Jakarta -

Penelitian terbaru Bank Pembangunan Asia (ADB) mengungkapkan dampak perubahan iklim (climate change) bisa mengurangi produk domestik bruto (PDB) di negara-negara berkembang Asia-Pasifik sebesar 17% pada 2070. Hal itu berdasarkan skenario emisi gas rumah kaca tingkat tinggi yang diperkirakan meningkat menjadi 41% pada 2100.

Penelitian baru tersebut disajikan dalam edisi perdana Laporan Iklim Asia-Pasifik ADB, yang merinci serangkaian dampak yang mengancam kawasan tersebut. Naiknya permukaan air laut dan turunnya produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan kerugian terbesar, dengan pendapatan lebih rendah dan ekonomi yang terpukul.

"Perubahan iklim telah memperparah kehancuran akibat badai tropis, gelombang panas dan banjir di wilayah tersebut, yang berkontribusi terhadap penderitaan manusia dan tantangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Jika krisis iklim terus meningkat, diperkirakan hingga 300 juta orang di wilayah tersebut terancam oleh banjir pesisir. Tidak hanya itu, aset yang ada di wilayah pesisir senilai triliunan dolar disebut dapat rusak setiap tahunnya pada tahun 2070.

"Tindakan yang mendesak dan terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi dampak ini diperlukan sebelum terlambat," tutur Asakawa.

Laporan ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang menjanjikan kepada pemerintah di negara-negara berkembang anggota ADB, tentang cara mengurangi emisi gas rumah kaca dengan biaya rendah.

Dalam studi persepsi perubahan iklim ADB tahun ini, 91% responden di 14 ekonomi regional memandang bahwa pemanasan global sebagai masalah serius. Banyak yang menginginkan agar tindakan pemerintah lebih ambisius.

Respons adaptasi dinilai perlu dipercepat untuk mengatasi risiko iklim yang terus meningkat, bersamaan dengan keharusan untuk meningkatkan pendanaan iklim yang berfokus pada adaptasi.

Laporan tersebut menilai kebutuhan investasi tahunan bagi negara-negara di kawasan untuk beradaptasi dengan pemanasan global antara US$ 102 miliar sampai US$ 431 miliar, melebihi US$ 34 miliar pendanaan yang diperhitungkan pada 2021-2022.

"Reformasi regulasi pemerintah dan peningkatan pengakuan risiko iklim membantu menarik sumber baru modal iklim swasta, tetapi arus investasi swasta yang jauh lebih besar diperlukan," ucapnya.

ADB berkomitmen untuk mencapai kawasan Asia-Pasifik yang sejahtera, inklusif, tangguh dan berkelanjutan, sambil mempertahankan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrim. Didirikan pada tahun 1966, ADB memiliki 69 anggota di mana 49 di antaranya dari kawasan tersebut.

(aid/eds)

Jakarta -

Ekonomi suatu negara bisa dikatakan tumbuh apabila mengalami peningkatan aktivitas di sektor perekonomian. Oleh karena itu, negara mengadakan pembangunan ekonomi untuk mencapai sejumlah tujuan.

Salah satu tujuan utama negara mengadakan pembangunan ekonomi adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Selain itu, ada sejumlah tujuan lain dari mengadakan pertumbuhan ekonomi.

Lalu, apa saja tujuan utama negara mengadakan pembangunan ekonomi? Simak pembahasannya dalam artikel ini.

Tujuan Utama Negara Mengadakan Pembangunan Ekonomi

Mengutip buku Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi oleh Sri Nur Mulyati, pembangunan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara bertahap ke kondisi yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu.

Dalam situs repository milik unand.ac.id, tujuan utama dari pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang pokok untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan standar hidup masyarakat pada sektor ekonomi dan sosial di semua lapisan.

Pembangunan ekonomi suatu negara merupakan bagian dari pembangunan nasional. Hal ini juga menjadi tujuan bagi sebuah negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya.

Pembangunan ekonomi tak bisa lepas dari faktor pertumbuhan ekonomi. Sebab, adanya pembangunan ekonomi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitupun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat ditandai dengan meningkatnya kapasitas produksi sehingga dapat mewujudkan naiknya pendapatan nasional. Lalu, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mendorong berbagai sektor lainnya, seperti peningkatan produksi dan kemajuan teknologi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Sejumlah ahli mengungkapkan beberapa konsep pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik menganggap bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas.

Filsuf dan ahli ekonomi Adam Smith mengatakan dalam bukunya berjudul Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil.

2. Teori Non Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik menjelaskan faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil dengan tiga komponen penting, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi.

Robert M. Solow mengatakan, teori pertumbuhan ekonomi non klasik lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output.

3. Teori Historis

Teori pertumbuhan ekonomi historis fokus dalam melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi.

Menurut ahli Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari teknik produksi sebagai sumber utama. Adapun tahapannya terdiri dari masa berburu, beternak, bertani, kerajinan, serta industri perdagangan.

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi-Modern

Teori ini diungkapkan oleh Walt Whitman Rostow dalam bukunya The Stages of Economic Growth. Ia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi lima tahap, yakni:

• Masyarakat tradisional, yaitu tahap di saat kegiatan produksi masih sederhana hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri.
• Pra lepas landas, yakni tahap ketika masyarakat berada dalam proses transisi dengan menerapkan ilmu modern untuk produksi di bidang pertanian maupun industri.
• Lepas landas, yaitu tahap di saat masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas dengan melakukan investasi efektif dan tabungan produktif.
• Dorongan menuju kedewasaan, yakni tahap ketika perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha terus bertambah beriringan dengan penerapan teknologi modern. Selain itu, investasi dan tabungan efektif meningkat hingga 20 persen.
• Konsumsi tinggi, yaitu tahap di saat sektor industri merupakan sektor yang memimpin. Pendapatan riil per kapita terus meningkat sehingga sebagian masyarakat mengalami peningkatan konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan dasar.

Itu dia penjelasan mengenai tujuan utama negara mengadakan pembangunan ekonomi. Semoga dapat bermanfaat.

(ilf/fds)

JUDUL di atas ialah ungkapan harapan. Meski demikian, sejauh ini yang terjadi justru memperlihatkan tanda-tanda sebaliknya. Baik masyarakat maupun pemerintah sebagai pengelola institusi negara ini kini sedang gundah menghadapi ancaman risiko mengalami fenomena tua sebelum kaya.

Republik ini terus menua dengan populasi yang juga bakal semakin banyak diisi orang-orang tua (aging population). Menurut sensus penduduk 2023, sebanyak 12 persen penduduk Indonesia ialah kaum lansia. Proyeksinya, pada 2045 jumlah warga lansia itu bisa mencapai 20 persen. Artinya, satu dari lima penduduk Indonesia ialah kaum lansia yang dalam perhitungan sensus dianggap sudah tidak produktif.

Sejumlah pakar bahkan menyebut pada 2038 Indonesia akan mulai menua secara demografi. Apabila sudah telanjur menua, tidak ada negara yang mampu keluar dari middle income trap. Karena itu, kalau Indonesia tidak ingin tua sebelum kaya, satu-satunya jalan ialah harus keluar dari middle income trap sebelum 2038.

Akan tetapi, Indonesia diprediksi sulit keluar dari jebakan itu karena sektor industri manufaktur yang semestinya menjadi penggerak utama mesin pertumbuhan sudah lama dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun. Beberapa kalangan malah mengeklaim sudah masuk ke fase deindustrialisasi. Lunglainya manufaktur Indonesia tentu memberatkan upaya mengungkit pertumbuhan ekonomi. Semakin berat mengungkit pertumbuhan, semakin sulit juga kita bisa meloloskan diri dari jebakan pendapatan menengah. Mengapa? Karena negara butuh pertumbuhan tinggi untuk keluar dari kubangan jebakan itu. Jangan mimpi bisa lolos dari jebakan kalau ekonominya masih tumbuh sedang-sedang saja.

Baca Juga:Tiga Tahun ke Depan Pertumbuhan Ekonomi RI Diproyeksikan Tetap 5%

Dalam desain awal RPJPN 2025-2045 yang disusun Bappenas, angka pertumbuhan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan Indonesia dari middle income trap sebelum 2045 ialah 6 persen-7 persen. Itu minimal. Faktanya, sepanjang dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga 2024 ini, pertumbuhan kita paling tinggi tak jauh-jauh dari 5 persen.

Meskipun terdengar pedas dan pesimistis, barangkali benar yang dikatakan ekonom senior Faisal Basri. Ia menyangsikan Indonesia mampu menjadi negara maju seperti yang diimpi-impikan. Ia tegas menyebut harapan Indonesia menjadi negara maju sudah pupus.

Padahal, menjadi negara maju itu penting dalam konteks bahwa pada saat bersamaan pendapatan per kapita masyarakat juga akan terkerek. Sampai akhir tahun ini, pendapatan per kapita kita paling mentok antara USD5.300 dan USD5.400. Adapun pada saat Indonesia emas 2045, pendapatan per kapita ditarget menembus USD30 ribu. Naik enam kali lipat.

Ada yang menyebut itu target yang sangat 'radikal'. Namun, kalau Indonesia ingin betul-betul siap menghadapi aging population pada 2038 atau 2045, memang angka pendapatan per kapita sebesar itulah yang dibutuhkan. Tidak terbayangkan implikasinya jika Indonesia memasuki era aging population dengan pendapatan per kapita kecil. Penduduk tua akan menjadi beban berat, baik bagi negara maupun bagi masyarakat lain yang berada di usia produktif.

Menjadi tua sebelum kaya ialah persoalan serius. Dalam konteks masyarakat, misalnya, kaum tua rata-rata akan berada dalam kondisi pensiun, pendapatan terbatas, kesehatan melemah, dan lain-lain. Di lain sisi, biaya kesehatan makin mahal, biaya pendidikan anak terus naik, dan sebagainya. Pendeknya, beban lebih besar daripada pendapatan.

Begitu juga dalam konteks negara. Menurut ekonom Chatib Basri, negara yang sudah keburu tua (penduduknya diisi banyak golongan lansia) sebelum menjadi negara maju akan menghadapi situasi risiko anggaran pemerintah yang tidak sustainable. Sebagai contoh, pajak yang dibayarkan penduduk tua yang tidak aktif tentu tidak sebesar ketika mereka masih aktif. Sebaliknya, anggaran untuk menutup beban kesehatan mereka meningkat.

Optimisme presiden terpilih Prabowo Subianto yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam lima tahun mendatang patut kita apresiasi sebagai penyemangat untuk segera bangkit dan bekerja keras mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju (kaya) sebelum jatuh menua.

Namun, optimisme tak boleh menafikan realitas. Faktanya, hampir semua negara mengalami tren pertumbuhan yang melambat sampai dengan 2050. Indonesia, kalaupun ingin menjadi antitesis dari tren dunia tersebut, mesti jelas memetakan peluang, tantangan, dan hambatan yang ada. Pemerintah harus pandai mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang dioptimalkan lima tahun ke depan.

Optimisme tak boleh berhenti sebagai janji. Janji mesti sungguh-sungguh dituntaskan dengan strategi serta kebijakan yang jelas dan terukur. Bukan cuma omon-omon. Tanpa kesungguhan itu, siap-siap saja kalau bangsa ini mesti menjalani tua sebelum kaya. Sementara itu, cita-cita menjadi kaya sebelum tua akan terus menjadi sekadar harapan.