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), persiapan talenta digital, pengembangan pusat data, transisi energi. Kemudian, hilirisasi di berbagai sektor, pendalam dan penguatan ekosistem electric vehicle alias EV, dan inisiasi semi kondaktor.

?Tentu kita masih melakukan kegiatan di bidang perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat), program Makan Siang Bergizi gratis, dan rehabilitasi sekolah,? beber dia.

Selanjutnya, konektivitas dengan pengembangan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), perbaikan tata kelola sumber daya manusia (SDM). Optimalisasi insentif untuk transisi energi, pengurangan karbon dan perlindungan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan nasional dan stabilitas politik.

JAKARTA - Partai Perindo optimistis pertumbuhan ekonomi nasional tetap membaik di tengah tantangan global, terutama imbas dari geopolitik dan pemilu Presiden di Amerika Serikat (AS).Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Perindo, Dea Salsabila Defri mengatakan, makro ekonomi nasional pada kuartal II/2024 yang tumbuh di level 5,05% masih dalam kategori aman secara fundamental.

Meski demikian pemerintah tetap antisipasi atau waspada dengan angka pertumbuhan tersebut, lantaran sentimen global yang tidak menentu saat ini.

?Saya melihat situasi ekonomi Indonesia saat ini dengan pertumbuhan ekonomi 5,05 persen pada kuartal II 2024 di tengah tantangan global masih dapat dikatakan optimis (secara fundamental ekonomi),? ujar Dea Salsabila kepada MNC Portal ketika dihubungi, Kamis (8/8/2024).

?Namun tetap waspada dengan tantangan kondisi global dan geopolitik yang tidak menentu,? paparnya.

Posisi ekonomi di Tanah Air pada kuartal II/2024 masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lainnya. Misalnya, China 4,7%, Singapura 2,9%, Korea Selatan (Korsel) 2,3%, dan Meksiko 2,24%.

Adapun, ekonomi di kuartal II/2024 lebih rendah dari capaian kuartal sebelumnya yang berada di angka 5,11%. Bahkan, menurun dibandingkan dengan periode yang sama 2023, yaitu 5,17%.

Kendati begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menegaskan bahwa level pertumbuhan 5% di tengah kondisi dunia yang serba tidak tentu merupakan sebuah prestasi.