IDXChannel - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy sepakat untuk mencapai target pembangunan ekonomi, industri manufaktur harus menjadi leading sector.

Dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas tersebut, kedua menteri membahas mengenai arah kebijakan industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045 serta mengenai rancangan RPJMN 2025-2029.

"Selanjutnya, kami sepakat bahwa untuk mencapai target pembangunan, perlu policy dan strategi yang tepat," ujar Menperin usai membahas arah kebijakan industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045 serta mengenai rancangan RPJMN 2025-2029, di kantor Bappenas, Jumat (1/11/2024).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit tersebut, Menperin juga menyampaikan tiga hal pokok kepada Menteri PPN.

Pertama, mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik. Agus menjelaskan, RPP tersebut telah disetujui dalam Rapat Terbatas saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada Juli lalu.

RPP tersebut nantinya tidak hanya mengatur kebutuhan gas untuk manufaktur, tetapi juga untuk energi dan kelistrikan.

Selain itu, RPP ini juga bisa menjadi game changer bagi kawasan-kawasan industri, karena nantinya dapat mengimpor gas untuk mengelola kebutuhan sektor manufaktur dan energi di kawasannya.

"Kami meminta dukungan Bapak Menteri PPN agar RPP ini bisa segera terwujud," kata Menperin.

Hal kedua yang disampaikan oleh Menperin adalah mengenai penghitungan Produk Domestik Bruto

yang perlu diubah metodologinya. Menurut Agus, terdapat beberapa KBLI yang seharusnya dibina Kemenperin, namun saat ini dibina sektor lain.

"Misalnya, kawasan industri yang masuk di sektor properti, serta subsektor perbengkelan yang masuk ke sektor Perdagangan," kata Menperin.

Menperin mengharapkan, Menteri PPN/Kepala Bappenas memfasilitasi KBLI yang memang saat ini mendapat pembinaan dari Kemenperin dapat masuk dalam penghitungan PDB sektor industri.

Selanjutnya, topik ketiga adalah upaya Kemenperin untuk menciptakan nilai tambah sebesar-besarnya melalui industri manufaktur berbasis sumber daya alam maupun mineral.

Menperin memberikan masukan beberapa komoditas yang rencana pengembangannya perlu dimasukkan ke RPJMN. Beberapa di antaranya adalah sagu, minyak atsiri, rotan, serta silika yang berpotensi besar untuk pengembangan industri fotovoltaik.

Meski demikian, Menperin mengaku realistis bahwa tidak semua komoditas bisa menjadi prioritas dalam RPJMN.

Menanggapi Menteri Perindustrian, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan bahwa dirinya berusaha menampung aspirasi untuk merancang kebijakan dalam pengembangan sektor industri manufaktur.

Dia menyampaikan, konsep pohon industri yang berusaha diisi oleh Kementerian Perindustrian dapat membangun industri melalui hilirisasi sekaligus huluisasi.

"Tanpa huluisasi yang baik, tidak ada hilirisasi yang berdaya saing dan bernilai tambah," ujarnya.

Terkait energi, Menteri PPN/Kepala Bappenas berpendapat bahwa tidak ada alasan biaya energi di Indonesia jadi lebih mahal dibandingkan negara lain.

Karenanya, diperlukan perencanaan kebijakan yang baik. Pasalnya, kebijakan energi tidak hanya berpengaruh pada industri manufaktur yang selama ini jadi tumpuan, tapi termasuk juga sektor-sektor lainnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan, melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antarkementerian bisa terjalin, dan berujung pada keberpihakan yang menjadi perhatian penuh Presiden Prabowo Subianto.

"Tidak hanya untuk mewujudkan sektor industri yang berdaya saing, tapi juga

industri yang menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal, sebanyak-banyaknya SDM lokal, dan

memaksimalkan comparative advantage yang kita punya," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Semangat Sumpah Pemuda membuat partisipasi aktif generasi muda dalam proses pembangunan harus mampu menerapkan nilai-nilai gotong-royong, cinta Tanah Air, persatuan dan kekeluargaan.

"Lanskap persoalan dunia yang semakin kompleks saat ini mendorong kita untuk mau menengok kembali pada nilai-nilai perjuangan pemuda saat Sumpah Pemuda digaungkan pada 1928. Generasi muda harus berperan aktif mengisi kemerdekaan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Sumpah Pemuda 2024: Peran Pemuda Mewujudkan Pembangunan Provinsi Papua Selatan yang Inklusif yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 23 Oktober 2024.

Menurut Lestari, peran aktif pemuda dalam proses pembangunan sangat diharapkan untuk menjawab berbagai tantangan yang semakin beragam saat ini. Peran aktif pemuda, tambah dia, juga harus dilakukan di daerah-daerah, seperti di Papua Selatan.
Sehingga, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, kebijakan-kebijakan dalam proses pembangunan yang dibuat pemerintah harus mampu seluas-luasnya melibatkan masyarakat.

Baca juga: Pakar Sebut Gen Z yang Punya Second Account Rentan Alami Depresi

Menurut Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI itu generasi muda juga harus mampu menerapkan nilai-nilai persatuan, gotong-royong dan cinta Tanah Air dalam setiap proses pembangunan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat melahirkan kebijakan yang mampu melibatkan partisipasi publik secara aktif dalam proses pembangunan.

Sehingga, tegas Rerie, proses pembangunan yang dilakukan benar-benar mampu menghasilkan kesejahteraan baik bagi masyarakat di daerah bersangkutan dan masyarakat Indonesia secara luas.

Benturan paradigma antara pemerintah dan masyarakat adat

Ketua PMKRI Merauke, Kristianus Samkakai berpendapat dalam kasus pembangunan di Kabupaten Marauke, Papua Selatan ada benturan paradigma antara pemerintah dan masyarakat adat.

"Harus ada dialog, apalagi pelaksanaan pembangunannya di atas tanah-tanah adat milik pribumi," tegas Kristianus.

Masyarakat adat, jelas dia, perlu mendapatkan penghormatan yang tinggi. Namun, tambah Kristianus, sampai saat ini negara belum memberi perlindungan hukum kepada masyarakat adat.

Saat ini, ungkap Kristianus, di Papua Selatan masyarakat adat kehilangan eksistensinya karena pembangunan yang masif berdampak munculnya sejumlah konflik. "Negara harus hadir untuk mengatasi kondisi tersebut," tegas Kristianus.

Ketua KAMMI Merauke, Ilham Afandi Wahid berpendapat pembangunan setidaknya mencakup dua hal yaitu pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan di Papua Selatan, tambah Ilham, harus berimbang antara pembangunan infrastruktur dan SDM.

Ketika ada uang, jelas Ilham, dengan mudah kita bisa bangun infrastruktur. Namun, tambah dia, dengan kualitas SDM yang rendah ketersediaan infrastruktur yang layak sulit diharapkan dapat berkelanjutan.

Luasnya wilayah Papua, menurut Ilham, harus diimbangi dengan pola pikir yang tepat dalam pengelolaannya. Aktivis Perempuan Papua, Frederika Korain mengungkapkan keberadaan proyek strategis nasional (PSN) di Marauke berimbas kepada masyarakat adat.

"Pembangunan dilakukan seolah tanah Papua tidak berpenghuni. Seharusnya ada pembicaraan terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan sengketa di belakang hari," ujar dia.

Menurut Frederika, perspektif pembangunan pemerintah pusat di Papua Selatan harus dikritisi.

Baca juga: Ini Dia Peran Generasi Muda Kaltim di Balik Peresmian Istana Negara di IKN

Pemuda wajib berperan aktif dalam melakukan perubahan

Ketua HMI Merauke, Fio Pani Siregar berpendapat sejumlah proyek nasional yang gagal di masa lalu seharusnya melahirkan kehati-hatian dalam melaksanakan proyek yang sama di saat ini. Apalagi, jelas Fio, setiap kegagalan proyek berskala nasional itu menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat.

Ketua GMNI Merauke, Rinaldo Aldi K. Makalau berpendapat pemuda wajib berperan aktif dalam melakukan perubahan dan pembangunan di daerah.

Anggota DPR RI, Sulaeman L. Hamzah mengungkapkan dalam perjuangannya sebagai wakil rakyat masyarakat Papua selama ini permasalahan yang mengemuka adalah terkait masyarakat adat.

Sulaeman berharap, respon pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, melalui sejumlah peraturan daerah, bisa dipercepat. Khusus Papua Selatan, ujar Sulaeman, selama ini peran kepala daerah dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat dinilai masih setengah hati.

Komunikasi dengan masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan, tegas dia, harus mampu ditingkatkan dalam rangka memperbaiki pola pendekatan terhadap masyarakat. Selain itu, Sulaeman juga mendorong partisipasi aktif generasi muda di Papua Selatan juga bisa ditingkatkan dalam setiap proses pembangunan.

Menyikapi hal itu, wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat tidak bisa ada kemajuan dalam proses pembangunan, tanpa mutu pendidikan yang lebih baik. Sehingga, ujar Saur, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. Dana Alokasi Khusus (DAK) misalnya, tambah dia, perlu difokuskan untuk pengembangan sektor pendidikan di daerah.

Diskusi dimoderatori Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Eva Kusuma Sundari menghadirkan Anggota DPR RI Dr. (H.C) H. Sulaeman L. Hamzah, Aktivis Perempuan Papua Frederika Korain, S.H., MAAPD, Ketua GMNI Merauke Rinaldo Aldi K. Makalau, Ketua KAMMI Merauke Ilham Afandi Wahid, Ketua PMKRI Merauke Kristianus Samkakai, Ketua GMKI Merauke Natalis Walilo, Ketua HMI Merauke Fio Pani Siregar, dan Ketua PMII Merauke Rizal Mustofa sebagai narasumber.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kantor Kementerian Transmigrasi sore hari ini, Selasa (22/10/2024). Diketahui, kementerian ini menjadi salah satu kementerian di bawah naungan Kemenko Infrastruktur.

AHY mengatakan, ini merupakan kunjungan pertamanya ke Kementerian Transmigrasi. "Ada lima kementerian teknis yang ada dalam koordinasi kami. Di antaranya adalah Kementerian Transmigrasi. Oleh karena itu tentu penting bagi saya untuk segera turun ke lapangan. Saya ingin mengenal secara langsung, bukan hanya struktur tetapi juga orang-orangnya," kata AHY, di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Dalam agenda ini, ia juga akan mendengarkan pemaparan dari Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wamen Viva Yoga Mauladi terkait dengan kondisi kementerian tersebut.

Kementerian Transmigrasi sendiri dihidupkan kembali dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto. Adapun di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), persoalan transmigrasi masuk ke ranah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

AHY mengatakan, alasan dihidupkannya kembali kementerian ini ialah untuk mendorong terciptanya ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan. Harapannya, langkah ini juga bisa menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan.

"Kita ingin saudara-saudara kita dimanapun berada, daerah-daerah di Indonesia juga tidak ada yang sangat timpang pembangunan ekonominya, kesejahteraannya, antara Jawa dengan non-Jawa, termasuk Indonesia bagian timur. Oleh karena itu Kementerian Transmigrasi secara khusus dihidupkan kembali, dipisah dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal," jelasnya.

Keberadaan kementerian ini selaras dengan visi misi Prabowo untuk menggeber pemerataan pembangunan di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, saat ini tengah dipersiapkan rencana untuk percepatan pembangunan ekonomi di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah timur Indonesia, melalui program-program transmigrasi.

"Saya dengar tadi Pak Menteri juga tadi pagi mengatakan bahwa transmigran itu adalah patriot. Karena memang harus ada keinginan dan juga kesadaran bahwa dengan berpindah ke suatu daerah yang membutuhkan kehadiran bukan hanya secara fisik, tapi juga skills, keterampilan, dan juga pengalaman-pengalaman tertentu untuk meningkatkan produktivitas ekonomi suatu daerah," kata dia.

Simak Video AHY Jadi Menko Infrastruktur, Mau Segera Turun ke Lapangan

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi komoditas penting di Indonesia. Kebijakan ini dibesut Joko Widodo (Jokowi), presiden yang menjabat sebelum Prabowo.

Prabowo mengatakan kebijakan hilirisasi akan membuat masyarakat Indonesia memiliki kesejahteraan sejati. Termasuk bagi masyarakat miskin, kesejahteraan ekonomi bisa terjadi dengan adanya kebijakan hilirisasi.

"Dalam menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki," beber Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya dengan adanya kebijakan hilirisasi, kekuatan ekonomi Indonesia akan meningkat. Dengan begitu masyarakat bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Eks Menteri Pertahanan itu ingin manfaat hilirisasi dari berbagai komoditas di Indonesia harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat," pungkas Prabowo.

(hal/kil)

Jakarta -

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana akan menambah posisi untuk Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menjadi tiga. Hal ini diungkapkan oleh Wamenkeu II Thomas Djiwandono.

Thomas mengatakan Prabowo meminta dirinya, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu untuk membantu tugas-tugas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Menurutnya, tugas tersebut sangat penting dan mempunyai tanggung jawab yang besar.

"Ya beliau memberikan kita tugas sebetulnya, tugas yang sangat penting, sangat, sebenarnya sangat tanggung jawab yang besar, kami disuruh membantu Ibu Menteri Keuangan dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, bertiga, kami adalah trio dari Wamen 3 in 1 dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin," kata Thomas saat ditemui di Kediaman Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Suasil menambahkan kedepannya pihaknya akan menjaga keuangan negara, mendorong pembangunan, hingga menciptakan investasi.

"Kita akan menjaga keuangan negara, di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya," terangnya.

Lebih lanjut, Anggito menyebut Prabowo ingin mengoptimalisasikan penerimaan negara. Dia menilai hal tersebut sangat penting. Untuk itu, pihaknya akan merumuskan program-program strategis yang mendorong penerimaan negara setara dengan negara lain.

"Jadi yang penting adalah di dalam waktu yang segera, kita harus punya program-program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain. Bahkan tadi menyebutkan 18%. Kita diminta untuk melakukan segala upaya, strategi, dan tata acara maupun kebijakan untuk mencapai tujuan," jelasnya.

(rrd/rrd)

Jakarta: Bank Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus konsisten menjaga pertumbuhan bisnis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Terbukti, hingga kuartal II-2024, total aset konsolidasi Bank Mandiri telah mencapai Rp2.258 triliun, melonjak 15% secara year on year (YoY).

Keberhasilan ini sekaligus mengukuhkan Bank Mandiri sebagai bank dengan aset konsolidasi terbesar di Indonesia. Sejak 2020, Bank Mandiri juga berhasil mempertahankan resiliensinya terhadap fluktuasi ekonomi, terutama ketika pandemi covid-19 melanda.

Pada akhir 2020, total aset Bank Mandiri tercatat sebesar Rp1.584 triliun, dan melewati pertengahan 2024, total aset Bank Mandiri telah bertumbuh sebesar 42 persen. Sejak periode 2020 hingga kini, Bank Mandiri konsisten rata-rata pertumbuhan aset sebesar 12,14 persen per tahun.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, pencapaian ini bukti nyata dari komitmen Bank Mandiri untuk tidak hanya memberikan yang terbaik, tetapi juga berkembang pesat.

"Kami terus berfokus pada inovasi, digitalisasi, dan peningkatan kualitas layanan yang adaptif dan solutif untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan," terang Darmawan dalam keterangan resminya, Jumat, 27 September 2024.

Tidak hanya dari sisi aset, Bank Mandiri juga mencatatkan peningkatan signifikan dalam penyaluran kredit. Di tahun 2020, total kredit yang disalurkan Bank Mandiri mencapai Rp871 triliun, dan pada kuartal II-2024, jumlah ini telah melonjak menjadi Rp1.532 triliun.

Bank Mandiri juga semakin memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kredit ke sektor UMKM. Pada kuartal II-2024, penyaluran kredit ke sektor ini mencapai Rp127 triliun, meningkat 6,3% YoY.

"Kami bangga bisa terus berkontribusi pada sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Ini adalah komitmen serta dukungan kami terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan," jelasnya.

Bank berkode emiten BMRI ini menjelaskan, salah satu pendorong utama pertumbuhan Bank Mandiri adalah transformasi digital yang masif, yang terus dilakukan sejak 2020. Antara lain dengan kehadiran Livin’ by Mandiri yang menghadirkan solusi transaksi ritel dan Kopra by Mandiri untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah wholesale yang diluncurkan pada pertengahan 2021.

Melalui serangkaian inovasi yang dilakukan hingga pertengahan 2024, Livin’ by Mandiri telah mampu melayani lebih dari 26 juta nasabah di dalam dan luar negeri, meningkat 35% YoY. Superapp andalan Bank Mandiri juga telah mengelola 1,8 miliar transaksi hingga Juni 2024. Pada periode yang sama nilai transaksi Livin’ by Mandiri tercatat tembus lebih dari Rp1.883 triliun, melesat 25 persen dari periode tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri, telah berhasil mengelola 610 juta transaksi hingga kuartal II-2024 dengan nilai transaksi menembus Rp10.000 triliun. Platform digital super lengkap ini dapat melayani berbagai kebutuhan transaksi di manapun dan kapanpun, untuk berbagai segmen pebisnis, mulai dari korporasi hingga SME.

Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri terus berkomitmen memberikan layanan finansial terintegrasi bagi nasabah dan mitra pelaku usaha melalui platform unggulannya, Livin' Merchant. Sejak diluncurkan pada pertengahan 2023 yang saat ini hampir genap satu tahun, per Agustus 2024 Livin’ Merchant telah digunakan oleh lebih dari dua juta pelaku usaha dengan frekuensi transaksi lebih dari 74 juta kali dan nilai transaksi lebih dari Rp8 triliun.

"Kami melihat transformasi digital sebagai masa depan perbankan. Melalui digitalisasi layanan, kami dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, sehingga mendorong inklusi keuangan dan memperkuat peran kami sebagai agen pembangunan," tegas Darmawan.

Pertumbuhan kinerja Bank Mandiri yang solid sejak 2020 hingga kuartal-II 2024 adalah bukti nyata komitmen perusahaan dalam memperkuat perekonomian Indonesia. Melalui transformasi digital, penguatan ekosistem bisnis, dan dukungan yang berkelanjutan terhadap sektor-sektor strategis, Bank Mandiri, lanjut Darmawan, tidak hanya berhasil mengatasi tantangan, tetapi juga melesat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

"Kami percaya, dengan semangat inovasi dan komitmen untuk melayani masyarakat, Bank Mandiri akan terus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan," pungkas Darmawan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsep keuangan hijau telah menjadi salah satu agenda utama Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Boby Wahyu Hernawan mengatakan, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam juga menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks.

Untuk itu, Indonesia juga punya tanggung jawab besar untuk berperang aktif dalam penerapan keuangan hijau. Namun demikan, terdapat beberapa tantangan dalam menjalankan keuangan hijau di Indonesia.

"Terdapat beberapa tantangan dalam implementasi keuangan hijau di Indonesia yang harus diatasi bersama. Salah saunya adalah kurangnya kesadaran pemahaman tentang pentingnya investasi hijau di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis," kata dia dalam acara Kumparan Green Initiative, Rabu (25/9/2024).

Ia menambahkan, tantangan selanjutnya adalah terbatasnya akses informasi tentang proyek-proyek ramah lingkungan bagi masyarakat.

"(Padahal) Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau," ujar dia.

Boby menjelaskan, hal tersebut didorong oleh kekayaan sumber daya alam terbarukan yang dimiliki Indonesia ditambah dengan tenaga kerja kerja yang produktif.

Dua hal tersebut ditambah dengan perkembangan teknologi yang pesat dapat menjadi katalisator agar Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau.

"Dengan komitmen seluruh pemangku kepentingan termasuk sektor keuangan dan pemerintah, kita dapat mengubah tantangan yang ada menjadi peluang untuk mendukung pertumbuhan Indonesia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," sebut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsep keuangan hijau telah menjadi salah satu agenda utama Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Boby Wahyu Hernawan mengatakan, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam juga menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks.

Untuk itu, Indonesia juga punya tanggung jawab besar untuk berperang aktif dalam penerapan keuangan hijau. Namun demikan, terdapat beberapa tantangan dalam menjalankan keuangan hijau di Indonesia.

"Terdapat beberapa tantangan dalam implementasi keuangan hijau di Indonesia yang harus diatasi bersama. Salah saunya adalah kurangnya kesadaran pemahaman tentang pentingnya investasi hijau di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis," kata dia dalam acara Kumparan Green Initiative, Rabu (25/9/2024).

Ia menambahkan, tantangan selanjutnya adalah terbatasnya akses informasi tentang proyek-proyek ramah lingkungan bagi masyarakat.

"(Padahal) Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau," ujar dia.

Boby menjelaskan, hal tersebut didorong oleh kekayaan sumber daya alam terbarukan yang dimiliki Indonesia ditambah dengan tenaga kerja kerja yang produktif.

Dua hal tersebut ditambah dengan perkembangan teknologi yang pesat dapat menjadi katalisator agar Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau.

"Dengan komitmen seluruh pemangku kepentingan termasuk sektor keuangan dan pemerintah, kita dapat mengubah tantangan yang ada menjadi peluang untuk mendukung pertumbuhan Indonesia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," sebut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsep keuangan hijau telah menjadi salah satu agenda utama Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Boby Wahyu Hernawan mengatakan, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam juga menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks.

Untuk itu, Indonesia juga punya tanggung jawab besar untuk berperang aktif dalam penerapan keuangan hijau. Namun demikan, terdapat beberapa tantangan dalam menjalankan keuangan hijau di Indonesia.

"Terdapat beberapa tantangan dalam implementasi keuangan hijau di Indonesia yang harus diatasi bersama. Salah saunya adalah kurangnya kesadaran pemahaman tentang pentingnya investasi hijau di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis," kata dia dalam acara Kumparan Green Initiative, Rabu (25/9/2024).

Ia menambahkan, tantangan selanjutnya adalah terbatasnya akses informasi tentang proyek-proyek ramah lingkungan bagi masyarakat.

"(Padahal) Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau," ujar dia.

Boby menjelaskan, hal tersebut didorong oleh kekayaan sumber daya alam terbarukan yang dimiliki Indonesia ditambah dengan tenaga kerja kerja yang produktif.

Dua hal tersebut ditambah dengan perkembangan teknologi yang pesat dapat menjadi katalisator agar Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau.

"Dengan komitmen seluruh pemangku kepentingan termasuk sektor keuangan dan pemerintah, kita dapat mengubah tantangan yang ada menjadi peluang untuk mendukung pertumbuhan Indonesia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," sebut dia.

JAKARTA, Investor.id - BUMN holding industri pertambangan MIND ID konsisten merealisasikan proyek-proyek hilirisasi dan industrialisasi mineral Indonesia untuk mendukung pembangunan masa depan.

Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf menyampaikan, hilirisasi dan industrialisasi mineral merupakan langkah strategis jangka panjang yang akan sangat berdampak positif pada masa depan ekonomi Indonesia. Dampak tersebut mencakup peningkatan nilai tambah dari komoditas mineral, penyerapan serta peningkatan kualitas tenaga kerja, sekaligus meningkatkan daya saing negara di kancah global.

"MIND ID sebagai perusahaan milik negara yang mendapat mandat untuk menyukseskan program hilirisasi berkomitmen dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis mineral guna memberikan nilai tambah yang maksimal bagi masa depan Indonesia," kata dia dalam siaran pers, Jumat (20/9/2024).

Peningkatan nilai tambah ini, kata dia, dihasilkan dari pemrosesan mineral dasar dengan nilai rendah menjadi sebuah produk end user berteknologi tinggi seperti kendaraan listrik. Masifnya proyek hilirisasi yang dilakukan MIND ID juga turut memperbesar penyerapan sekaligus kualitas dari tenaga kerja, mulai dari rantai pasok hulu seperti penambangan, pemurnian, hingga hilir seperti pembangunan smelter dan infrastruktur serta operasional industri.

Hilirisasi, kata dia, sekaligus akan membuat daya saing Indonesia menjadi lebih tinggi dan bahkan memiliki daya tawar yang lebih baik dalam setiap kebijakan ekonomi global.

"Tentu, hilirisasi merupakan sebuah program jangka panjang dengan investasi tinggi. Kami berkomitmen untuk konsisten menyelesaikan sekaligus menjalankan operasional dari setiap proyek hilirisasi sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," kata dia.

Adapun pada pertengahan 2024, dia meneranhkan, pemerintah telah meresmikan pengoperasian smelter anyar milik anggota holding MIND ID, PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur.

Pabrik pemurnian konsentrat tembaga berteknologi single line terbesar di dunia ini turut memperbesar kapasitas smelter dari 1 juta ton menjadi 3 juta ton per tahun.

Grup MIND ID melalui PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) juga semakin memperluas cakupan proyek hilirisasi mineral nasional. Perusahaan patungan atau joint venture (JV) antara PT Indonesia Asahan Aluminium3 (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) ini akan meningkatkan nilai tambah bauksit melalui Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah. Proyek tersebut diyakini akan semakin melengkapi rantai pasok dari produksi aluminium Indonesia.

Grup MIND ID pun telah menjalin kemitraan strategis guna mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi. Proyek ini akan dijalankan mulai dari pembentukan industri material komponen baterai, baterai sel, hingga ekosistem industri daur ulang dari produk-produk kendaraan listrik.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Dalam dunia ekonomi, istilah "pertumbuhan ekonomi" dan "pembangunan ekonomi" sering digunakan secara bergantian. Namun, meskipun keduanya terkait erat, mereka merujuk pada konsep yang berbeda.

Memahami perbedaan antara keduanya penting untuk analisis ekonomi dan kebijakan yang efektif. Artikel ini akan menguraikan perbedaan utama antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta bagaimana keduanya memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Apa Itu Pertumbuhan Ekonomi?

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output barang dan jasa suatu negara atau wilayah dari waktu ke waktu. Biasanya diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa ekonomi suatu negara semakin produktif, menghasilkan lebih banyak barang dan jasa yang dapat dikonsumsi.

Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi

Berikut adalah beberapa karakteristik pertumbuhan ekonomi yang bisa Anda cermati:

1. Kuantitatif: Fokus pada peningkatan angka-angka ekonomi seperti PDB, PNB, dan pendapatan per kapita.
2. Jangka Pendek hingga Menengah: Pertumbuhan dapat dilihat dalam periode waktu yang relatif singkat.
3. Tidak Selalu Merata: Pertumbuhan dapat tidak merata antar sektor atau wilayah, bahkan dapat menciptakan ketimpangan ekonomi.
4. Sumber Daya: Biasanya terkait dengan peningkatan penggunaan sumber daya, investasi dalam infrastruktur, dan teknologi.

Apa Itu Pembangunan Ekonomi?

Pembangunan ekonomi adalah proses yang lebih luas dan mendalam yang mencakup perubahan struktural dalam masyarakat dan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada angka-angka ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Karakteristik Pembangunan Ekonomi

Berikut adalah beberapa karakteristik pembangunan ekonomi yang bisa Anda cermati:

1. Kualitatif: Melibatkan aspek-aspek seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
2. Jangka Panjang: Proses pembangunan biasanya memerlukan waktu yang lama dan melibatkan perubahan sosial, politik, dan institusi.
3.Terintegrasi: Menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk akses ke layanan dasar, hak-hak sosial, dan keadilan.
4. Pemerataan: Mencakup upaya untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, mengurangi ketimpangan.

Perbedaan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

1. Fokus dan Tujuan:
- Pertumbuhan Ekonomi: Fokus pada angka-angka ekonomi dan output. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi barang dan jasa.
- Pembangunan Ekonomi: Fokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan manusia secara keseluruhan.

2. Ukuran dan Indikator:
- Pertumbuhan Ekonomi: Diukur dengan PDB, PNB, dan indikator ekonomi lainnya.
- Pembangunan Ekonomi: Diukur dengan indeks yang lebih holistik, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan kualitas hidup.

3. Jangka Waktu:
- Pertumbuhan Ekonomi: Dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat dan sering kali lebih terfokus pada pencapaian jangka pendek.
- Pembangunan Ekonomi: Proses jangka panjang yang melibatkan perubahan mendalam dalam struktur sosial dan ekonomi.

4. Dampak Sosial:
- Pertumbuhan Ekonomi: Mungkin tidak selalu berdampak langsung pada distribusi kekayaan atau kualitas hidup.
- Pembangunan Ekonomi: Mengutamakan dampak sosial yang lebih merata dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang berbeda namun saling terkait. Pertumbuhan ekonomi berfokus pada peningkatan output dan pendapatan, sementara pembangunan ekonomi mencakup perubahan yang lebih luas dan mendalam dalam kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, penting bagi negara dan pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan keduanya, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi disertai dengan pembangunan yang merata dan inklusif.

Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih baik dalam mengevaluasi kebijakan ekonomi dan merancang strategi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Jakarta -

Ekonomi suatu negara bisa dikatakan tumbuh apabila mengalami peningkatan aktivitas di sektor perekonomian. Oleh karena itu, negara mengadakan pembangunan ekonomi untuk mencapai sejumlah tujuan.

Salah satu tujuan utama negara mengadakan pembangunan ekonomi adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Selain itu, ada sejumlah tujuan lain dari mengadakan pertumbuhan ekonomi.

Lalu, apa saja tujuan utama negara mengadakan pembangunan ekonomi? Simak pembahasannya dalam artikel ini.

Tujuan Utama Negara Mengadakan Pembangunan Ekonomi

Mengutip buku Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi oleh Sri Nur Mulyati, pembangunan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara bertahap ke kondisi yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu.

Dalam situs repository milik unand.ac.id, tujuan utama dari pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang pokok untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan standar hidup masyarakat pada sektor ekonomi dan sosial di semua lapisan.

Pembangunan ekonomi suatu negara merupakan bagian dari pembangunan nasional. Hal ini juga menjadi tujuan bagi sebuah negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya.

Pembangunan ekonomi tak bisa lepas dari faktor pertumbuhan ekonomi. Sebab, adanya pembangunan ekonomi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitupun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat ditandai dengan meningkatnya kapasitas produksi sehingga dapat mewujudkan naiknya pendapatan nasional. Lalu, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mendorong berbagai sektor lainnya, seperti peningkatan produksi dan kemajuan teknologi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Sejumlah ahli mengungkapkan beberapa konsep pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik menganggap bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas.

Filsuf dan ahli ekonomi Adam Smith mengatakan dalam bukunya berjudul Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil.

2. Teori Non Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik menjelaskan faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil dengan tiga komponen penting, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi.

Robert M. Solow mengatakan, teori pertumbuhan ekonomi non klasik lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output.

3. Teori Historis

Teori pertumbuhan ekonomi historis fokus dalam melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi.

Menurut ahli Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari teknik produksi sebagai sumber utama. Adapun tahapannya terdiri dari masa berburu, beternak, bertani, kerajinan, serta industri perdagangan.

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi-Modern

Teori ini diungkapkan oleh Walt Whitman Rostow dalam bukunya The Stages of Economic Growth. Ia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi lima tahap, yakni:

• Masyarakat tradisional, yaitu tahap di saat kegiatan produksi masih sederhana hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri.
• Pra lepas landas, yakni tahap ketika masyarakat berada dalam proses transisi dengan menerapkan ilmu modern untuk produksi di bidang pertanian maupun industri.
• Lepas landas, yaitu tahap di saat masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas dengan melakukan investasi efektif dan tabungan produktif.
• Dorongan menuju kedewasaan, yakni tahap ketika perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha terus bertambah beriringan dengan penerapan teknologi modern. Selain itu, investasi dan tabungan efektif meningkat hingga 20 persen.
• Konsumsi tinggi, yaitu tahap di saat sektor industri merupakan sektor yang memimpin. Pendapatan riil per kapita terus meningkat sehingga sebagian masyarakat mengalami peningkatan konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan dasar.

Itu dia penjelasan mengenai tujuan utama negara mengadakan pembangunan ekonomi. Semoga dapat bermanfaat.

(ilf/fds)