Jakarta - Indonesia bakal berpartisipasi dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (Conference of the Parties/COP) ke-29 yang akan berlangsung pada 11 hingga 22 November 2024 di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan.

Tahun ini Indonesia mengusung tema "In Solidarity for a Green World", pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat internasional.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa arahan penting kepada para delegasi Indonesia yang tengah bersiap menghadiri pertemuan tingkat dunia tersebut. Hanif menyampaikan keterlibatan delegasi Indonesia pada forum tingkat global dan regional harus menghasilkan sesuatu yang konkret untuk rakyat. Hal ini menjadi mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Mudah mudahan pada acara kita di Baku Azerbaijan kita benar-benar mampu mempromosikan kondisi perjuangan aksi iklim kita kepada teman-teman di dunia internasional," ujar Hanif dalam keterangan resminya, Kamis (7/11/2024).

Dia berharap kepada Delegasi Indonesia yang akan berangkat agar jangan hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi semua memandatkan diri sebagai diplomator yang diharapkan dapat menarik pertemuan bilateral yang diperlukan untuk menggagas bagaimana Indonesia mendapatkan dukungan-dukungan internasional dalam aksi perubahan iklim.

"Kita tidak ramai-ramai menghadiri Paviliun Indonesia, menghadiri podcast yang kita laksanakan dan hadiri sendiri, tetapi bagaimana kita memfungsikan diri pada era yang penting ini untuk membangun kerjasama internasional country to country, goverment to goverment untuk mendukung upaya Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca," tegas Hanif.

Kepada para ASN yang yang menjadi Delegasi, Hanif menekankan jangan hanya datang untuk jalan-jalan karena dukungan pendanaan melalui APBN yang telah digunakan dalam perjalanan luar negeri tersebut, harus dapat mendorong untuk investasi, mendorong dunia internasional untuk mendukung kepentingan Indonesia.

"Bukan hanya jalan-jalan saja, bukan hanya display-display saja. Harapanya kita menempatkan diri masing-masing untuk konteks itu, lakukanlah berbagai hal penting yang secara konkret mampu mendorong dunia internasional membantu di dalam upaya Indonesia membangun ketahanan iklim ini," beber Hanif.

Delegasi Indonesia yang ditugaskan ke Baku, kata Hanif, adalah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup mentereng untuk tugas mewakili negara. Dia mengungkapkan jika Presiden Prabowo sangat menekankan di dalam rapat kabinet pertama, agar mengefisienkan biaya perjalanan luar negeri.

"Ini artinya bahwa kehadiran kita ke luar negeri harus benar-benar membawa manfaat untuk Indonesia. Soft diplomacy kita laksanakan di Pavilion Indonesia, tetapi bukti konkret harus kita hadirkan pada saat kita memberikan penjelasan kepada masyarakat selesai kegiatan luar negeri ini. Tidak kemudian selesai kunjungan ini kita lantas diam dan bubar saja, tetapi sebisa mungkin harus ada hal besar yang harus kita bawa. Ini yang harus menjadi paradigma kita bahwa apa yang dikeluarkan masyarakat kepada kita harus kita bayar kontan," jelasnya lagi.

Visi Misi Indonesia Emas 2045

Hanif mengatakan dirinya mendapatkan amanah untuk melanjutkan kerja-kerja dalam pengendalian perubahan iklim yang telah terbangun baik dan mengarahkan agar lebih meningkat guna mendukung keberhasilan visi misi Presiden Prabowo melalui Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Visi misi tersebut antara lain untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup, mencapai swasembada pangan, energi, dan air, pemberantasan kemiskinan, penguatan sains dan teknologi, hingga penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dan anak.

"Kami harap seluruh delegasi Indonesia dapat mewakili kepentingan nasional dengan sebaik-baiknya dan menegaskan posisi Indonesia dalam perundingan iklim global ini," ujar Hanif.

Sebagai wujud dukungan terhadap pilar Enhance Ambition, Presidensi COP29 akan meluncurkan 14 inisiatif dalam berbagai bentuk, termasuk pledges, deklarasi, kemitraan, dan platform. Inisiatif-inisiatif tersebut mencakup komitmen global pada bidang mitigasi dan adaptasi, pembiayaan iklim, transparansi, serta pengembangan jaringan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak.

Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong peningkatan ambisi negara-negara dalam mitigasi, adaptasi, serta pengurangan dampak perubahan iklim secara terukur dan transparan.

Sementara itu, pilar Enable Action menitikberatkan pada New Collective Quantified Goal (NCQG) yang terkait dengan pembiayaan iklim, yang juga menjadi fokus utama di COP29. Pilar ini juga mencakup isu krusial dalam Pasal 6 Paris Agreement yang mengatur kerjasama internasional untuk mencapai target iklim, serta pendanaan Loss and Damage untuk membantu negara-negara terdampak.

Indonesia juga siap untuk mendukung pencapaian visi Enhance Ambition dalam rangka mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) untuk mitigasi, Rencana Adaptasi Nasional (NAPs) untuk adaptasi, serta pelaporan transparansi melalui Biennial Transparency Reports.

COP29 akan memperkenalkan 14 inisiatif utama sebagai langkah konkret yang terdiri atas sembilan deklarasi dan pledge serta lima kemitraan dan platform. Diantaranya COP29 Truce Appeal, COP29 Global Energy Storage and Grids Pledge, COP29 Declaration on Water for Climate Action.

Selain itu, terdapat lima kemitraan dan platform yang mendukung aksi nyata di COP29, diantaranya: Climate Finance Action Fund (CFAF), The Baku Initiative for Climate Finance, Investment, and Trade (BICFIT), dan Baku Harmoniya Climate Initiative for Farmers dan Baku Global Climate Transparency Platform (BTP).

(hal/fdl)

Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000 di 2025. Adapun alokasi yang sudah ditetapkan untuk Kementerian Koperasi tahun depan sebesar Rp 274,45 miliar.

Budi Arie mengatakan tambahan anggaran itu untuk memperkuat program koperasi di 2025. Alokasi anggaran Rp 274,5 miliar itu merupakan pembagian dengan Kementerian UKM.

"Untuk memperkuat program perkembangan koperasi pada 2025, Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, tambahan anggaran itu diperuntukkan bagi program teknis sebesar Rp 1.758.886.375.000 yang terdiri untuk Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan, Digitalisasi dan Inovasi, Dirjen Ekosistem dan Pengembangan Usaha, Dirjen Pengembangan Talenta dan Daya Saing, Dirjen Mitigasi Risiko dan Pengawasan, LPDB Koperasi Dekopin.

Kemudian tambahan anggaran sebesar Rp 440.500.000.000 untuk program Sekretariat Jenderal (Setjen) yang terdiri untuk Biro Perencanaan dan Bahan Kebijakan Pimpinan, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Biro Hukum dan Kerja Sama Internasional, Inspektur Jenderal, serta Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Secara khusus Biro Umum dan Keuangan memerlukan tambahan anggaran Rp 261.700.000.000 yang di antaranya untuk layanan dukungan operasional, gaji, tunjangan dan lainnya, layanan pengadaan barang dan jasa, protokoler, revitalisasi ruang kerja pegawai, pemeliharaan gedung, hingga revitalisasi Grand Smesco Hills.

(acd/acd)

Pelita Air bersama Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkolaborasi untuk menmgembangkan Bandara Pondok Cabe menjadi bandara berkonsep ramah lingkungan. Rencana pengembangan ini dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penerapan Konservasi Energi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan pada Bandar Udara Pondok Cabe.

Proyek Pondok Cabe menjadi Eco-Friendly Airport ini akan dijalankan oleh organisasi asal Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), yang berfokus pada kerja sama internasional untuk membantu pemerintah dan mitra di berbagai negara dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Dalam proyek ini, GIZ akan menjadi perpanjangan tangan dari Ditjen EBTKE dalam menerapkan berbagai teknologi ramah lingkungan pada Bandara Pondok Cabe.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelita Air Service Dendy Kurniawan dan Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi yang diwakilkan oleh Sekretaris Ditjen EBTKE Sahid Junaidi di Kantor Pusat PT Pelita Air Service. Turut hadir Senior Vice President Corporate Finance PT Pertamina (Persero), Bagus Agung Rahadiansyah.

Eniya menjelaskan, kesepakatan ini mencakup berbagai inisiatif. Di antaranya meliputi pelaksanaan studi-studi teknis dan pertukaran informasi terkait konservasi energi di Bandara Pondok Cabe, penerapan manajemen energi untuk efisiensi pemakaian energi yang berkelanjutan di Bandara Pondok Cabe, pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk mendukung transformasi Bandara Pondok Cabe menjadi bandara hijau atau eco-airport, serta kerja sama lebih lanjut di masa depan yang akan disepakati antara Ditjen EBTKE dan Pelita Air

"Diharapkan agar penerapan konservasi energi dan pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe dapat membuka potensi kerja sama serta memperoleh manfaat secara optimal untuk mewujudkan upaya penanggulangan dampak perubahan iklim dan mitigasi efek gas rumah kaca," kata Eniya.

Sementara itu, Bagus juga menaruh harapan besar bagi kerja sama yang terjalin antara PT Pelita Air Service dengan Ditjen EBTKE melalui GIZ. Dia berharap agar proyek ini dapat menjadi percontohan dan rujukan bagi pengembangan bandara-bandara lainnya.

"Dengan dukungan teknis dan pengalaman dari GIZ serta komitmen penuh dari PT Pelita Air Service, kami optimis bahwa Bandara Pondok Cabe dapat menjadi role model untuk implementasi teknologi hijau di bandara-bandara Indonesia," jelas Bagus Agung Rahadiansyah.

Pun demikian Dendy menyatakan bahwa implementasi konsep pembangunan berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe merupakan inisiatif yang dijalankan Pelita Air untuk menguatkan perannya dan ambil bagian dalam mewujudkan industri penerbangan yang lebih ramah lingkungan.

Menurutnya, langkah nyata yang dilakukan Pelita Air ini merupakan bentuk kontribusi dalam mendukung Pertamina mencapai target Net Zero Emission pada 2060.

"Proyek kolaboratif ini merupakan peluang luar biasa untuk mengembangkan Bandara Pondok Cabe sebagai salah satu bandara ramah lingkungan di Indonesia. Hal ini bukan hanya inisiatif jangka pendek saja tetapi merupakan landasan penting dalam membawa perusahaan mewujudkan keberlanjutan di industri aviasi tanah air," ujar Dendy.

Sebagai pelaksana dari proyek ini, GIZ melalui program Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI), mendukung pembangunan ekosistem energi bersih yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Johannes Anhorn, Project Coordinator untuk SETI, menyampaikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Harapannya, upaya ini dapat mempercepat transisi menuju bandara dengan jejak karbon rendah yang mendukung kelestarian lingkungan.

Karena itu, SETI menyambut baik kolaborasi dengan Ditjen EBTKE dan Pelita Air dalam inisiatif penting ini. Pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung studi teknis, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi teknologi yang diperlukan guna membantu Bandara Pondok Cabe menjadi percontohan penerapan efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan di sektor penerbangan Indonesia.

"Kemitraan ini adalah langkah penting dalam perjalanan kita bersama menuju transisi energi, dan kami berharap dapat belajar dan berkembang bersama melalui upaya ini," kata Johannes.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa proyek pengembangan Bandara Pondok Cabe sebagai bandara ramah lingkungan menjadi bukti nyata peran aktif anak usaha Pertamina dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG's.)

"Pelita Air sebagai anak usaha Pertamina turut berperan aktif dalam menjalankan inisiatif-inisiatif yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG's). Hal tersebut tentunya sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina," tutup Fadjar.

Jakarta -

Penelitian terbaru Bank Pembangunan Asia (ADB) mengungkapkan dampak perubahan iklim (climate change) bisa mengurangi produk domestik bruto (PDB) di negara-negara berkembang Asia-Pasifik sebesar 17% pada 2070. Hal itu berdasarkan skenario emisi gas rumah kaca tingkat tinggi yang diperkirakan meningkat menjadi 41% pada 2100.

Penelitian baru tersebut disajikan dalam edisi perdana Laporan Iklim Asia-Pasifik ADB, yang merinci serangkaian dampak yang mengancam kawasan tersebut. Naiknya permukaan air laut dan turunnya produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan kerugian terbesar, dengan pendapatan lebih rendah dan ekonomi yang terpukul.

"Perubahan iklim telah memperparah kehancuran akibat badai tropis, gelombang panas dan banjir di wilayah tersebut, yang berkontribusi terhadap penderitaan manusia dan tantangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Jika krisis iklim terus meningkat, diperkirakan hingga 300 juta orang di wilayah tersebut terancam oleh banjir pesisir. Tidak hanya itu, aset yang ada di wilayah pesisir senilai triliunan dolar disebut dapat rusak setiap tahunnya pada tahun 2070.

"Tindakan yang mendesak dan terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi dampak ini diperlukan sebelum terlambat," tutur Asakawa.

Laporan ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang menjanjikan kepada pemerintah di negara-negara berkembang anggota ADB, tentang cara mengurangi emisi gas rumah kaca dengan biaya rendah.

Dalam studi persepsi perubahan iklim ADB tahun ini, 91% responden di 14 ekonomi regional memandang bahwa pemanasan global sebagai masalah serius. Banyak yang menginginkan agar tindakan pemerintah lebih ambisius.

Respons adaptasi dinilai perlu dipercepat untuk mengatasi risiko iklim yang terus meningkat, bersamaan dengan keharusan untuk meningkatkan pendanaan iklim yang berfokus pada adaptasi.

Laporan tersebut menilai kebutuhan investasi tahunan bagi negara-negara di kawasan untuk beradaptasi dengan pemanasan global antara US$ 102 miliar sampai US$ 431 miliar, melebihi US$ 34 miliar pendanaan yang diperhitungkan pada 2021-2022.

"Reformasi regulasi pemerintah dan peningkatan pengakuan risiko iklim membantu menarik sumber baru modal iklim swasta, tetapi arus investasi swasta yang jauh lebih besar diperlukan," ucapnya.

ADB berkomitmen untuk mencapai kawasan Asia-Pasifik yang sejahtera, inklusif, tangguh dan berkelanjutan, sambil mempertahankan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrim. Didirikan pada tahun 1966, ADB memiliki 69 anggota di mana 49 di antaranya dari kawasan tersebut.

(aid/eds)

JAKARTA - Bank Woori Saudara bekerjasama dengan Human Initiative melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dengan memberikan dukungan peralatan penanggulangan bencana. Bantuan ini diharapkan dapat membantu serta mendukung keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana.

"Program bantuan tanggap darurat di tahun 2024 merupakan tahun ke-4 yang diberikan BWS secara rutin dan konsisten. Donasi program bantuan bencana yang diberikan BWS berupa tenda velbed, raincoat ransel, mesin steam, dan tenda dapur air senilai Rp30 juta," ujar Wuryanto selaku Direktur Bank Woori Saudara, dikutip Rabu (30/10/2024).

Dia mengatakan dukungan yang diberikan oleh BWS tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan, yang berhubungan dengan keadaan darurat di Indonesia disebabkan oleh bencana alam maupun proses penyelamatan untuk proses tanggap darurat.

Program CSR ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat, yang terkena bencana serta kemudahan dan kelancaran kepada para petugas.

"Bank Woori Saudara senantiasa berupaya untuk terus berkontribusi dan membantu dalam memberikan dukungan untuk program-program yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan dan proses tanggap darurat untuk dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan," kata dia.

Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyiapkan sejumlah strategi dalam memperkuat perlindungan atas kerahasiaan data dan informasi nasabah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang berlaku sejak 17 Oktober 2024.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan sebagai bank yang operasional bisnisnya terus berkembang, BTN memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola dan melindungi data pribadi nasabah serta informasi rahasia lainnya.

Menurut Nixon, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan publik terhadap BTN, yang dapat berdampak pada reputasi perseroan.

"BTN dituntut untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan pemrosesan dan pelindungan data pribadi nasabah dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari. Hal ini sangat penting bagi perseroan agar terhindar dari serangan siber dan kerugian yang akan timbul atas pelanggaran data pribadi," kata Nixon, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Sebagai bentuk implementasi UU PDP dan komitmen dalam melindungi data pribadi nasabah, BTN telah melakukan langkah-langkah strategi mitigasi. Pertama, membentuk unit kerja yang membidangi IT Security, Risk Management & Compliance, serta unit kerja pengelola Data Privacy pada tahun 2022. Kedua, melaksanakan edukasi serta sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi kepada seluruh pegawai BTN melalui kanal pembelajaran digital BTN.

Tidak cukup sampai di situ, BTN mengambil langkah ekstra dalam mitigasi pengelolaan dan penggunaan data pribadi nasabah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Sharing Session dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan adanya kerja sama dan sharing session tersebut, menunjukkan keseriusan BTN dalam mengimplementasikan ketentuan UU PDP, termasuk oleh anak perusahaan/pihak terafiliasi Perseroan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada BTN.

"Kegiatan sharing session ini berguna untuk meningkatkan Legal Awareness, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum serta pola perilaku hukum yang berlaku bagi para pejabat dan BTNers. Upaya ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral BTN untuk melindungi kepercayaan nasabah," kata Nixon.

Sementara itu, Direktur Human Capital, Compliance & Legal BTN Eko Waluyo menambahkan, arah bisnis di industri perbankan dan jasa keuangan mulai bergeser dari pola transaksi konvensional menjadi transaksi digital. Perubahan pola tersebut menimbulkan tantangan bagi perbankan dan lembaga jasa keuangan dalam hal pelindungan data pribadi nasabah.

"Salah satu tantangan utama dalam pelindungan data pribadi adalah meningkatnya ancaman siber, di mana kasus-kasus pelanggaran data mengakibatkan hilangnya jutaan informasi mengenai data pribadi (data breach). BTN memandang perlunya melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan layanan perbankan digital BTN dapat terlaksana dengan baik, serta data pribadi dan informasi nasabah tetap terlindungi," ujar Eko.

Berdasarkan data Forbes, pada 2023 terdapat kenaikan jumlah pelanggaran data (data breach) secara global sebesar 72% sejak tahun 2021. Selain itu, berdasarkan Laporan IBM berjudul Cost of a Data Breach Report 2023 juga menunjukkan, biaya rata-rata di tingkat global dari sebuah pelanggaran data pada tahun 2023 mencapai US$ 4,45 juta, meningkat 15% dibandingkan tahun 2020.

(shc/kil)

Jakarta -

Praktik judi online (judol) jadi fokus pemberantasan oleh Pemerintah, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan sudah meminta bank memblokir 8.000 rekening terkait judol.

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 8.000 rekening," terang Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Ia mengatakan data rekening-rekening bank terkait judi online yang dimintakan untuk diblokir itu berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pemblokiran ini turut dilakukan terhadap rekening dengan orang atau badan yang sama yang terlibat dalam transaksi judol.

"(OJK juga) meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu Customer Identification Fund (kepemilikan orang atau badan) yang sama," tegasnya.

Mahendra juga meminta lembaga jasa keuangan melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan transaksi keuangan.

Salah satunya dengan mengeluarkan aturan terkait penyempurnaan penerapan tata kelola Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, penerbitan dan pelaporan obligasi dan sukuk daerah, serta pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

OJK juga terus memperkuat penerapan strategi anti-fraud, transparansi dan publikasi sukuk bunga dasar kredit dan bank umum konvesional, bagi bank umum non-konvesional, serta pelaporan penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan.

(hns/hns)

Jakarta - Menjaga daya dukung lingkungan menjadi pakem utama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Tak terkecuali pada sektor pembiayaan perumahan, yang kini menyasar pada insentif pengadaan rumah rendah emisi.

Kebijakan ini diproyeksikan dapat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, meningkatkan kualitas hidup penghuni dan hemat biaya operasional. Bank BTN menjadi lembaga keuangan yang menjadi pelopor pendukung pemerintah dalam pembangunan rumah ramah lingkungan.

Oleh karena itu, detikcom memberikan anugerah Bank Pionir Pembiayaan Rumah Rendah Emisi kepada Bank BTN. Perusahaan berkomitmen mendukung pembiayaan 150.000 unit rumah dengan 30% penggunaan komponen ramah lingkungan yang akan ditargetkan bakal tercapai hingga 2029.

Bank BTN menggunakan material ramah lingkungan berupa floor decking yang mengandung 3,6 kg sampah plastik. Proyek ini juga memakai paving block yang mengandung 2 kg sampah plastik per 1 meter persegi.

Bank BTN memproyeksikan bahwa hingga 2029, proyek ini berpotensi untuk menekan emisi karbon sebesar 2,42 CO2 setara dengan penanaman 110.000 pohon dan 323 hektar penyerapan emisi. Rumah rendah emisi ini juga menerapkan efisiensi seperti efisiensi pemakaian energi, air, pengelolaan sampah, hingga pengurangan polusi.

Untuk efisiensi energi, rumah rendah emisi ini diwajibkan memiliki banyak ventilasi, plafon tinggi, hingga rasio jendela terhadap tembok mencapai 15% - 30%. Untuk efisiensi air, rumah rendah emisi ini menggunakan keran debit kecil, pengolahan sanitasi yang baik, memiliki sumur resapan, hingga penggunaan air bersih dari PDAM.

Untuk pengolahan sampah, rumah beremisi rendah diwajibkan memiliki bak sampah pilah. Untuk menekan polusi, pengembang juga diminta menanam 1 tanaman penyerap karbon emisi per rumah. Pengurangan polusi juga dilakukan dengan penggunaan minimal 10% materi ramah lingkungan pada dinding dan lantai, hingga memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 10% dari total luas kawasan perumahan. (ily/rrd)

Jakarta -

Sebanyak ratusan ahli atau pakar di bidang infrastruktur berkumpul dalam konferensi Internasional Tunnel 2024. Konferensi ini dihadiri lebih dari 400 peserta dari berbagai negara.

Chairman of Tunnel 2024, Paulus Pramono Rahardjo, mengatakan lebih dari 400 orang hadir dalam acara ini. Berbagai stakeholder baik dari dalam negeri maupun mancanegara hadir dalam konferensi.

"Mungkin satu informasi penting bahwa industri tunnel menjadi salah satu bidang yang prospektif di Indonesia sehingga banyak peserta yang datang dalam Konferensi Internasional Tunnel 2024," ujar Paulus dalam keterangan resmi, Senin (7/10/2024).

Paulus menyampaikan bahwa teknik terowongan diperlukan dalam berbagai aspek infrastruktur sipil termasuk sektor pertambangan. Teknologi tunnel, kata dia, juga terus berkembang dan terus didiskusikan dalam berbagai forum seperti simposium dan konferensi.

Paulus mengatakan, konstruksi yang ramah terhadap lingkungan membahas tentang pengendalian pergerakan tanah, langkah-langkah mitigasi dan manajemen risiko.

Pengendalian atau mitigasi tersebut harus berkelanjutan. Selain itu, kinerja penggalian dan terowongan yang dalam, langkah-langkah mitigasi dan manajemen risiko sering kali bergantung pada lokasi dan bervariasi dari satu negara ke negara lain.

"Tujuan dari konferensi ini untuk sharing knowledge dan pengalaman dari analisis, desain, konstruksi, dan pemeliharaan geo-engineering dan aspek lain terowongan di antara para engineers dan akademisi khususnya di negara-negara Asia," katanya.

Konferensi yang juga berkolaborasi dengan Universiti Teknologi Malaysia ini dihadiri para pembicara kunci dan para ahli/pakar di bidangnya, akademisi, para engineers, penyedia jasa baik supplier material, konsultan perencanaan, maupun kontraktor yang selama ini telah berpengalaman dalam konstruksi terowongan, dan para peserta lainnya dari berbagai negara. Pembukaan acara ini berjalan meriah dengan diselingi berbagai tarian tradisional.

Co-Chairman of Tunnel 2024 Ramli Nazir mengatakan, Tunnel 2024 memperkuat semangat kolaborasi dan mengombinasikan pengetahuan institusi. "Dengan kerja sama ini, kami berharap konferensi ini mampu mengatasi isu penting, menemukan wilayah yang belum terpetakan, dan mengembangkan solusi signifikan yang akan memperbaiki baik masyarakat lokal maupun internasional," katanya.

Dalam sambutannya, President of ITA-AITES Arnold Dix meyakini bahwa konferensi Tunnel 2024 ini akan menjadi penanda awal era baru kolaborasi ketika para ahli dari seluruh dunia bersama-sama memanfaatkan potensi ruang bawah tanah, tidak hanya memajukan sektor teknik, tetapi untuk kebaikan seluruh komunitas di planet bumi ini.

"Potensi untuk terowongan di Indonesia seluas imajinasi kolektif kita bersama. Hari ini kita fokus pada optimalisasi aktivitas perekonomian antara kota seperti Jakarta dan Bandung. Akan tetapi, mungkin pada waktunya pulau-pulau di Indonesia akan terkoneksi melalui terowongan," jelasnya.

Dalam konferensi ini juga disepakati untuk membentuk Asosiasi Terowongan dan Ruang Bawah Tanah Indonesia. Peserta menyepakati Weni Maulina sebagai Ketua Asosiasi Terowongan dan Ruang Bawah Tanah Indonesia.

(fdl/fdl)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menggelar simulasi penanggulangan dampak bencana gempa bumi megathrust di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jumat, 4 Oktober 2024.

Simulasi ini digelar karena berdasarkan informasi dari BMKG, Kota Jakarta berpotensi menghadapi gempa megathrust dari dua zona, yakni Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut, kata Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Bagian Umum Kota Administrasi Jakarta Timur, Supriyatno.

Kegiatan itu diikuti 150 personel gabungan, terdiri dari Satuan Tugas BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Suku Dinas Perhubungan serta Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat).

Selain itu Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur hingga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di setiap gedung di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Timur.

Ketua Sub Kelompok Pemberdayaan Masyarakat BPBD DKI Jakarta, Basuki Rahmat mengatakan, simulasi itu sebagai upaya membangun kesiapsiagaan bencana serta meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh gempa.

"Ini simulasi secara mandiri di kantor pemerintah dan saat ini kita simulasikan di Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Tadi juga sudah kita berikan beragam antisipasi jika terjadinya gempa," katanya.

Antisipasinya dimulai dari penyelamatan diri hingga evakuasi bagi para pegawai dan tamu di Kantor Wali Kota Jakarta Timur.

Supriyatno mengatakan, simulasi kesiapsiagaan bencana gempa bumi berjalan dengan baik. "Kita sudah siapkan dari beragam sarana dan personel dukungan dari tiap lantainya. Semoga ini dapat menjadi acuan dan berdampak baik dalam penyelamatan jika terjadi gempa megathrust," tuturnya.

Salah satu staf Bagian Umum dan Protokol Kota Administrasi Jakarta Timur, Awaludin mengaku mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam sigap bencana.

"Dari simulasi ini para pegawai dapat mengetahui beragam penyelamatan saat terjadi bencana," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Sub-kelompok kedaruratan dan penanganan pengungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta, Wardaya, menyatakan dalam siniar bersama BNPB pada hari Senin bahwa simulasi serentak akan segera dilakukan guna mengurangi risiko bencana megathrust yang kini menjadi perhatian kembali.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan simulasi secara serentak, untuk mengurangi risiko bencana megathrust yang kembali menjadi perhatian,” kata Ardaya, dikutip dari Antara.

Wardaya menjelaskan bahwa berbagai skenario simulasi bencana telah disiapkan untuk menjangkau semua kalangan masyarakat, termasuk cara menghadapi bencana di rumah sakit, pemukiman padat penduduk, pasar, sekolah, dan gedung perkantoran.

Simulasi ini tidak hanya mencakup gempa bumi, tetapi juga teknik penyelamatan diri saat menghadapi kebakaran dan banjir. BPBD Jakarta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti petugas pemadam kebakaran, Basarnas, dan tim ahli K3 dari perusahaan untuk melaksanakan pelatihan ini.

Wardaya juga menyebutkan bahwa akan ada surat edaran dari gubernur terkait pelaksanaan simulasi serentak ini. Ia menekankan bahwa simulasi bencana bukanlah hal baru di Jakarta, tetapi merupakan agenda rutin pemerintah daerah yang diatur melalui peraturan gubernur.

Potensi Gempa Megathrust

Wilayah Jakarta dan sekitarnya bisa terkena dampak gempa megathrust bersumber di zona subduksi Selat Sunda dengan potensi kekuatan Magnitudo 8,7. Gempa ini memiliki dampak guncangan kuat dan tsunami di Banten, Lampung, Jakarta, dan Jawa Barat mencapai skala intensitas kuat hingga sangat kuat dan menimbulkan kerusakan ringan hingga sedang.

"Hasil pemodelan tsunami akibat gempa Mw8,7 di zona megathrust Selat Sunda menunjukkan bahwa tsunami dengan tinggi di atas tiga meter dapat terjadi dan dapat menjangkau pantai Jakarta sekitar dua jam setelah gempa," kata Penanggung Jawab Tim Diseminasi Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Septa Anggraini dalam dialog Kesiapsiagaan Provinsi DKI Jakarta Terhadap Ancaman Gempa Bumi Megathrust di Gedung BPBD DKI Jakarta, Selasa, 10 September 2024.

Itu sebabnya, BMKG mengingatkan pentingnya investasi mitigasi terhadap kesiapsiagaan berbasis masyarakat dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi megathrust di Jakarta.

"Ini perlu kita sikapi bagaimana kita menyiapkan mitigasinya, investasi mitigasi yang harus disiapkan, bukan menunggu korban," katanya.

Jakarta - Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengurangi emisi. Berbagai Langkah pun dilakukan, salah satunya terlihat dari dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan komitmen ENDC Indonesia terbagi dalam lima sektor yaitu limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan serta penggunaan bahan lainnya, dan sektor energi yang juga mencakup sektor transportasi.

Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari komitmen tersebut juga telah berhasil menurunkan emisi karbon dari tahun ke tahun. Hal itu diungkapkan oleh Airlangga dalam acara Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, hari ini.

"Indonesia merencanakan berbagai mitigasi, termasuk perubahan RON ke RON yang lebih tinggi. Alhamdulillah RON 88 sudah tidak ada dan kita juga mendorong program berbasis baterai listrik. Indonesia juga satu-satunya negara yang mendorong mandatory diesel dan ini sudah kita laksanakan B35 dan akan dinaikkan menjadi B40 di tahun 2025. Biodiesel ini memanfaatkan 54,52 juta kiloliter dan mengurangi impor solar. Devisa yang diselamatkan sebesar Rp 404,32 triliun," kata Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Selasa (24/09).

Dia menjelaskan, sejak tahun 2020, Indonesia telah mencatatkan penurunan emisi karbon yang signifikan yakni sebesar 945 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2020, 890 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2021, dan 884 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2022. Capaian penurunan emisi karbon tersebut perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan mengingat tantangan dan dinamika global saat ini dan ke depan akan lebih dinamis dan fluktuatif.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan tentang Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) yang terdapat di beberapa wilayah Indonesia yakni di Arun, Teluk Bintuni, dan Bojonegoro. Dia pun menyampaikan bahwa CCUS tersebut ekuivalen dengan gudang di bawah tanah yang biasanya akibat ekstraksi dari gas dan minyak.

"Potensi warehouse atau gudang bawah tanah di Indonesia ini salah satu yang terbesar. Market-nya sekarang sekitar 25 sampai 30 dolar per ton dan kita perlu mendorong regulasinya. Berapa yang kita bisa serap dari market internasional dan berapa domestic market obligation-nya. Kalau kita bisa lakukan ini maka kita bisa tarik dari PLTU," ungkapnya.

"Persoalan PLTU kan bukan tidak boleh daripada pembangkitnya tetapi yang penting net zero emission-nya. Kemudian net zero emission-nya bisa kita tarik dengan pembakaran yang dicampur dengan blue ammonia, kemudian juga bisa karbonnya di likuifikasi, ditransportasikan, dan dimasukkan kembali ke dalam tanah. Dengan itu Indonesia bisa menyelesaikan net zero emission," sambung Airlangga.

Airlangga mengatakan bahwa pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kendaraan bermotor listrik. Selain itu, digitalisasi dan penerapan transportasi hijau juga merupakan hal penting, terutama transportasi publik.

Dia menambahkan terkait transportasi publik dengan green energy di Jakarta lebih progresif dibandingkan daerah lain. Harapannya daerah lain juga bisa segera mengikuti agar penggunaan transportasi publik juga menggunakan berbasis listrik. Pemerintah Pusat juga menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong Pemerintah Daerah agar bersama-sama menerapkan transportasi publik menggunakan green energy.

Dalam mengupayakan green energy itu sendiri, Indonesia terlibat aktif dalam inisiatif-inisiatif green energy di tingkat global yakni ASEAN Zero Emission Community, Just Energy Transition Partnership Program, hingga Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menjelaskan tentang pertemuannya dalam forum IPEF yang tengah membahas green economy yang berkaitan dengan green energy.

"Green economy ini juga ada pendanaan yang disediakan oleh U.S. dan investment banking. Sehingga dengan demikian berbagai inisiatif disiapkan dan Indonesia sudah mendorong beberapa pipeline antara lain yang mereka sangat minat adalah geothermal energy dan waste to energy," tutur Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menuturkan berbagai perkembangan terkait pembangunan dan peluang green energy lainnya di Indonesia. Seiring dengan Pemerintah yang terus mendorong potensi-potensi green energy di Indonesia, Airlangga mengatakan bahwa peran media sangat penting dalam menyosialisasikan potensi-potensi tersebut agar tidak diambil oleh negara lain.

"Upaya pencapaian penurunan emisi karbon dan penerapan transportasi hijau akan lebih mudah tercapai dengan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari media. Media memiliki peran yang sangat penting dalam mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi rendah emisi," pungkasnya.

(anl/ega)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi, memberikan tanggapan mengenai dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sekitar 6 juta data NPWP diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, 25 data sampel teratas yang mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data lain yang ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya. Lalu, apa yang menjadi penyebab kebocoran data NPWP menurut Presiden Jokowi? Berikut adalah rangkuman informasi terkait.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kebocoran data bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain. Ia juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kebocoran data tersebut.

“Mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” ujar Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Jokowi Minta Dimitigasi

Menurut Jokowi, kebocoran data harus dicegah atau dimitigasi. “Saya sudah menyampaikan, semua harus dimitigasi,” ujar Jokowi usai melakukan kunjungan kerja di Pasar Dukuh Kupang Surabaya, 20 September 2024.

Jokowi mengatakan bahwa mitigasi harus dilakukan segera. Terlebih, banyak negara mengalami kebocoran data, tak hanya di Indonesia. “Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengevaluasi dugaan pencurian data tersebut.

“Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT,” kata Sri Mulyani, usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis lalu.

Bocornya data dari tangan pemerintah ini sudah terjadi yang ke sekian kali. Ahli keamanan siber, Dr. Pratama Persadha, menyatakan bahwa Presiden Jokowi perlu segera membentuk lembaga yang bertugas sebagai Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi. Ini penting untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2024.

Sesuai dengan amanat pasal 59 undang-undang tersebut, Komisi Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi akan bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi perlindungan data, melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan data, dan menegakkan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang ini.

Walaupun undang-undang yang disahkan pada 18 Oktober 2022 akan berlaku hanya dua hari sebelum Jokowi mengakhiri jabatannya, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menjadi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk pembentukan lembaga pengaturnya, ujar Pratama, seperti yang dilaporkan Antara pada Kamis, 19 September 2024.

"masih ada waktu bagi Presiden untuk membentuk lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi, yaitu sampai 17 Oktober mendatang," katanya.

Sesuai undang-undang tersebut, Lembaga/ Komisi Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi yang bertanggung jawab pada Presiden, bertugas:

a. Membuat perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan ' Prosesor Data Pribadi;

b. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;

c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan

d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

SUKMA KANTHI NURANI | HANAA SEPTIANA | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR