TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran meneken kerja sama pembangunan destinasi wisataecotourismatau ekowisata di Green Canyon, Pangandaran, Jawa Barat. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutia mengatakan, program ini bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

“Program ini merupakan bagian dari transformasi besar PLN untuk mewujudkan net zero emission pada tahun 2060 dan mendorong masyarakat untuk mengadopsi lifedata-style yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan konversi mesin perahu ke mesin listrik,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Dalam program ini, PLN dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran memberikan bantuan konversi mesin perahu konvensional ke mesin listrik sebanyak 12 unit, konversi kompor listrik bagi UMKM, pemasangan PLTS atap, pemanfaatan sisa pembakaran Fly Ash Bottom Ash (FABA) untuk paving dan cor di lokasi Dermaga Green Canyon.

“Selain itu, PLN juga menyediakan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) beserta battery pack untuk perahu mesin listrik, dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU),” ujarnya.

Lebih lanjut, Susiana menyebut, PLN juga memberi pelatihan pada pelaku UMKM tentang gaya hidup elektrifikasi, membina pengelola dan pengemudi perahu wisata, serta memberikan pelampung untuk keselamatan.

“Ke depannya, kami akan melakukan pengembangan paket wisata Pantai Pangandaran ke Green Canyon dengan kendaraan listrik dan melakukan konversi perahu lainnya di Green Canyon yang masih berbahan bakar fosil ke listrik,” ujarnya.

Pj Bupati Pangandaran Benny Bachtiar, mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan PLN ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisata Pangandaran, baik di kancah nasional maupun internasional.

“Kami sangat mendukung program ecotourism yang sejalan dengan visi Kabupaten Pangandaran untuk menjadi destinasi wisata berkelanjutan,” ujarnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, ke depannya PLN akan terus mengembangkan kawasan wisata menjadi eco tourism. Dalam mewujudkan hal tersebut, PLN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta untuk memaksimalkan potensi wisata alam tersebut.

“PLN berkomitmen untuk memasok energi bersih dan menciptakan ekosistem Green Tourism yang bebas akan polusi dan ramah lingkungan,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran meneken kerja sama pembangunan destinasi wisataecotourismatau ekowisata di Green Canyon, Pangandaran, Jawa Barat. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutia mengatakan, program ini bertujuan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

“Program ini merupakan bagian dari transformasi besar PLN untuk mewujudkan net zero emission pada tahun 2060 dan mendorong masyarakat untuk mengadopsi lifedata-style yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan konversi mesin perahu ke mesin listrik,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Dalam program ini, PLN dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran memberikan bantuan konversi mesin perahu konvensional ke mesin listrik sebanyak 12 unit, konversi kompor listrik bagi UMKM, pemasangan PLTS atap, pemanfaatan sisa pembakaran Fly Ash Bottom Ash (FABA) untuk paving dan cor di lokasi Dermaga Green Canyon.

“Selain itu, PLN juga menyediakan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) beserta battery pack untuk perahu mesin listrik, dan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU),” ujarnya.

Lebih lanjut, Susiana menyebut, PLN juga memberi pelatihan pada pelaku UMKM tentang gaya hidup elektrifikasi, membina pengelola dan pengemudi perahu wisata, serta memberikan pelampung untuk keselamatan.

“Ke depannya, kami akan melakukan pengembangan paket wisata Pantai Pangandaran ke Green Canyon dengan kendaraan listrik dan melakukan konversi perahu lainnya di Green Canyon yang masih berbahan bakar fosil ke listrik,” ujarnya.

Pj Bupati Pangandaran Benny Bachtiar, mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan PLN ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pariwisata Pangandaran, baik di kancah nasional maupun internasional.

“Kami sangat mendukung program ecotourism yang sejalan dengan visi Kabupaten Pangandaran untuk menjadi destinasi wisata berkelanjutan,” ujarnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, ke depannya PLN akan terus mengembangkan kawasan wisata menjadi eco tourism. Dalam mewujudkan hal tersebut, PLN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta untuk memaksimalkan potensi wisata alam tersebut.

“PLN berkomitmen untuk memasok energi bersih dan menciptakan ekosistem Green Tourism yang bebas akan polusi dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama satu dekade terakhir, sukuk negara telah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Instrumen pembiayaan berbasis syariah ini menjadi salah satu solusi efektif dalam mendukung pembangunan nasional, sambil tetap memenuhi prinsip-prinsip keuangan Islam.

Melalui penerbitan sukuk negara, pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui investasi yang etis dan bertanggung jawab.

Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Infrastruktur

Sejak penerbitan pertama sukuk negara pada 2008, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memanfaatkan instrumen ini untuk pembangunan. Dalam 10 tahun terakhir (2014-2024), sukuk negara telah berhasil membiayai berbagai proyek infrastruktur senilai 241,94 triliun rupiah.

Menurut data Kementerian Keuangan, hingga tahun 2024, penerbitan sukuk negara telah digunakan untuk mendanai proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan tol, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Sukuk negara telah membuktikan kemampuannya sebagai instrumen pembiayaan APBN yang stabil bagi pemerintah, di tengah fluktuasi kondisi ekonomi global dan tantangan likuiditas. Pendekatan berbasis syariah ini juga menarik minat investor yang mengedepankan prinsip-prinsip keuangan yang etis, baik dari kalangan domestik maupun internasional. Hal ini terlihat dari tingginya minat masyarakat dan investor asing terhadap sukuk yang diterbitkan oleh Indonesia, yang kemudian berkontribusi terhadap stabilitas fiskal nasional.

Tony Prianto, Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan, ketika dihubungi menyampaikan bahwa “Selama satu dekade terakhir, Sukuk Negara telah membuktikan perannya sebagai instrumen strategis dalam pembiayaan pembangunan Indonesia. Melalui penerbitan sukuk, Pemerintah mampu membiayai berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan”.

Capaian Signifikan dalam Pembangunan Infrastruktur

Salah satu capaian terbesar dari penerbitan sukuk negara adalah pembangunan infrastruktur yang merata di berbagai wilayah Indonesia. Menurut laporan Kementerian Keuangan per 31 Agustus 2024, sebanyak 6.104 proyek infrastruktur telah didanai melalui sukuk negara, termasuk di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini sulit terjangkau oleh pembangunan. Misalnya, pembangunan jalur kereta api di Sulawesi, serta pembangunan jalan dan jembatan di kawasan Indonesia Timur, yang selama ini tertinggal dari segi aksesibilitas.

Salah satu contoh proyek yang dibiayai oleh Sukuk Negara adalah Pembangunan Jembatan Sei Alalak yang berada di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Jembatan Sei Alalak memiliki fungsi yang sangat penting sebagai sebagai jalur utama akses Kota Banjarmasin dengan berbagai wilayah di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah.

Jembatan Sei Alalak sangat bermanfaat bagi masyarakat karena menghembat waktu dan biaya transportasi, serta memperlancar arus transportasi, logistik dan perdagangan antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah. Selain itu, diharapkan juga dengan adanya Jembatan Sei Alalak mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah sekitarnya, serta menciptakan sentra-sentra ekonomi baru.

Perbesar

Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Proyek infrastruktur ini tidak hanya memberikan dampak langsung dalam hal peningkatan konektivitas antarwilayah, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi lokal.

Dengan adanya akses yang lebih baik, mobilitas barang dan jasa menjadi lebih efisien, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang didanai oleh sukuk negara juga memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dukungan terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Salah satu ciri khas dari sukuk negara adalah komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan. Pada 2018, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan sukuk hijau (green sukuk), sebuah instrumen pembiayaan yang dirancang khusus untuk mendukung proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Sejak saat itu, pemerintah telah memanfaatkan sukuk hijau untuk mendanai berbagai proyek ramah lingkungan, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga air, pengelolaan limbah, dan konservasi hutan.

Salah satu proyek yang dibiayai dengan hasil penerbitan Green Sukuk adalah pembangunan Pusat Persemaian Permanen Likupang di Taman Wisata Alam Batu Putih, Bitung, Sulawesi Utara. Pusat Persemaian ini berhasil memproduksi 2,5 juta bibit pohon, yang mencakup jenis-jenis pohon kehutanan dan tanaman serbaguna bernilai ekologis dan ekonomis, seperti meranti, ulin, mahoni, dan kopi, untuk mendukung rehabilitasi lahan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pusat ini juga berperan dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan di Kawasan Ekonomi Khusus Likupang, yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata prioritas super oleh pemerintah pusat untuk pengembangan ekowisata dan wisata budaya.

Perbesar

Source: Green Sukuk Allocation and Impact Report 2023

Keberhasilan penerbitan sukuk hijau menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung agenda global terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan dana dari sukuk hijau, Indonesia berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai net-zero emissions pada tahun 2060.

Tony Prianto menyampaikan bahwa, “Green Sukuk telah membuktikan sebagai instrumen keuangan yang strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Green Sukuk tidak hanya berperan dalam pembiayaan infrastruktur ramah lingkungan, tetapi juga membantu pemerintah mencapai target mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon”. Dengan mendukung pembiayaan proyek-proyek hijau, Pemerintah menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, tambahnya.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pembangunan

Salah satu aspek menarik dari sukuk negara adalah kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Melalui sukuk ritel dan sukuk tabungan, masyarakat luas, termasuk investor kecil, dapat membeli instrumen ini dengan nominal yang terjangkau.

Hal ini menciptakan partisipasi inklusif dalam pembiayaan pembangunan, di mana semua lapisan masyarakat dapat turut andil dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis lainnya. Selain tentunya, masyarakat mendapat imbal hasil yang kompetitif atas penempatan investasi di sukuk negara.

Memfasilitasi Masyarakat untuk Berwakaf

Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) atau Sukuk Wakaf Ritel adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Melalui CWLS Ritel, Pemerintah memberi fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat individu dan Institusi untuk berwakaf uang dengan aman dan produktif serta berpartisipasi langsung dalam mendukung akselerasi penguatan ekonomi kerakyatan. Penempatan minimal adalah 1 juta rupiah dan dana akan kembali 100% untuk pewakaf (Wakif) pada saat jatuh tempo SBSN. Imbalan yang dibayarkan setiap bulan dipergunakan sebagai dana wakaf untuk pembiayaan program/kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sukuk wakaf telah menjadi salah satu instrumen inovatif dalam mendukung pembangunan Indonesia, terutama di sektor sosial kemasyarakatan. Sejak diluncurkan, sukuk wakaf telah mendanai berbagai proyek yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.

CWLS juga diakui di dunia internasional melalui penghargaan dari IsDB Prize Award pada tahun 2023 sebagai Inovasi solusi yang berdampak positif dan signifikan bagi kehidupan masyarakat. Sementara di dalam negeri, Kemenpan RB memberikan penghargaan sebagai top inovasi berkelanjutan pada Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) 2024.

Salah satu contoh program sosial utama pada SWR004 tahun 2023 lalu yaitu berupa wakaf produktif dalam bentuk program ketahanan pangan melalui pemberdayaan peternak dan petani yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Pada program pemberdayaan peternak, imbal hasil SWR004 akan diwujudkan untuk pengadaan bakalan dan penggemukan hewan ternak termasuk juga pengadaan sarana/prasarana yang mendukung kegiatan peternakan. Beberapa skema program pemberdayaan peternak telah disiapkan untuk penyaluran imbal hasil SWR004.

Salah satu program penyaluran imbal hasil SWR004 adalah melalui pengelolaan hewan ternak dengan pola bagi hasil melalui peternak yang tergabung dalam alumni Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang dibina oleh Institut Pertanian Bogor (IPB).

Imbal hasil SWR004 akan dibelikan bakalan hewan ternak untuk kemudian digemukkan dan dijual kepada masyarakat. Hasil penjualan hewan ternak akan digunakan untuk membeli bakalan hewan ternak kembali, sedangkan hasil keuntungan akan didistribusikan dengan pola bagi hasil kepada peternak.

Hasil keuntungan penjualan hewan ternak sebesar 65% akan diberikan kepada peternak dan 35% akan disalurkan dalam bentuk beasiswa pendidikan yang akan disalurkan oleh IPB. Sedangkan untuk program pemberdayaan petani, imbal hasil wakaf SWR004 akan dijajaki untuk disalurkan dalam bentuk pembibitan tanaman jahe bersama mitra nazhir Rumah Wakaf Indonesia.

Dengan pola pengelolaan bagi hasil dengan peternak, penerima manfaat tidak saja bagi peternak, namun dapat disalurkan dalam bentuk beasiswa Pendidikan. Pengadaan hewan ternak juga dapat berlanjut karena hasil penjualan akan digunakan untuk membeli hewan ternak yang baru, sehingga program terus berkelanjutan.

Penyaluran imbal hasil SWR004 selain untuk ketahanan pangan, juga disalurkan untuk program pendidikan melalui kegiatan yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik dalam bentuk pemberian beasiswa maupun bantuan penelitian atau pemberdayaan Masyarakat.

Penyaluran imbal hasil SWR004 di bidang pendidikan ini merupakan kerja sama khusus dengan institusi pendidikan antara lain IPB University, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Telkom University.

Perbesar

Prospek Ke Depan

Ke depan, peran sukuk negara diperkirakan akan semakin penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan ekonomi. Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan pasar sukuk, baik melalui penerbitan sukuk hijau maupun sukuk ritel yang lebih inklusif.

Selain itu, sukuk negara juga akan berperan penting dalam pembiayaan program-program strategis pemerintah, seperti pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pembangunan ibu kota negara baru, dan peningkatan konektivitas digital.

Dalam 10 tahun terakhir, sukuk negara telah membuktikan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan Indonesia. Melalui pembiayaan yang berkelanjutan dan inklusif, sukuk negara telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pelestarian lingkungan. Keberhasilan penerbitan sukuk hijau juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan potensi besar sukuk dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan.

Dengan prospek yang cerah ke depan, sukuk negara diharapkan akan terus menjadi instrumen andalan dalam pembiayaan pembangunan nasional, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Bagi masyarakat, sukuk negara juga menawarkan peluang investasi yang etis dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Bekantan menjadi salah satu hewan endemik di Pulau Kalimantan. Meski telah dicap sebagai hewan yang terancam punah, bekantan saat ini masih eksis mendiami pesisir Sungai Hitam Samboja, Kutai Kartanegara. Kabarnya ada ratusan ekor bekantan yang berkoloni di sepanjang sungai yang bermuara ke selat Makassar itu.

Bagi warga Kampung Lama Samboja, bekantan bukan cuma sekedar hewan yang terancam punah dan harus dilindungi, lebih jauh dari itu bekantan nyatanya ikut menggerakkan perekonomian di kawasan tersebut. Kehadiran bekantan telah lama menjadi daya tarik wisata di pesisir Sungai Hitam.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sungai Hitam Lestari menjadi pihak yang mengelola wisata berbasis lingkungan alias ekowisata di sepanjang pesisir Sungai Samboja. Wisata susur sungai untuk melihat keberadaan bekantan menjadi salah satu tawaran utama bagi para wisatawan.

Aidil Amin, Ketua Pokdarwis Sungai Hitam Lestari menjadi salah satu sosok yang menginisiasi ekowisata di Sungai Hitam. Dia mengatakan kawasan wisata ini diinisiasi dari kegelisahannya atas kerusakan alam yang terjadi di Sungai Hitam.

Perambahan hutan bakau seringkali terjadi di Sungai Hitam, hal ini mempersempit tempat hidup bagi para bekantan. Padahal menurutnya kehadiran bekantan di Sungai Hitam telah turun temurun terjaga di kampung halamannya itu.

"Saya sejak masih muda sudah ada inisiatif untuk menjaga bekantan ini. Rintangannya banyak sekali, masalah perambahan lahan ini seringkali terjadi. Kadang orang sini mau bikin rumah atau kebun. Ada juga kasus mau diambil perusahaan sampai saya didatangi preman pun pernah," cerita Aidil ketika ditemui langsung di Kawasan Wisata Ekoriparian Sungai Hitam, Kalimantan Timur, Selasa (1/10/2024).

Belum lagi masalah lingkungan yang terjadi karena makin banyaknya pemukiman di sekitaran Sungai Hitam Samboja. Masalah pembuangan limbah domestik sembarang hingga sampah yang dibuang langsung ke sungai menjadi rintangan yang harus dihadapi Aidil dan kelompoknya.

Dengan membuat kawasan wisata berbasis lingkungan, Aidil dan kelompoknya telah melakukan upaya untuk menjaga lingkungan bagi bekantan tetap lestari, di sisi lain potensi ekonomi juga bisa dikorek dari upayanya itu.

Wisata Bekantan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Foto: Dok. PT Pertamina EP Sangasanga Field

Potensi Ekonomi Wisata Bekantan

Sejak 2019, Aidil mendapatkan bantuan langsung dari Pertamina lewat PT Pertamina EP Sangasanga Field untuk mengembangkan kawasan wisata berbasis lingkungan tersebut. Aidil mengaku dia dan kelompoknya mendapatkan banyak bantuan dari Pertamina, mulai dari infrastruktur, promosi, hingga pendampingan pengelolaan kawasan wisata.

Hasilnya, Pokdarwis Sungai Hitam Lestari bisa lebih optimal mengelola kawasan wisata berbasis lingkungan itu. Setelah bekerja sama dengan Pertamina, saat ini wisata bekantan yang dibesut Aidil dan kelompoknya bisa menjaring pendapatan hingga Rp 60 juta per tahun.

"Dari 2019 sejak dibantu Pertamina dari pendapatan kita naik sekali. Di kelompok kita ini dulu kita sebelum 2019 itu kecil kisaran Rp 10 jutaan aja per tahun. Sekarang itu dalam setahun setelah saat mendapatkan pendampingan pertamina ini kita naik pendapatannya menjadi Rp 60-an juta," beber Aidil.

Aidil dan kelompoknya cuma mematok tarif mulai dari Rp 300 ribu per kapal untuk wisatawan lokal, satu kapal kecil bisa muat 3-4 orang. Sementara bagi wisatawan mancanegara dihitung per orang bukan per kapal, per satu orangnya Rp 130 ribu.

Program CSR PT Pertamina EP Foto: Dok. PT Pertamina EP Sangasanga Field

Pendapatan itu, kata Aidil, tidak hanya digunakan semata-mata untuk mencari keuntungan. Namun digunakan juga untuk pengelolaan lingkungan dan membantu masyarakat di pesisir Sungai Hitam Samboja juga.

"Ini nggak masuk kantong kita semua. Kan ada operasional juga. Ada yang kita tabung untuk mengelola lingkungan di sini. Bahkan kadang kita bisa bantu masyarakat sini misal ada hajat kita bagi, atau kalau ada lebih kami juga pernah bagi-bagi beras," ungkap Aidil.

Sementara itu, Head of Communication Relations & CID Zona 9 Elis Fauziyah mengatakan Pertamina mau ikut masuk membantu kelompok Aidil karena memiliki keresahan yang sama. Kerusakan lingkungan dirasa mengancam eksistensi bekantan, padahal dari ekowisata yang bisa dikelola masyarakat di sekitar Sungai Hitam bisa mendapatkan keuntungan.

"Jadi ini wisata yang bisa melindungi bekantan. Misal bekantan berhenti dilindungi kan aspek wisata nggak bisa berjalan, wisata berjalan tanpa bekantan juga wisatanya malah nggak bisa jalan," ungkap Elis saat sesi diskusi bersama warga di Ekowisata Sungai Hitam Lestari di hari yang sama.

Lebih jauh, Elis mengatakan pihaknya tak hanya fokus ke proyek ekowisata saja. Pertamina juga ikut memberdayakan UMKM di kawasan tersebut. Kawasan mangrove dimaksimalkan potensinya untuk membuat beragam produk, misalnya saja buah pohon nipah yang banyak tumbuh di pesisir sungai dijadikan olahan kue klappertaart, ataupun buah rambai yang diolah menjadi sirup.

Dari data Pertamina EP disebutkan pendapatan kelompok UMKM Sungai Hitam Lestari telah menyentuh angka Rp 17,5 juta per bulan usai dibina langsung oleh Pertamina.

Pihaknya juga ikut mengupayakan perbaikan kualitas air di Sungai Hitam Samboja, salah satunya dengan cara memberikan fasilitas Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) bagi masyarakat di pesisir sungai. Sejauh ini seringkali masyarakat di Sungai Hitam melakukan aktivitas pembuangan limbah domestik, termasuk kakus langsung ke sungai.

"Kita mau lindungi aspek kualitas sungainya juga, karena ini lokasi susur sungai basisnya kampung nelayan. Kegiatan di pinggir sungai ada pemukiman. Upaya kita bagaimana tidak ada lagi orang buang air besar sembarangan. Ini akan memberikan pencapaian perbaikan lingkungan dan kesehatan masyarakat juga," papar Elis.

Danau tersebut mempunyai luas sekitar 12,43 ha dengan total luas lahan 270 ha. Reklamasi telah dilakukan sejak 2001 dan kawasan ini sedang didorong menjadi kawasan potensial pariwisata baru Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada waktu mendatang.

Presiden Direktur BUMI, Adika Nuraga Bakrie mengatakan reklamasi area bekas tambang, selain mengedepankan keberlanjutan lingkungan, juga bertujuan untuk mendorong tercapainya kemandirian dan mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

Untuk itu, melalui telaga cantik sebagai daya tarik utama, destinasi ekowisata ini direncanakan menjadi taman hiburan dengan komponen edukasi yang pengelolaannya berbasis masyarakat sehingga dapat menjadi penyangga perekonomian warga sekitar kawasan.

"Telaga Batu Arang direklamasi menjadi kawasan wisata ecotourism potential, yang didesain sebagai taman wisata dengan fitur edukatif, dan pengelolaannya akan berbasis komunitas/masyarakat sehingga dapat menjadi penyangga ekonomi masyarakat sekitar," kata Adika dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (25/7/2024).

Selain itu, Adika menjelaskan air Telaga Batu Arang juga dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum. Untuk air di kolam TBA, sudah dilakukan studi oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Hasilnya, air di kolam TBA masuk kategori air kelas A (air baku air minum).

Permukaan telaga juga digunakan sebagai wahana budi daya ikan model Keramba Jaring Apung (KJA) oleh warga sekitar. Kelayakan kualitas air telaga pun telah diuji oleh KPC berkolaborasi dengan Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor. Keramba ini juga dipakai sebagai lokasi penelitian bagi siswa jurusan perikanan setempat.

Dia menyebut BUMI bersama KPC berkomitmen terus mendorong pembangunan infrastruktur pendukung Telaga Batu Arang. Dengan begitu, kawasan ini dapat menjadi daya tarik wisata yang semakin menggerakkan perekonomian masyarakat Kutai Timur.

"Dengan terus dilakukannya pengembangan kawasan ini, kami berharap dapat menginspirasi perusahaan tambang lain untuk memanfaatkan kawasan bekas tambang, sehingga meminimalisir kerusakan lingkungan akibat penambangan batu bara," pungkasnya.

Adapun daya tarik wisata yang tengah dikembangkan di Telaga Batu Arang (TBA), antara lain:

1. Kolam atau telaga dipakai sebagai wahana wisata di atas air. Misalnya untuk lomba perahu buaya, perahu khas Kota Sangatta, pada event Olimpiade Lingkungan KPC.

2. Bukit Pandang yang menyajikan pemandangan ke berbagai arah, mencakup Taman Nasional Kutai (TNK), Sungai Sangatta, tambang KPC dan keindahan danau secara menyeluruh.
Penangkaran Rusa Sambar (Servus Unicolor). TBA menjadi tempat uji coba penangkaran rusa sambar, yang merupakan salah satu satwa endemik Kalimantan.

3. Bird watching untuk mengamati berbagai jenis burung yang hidup bebas di areal TBA

4. Areal yang luas untuk berbagai acara atau kegiatan yang dapat didesain sesuai dengan kebutuhan. (fdl/fdl)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur menggandeng lembaga lingkungan hidup untuk mengembangkan ekowisata berkelanjutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur Darmawan Ali, di Aceh Timur, Selasa, mengatakan pengembangan ekowisata ini sejalan dengan rencana pemerintah daerah dalam mewujudkan Aceh Timur sebagai kawasan ekowisata potensial.

"Ada dua lembaga lingkungan hidup yang menjadi mitra pemerintah daerah dalam pengembangan ekowisata, yakni Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh dan Canopy Planet," katanya.

Menurut dia, Kabupaten Aceh Besar memiliki potensi dalam pengembangan ekowisata di KEL tersebut. Seperti di wilayah pedalaman Simpang Jernih dan Serbajadi.

Di kawasan tersebut ada lokasi gajah jinak, wisata sungai seperti arung jeram, air terjun, serta Sumatera Rhino Sanctuary (SRS) yang masih dalam tahap pembangunan.

Darmawan mengatakan saat ini Pemkab Aceh Timur juga sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah serta revisi tata ruang.

Kemudian, juga rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), sehingga akan mudah dilakukan sinkronisasi dengan rencana pengembangan ekowisata.

"Dengan kerja sama ini kami harapkan kawasan ekowisata tersebut bisa berkembang. Selain menjadi pariwisata, juga pelestarian atau konservasi lingkungan hidup," katanya pula.

Sekretaris Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) Badrul Irfan mengatakan pengembangan ekowisata di KEL tersebut merupakan kewajiban bersama, baik secara moril maupun komersial.

"Sebagian wilayah Aceh Timur merupakan bagian dari KEL dengan fungsi daya dukung lingkungan hidup. KEL merupakan kawasan penting dunia yang menjadi habitat bagi empat mamalia besar, yaitu gajah, harimau, badak dan orang utan yang terancam punah," katanya lagi.

Selain itu, KEL juga merupakan kawasan ekosistem penting yang kaya dengan keanekaragaman hayati dan keunikan bentang alam, sekaligus sebagai penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

"Selain bermanfaat untuk kelestarian alam, pengembangan ekowisata juga dapat meningkatkan perekonomian, memberdayakan masyarakat lokal serta mampu meminimalisir bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor dan sebagainya," kata Badrul Irfan.